Pernyataan Pers: Bencana Tsunami Keadilan


Pernyataan Pers
BENCANA TSUNAMI KEADILAN

Komite Darurat Keadilan, yang terdiri dari sejumlah organisasi non pemerintah dan pegiat anti korupsi se-Indonesia, menyatakan bahwa Indonesia harus menyelesaikan persoalan besar korupsi. Hal ini ditunjukkan secara jelas oleh substansi rekaman penyadapan komunikasi telepon KPK yang diperdengarkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi kemarin, 3 Nopember 2009.
 
Bagi kami, kasus Bibit – Chandra hanya masalah yang timbul di permukaan dari setumpukan gunung es Mafia Peradilan. Melalui rekaman itu, publik bisa menyaksikan sendiri bagaimana Anggodo, saudara dari Anggoro tersangka kasus korupsi bisa mengatur perkara. Melalui rekaman itu, publik juga mengetahui bobroknya institusi Kejaksaan Agung dan Kepolisian sehingga para petingginya malah mendukung Anggodo untuk mengkriminalkan Pimpinan KPK.

Jika dalam kasus kriminalisasi KPK polisi dan jaksa begitu percaya diri melakukan rekayasa bersama Anggodo, bagaimana dengan kasus-kasus lain yang selama ini tidak mendapatkan perhatian publik.
 
Begitu dahsyatnya korupsi di tubuh penegak hukum membuat kami yakin bahwa korupsi merupakan penyebab mengapa dalam banyak kasus penyelewengan, korupsi, pelanggaran HAM, perusakan lingkungan dan berbagai kasus lainnya, hukum tidak berjalan. Dampak terbesar dari korupsi di kalangan penegak hukum adalah hilangnya
keadilan bagi rakyat. Bila penegak hukum bisa diatur-atur oleh cukong dan jika polisi dan jaksa bisa dikendalikan oleh koruptor, maka tidak akan ada keadilan untuk rakyat. Keadilan tidak akan terealisasi bila korupsi, terutama mafia peradilan, tidak diberantas tuntas.

Karena besarnya persoalan tersebut, tidak mungkin hanya diselesaikan melalui pembentukan Tim Verifikasi Fakta (TVF) yang baru dibentuk beberapa hari yang lalu. TVF tidak memiliki cukup wewenang, otoritas dan sumber daya untuk membongkar berbagai skandal di Kejaksaan dan Kepolisian. TVF juga tidak memiliki cukup otoritas untuk membongkar berbagai skandal yang menarik perhatian publik dan menjadi awal dari kriminalisasi Bibit – Chandra, yakni skandal Bank Century.

Korupsi oleh para penegak hukum merupakan ancaman terhadap demokrasi. Demokrasi hanya bisa berjalan dengan ditopang oleh kekuasaan peradilan yang independen, kredibel dan berintegritas. Demokrasi hanya bisa berjalan apabila ada supremasi hukum. Tanpa itu semua, demokrasi sesungguhnya berdiri di atas pondasi pasir yang gampang runtuh. Mafia peradilan sesungguhnya adalah ancaman bagi demokrasi.

Rekaman yang diperdengarkan dalam sidang MK kemarin juga menunjukkan kepada kita semua bahwa lembaga peradilan belum bisa diharapkan untuk memberikan keadilan. Keadilan masih tak terjangkau bila hukum kita tercemar oleh praktek korupsi.

Oleh karena itu, sejatinya kasus Bibit – Chandra adalah puncak gunung es dari tiadanya keadilan di Indonesia. Rekaman tersebut seharusnya merupakan petunjuk adanya persoalan besar yang harus diselesaikan oleh Presiden secepatnya. Apabila kasus ini tidak segera dituntaskan, kita kuatir bahwa demokrasi terancam dan keadilan akan semakin jauh dari rakyat.

Oleh karena itu, sebagai respon terhadap rekaman di MK, kami menuntut

1. Presiden harus segera mengambil langkah-langkah strategis dan konkret untuk membersihkan mafia peradilan. Ini bukan saatnya bagi Presiden untuk sibuk menjaga citra karena yang terjadi sesungguhnya adalah hancurnya kredibilitas, kehormatan dan legitimasi lembaga peradilan dan tsunami keadilan.
 
2. Presiden harus segera membersihkan Kejaksaan Agung dan Kepolisian dari praktek korupsi, kong-kalikong dan berbagai penyelewengan lainnya. Pembersihan tidak cukup hanya dengan mencopot Jaksa Agung dan Kapolri, akan tetapi juga memastikan para pejabat tinggi di kedua lembaga tersebut diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas.
 
3. Presiden dan lembaga negara lainnya harus memberikan dukungan politik kepada KPK untuk melakukan pembersihan kedua lembaga tersebut. Terutama karena sesungguhnya mandat KPK adalah menangani kasus korupsi yang melibatkan penegak hukum dan melakukan supervisi terhadap jaksa dan polisi dalam penegakan hukum kasus korupsi.

4. Mendorong pembersihan advokat dari korupsi. Rekaman yang diperdengarkan oleh sidang MK adalah bukti peran advokat dalam mafia peradilan, sebuah realitas yang selama ini terabaikan. Oleh karena itu, daripada sibuk berkelahi soal organisasi adalah lebih penting untuk mendorong pembersihan korupsi yang melibatkan advokat.

5. KPK juga harus mengusut skandal kasus Century yang merupakan awal dari   sengketa Cicak vs Buaya. KPK secara sistematis dihambat untuk melakukan penegakan hukum dalam dugaan korupsi yang melibatkan elit politik dan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah, maka kasus Century harus dituntaskan oleh KPK.

Jakarta, 4 Nopember 2009
 
Komite Darurat Keadilan:
ICW, KontraS, Walhi, Imparsial, PBHI-Jkt, PKMI, PPRP, Kiara, KRHN, IKOHI, TI Indonesia, PEC,  JSKK, Pimp. Pemuda Al Irsyad, PB HMI MPO, IPC, Neo Indonesia Timur, HRWG, Demos, JAMAN, Koalisi NGO Aceh, Asmara Nababan, Suciwati, Bambang Widodo Umar, Dadang Trisasongko, Romo Sandyawan, Indra J Piliang, LeIP, PSHK, MM. Billah, Yayasan SET, LBH Masyarakat, LBH Jkt, PATTIRO, dll.

Sumber: Milis AIPI

Menpora Hadiri Pelantikan Pengurus Pusat Pemuda Katolik 2009-2012


JAKARTA – Sehari menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, Selasa (27/10/2009) bertempat di Gedung Aula Lantai Dasar Kantor Kementerian

Negara Pemuda dan Olaraga, Jakarta telah dilangsungkan Pelantikan Pengurus Pusat Pemuda Katolik periode 2009-2012 oleh Ketua Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr.Agustinus Agus, Pr.

 

Acara pelantikan tersebut juga dihadiri oleh Menpora Indonesia Bersatu jilid II yang baru saja dilantik, Andi Mallarangeng yang sekaligus menjadi saksi dan turut mengesahkan Pengurus Pusat Pemuda Katolik periode 2009-2012. Disamping itu hadir pula Ir. Akbar Tanjung yang menyampaikan orasi kebangsaan serta tokoh lintas agama.

 

Penetapan Pengurus Pusat Pemuda Katolik 2009-2012 ini merupakan hasil dari Kongres KWI di Menado beberapa waktu lalu yang memilih kembali M.T. Natalis Situmorang sebagai Ketua Umum PP Pemuda Katolik periode 2009-2012.

 

Uskup Mgr.Agustinus Agus, Pr dalam sambutannya mengimbau kepada pemuda Katolik agar selalu menjunjungi tinggi semboyan Pro Ecclesia Et Patria yang berarti selalu menjunjung tinggi gereja dan tanah air. Pemuda Katolik Indonesia juga harus tetap bersatu dan bergandengan tangan dalam membangun bangsa ini.

 

Lebih lanjut Uskup juga memaparakan bahwa seorang pemimpin untuk dapat dikenang, bukan dengan cara memasang baliho atau poster yang besar, tetapi seorang pemimpin dikenali dengan perbuatannya, apakah sudah sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan orang banyak dan bangsa.

 

Seperti Yesus mengatakan “apa yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling kecil, kamu telah melakukannya untuk-Ku.

 

Gereja berharap agar para pemimpin Katolik dapat menjadi terang dan garam bagi sekitarnya dimana pun mereka berada dan menjadi seorang Katolik yang sungguh-sungguh. Seorang pemimpin yang sunggguh-sungguh tentu menjunjung tinggi negara dengan sungguh-sungguh. Seorang pemimpin katolik harus menjadi seorang pemimpin yang sunggguh-sungguh dan memiliki keikhlasan dalam memperjuangkan gereja dan negara tanpa pamrih,” imbuhnya.

 

“Jika anda menjadi seorang Katolik yang sungguh-sungguh tentu menjunjung tinggi negara ini sebagai negara yang Bhinneka Tunggal Ika, karena kebhinnekaan dan keanekaragaman itu juga sudah ada di dalam gereja,” tukas Uskup Agustinus.

 

Di lain pihak Andi Mallarangeng mengatakan turut senang bahwa pemuda Katolik secara kontinyu terus memberikan sumbangsihnya bagi nusa dan bangsa. Andi mengatakan bahwa di mata dunia, bangsa Indonesia merupakan salah satu negara yang disegani, dan bangsa Indonesia merupakan salah satu bagian dari peradaban dunia. Untuk itu, penting bagi kita untuk membentuk peradaban yang unggul, untuk ikut mewarnai peradaban dunia.

 

Andi mencatat pula bahwa memang masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan diantaranya bagaimana melaksanakan dengan konsisten prinsip-prinsip atau pilar-pilar utama Pancasila, UUD 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kristiani Pos

Perempuan Iran yang Pindah Agama Didakwa Murtad Menyebarkan Ke Kristenan


Hakim Iran menjatuhkan hukuman bagi dua tahanan perempuan yang pindah agama atas “kejahatan” kemurtadan dan iman Kristiani, lapor sebuah kelompok hak asasi manusia.

 

International Christian Concern mengatakan mereka mengetahui hal ini dari organisasi Elam di Iran pada hari Rabu bahwa Maryam Rustampoor dan Marzieh Amirizadeh secara tiba-tiba dibawa ke pengadilan Selasa pagi dan secara resmi didakwa oleh hakim.

 

Elam adalah sebuah pelayanan yang khusus melayani gereja yang tumbuh di Iran.

 

Namun, dalam perkembangan positif, lapor mereka, hakim meniadakan dakwaan sebelumnya mengenai kegiatan anti-negara. Para wanita dan pengacara mereka cukup senang dengan perkembangan ini, kata mereka.

 

Dua perempuan yang berpindah agama itu ditangkap pada 5 Maret karena meninggalkan Islam dan memeluk ke-Kristenan. Mereka ditempatkan dalam kurungan terpisah di penjara Evin yang terkenal kurang perhatian medis dan seringkali ditutup matanya dalam interogasi selama beberapa jam selama lima bulan tanpa didakwa.

 

Pihak berwenang Iran menuduh mereka melakukan “kegiatan anti-negara” semenjak pindah dari Islam ke ke-Kristenan. Setelah lima bulan, mereka diadili pada 9 Agustus oleh pengadilan revolusioner dan diperintahkan untuk meninggalkan iman mereka pada Kristus dimana mereka berkata tidak akan mau melakukannya. Para wanita itu tinggal di penjara sampai muncul kembali di pengadilan hari Selasa ketika akhirnya didakwa.

 

Elam mengatakan kesehatan keduanya butuk. Pada 4 Oktober, Rustampoor menderita keracunan makanan berat dan diberi perhatian medis setelah didesak.

 

Dalam sebuah wawancara dengan Voice of America Persia News Network, pengacara Rustampoor dan Amirizadeh berkata, “Klien saya tidak siap untuk berbohong tentang iman mereka di bawah kondisi apa pun.”

 

Sementara itu ICC menerima keputusan terbaru pengadilan untuk tidak mendakwa keduanya dengan kegiatan anti-negara yang akan memereka hukuman mati.

 

“Kami menerima langkah pengadilan Iran mencabut tuduhan kegiatan anti-negara terhadap Maryam dan Marzieh. Kami juga mendesak para pejabat Iran untuk mencabut tuduhan kemurtadan dan penyebaran agama Kristen, juga,” kata Jonathan Racho, manajer regional ICC untuk Afrika dan Timur Tengah.

 

“Sebagai anggota Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Iran mempunyai kewajiban untuk menghormati hak Marzieh dan Maryam mengikuti agama pilihan mereka,” tambahnya.

 

ICC meminta umat Kristen di seluruh dunia untuk “terus berdoa untuk pembebasan keduanya dan untuk “perkembangan kesehatan mereka.”

Sumber: http://www.christian post. co. id/africa/M.E./20091014/5013/Perempuan-Iran-yang-Pindah-Agama-Didakwa-Murtad-Menyebarkan-Ke-Kristenan/index.html

“Waspadai Upaya Pemurtadan Agama Berkedok Bantuan Gempa”


Jumat, 30 October 2009 03:25 WIB
Padang, (tvOne)

Mantan Ketua Dewan Dakwah Islamiah Indonesia (DDII) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), Buya H. Mas`oed Abidin mengingatkan masyarakat daerah itu, terutama yang terkena bencana gempa bumi jangan sampai berubah aqidah karena berharap bantuan.

Buya Mas`oed Abidin menyatakan itu, ketika diminta tanggapannya adanya penyitaan 24 buah Injil, selebaran dan komik anak-anak oleh Polresta Padang Pariaman, Kamis (29/10). Dia sangat menyayangkan adanya relawan yang berkedok menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk memurtadkan (mengkafirkan) masyarakat yang memeluk Islam.

“Betul sejumlah masyarakat Sumbar pas cagempa tengah berada dalam keadaan susah, lapar dan rumah rusak. Namun, bukan berharap bantuan untuk mengubah aqidah (agama) mereka,” kata buya menyesalkan ulah oknum tak bertanggung jawab tersebut.

Jadi, relawan yang ingin merusak aqidah masyarakat Minang, agar kembali sadar dan sebaiknya kembali bawa misi tersebut jauh-jauh. “Masyarakat korban benar berharap bantuan yang disalurkan dengan ikhlas tanpa ada iming-imingnya mengkafirkan, ” katanya.

Ia menambahkan, kalau ada “udang dibalik batu” sebaiknya tak disalurkan bantuan. Justru itu, masyarakat Sumbar yang berada di daerah terkena bencana gempa beberapa waktu lalu, diminta tak terpengaruh dengan bantuan yang sampai merubah aqidah.

“Harga Islam bukanlah sebungkus mie instan. Lebih baik masyarakat makan tanah dan berlindung di bawah langit dari pada aqidah berubah,” katanya mengingatkan masyarakat.

Dugaan kasus pemurtadan di kawasan Patamuan, Padang Alai, Kabupaten Padang Pariaman, tercium pihak Polresta Pariaman. Polresta berhasil menyita 24 buah Injil. Selain itu, juga selebaran dan komik anak-anak dengan judul “Si Bodoh” dan “Bagaimana Caranya jadi Kaya” yang diduga komik itu disebarkan ke sekolah-sekolah. Selanjutnya, ketiga pelaku pemurtadan itu juga datang dalam rangka memberikan bantuan uang, yakni bagi orang dewasa Rp10 ribu/orang, anak-anak Rp5.000/orang.

Kasat Reskrim Polresta Pariaman, AKP Hendri Yahya, menyebutkan ada tiga orang pelaku, St dan RG asal California, AS didampingi penerjemah mereka Doni dari Jakarta. “Kita sudah mengopi paspor dan identitasnya mereka, kini tengah dilacak organisasi mereka,” katanya dan menambahkan, pihaknya belum bisa menetapkan tindakan atas kasus tersebut. Bila sudah, Mabes Polri yang akan menangani.

Tindak misionaris itu tercium ketika beredarnya video hasil rekaman ponsel berisi ajakan murtad berdurasi 48 detik di Kabupaten Padang Pariaman.

http://www.tvone. co.id/berita/ view/26528/ 2009/10/30/ waspadai_ upaya_pemurtadan _agama_berkedok_ bantuan_gempa

UMAT KATOLIK PROVINSI GEREJAWI SAMARINDA: HARUS LEBIH AKTIF MEMBANGUN


Para Tokoh Agama dan Masyarakat Pertemuan Konsultasi di Balikpapan.Gereja Katolik sesungguhnya adalah bagian integral dan tidak terpisahkan dari seluruh masayarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, segala kemajuan, kebaikan dan kemakmuran dicapai oleh pemerintah bersama masyarakat juga merupakan kemajuan, kebaikan dan kemakmuran masyarakat Katolik. Sebaliknya, kedamaian dan cinta kasih serta nilai-nilai luhur yang ada dalam Gereja Katolik adalah juga kekayaan yang mesti dirasakan dan dialami juga oleh masyarakat dan pemerintah.

 

Demikian pernyataan Uskup Agung Samarinda, Mgr. Sului Florentinus, MSF dalam sambutannya pada pembukaan pertemuan Forum Konsultatif Tokoh Masyarakat Katolik Provinsi Gerejawi Samarinda yang berlangsung pada 11-13 September 2009 di Hotel Grand Tiga Mustika, Balikpapan, Kalimantan Timur.

 

Sementara Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  Provinsi Kalimantan Timur, Ambransyah Mukrie menyambut baik pertemuan ini. Sebelum membuka pertemuan ini secara resmi, ia mengharapkan pertemuan konsultatif ini memberikan masukan berupa pemikiran yang konstruktif untuk kebaikan umat dan berdampak positif terhadap hubungan  antar umat beragama sehingga terjalin harmonis.

 

Pertemuan ini diselenggarakan atas kerja sama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama RI dengan Keuskupan Agung Samarinda. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Drs. Stef Agus, memandang perlunya saat ini, para tokoh, pemuka, cendekiawan, pelaku organisasi politik dan kemasyarakatan, instansi/lembaga karya sosial karitatif untuk sering berkumpul, duduk bersama membicarakan dan memahami bersama realitas sosio-politik dan sosio-ekonomi di wilayah provinsi Gerejawi Samarinda dan merumuskan kerangka pemberdayaan kader Katolik di bidang politik dan ekonomi sebagai upaya menanggapi keprihatinan sosial Gereja.

 

Pertemuan Forum Konsultatif semacam ini sudah 6 kali dilaksanakan di berbagai provinsi gerejawi di Indonesia (antara lain di Timika, Pontianak, Ledalero, Hokeng, Palembang, dan Medan). Pada kesempatan kali ini pertemuan forum konsultatif tokoh masyarakat Katolik dilaksanakan di Provinsi Gerejawi Samarinda. Direktur Jenderal Bimas Katolik memperkenalkan tokoh-tokoh masyarakat Katolik berskala nasional yaitu Dr. Cosmas Batubara, Dr. J. Riberu, Drs. Frans Meak Parera, dan Mayjen (Purn.) Herman Musakabe, yang akan memberikan masukan-masukan penting di bidang kaderisasi di bidang politik dan ekonomi. Pada kesempatan ini sedianya, Prof. Dr. J.B. Sumarlin hadir, namun karena ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan, beliau tidak hadir.  

 

Hadir para pimpinan Gereja Katolik dan tokoh masyarakat Katolik yang berkarya di pemerintahan. Para pimpinan Gereja Katolik dari wilayah Provinsi Gerejawi Samarinda atau perwakilannya: selain Uskup Agung Samarinda, juga ada Uskup Keuskupan Tanjung Selor, Mgr. Yustinus Harjosusanto,MSF; Vikjen keuskupan Banjarmasin,  Pastor Th. Yuliono Prasetyo Adi, MSC; Vikjen Keuskupan Palangka Raya, Pastor Silvanus Subandi,Pr. Turut diundang para tokoh masyarakat Katolik, antara lain, Ibu Veridiana Huraq Wang, S.Pd, Petrus B. Kolin, Dr. Petrus Purwadi,MS, dan tokoh lainnya.

 

Keadaan Riil Lapangan

Berangkat dari situasi politik di lapangan, Uskup Agung Samarinda menengaskan umat Katolik harus terlibat aktif dalam politik. Terlebih lagi, awamlah yang paling dituntut untuk berperan politik praktis dengan memperjuangkan kesejahteraan umum dan kepemimpinan berwawasan nasional. Sementara peran Gereja, dalam hal ini hirarki, penting dalam menyuarakan firman Tuhan. Gereja harus menjadi nabi, meskipun tidak didengarkan, namun tidak jemu-jemu mewartakan kebenaran.

Di bidang ekonomi, masih ditemukan keadaan dimana terjadi pengeksploitasian sumber daya alam secara ngawur dan membabi buta. Peraturan pemerintah terlalu longgar, sangsi terhapus oleh uang pelicin. Oleh sebab itu penduduk yang terdiri dari kaum kecil terus mengalami penderitaan dan kemiskinan.

 

Sementara itu, Uskup Tanjung Selor menyampaikan keadaan riil di lapangan, masih ditemukan tantangan berat di tengah masyarakat, antara lain, mentalitas dan budaya orientasi uang, rendahnya mutu pendidikan, motivasi perjuangan yang rendah serta adanya kesenjangan peran dalam bidang ekonomi antara pendatang dan penduduk asli. Yang menarik, “mentalitas fee” yaitu berorientasi pada uang, mendorong umat menjual tanahnya. Dengan cepat pula uang habis. Banyak umat melepaskan tanahnya untuk perkebunan besar, bahkan ada umat rela tanahnya habis dijual demi uang yang cepat di dapat. Bila ini dibiarkan, masalah ekonomi bisa menjadi masalah serius, tegas uskup Tanjung Selor ini.

 

Sementara di Keuskupan Palangka Raya, umat merasakan kekurangan tenaga-tenaga handal di bidang politik dan ekonomi. Tenaga di bidang pastoral dan pendidikan saja amat kurang, apalagi tenaga di bidang politik dan ekonomi.  Sekarang ini yang paling hangat digalakkan di Keuskupan Palangka Raya adalah soal kemandirian umat secara pribadi dalam beriman atas kesadaran dan inisiatif dari diri sendiri. Demikian rangkuman paparan Pastor Silvanus Subandi,Pr, Vikjen Keuskupan Palangka Raya.

 

Yang tidak kalah menarik juga adalah situasi dan keadaan di Keuskupan Banjarmasin dimana umat Katoliknya minoritas. Menurut Vikjen Keuskupan Banjarmasin, Pastor Th. Yuliono Prasetyo Adi, MSC, keadaan umat Katolik di Kalimantan Selatan, tidak jauh beda dengan dengan di daerah Kalimantan lain. Dalam tataran politik, umat Katolik tidak mempunyai pengaruh. Namun di bidang ekonomi, umat Katolik berpengaruh sebagai pelaku ekonomi. Banyak pengusaha di kota Banjarmasin beragama Katolik. Melalui bidang ekonomi, Gereja Katolik di Keuskupan Banjarmasin merangkul para pengusaha dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat umum.

 

 

 

Masukan Inspiratif Tokoh-tokoh Masyarakat Katolik

 

Menurut Cosmas Batubara, semua peserta pertemuan ini sepakat bahwa kita harus berpartisipasi dalam politik. “Kita harus berpolitik, kalau kita tidak mau dipermainkan”, tegasnya. Dalam berpolitik, kita harus melihat kerangka politik nasional, sehingga kita bisa melihat kerangka politik lokal. Dalam berpolitik kita harus memperjuangkan kepentingan nasional. Dengan demikian, kepentingan kita juga ikut terselamatkan. “Orang Katolik tak usah berkecil hati. Mereka (kelompok lain, red.) akan mendukung kita kalau kita berprestasi dan menonjol serta memperjuangkan kepentingan nasional. Kita harus pandai berkomunikasi dan berargumentasi. Kita harus rajin dan mendalami masalah”, tegasnya.

 

Sementara itu, Dr. Jan Riberu melihat bahwa pembangunan umat Katolik di Provinsi Gerejawi Samarinda di bidang pendidikan adalah penting dan mendesak dilakukan. Selain sebagai sarana menghadirkan karya keselamatan Kristus,  kita menciptakan kader-kader bangsa. Menurut Riberu, tanpa pendidikan, orang Katolik tidak bisa menjadi kader di bidang politik dan ekonomi yang profesional.  Tujuan pendidikan adalah profesionalisme. Seseorang baru bisa disebut profesional kalau ia memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, dan moralitas.

 

Di bidang media, Drs. Frans Meak parera mengungkapkan bahwa orang-orang Katolik juga bisa berperan di luar pemerintahan yaitu lewat pengembangan sarana dan prasarana media komunikasi. Di jaman sekarang ini berkembang kepemimpinan techno-culture dalam dunia global-teknokratif yaitu trend kepemimpinan masa depan melalui pendidikan. Hasilnya: orang semakin mampu berbicara, membaca, menulis, me-mange dengan baik. “Berdirinya Universitas Media Nusantara Kompas-Gramedia dan Politeknik Negeri Media Kreatif di Jakarta hendaknya menjadi inspirasi untuk memajukan kepemimpinan techno-culture di Kalimantan Timur”, demikian harapan Bapak Frans Meak Parera yang merupakan Mantan Kepala Bank Naskah Kompas-Gramedia Jakarta.

 

Di bidang pemerintahan, Mayjen (Purn.) Herman Musakabe, mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur, menekankan pemberdayaan sumber daya manusia Katolik di bidang pemerintahan. Upaya yang pertama dan utama yang perlu ditempuh adalah menciptakan kerja sama sinergis antara tokoh-tokoh Katolik di pemerintahan daerah, baik eksekutif maupun legislatif, dengan pimpinan Gereja lokal untuk meningkatkan peran umat Katolik dalam pembangunan ekonomi dan politik.

 

Kesepakatan Bersama

 

Pertemuan forum konsultatif tokoh masyarakat Katolik Provinsi Gerejawi Samarinda ini pada hari terakhir menghasilkan 7 butir kesepakatan bersama.  Para peserta pertemuan yang terdiri dari pimpinan Gereja/ hirarki dan tokoh-tokoh masyarakat bersepakat melakukan beberapa hal, antara lain: mendorong setiap Keuskupan untuk membentuk Forum Konsultatif Tokoh Masyarakat Katolik sebagai sarana sharing informasi dan dan kaderisasi politik dan ekonomi di wilayah propinsi.

 

Kemudian, disepakati adanya peningkatan komunikasi dan kerjasama sinergis antara tokoh masyarakat Katolik di lembaga eksekutif dan legislatif dengan pimpinan Gereja Katolik sebagai upaya mengembangkan peranserta umat Katolik dalam membangun tatanan sosial ekonomi-politik yang lebih mengutamakan kesejahteraan umum (bonum commune).

 

Kesepakatan lain: peningkatan komunikasi dan kerjasama antara Gereja Katolik dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota berdasarkan prinsip kesetaraan; dibentuknya jejaring di antara para aktivis politik, birokrat dan politisi sebagai upaya memperkuat eksistensi umat Katolik di bidang politik dan ekonomi;   dukungan kepada karya umat Katolik dalam mengembangkan lembaga keuangan mikro seperti credit union (CU); peningkatan kualitas SDM melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan Katolik yang relevan dan bermutu untuk mengembangkan profesionalisme dan moralitas; dan upaya peningkatan kesadaran berpolitik melalui Catholic Centre yang sudah ada atau lembaga-lembaga lain di Kalimantan Timur sebagai sarana pendidikan politik dan wadah dialog-komunikasi antargenerasi muda dengan tokoh Katolik senior dan hirarki Gereja Katolik. (Sumber: dari Majalah HIDUP dan Buletin Bimas Katolik)