AGAR PANCASILA BENAR-BENAR MENJADI RAHMAT


Pada 1 oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan tersebut sudah memasuki yang ke-34. Apakah Pancasila yang sakti itu sudah menjadi rahmat bagi Indonesia?

Pancasila sebagai dasar negara secara nyata menjadi jaminan kemerdekaan dan kesamaan kedudukan setiap warga negara. Pancasila sekaligus juga sebagai ideologi nasional merupakan penemuan penting yang berperan  mempertemukan semua kepentingan lintas golongan, suku, agama dan ras di negeri ini.

Kita yakin dan sadar serta rasakan peran pemersatu Pancasila pada masa pra-kemerdekaan hingga pada masa sekarang. Karena Pancasila, para pendahulu kita berhasil mengalahkan ideologi komunisme, chauvenisme keagamaan dan etnis, liberalisme dan individualisme serta arogansi mayoritas terhadap minoritas.

Alat kekuasaan?

Meskipun demikian, Pancasila menghadapi berbagai tantangan, seperti upaya penentangan, upaya penyelewengan, upaya perlawanan bahkan upaya penggantiannya dengan ideologi bernafaskan keagamaan. Sejak jaman Orde Lama hingga jaman Orde Reformasi,  Pancasila terkesan di permukaan lebih dominan sebagai alat pemanis bibir penguasa.

Pada Orde Lama, Pancasila sebagai dasar negara ditafsirkan bersifat sosialis diktator. Pada Orde Baru, Pancasila diarahkan  ke kutub  kapitalisme-otoritarian, dan pada Orde Reformasi, makna Pancasila semakin kabur dan berwarna abu-abu di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat majemuk.

Pasca reformasi 1998, Pancasila mengalami “desakralisasi”. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti nilai Ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, musyawarah dan mufakat, serta keadilan sosial terkesan semakin tidak jelas alias mengambang. Negara ini akan dibawa kemana, kita tidak dapat melihatnya dengan jelas. Oleh karena itu banyak kalangan menyerukan agar reposisi dan revitalisasi Pancasila segera dilakukan mengingat pentingnya mencari jiwa dan jati diri bangsa dalam mempertahankan eksistensi dan mencapai kesejahteraan umum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karakteristik bangsa Indonesia?

Muncul pertanyaan, apakah nilai-nilai Pancasila pernah benar-benar mendarah-daging dalam jiwa bangsa Indonesia? Apakah Pancasila sudah benar-benar merupakan karakteristik bangsa Indonesia?

Menurut mata pelajaran sejarah di sekolah dewasa ini, dalam peristiwa tragedi nasional 1 Oktober 1965, Pancasila dikatakan berhasil ditegakkan dengan menumpas gerakan komunisme. Panglima Kostrad saat itu, Mayjen Soeharto mengambil alih pimpinan TNI-AD dan menumpas pemberontakan yang dilakukan komunis (Partai Komunis Indonesia,PKI) pada 1 Oktober 1965. Soeharto berhasil. Upaya PKI merebut kekuasaan negara gagal. Rakyat sadar dan tahu bahwa penculikan para pejabat teras TNI-AD didalangi PKI. Secara spontan, rakyat menyerukan dan menuntu supaya PKI dan Ormas-ormasnya dibubarkan.

Lalu berdasarkan Surat Keputusan Menteri/ Panglima Angkatan Darat tanggal 17 September 1966 (Kep 977/9/1966) pada tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Menurut Asvi Warman Adam, penetapan ini bermasalah secara hukum dan substansial. Apa arti kesaktian yang dilekatkan pada Pancasila? Apakah Pancasila itu sakti atau tidak, kita tidak tahu (www.detik.com  28 september 2009).

Berangkat dari peristiwa 1 Oktober 1965 tersebut, Pancasila sebagai alat politik berhasil mengalahkan bahaya komunisme. Kalau kita mengamati pelaksanaan nilai-nilai budi pekerti Pancasila pada masa Orde Baru dan Orde Reformasi, maka muncullah berbagai pertanyaan. Apakah kita bisa mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila sertamerta menjadi karakteristik bangsa Indonesia? Tidakkah kelihatan bahwa Pancasila masih sebatas simbol idologi politik dan syarat eksistensi negara saja?

Bila kita coba membandingkan antara nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah/mufakat dan keadilan sosial dengan berbagai karakter dan budaya sebagian pejabat publik dan kelompok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, maka akan terlihat adanya jurang yang dalam antara pelaksanaan ideologi Pancasila dan praktek hidup sehari-hari.

Di bidang legislatif misalnya, sikap tokoh politik bermusyawarah kini dinilai semakin buruk dan lebih mengedepankan voting. Ingat soal voting impor beras (Kompas.com 24 Januari 2006 dan voting soal kenaikan harga BBM, Kompas.com 25 Juni 2009). Demikian juga dalam menerapkan keadilan berbagai bidang, termasuk penghargaan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat dan pemenuhan kebutuhan rakyat, peran negara makin tidak dirasakan.

Adanya kerusakan moral di hampir semua bidang terlihat dari tindakan tidak terpuji seperti penyalahgunaan uang, jabatan, kekuasaan dan fasilitas negara dalam berbagai bidang demi kepentingan kelompok atau pribadi. Parahnya korupsi, praktek homo homini lupus (manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya), tindakan kekerasan, kehancuran lingkungan dan peradaban nasional, memperlihatkan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila belum menjadi karakter setiap warga negara Indonesia.

Pantas direfleksikan, apakah Pancasila sudah menjadi rahmat bagi Indonesia atau sekedar  satu syarat bagi adanya NKRI?  Pancasila adalah harga mati, demikian semboyan Susilo Bambang Yudhoyono, orang nomor satu di negeri ini saat kampanye Pemilihan Umum 2009 (Kompas 21 Juni 2009). Namun, apakah semboyan itu sebatas di bibir dan pemberitaan media massa? Kuntowijoyo, yang pernah menjadi dosen sastra dan budaya di Universitas Gajamada Yogyakarta berpendapat: “Pancasila seyogiyanya menjadi rahmat bagi Indonesia. Artinya, Pancasila bukan semata-mata sebagai alat seleksi yang pro dan kontra, melainkan juga suatu mekanisme yang mengintegrasikan, memasukkan kepentingan semua golongan” (Kuntowijoyo, dalam Kajian Agama dan Masyarakat, Depag RI 1992:304).

Upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila

Kita sangat menghargai upaya pemerintahan Orde Baru untuk menata kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila. Pancasila diupayakan sebagai landasan untuk menggapai kesejahteraan publik. Pemerintah menginstruksikan supaya Pancasila dilaksanakan secara murni dan konsekwen. Bahkan untuk mencegah bahaya laten komunis, Pemerintah melaksanakan progran penataran pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila (P4) serta penataran kewaspadaan nasional (Tarpadnas). Namun kita tidak setuju, kalau pada akhirnya Pancasila hanya menjadi alat pembela kepentingan kekuasaan, tanpa adanya keteladanan kepemimpinan, dan tanpa memperhitungkan kesejahteraan rakyat banyak. Jelas sekali nilai-nilai Pancasila belum menjadi jiwa dan jati diri bangsa Indonesia, apalagi menjadi rahmat bagi Indonesia.

Pilihan Pancasila sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia adalah melalui proses yang lama dan panjang. Para pendiri bangsa (founding fathers) merumuskan Pancasila itu dari budaya dan nilai-nilai yang diwariskan para leluhur bangsa. Kita sudah merdeka kurang lebih 64 tahun dan 34 tahun peringatan Hari Kesaktian Pancasila, selama itu pula penghayatan Pancasila mengalami pasang surut. Pada masa sekarang, penghayatan nilai-nilai Pancasila makin lama, makin kurang diminati. Dibutuhkan suatu terobosan agar nilai-nilai Pancasila dapat menjadi karakteristik bagi setiap warga.

Menurut ahli filsafat proses, Alfred North Whitehead, proses pembentukan suatu nilai agar menjadi ciri khas suatu bangsa atau masyarakat membutuhkan suatu proses yang panjang. Proses suatu nilai menjiwa-raga berlangsung melalui 4 tahap. Tahap pertama merupakan proses penerimaan dan penyadaran adanya nilai. Tahap kedua, nilai itu diolah dan digarap. Tahap ketiga, proses perwujudan dan pemenuhan nilai itu dalam diri. Terakhir tahap keempat merupakan proses pengakuan dan penetapan nilai-nilai sebagai karakteristik dan identitas diri. (bdk. P. Hardono Hadi,  dalam Pustaka Filsafat dan Teologi,1995:84)

Dalam konteks Indonesia, Pancasila menjadi pilihan nilai-nilai dominannya (defining characteristics-nya). Kalau Pancasila dikehendaki benar-benar hidup, haruslah menjadi bagian integral dari masing-masing manusia Indonesia yang berusaha untuk semakin mengkonkretkan di kehidupan harian. Namun, pertama-tama, nilai-nilai Pancasila ini diinternalisasikan  bagi setiap pegawai negeri sipil, TNI/POLRI, bahkan juga bagi semua calon pegawai di pemerintahan (birokrasi) yang pada akhirnya diteladani rakyat banyak.  Penghayatan dan pengamalan Pancasila seyogiyanya dimulai di lingkungan pemerintahan secara keseluruhan. Dengan penginternalisasian nilai-nilai Pancasila yang dimulai dari lingkungan pemerintahan, maka pelan-pelan menetes ke lingkungan masyarakat umum, dan Pancasila akan menjadi rahmat bagi Indonesia. Pancasila menjadi rahmat bagi Indonesia berarti nilai-nilai kehidupan berketuhanan, berkemanusiaan yang adil dan beradab, bermusyarah dan bermufakat, serta berkeadilan sosial semakin dirasakan semua warga. Semoga. (Pormadi Simbolon)

PASTOR JHON JONGA MENERIMA YAP THIAM HIEN AWARD 2009


Pastor Jhon Jonga menerima Yap Thiam Hien Award 2009

 (Jakarta 15/12)YTHawardPenerima Yap Thiam Hien Award 2009 itu adalah Pastor Johanes Jonga yang biasa disapa Pastor Jhon. Dia adalah rohaniwan Gereja Katolik yang saat ini bertugas di Kabupaten Keerom, Papua. Dewan juri memilihnya karena komitmen dan rekam jejak yang panjang dalam perjuangan hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya di Papua. Bukan sekadar penghargaan, baginya ini adalah peringatan bahwa pelanggaran hak asasi manusia hingga saat ini bagi warga Papua di bumi cendrawasih masih kerap mendapatkan intimidasi dan teror dari aparat militer. Pastor John Jonga yang dikenal sebagai seorang yang terlibat aktif dalam advokasi korban pelanggaran hak asasi manusia, pembelaan terhadap perempuan, dan warga yang dirampas tanahnya.

Saat menerima penghargaan, Kamis (10/12) malam, Pastor Jhon banyak berbicara tentang persoalan HAM yang belum selesai di tanah Papua. Akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan masih sangat sulit. Hak-hak kelompok perempuan dan anak diabaikan. “Pembangunan fasilitas sarana publik seperti jalan, ruang sekolah, sarana kesehatan, pasar rakyat, jembatan tidak terselenggara sesuai kebutuhan” kata pria asal Flores, Nusa Tenggara Timur ini.

Pastor Jhon Jonga juga mengkritik pelaksanaan kebijakan otonomi khusus. Alih-alih dilaksanakan dengan kesunguhan, menurutnya, otsus hanya jadi ajang bagi-bagi kekuasaan politik elit lokal. Distribusi kewenangan dan pertanggungjawaban keuangan yang tidak jelas, melahirkan meluasnya praktek korupsi. Semangat pemekaran pun terus berjalan, tetapi lebih pada kepentingan pembagian kekuasaan.

Represif Aparat

Dalam kata sambutannya dia juga menyoroti praktek kekerasan demi kekerasan aparat terhadap warga asli Papua. Sampai saat ini masih terjadi dan belum diselesaikan. Seringkali kekerasan dilakukan dengan mengatasnamakan pemberantasan separatisme. Masyarakat ketakutan, karena siapa saja bisa ditangkap digeledah atau fotonya dipasang di ruang intelejen sebagai target operasi. Perlakuan serupa itu, diakui Pastor Jhon, pernah dialaminya. Teror aparat terhadap warga asli papua mengatasnamakan penjagaan terhadap NKRI. “Apakah hal tersebut, bukan menjadi selubung untuk menutupi praktek-praktek bisnis ilegal di tanah papua yang kaya raya?”

Bagi Pastor John, perespektif pendekatan pusat terhadap Papua harus diubah. Sudah cukup, warga papua dianggap musuh. Jangan lagi setiap orang dicurigai sebagai separatis. Langkah awal penyelesaian konflik di tanah papua adalah dengan menghargai eksistensi orang asil Papua sama sederajat dan bermartabat dengan rakyat Indonesia lain. “Praktek-praktek penyiksaan dan diskriminasi harus dihentikan dan segera membuka dialog,” tuturnya.

Pernah suatu kali di tahun 2007, ia melaporkan secara terbuka perbuatan militer setempat yang mengintimidasi masyarakat kepada Gubernur Papua Barnabas Suebu. Pengaduannya sangat mengusik oknum militer non-organik ini. Sampai-sampai, ia diancam akan dikubur hidup-hidup di dalam tanah sedalam 700 meter. Perbatasan Papua yang jauh dari kontrol dan pengawasan membuat nyawanya dapat terancam setiap waktu. Tetapi, John Jonga tidak gentar. Dalam prinsipnya, sebagai pastor, dirinya memiliki panggilan suci untuk membela manusia yang tertindas, apapun risikonya. Niat baik ini kerapkali disalahnilaikan oleh instansi tertentu.

Namun, lagi-lagi, cap ini tak menyurutkan langkahnya. Kepercayaan dan dedikasi yang diberikannya tanpa memandang warna kulit dan ideologi membuatnya sangat dipercaya oleh elemen masyarakat di Keerom. Pimpinan kunci pergerakan TPN-OPM Wilayah Perbatasan Mamta, Lambert Peukikir pun sangat menaruh hormat kepadanya. Sempat pada 25 Juli 2009 lalu, Lambert mengibarkan bendera bintang kejora di Hutan Wembi, sekitar 400 meter dari markas tentara di Keerom.

Lambert hanya mengizinkan John Jonga beserta rombongannya (termasuk wartawan kompas) untuk membujuknya menurunkan bendera. Hanya rasa cinta untuk menolong sesama yang memotivasi panggilannya sebagai pastor di Papua. Di saat orang lain mencintai kekayaan Papua, Pastor John Jonga lebih memilih mencintai manusia Papua yang dianggap beberapa orang sebagai masyarakat yang terbelakang.

Melampaui Tugas Pastoral

Pastor Jhon Jonga saat ini sebagai seorang Katekese Kabupaten Keerom, Merauke, suatu wilayah yang merupakan perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Dia datang ke Papua pada 1986 dan ditugaskan di paroki St Stefanus, Lembah Baliem, Wamena. di Papua. Setelah itu dia melanjutkan pelayanannya, di Kokonao, Kabupaten Mimika, Timika (1994-1999), kemudian pindah ke distrik Waris, Keerom (2001-2007) dan akhirnya saat ini di distrik Arso, Keerom sejak Januari 2008.

Dalam sambutan Pidato ketua dewan Juri Yap Thiam Hien Award Todung Mulya Lubis melukiskan sebagai Pastor yang bekerja melampaui tugas-tugas pastoralnya. Sangat aktif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Hampir semua persolan yang dihadapi masyarakat dibelanya. “Ada sedikit pun perlakuan tidak adil, atau tindak kekerasan, dia pasti memprotes,”. Sampai-sampai di disebut sebagai pastor OPM yang kerap membantu gerakan Papua Merdeka, pihak gereja pun terkesima keaktifan Pastor Jhon. Kaum perempuan dan anak-anak banyak dibela dan diperhatikannya. Bahkan, Pastor Jhon menghafal nama anak-anak kecil di lingkungan pelayanannya, permasalahan, potensi dan bakat mereka. Tidak heran, karena perhatiannya tersebut, Pastor Jhon dicintai umatnya yang merupakan masyarakat Papua.

Pernah suatu saat pada 1999, Pastor Jonga ditahan dan diinterogerasi di Kantor Polisi Mimika. “Karena mendengar itu, ibu-ibu suku Amungme dan Komoru turun ke jalan dan mengepung kantor polisi. Penghargaan Yap Thiam Hien Award, tidak hanya sebuah puja-puji bagi Pastor Jhon, tetapi lebih dari itu harus menjadi peringatan tentang Papua. Masih banyak pekerjaan rumah soal HAM yang belum dikerjakan.

Biodata

Nama               : Yohanes Jonga, Pr
Tanggal lahir     :  4 November 1958 di Nunur-Mbengan-Manggarai Timur Flores NTT
Orangtua          : Ayah Arnoldus Lete dan Ibu Yuliana Malon

Pendidikan       :

-1969-1975     : SD Waekekik Manggarai Timur
-1975-1978     : SMPK Rosamistika Waerana Manggarai Timur
-1978-1981     : SMPN 60 Ende NTT
-1981-1982     : Seminari Menengah St Dominggo Hokeng Flores Timur
-1982-1983     : Seminari Tinggi St Petrus Ritapiret-Maumere (Tahun Rohani)
-1983-1986     : APK St Paulus Ruteng Manggarai
-1990-1993     : Sekolah Tinggi Filsafat Teologia (STFT) Fajar Timur Abepura Jayapura Papua
-1999-2000     : Tahun Rohani di Agats Asmat Papua Tugas dan Karya 
-1986-1990     : Katekis di Paroki St Stefanus Kimbia Lembah Baliem Wamena Papua
-1991-1993     : Sambil kuliah membantu Pastor Ernes Cicar di Paroki Skanto Koya
-1994-1999     : Pastor Paroki Mimika Timur hingga Agimulya di Kabupaten Fakfak (kini masuk Kabupaten Mimika) -1999-2000     : sambil Tahun Rohani mendirikan Forum Perempuan Asmat AKAT LEPAS
-2000-2007     : Pastor Paroki St Mikhael Waris
-2007- kini      : Pastor Paroki Waris Merangkap Dekan Dekanat Keerom Keuskupan Jayapura Menjadi IMAM PROJO  pada 14 Oktober 2001 di APO oleh Uskup Jayapura Mgr. Leo Laba Ladjar OFM dengan motto tahbisan ….Kamu adalah Sahabatku… (Yohanes 15:14)

(Billy/PKR-KWI)

sumber: http :// mirifica .net/ printPage.php?aid=6004