Pemerintah Belum Tegas Ciptakan Kerukunan Umat Beragama


kemenag.go.igJudul Asli:
KEBEBASAN BERAGAMA
Pemerintah Harus Tegas Ciptakan Kerukunan

Jakarta, Kompas – Negara dinilai membiarkan kebebasan beragama dan beribadah terancam. Hal itu terlihat dari peningkatan kasus ancaman dan kekerasan terhadap kebebasan beragama dan beribadah serta ketidakkonsistenan pemerintah daerah menjaga kerukunan hidup beragama. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu mengambil langkah tegas untuk menciptakan kerukunan beragama dan beribadah.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Badan Pengurus Institute for Democracy and Peace (Setara) Bonar Tigor Naipospos dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (26/7). Bonar didampingi, antara lain, oleh Sekretaris Dewan Nasional Setara Benny Susetyo dan praktisi hukum Saor Siagian.

”Pemerintah pusat seakan-akan berdiam diri dan tidak memberikan reaksi apa pun terhadap kasus-kasus ancaman terhadap kebebasan beragama dan beribadah yang terus terulang,” kata Bonar. Ia menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih reaktif terhadap kasus video porno daripada kasus-kasus ancaman terhadap kebebasan beragama.

Dalam catatan Setara, lanjut Bonar, terjadi peningkatan kasus ancaman dan kekerasan terhadap kebebasan beragama. ”Tahun 2008, ada 17 kasus. Tahun 2009, ada 18 kasus. Tahun 2010, pada periode Juni-Juli, tercatat 28 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama,” katanya.

Benny menilai, ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat merupakan ketentuan normatif yang perlu dijadikan pegangan bersama.

Akan tetapi, lanjut Benny, pemerintah daerah tidak pernah secara konsisten dan terkesan menutup mata untuk menerapkan ketentuan peraturan itu. ”Pemerintah daerah tidak tegas mengimplementasikan peraturan bersama itu,” katanya. (FER)

(Kompas, 27 Juli 2010)