FPI dan Ormas Islam lain Menyikapi Penistaan Agama di Bekasi


Bekasi (ANTARA News) – Berbagai Organisasi Masyarakat Islam di Kota Bekasi, Jawa Barat, menggelar kongres dalam rangka menyikapi sejumlah kasus penistaan agama di Bekasi, Ahad.

“Sejumlah poin penting yang kami tangani adalah kasus Abraham Felix, mantan siswa sekolah Santo Bellarminus yang menghina Islam,” kata Ketua Front Pembela Islam (FPI) Bekasi Raya, Murhali Barda.

Menurutnya, hasil kongres umat Islam akan diajukan ke Pemerintah Daerah dan pihak kepolisian sebagai solusi mencegah kasus serupa terulang.

“Hasil kongres ini merupakan sikap resmi umat Islam untuk digunakan sebagai acuan kerukunan antarumat beragama di Bekasi,” katanya.

Ia mengatakan, rekomendasi kongres umat Islam yang baru pertama kali digelar itu antara lain, mendesak Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi membuat Peraturan Daerah (Perda) untuk mencegah penistaan agama.

Selain itu, meminta pemerintah daerah mendata ulang dan menertibkan rumah ibadah yang tidak berizin, dan mendesak Dinas Pendidikan mengkaji ulang kurikulum agama di semua sekolah.

Selain itu, kata Murhali Barda, kepolisian diminta menuntaskan kasus penistaan agama yang dilakukan Abraham Felix dan gurunya Wong Cristhoper terkait kasus penistaan agama yang berlangsung pada bulan Mei 2010, serta menjadikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bekasi sebagai institusi terdepan dalam menyelesaikan sengketa agama di Bekasi.

“Saya melihat peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bekasi tidak berjalan maksimal, sehingga perannya harus diambil alih oleh pihak yang memiliki peran serius menangani persoalan agama khususnya Islam seperti MUI,” ujarnya.

Dalam kongres yang mengangkat tema “Menjadikan Kota Bekasi Sebagai Daerah Syuhada dan Bersyariah” itu turut menghadirkan sejumlah tokoh ulama di Indonesia seperti Ketua Umum Front Pembela Islam, Habib Muhammad Rizieq Syihab.

Menurut Rizieq, pihaknya mendukung secara penuh perjuangan umat Islam di Bekasi untuk menjadikan wilayahnya sebagai Kota bersyariah. “Wacana ini tentunya membutuhkan tanggung jawab besar serta kerjasama yang kuat antar kalangan Ormas Islam mau pun lembaga terkait,” katanya.

Pihaknya menilai, kerja sama antar berbagai pihak dari kalangan umat Muslim di wilayah setempat sudah sangat baik, namun perlu didukung oleh peran pemerintah daerah melalui pemberlakuan Perda yang mendukung hukum Syariah.

“Tinggal peran pemerintahnya yang perlu diperkuat lagi. Sejauh ini peran umat Islam di Bekasi sudah sangat baik, seperti menolak pendirian tempat ibadah yang menyalahi aturan, penolakan porno aksi dan pornografi,” katanya. (AFR/K004)

COPYRIGHT © 2010

Bekasi (ANTARA News) – Berbagai Organisasi Masyarakat Islam di Kota Bekasi, Jawa Barat, menggelar kongres dalam rangka menyikapi sejumlah kasus penistaan agama di Bekasi, Ahad.

“Sejumlah poin penting yang kami tangani adalah kasus Abraham Felix, mantan siswa sekolah Santo Bellarminus yang menghina Islam,” kata Ketua Front Pembela Islam (FPI) Bekasi Raya, Murhali Barda.

Menurutnya, hasil kongres umat Islam akan diajukan ke Pemerintah Daerah dan pihak kepolisian sebagai solusi mencegah kasus serupa terulang.

“Hasil kongres ini merupakan sikap resmi umat Islam untuk digunakan sebagai acuan kerukunan antarumat beragama di Bekasi,” katanya.

Ia mengatakan, rekomendasi kongres umat Islam yang baru pertama kali digelar itu antara lain, mendesak Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi membuat Peraturan Daerah (Perda) untuk mencegah penistaan agama.

Selain itu, meminta pemerintah daerah mendata ulang dan menertibkan rumah ibadah yang tidak berizin, dan mendesak Dinas Pendidikan mengkaji ulang kurikulum agama di semua sekolah.

Selain itu, kata Murhali Barda, kepolisian diminta menuntaskan kasus penistaan agama yang dilakukan Abraham Felix dan gurunya Wong Cristhoper terkait kasus penistaan agama yang berlangsung pada bulan Mei 2010, serta menjadikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bekasi sebagai institusi terdepan dalam menyelesaikan sengketa agama di Bekasi.

“Saya melihat peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bekasi tidak berjalan maksimal, sehingga perannya harus diambil alih oleh pihak yang memiliki peran serius menangani persoalan agama khususnya Islam seperti MUI,” ujarnya.

Dalam kongres yang mengangkat tema “Menjadikan Kota Bekasi Sebagai Daerah Syuhada dan Bersyariah” itu turut menghadirkan sejumlah tokoh ulama di Indonesia seperti Ketua Umum Front Pembela Islam, Habib Muhammad Rizieq Syihab.

Menurut Rizieq, pihaknya mendukung secara penuh perjuangan umat Islam di Bekasi untuk menjadikan wilayahnya sebagai Kota bersyariah. “Wacana ini tentunya membutuhkan tanggung jawab besar serta kerjasama yang kuat antar kalangan Ormas Islam mau pun lembaga terkait,” katanya.

Pihaknya menilai, kerja sama antar berbagai pihak dari kalangan umat Muslim di wilayah setempat sudah sangat baik, namun perlu didukung oleh peran pemerintah daerah melalui pemberlakuan Perda yang mendukung hukum Syariah.

“Tinggal peran pemerintahnya yang perlu diperkuat lagi. Sejauh ini peran umat Islam di Bekasi sudah sangat baik, seperti menolak pendirian tempat ibadah yang menyalahi aturan, penolakan porno aksi dan pornografi,” katanya. (AFR/K004)

COPYRIGHT © 2010

(dari: Antaranews.com)

Cut Tari Minta Maaf Didampingi Suaminya


Inilah Pengakuan Cut Tari!

JAKARTA, KOMPAS.com — Presenter Cut Tari akhirnya menyatakan permohonan maafnya kepada masyarakat Indonesia menyusul kasus video asusila yang telah menggemparkan dan membuat resah.

Di hadapan pers dengan didampingi kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, dan suaminya, Johannes Joesoef Subrata, Cut Tari sambil menahan air matanya secara implisit telah mengakui keterlibatannya dalam video mesum tersebut.

Sebelum berbicara, Cut Tari terlihat menarik napas panjang dalam-dalam dan kemudian meluncurlah kalimat-kalimat di bawah ini:
Kepada Bapak Presiden RI beserta ibu
Bapak Kapolri beserta ibu
Bapak Kabareskrim beserta ibu
Bapak-ibu dan penyidik Mabes Polri
Tokoh agama dan tokoh masyarakat yang saya hormati
Para orangtua dan masyarakat Indonesia…
 
Atas nama pribadi dan atas nama keluarga saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas pemberitaan baru-baru ini yang menyangkut diri saya yang telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Sekali lagi saya mohon maaf..
..”

Setelah mengucapkan permohonan maaf tersebut, Cut Tari pun tak kuasa menahan tangisnya.

Sementara itu, ketika didesak benar-tidaknya ia ikut terlibat, Hotman langsung memberikan jawabannya. “Jangan nanya lagi tentang benar-tidak,” tegasnya.

Untuk masalah hukum saya serahkan seluruhnya kepada penegak hukum, Mabes Polri, dan aparat penegak hukum. Demikian permohonan maaf saya sampaikan dan insya Allah pintu maaf terbuka untuk saya. Sudah ya,” ujar Cut Tari mengakhiri pengakuannya. (ANI/EH)

(dari: Kompas.com)

Penganiayaan terhadap Aktivis ICW


Peneliti ICW Dipukuli Orang Tak Dikenal

 



Kamis, 08 Juli 2010 | 07:42 WIB

Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho. TEMPO/Amston Probel

TEMPO Interaktif, Jakarta: Tama Satya Langkun, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) dari divisi investigasi, dipukuli orang tak dikenal dalam perjalanan pulang ke rumahnya setelah menonton acara piala dunia, pukul empat dini hari tadi. “Dia dipepet mobil Avanza, jatuh, lalu dipukuli,” ujar Emerson Yuntho, Wakil Koordinator ICW ketika dihubungi pagi ini.

Emerson mengatakan sejak Jumat lalu memang ada pihak yang kemungkinan mengincar Tama. “Ada yang nanya-nanya tentang dia,” ujarnya menambahkan. Namun Emerson tidak kenal dan tidak ingat orang yang bertanya-tanya itu.

Akibat penganiayaan itu saat ini Tama menderita luka parah dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Asri,Jalan Duren Tiga Raya Nomor 20, Jakarta Selatan. Menurut Endah, petugas rumah sakit Asri, Tama masuk  instalasi gawat darurat sekitar pukul 3.00. “Sekarang sudah masuk ruang perawatan,” katanya melalui telepon.

RATNANING ASIH | Suseno

  

Kamis, 08/07/2010 07:42 WIB
Aktivis ICW Dibacok
Tama Diduga Sudah Diincar Sejak di Kemang
Aprizal Rahmatullah – detikNews

Jakarta – Tama Satrya Langka, aktivis ICW yang dibacok sekelompok pria tak dikenal, mengalami luka serius. Diduga Tama sudah diincar sejak mau pulang ke kantornya di Kalibata.

“Kita menduga sejak dalam perjalanan ke Kalibata (kantor ICW) sudah diincar,” kata anggota Badan Pekerja ICW Adnan Topan Santoso kepada detikcom, Kamis (8/7/2010) pagi.

Menurut Adnan, pukul 04.00 WIB pagi, Tama hendak pulang bersama salah seorang temannya usai menonton pertandingan piala dunia di Kemang. Sejak awal, mereka sudah curiga ada yang mengikuti.

Saat ini, Tama masih menjalani perawatan intensif di RS Asri, Duren tiga. Hingga kini, ICW belum secara resmi melaporkan kasus ini ke polisi.

Perlu diketahui beberapa akhir ini, Tama kerap melontarkan kritik keras soal rekening gendut sejumlah perwira polisi. Tama juga salah satu orang yang melaporkan kasus rekening jenderal ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan KPK.

(ape/irw)

Surat Terbuka untuk Para Penerima Bakrie Award


Surat terbuka untuk para penerima Bakrie Award*)

Bapak dan Ibu penerima Bakrie Award,

Bapak dan Ibu tentu mengikuti berita-berita Lumpur Lapindo yang, hingga kini, aktif menyemburkan lumpur panas 100.000 meter kubik tiap harinya. Melumpuhkan 19 Desa dari tiga kecamatan; Porong, Jabon, dan Tanggul Angin. Menyebabkan 14.000 KK kehilangan kehidupan normal mereka, menenggelamkan 33 sekolah dan 6 pondok pesantren menelantarkan murid-santrinya. Menyebabkan 15 orang meninggal, karena ledakan pipa gas yang disebabkan penurunan tanah setelah semburan dan 5 orang meninggal akibat gas beracun. Lumpur ini juga telah menyebabkan penyakit saluran pernafasan meningkat pesat di desa-desa tersebut.

Untuk semua kehilangan itu PT. Minarak Lapindo Jaya (MLJ) hanya memberikan ganti-rugi dengan membeli tanah, rumah, dan sawah para korban. Itupun yang menurut peraturan presiden selesai dalam dua tahun setelah bencana, hingga kini, baru 60 persen korban yang telah menerima ganti rugi ini.

Tak ada ganti rugi soal kesehatan, pendidikan, sosial, dan pencemaran lingkungan.

Saya yakin juga kalau Bapak dan Ibu tahu kalau Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono tak bisa berbuat banyak untuk menekan Abu Rizal Bakrie supaya segera menyelesaikan tanggungjawabnya. Bahkan dalam revisi Perpres terbarunya SBY justru membagi tanggungjawab Lapindo dengan membebankan pembayaran ganti rugi tiga desa di luar peta pada kas negara dan kas negara juga membayari semua tanggung jawab sosial selain tanah-sawah- rumah.

Di ranah hukum; gugatan perdata yang diajukan YLBHI maupun banding yang diajukan Walhi, kalah di pengadilan dan tuntutan pidananya pun dihentikan. Di ranah politik; Kami yakin Bapak dan Ibu juga tahu, karir politik Bakrie kian mencorong dengan memenangi bursa pencalonan ketua umum Partai Golkar dan bahkan menggusur Sri Mulyani dan Bakrie juga menjadi ketua harian partai koalisi dan semua orang tahu posisi itu sama dengan posisi wakil presiden bayangan. Bahkan lebih.

Perusahaan-perusaha an Bakrie diduga banyak melakukan penggelapan Pajak. Akhir 2009, Direktorat Jendral Pajak mengungkapkan penelusuran dugaan pidana pajak dari tiga perusahaan tambang Bakrie PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Bumi Resaurces Tbk., PT Arutmin Indonesia. Ketiga perusahaan ini, diduga tak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan secara benar. Total tunggakan pajak tiga perusahaan ini hingga Rp 2,1 triliun, dengan rincian: KPC Rp 1,5 triliun, PT Bumi Rp 376 miliar, PT Arutmin Rp 300 miliar.

Bapak dan Ibu juga pasti tahu, orang-orang dekat Bakrie seperti Andi Alfian Mallarangeng, kini melenggang menuju kursi Partai Demokrat 1 (meskipun akhirnya kalah) dan Yuniwati Teryana, vice president External Relation Lapindo Brantas, Inc, Gesang Budiarso, Anggota Dewan Komisaris MLJ, dan Bambang Prasetyo Widodo, direktur operasional MLJ, mengincar posisi bupati Sidoarjo.

Kami juga yakin Bapak dan Ibu tahu, bagaimana pemerintah Jawa Timur juga patah arang dan menyerah menangani kasus Lapindo dan yang lebih parah, pansus DPRD Sidoarjo bahkan tak punya inventaris data aset pemerintah kabupaten yang tenggelam dalam lumpur. Dan setelah empat tahun bencana lumpur ini, baru kemarin (20/6/2010), pansus mendesak pemerintah kabupaten untuk menginventarisir aset-aset tersebut dan meminta ganti rugi pada Lapindo.

Bisa dibayangkan betapa mengerikan, akibatnya, kalau Jawa Timur dipimpin oleh orang-orang Bakrie.

Kami juga yakin, Bapak dan Ibu tahu, kalau Bakrie juga memodali banyak media (online, cetak, TV) dan media-media ini tidak membicarakan keburukan Bakrie dan serempak mendorongkan opini bahwa Lumpur Lapindo disebabkan oleh gempa Jogjakarta 26 Mei 2006. Opini ini dibantah dengan lantang oleh para geolog internasional dalam pertemuan ilmiah para geolog di Capetown, Afrika Selatan. Dari 42 geolog yang hadir, hanya 3 orang, yang menyatakan hubungan lumpur dengan gempa. Tentu Bapak dan Ibu juga tahu, dua dari tiga orang orang itu punya hubungan khusus dengan Lapindo. Semua ini adalah kejahatan dan ketidakadilan yang sistemik.

Tak hanya itu, media-media ini juga memberitakan pernyataan-pernyata an Bakrie bahwa persoalan-persoalan lumpur Lapindo telah kelar, para korban sudah mendapatkan ganti rugi dan sudah mendapatkan rumah, dan keluarga Bakrie sudah mengeluarkan Rp. 6,2 triliun untuk menangani kasus ini. Mereka mengutip pernyataan-pernyata an ini bulat-bulat tanpa melihat bahwa masih banyak korban yang mengungsi, rumah-rumah yang diberikan masih bermasalah sertifikatnya, rel-rel kereta api belum diganti, sungai dan laut Porong yang tercemar dan rusak, tambak-tambak, sekolah-sekolah, pondok-pondok pesantren yang semua rusak dan belum diganti.

Sebagai intelektual yang punya tanggungjawab sosial, pertanyaan kami, kenapa Bapak dan Ibu tak menyuarakan kejahatan dan ketidakadilan yang sistemik ini? Saya lantas mencari alasan kenapa Bapak dan Ibu melakukan hal itu dan ketemu dengan Bakrie Award, penghargaan tahunan yang diberikan keluarga Bakrie pada intelektual- intelektual Indonesia, dan Bapak dan Ibu telah menerima hadiah yang kian tahun kian bertambah jumlah penerima dan nominal handiahnya.

Kami curiga dengan hadiah dari Bakrie ini Bapak dan Ibu jadi sungkan untuk mengkritik keburukan Bakrie dan membiarkan Bakrie dan kroninya menguasai negeri ini dengan tidak adil. Kecurigaan ini didasarkan pada pidato-pidato para penerima saat penerimaan penghargaan ini yang isinya memuji-muji pemberi hadiah.

Kami masih berharap pada Bapak dan Ibu untuk bisa kritis terhadap Bakrie dan membela para korban Lapindo. Caranya dengan mengembalikan hadiah Bakrie Award dan menuntut keluarga Bakrie untuk menyelesaikan tanggungjawabnya pada korban.

Penolakan tegas Romo Franz Magnis-Suseno terhadap Bakrie award dan pengembalian Bakrie award oleh Goenawan Mohamad terhadap Bakrie Award dilakukan karena mereka berdua meyakini kalau ada ketidakadilan dalam kasus Lapindo. Goenawan, dalam siaran persnya di Kedai Tempo Utan Kayu kemarin, melihat pemberian award ini terkesan menutupi yang jelek. “Pengembalian ini untuk mengingatkan jangan coba-coba menutupi yang borok dengan kebaikan,” tutur Goenawan.

Para ahli geologi meyakini semburan lumpur Lapindo akan tetap aktif menyembur hingga 30 tahun ke depan dan akankah Bapak dan Ibu diam selama 30 tahun dan menunggu jumlah korban semakin banyak hingga Anda sadar ketidakadilan ini?

Jawabanya saya mohon tanyakan pada hati nurani Anda.

* Para penerima Bakrie Award:
2003: Sapardi Djoko Damono (kesusastraan) dan Ignas Kleden (sosial-budaya) . BA 2004: Goenawan Mohamad (kesusastraan) dan Nurcholish Madjid (sosial-budaya) BA 2005: Budi Darma (kesusastraan) , Sri Oemijati (kedokteran) . BA 2006: Arief Budiman (pemikiran sosial), dan Iskandar Wahidiyat (kedokteran) . BA 2007: Putu Wijaya (sastra), Sang¬kot Marzuki (kedokteran) , Jorga Ibrahim (sains), dan Balai Besar Pene¬litian Tanaman Padi (BB Padi) Sukamandi, Subang (teknologi). 2008: Taufik Abdullah, Sutardji Calzoum Bachri, Mulyanto (kedokteran) , Laksamana Tri Handoko (ahli fisika), Pusat Penelitian Kelapa Sawit. 2009: Sajogyo (pemikiran sosial), Ag Soemantri (dokter), Pantur Silaban (sains), Warsito P. Taruno (Teknologi), Danarto (Kesusastraan) .

Para Penyeru:
1. Siti Maemunah, Jariangan Advokasi Tambang (Jatam)
2. Andree Wijaya (Jatam)
3. Usman Hamid, Komite untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS)
4. Chalid Muhammad, Institut Hijau Indonesia
5. Riza Damanik, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
6. Berry Nadian Furqon, Walhi Nasional
7. Taufik Basari, LBH Masyarakat
8. Doel Haris, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
9. Catur, Walhi Jawa Timur
10. Rini Nasution, Yayasan Satudunia
11. Musjtaba Hamdi, Posko Korban Lapindo-Porong, Sidoarjo
12. Firdaus Cahyadi, Yayasan Satudunia
13. Sinung , KontraS
14. Ndaru, Imparsial
15. Larasati, LBH Masyarakat
16. Luluk, Jatam
17. Beggy, Jatam
18. Pius Ginting, Walhi Nasional
19. Halim, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
20. Dewi, Solidaritas Perempuan
21. Dyah Paramita, ICEL
22. Selamet Daryoni, Institut Indonesia Hijau
23. Rinda, Yayasan Satudunia
24. Hendro Sangkoyo
25. Torry Kuswardono
26. Arief Wicaksono
27. Andreas Harsono, Yayasan Pantau
28. Imam Shofwan, Yayasan Pantau