TNI dan Penanganan Terorisme


TNI dan Penanganan Terorisme

Oleh: Ikrar Nusa Bhakti

 

Saat menerima brevet kehormatan sebagai anggota Baret Merah Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat (Kopassus), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, keterlibatan aktif TNI dalam perang melawan terorisme tidak akan mengganggu sistem demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Presiden SBY juga mengakui tidak paham jika ada yang berpendapat adanya kemunduran demokrasi jika TNI dilibatkan dalam upaya penanggulangan aksi-aksi terorisme. Bagi SBY, keterlibatan TNI adalah amanat UU.
 

Upaya TNI, khususnya Detasemen Penanggulangan Terorisme (Densus 81 Gultor), memang diatur dalam Pasal 7 ayat 2 UU no 34/2004 tentang TNI. Pasal tersebut menyatakan TNI memiliki tugas operasi militer selain perang (OMSP) yang antara lain menanggulangi masalah terorisme. Namun, seperti juga berlaku bagi tugas operasi militer perang, ayat (3) dari pasal yang sama menyatakan dalam menjalankan tugasnya, TNI mendasari dirinya pada keputusan politik pemerintah.

 

Pertanyaan yang muncul kemudian ialah, apakah pernyataan Presiden SBY di Markas Besar Kopassus, Cijantung, pada 20 Agustus itu dapat dikatakan sebagai keputusan politik pemerintah? Selain itu, apakah keterlibatan aktif TNI dalam menangani terorisme merupakan tugas yang melekat secara permanen ataukah hanya dalam situasi darurat semata? Tambahan pula, terorisme macam apa yang dapat ditangani oleh TNI mengingat sifat dan bentuk aksi teror amatlah beragam. Kita juga tahu ada perbedaan mendasar antara TNI dan Polri dalam penanganan terorisme, polisi lebih mendekatinya dari sisi penegakan hukum, sementara TNI pada hakekatnya lebih mendekatinya dari sisi ‘To kill or to be killed.’

 

Elan baru penanganan terorisme ini menimbulkan polemik berkepanjangan di kalangan aktivis HAM dan Demokrasi serta di kalangan pengamat militer sendiri. Bagi para penggiat HAM dan Demokrasi, ada kekhawatiran keterlibatan langsung TNI ini akan mengembalikan Indonesia ke situasi masa Orba yang penuh dengan aroma “Politik Ketakutan” yang dilakukan negara dan dijalankan institusi intelijen negara dan Kopassus. Di sisi lain, penanganan terorisme memang menuntut keterlibatan berbagai pihak, termasuk TNI, untuk ikut serta dalam menganggulanginya.

 

Reaksi TNI, khususnya TNI-AD, terlebih lagi Kopassus untuk turut terlibat dalam menanggulangi terorisme, bukan hanya disebabkan tugas itu dijamin dalam UU semata, melainkan juga dalam sembilan tahun terakhir ini, sejak rentetan bom di Jakarta menjelang Natal 2000 dan Bom Bali 1, berbagai aksi teror bom tak kunjung usai dengan jeda waktu antara dua sampai 6 tahun. Hingga saat ini juga masih ada gembong teroris asal Malaysia, Noordin M Top, yang belum tertangkap. Teroris juga berkembang biak ke dalam sempalan baru yang merekrut anak muda yang mudah dipengaruhi aliran radikal.

 

Namun demikian, suatu yang harus diingat di sini ialah ada perbedaan mendasar dalam penanganan masalah terorisme di AS, Filipina, dan Indonesia. Seperti diutarakan Letjen TNI (Purn) Agus Wijoyo, Kompas (23/8/09) apa yang dilakukan tentara AS semuanya terjadi di luar wilayah AS. Kalau pun, tentara AS ikut aktif menangani terorisme di dalam negeri, seperti penjagaan di Bandara, semua atas dasar keputusan politik pemerintah dan berada di bawah kendali Homeland Security Department yang adalah institusi sipil. Keikutsertaan tentara Filipina dan AS di Filipina Selatan juga atas dasar keputusan politik pemerintah. Dalam kaitan itu, jika TNI akan dilibatkan, itu bukanlah sesuatu yang otomatis, melainkan juga atas dasar keputusan politik pemerintah.

 

Oleh karena itu, sejalan dengan UU yang berlaku, pemerintah, dalam hal ini presiden, wajib mengeluarkan keputusan politik yang disetujui DPR sebelum TNI benar-benar diterjunkan secara aktif dalam penanganan terorisme ini. Ini untuk menghindari reaksi negatif dari masyarakat mengenai pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme.

Visi penanganan terorisme juga harus jelas. Australia misalnya, melibatkan berbagai institusi untuk menangani terorisme, dari institusi intelijen yang dikoordinasi Office of National Assessment (ONA), lembaga yang bernaung di dalam Departemen Perdana Menteri, Australian Defence Force, Australian Federal Police, sampai ke kalangan ilmuwan fisika, kimia dan ilmu-ilmu sosial. Karena sifat dan bentuknya yang beragam, institusi pemerintah lainnya seperti imigrasi, departemen kesehatan, departemen pertanian, bea cukai dan pemerintah negara bagian juga diikutsertakan menangani terorisme.

 

Akankah pemerintah mengeluarkan keputusan politik untuk melibatkan TNI dalam operasi penanggulangan terorisme? Hanya Presiden SBY yang dapat menjawabnya. Tanpa keputusan politik itu, silang pendapat mengenai hal ini akan terus muncul. TNI akan berada di persimpangan jalan, maju kena mundur kena. TNI sebagai alat pertahanan negara tidak memiliki fungsi diskresi untuk langsung terjun melakukan penegakan hukum yang terkait dengan penindakan atas aksi-aksi teror, kecuali jika pelibatan TNI tersebut diwadahi oleh payung hukum dan politik yang jelas.

 

Sumber: Celah (inilah.com) 24/08/2009

HATI-HATI DENGAN DAKWAH/KOTHBAH BERISI WARTA KEBENCIAN/ PROVOKASI


REPUBLIKA ONLINE
Sabtu, 22 Agustus 2009 pukul 01:01:00

Polisi Awasi Dakwah  

Selama bulan suci Ramadhan, polisi akan meningkatkan pengawasan keamanan di seluruh Tanah Air. Alasannya, karena terorisme masih menjadi momok paling menakutkan. Pengawasan itu termasuk memberikan perhatian terhadap kegiatan dakwah.

Selama Ramadhan ini akan banyak kegiatan dakwah yang dihadiri umat Islam dari segala penjuru. ”Seandainya dakwah berkait dengan provokasi, dengan melanggar hukum, pasti akan ditindak,” kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Nanan Sukarna, di Jakarta, Jumat (21/8).

Untuk itu, kata Nanan, polisi akan mengikuti dan menempel lebih terbuka kegiatan dakwah secara terus-menerus. Operasi seperti ini bertujuan mengantisipasi perekrutan teroris pada Ramadhan.

Polisi mengakui selain Noordin Top, masih ada empat tersangka yang diduga tersangkut bom Hotel JW Marriott dan Ritz-Charlton, pada 17 Juli lalu. Namun, mengaitkan terorisme dengan ajaran Islam adalah tindakan naif. Naif, karena Islam adalah agama yang penuh kedamaian. Untuk itu, perang melawan terorisme jangan sekali-kali dikaitkan dengan ajaran Islam.

Polisi juga tidak perlu berlebihan mengawasi dakwah Islam yang marak dilakukan pada Ramadhan. Sebab, dakwah justru dilakukan secara terbuka, semuanya bisa mendengarkan. Tidak ada yang disembunyikan.

Dalam kondisi seperti ini, polisi seharusnya mendorong ulama atau tokoh agama untuk memberikan dakwah yang menyejukkan. Misalnya, kembali menggelorakan dan mengingatkan bahwa bom bunuh diri yang dilakukan para teroris, bukan merupakan tindakan jihad.

Kita pun tahu Majelis Ulama Indonesia dan sejumlah organisasi massa Islam, tegas menyatakan bom bunuh diri adalah tindakan yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

Kegiatan dakwah justru seharusnya menjadi ujung tombak yang harus ditopang aparat keamanan. Sebab, umat Islam dianjurkan untuk mendahulukan dakwah sebelum berjihad. Petugas polisi pun mesti memahami makna dakwah Islam. Bukan justru menangkap 17 anggota Jamaah Tabligh di Jawa Tengah, awal pekan ini.

Ke-17 orang warga negara Filipina itu sedang melakukan khuruj (perjalanan dakwah dari masjid ke masjid).

Jamaah ini mengedepankan dakwah dalam kegiatannya. Mereka tidak mengenal tindakan radikalisme seperti pengeboman atau bom bunuh diri. Kita juga menyayangkan penangkapan terhadap sepasang suami istri di Serang, Banten, pekan ini.

Kita tidak ingin penampilan seseorang yang berjenggot, mengenakan gamis atau berjubah, bersorban, serta celana menggantung, diartikan sealiran dengan teroris. Suatu kesimpulan yang keliru.

Tidak boleh ada stigmatisasi seperti itu. Termasuk kepada perempuan yang mengenakan jilbab panjang dan cadar. Penangkapan pelaku teror harus didasarkan atas data akurat dan sesuai prosedur. Begitu juga dengan pengawasan terhadap dakwah.

Kita mendukung pemberantasan terorisme, tapi perlu cara-cara yang baik dan bijaksana. Jangan sampai melanggar hak rakyat dan hak beragama seseorang. Sesungguhnya polisi bisa bekerja sama dengan melibatkan ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam pemberantasan terorisme. Justru melalui dakwah-dakwah yang menyejukkan bisa memberikan pemahaman yang benar.

Umat Islam tentu masih trauma dengan tindakan represif aparat TNI dan Polri era Orde Baru. Saat itu pada dekade 1970-1980-an kegiatan dakwah harus mendapatkan izin dari aparat keamanan. Kita tidak ingin polisi mengulangi kesalahan yang sama.

(-)

SBY Kirim Salam ke Abu Bakar Ba’asyir


Kamis, 20/08/2009 17:44 WIB
SBY Kirim Salam ke Abu Bakar Ba’asyir
Luhur Hertanto – detikNews

Jakarta – Setelah sempat terlibat salah paham, DPP Majelis Dzikir SBY Nurussalam bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al Mu’min, Ngruki, Solo. Sekaligus, majelis dzikir tersebut menyampaikan salam dari Presiden SBY kepada Ustad Abu Bakar Ba’asyir.

Pertemuan berlangsung tertutup siang hari ini, Kamis (20/8/2009). Rombongan pihak DPP Majelis Dzikir SBY Nurussalam dipimpin ketua umum mereka, H. Haris Thahir.

“Presiden SBY, yang juga pembina Majelis Dzikir juga mengirim salam untuk Ustad (Baasyir)”, kata Haris, dalam surat elektronik yang detikcom terima.

Di dalam surat elektronik itu dijelaskan maksud kunjungan untuk silaturahmi terkait datangnya bulan suci Ramadan. Pertemuan berlangsung akrab dan konstruktif serta ada kesepakatan membuka peluang dialog bila ada masalah di masa mendatang.

“Kedua belah pihak membuka pintu dialog intensif untuk mencari titik temu dari setiap permasalahan, jangan sampai umat Islam dipecah belah pihak-pihak tertentu,” ujar Haris.

Di dalam surat elektronik itu juga disebutkan bahwa Ustadz Ba’asyir mengingatkan agar Pemerintah RI agar bersikap tegas kepada Israel yang menurutnya masih menjajah bangsa Palestina. Dia mendesak Presiden SBY segera mencabut SK pembukaan Kantor Dagang Israel di Jakarta yang dikeluarkan Pemerintah RI pada 2001.

“Jangan justru membangun hubungan dagang atau dalam bentuk apa pun dengan Israel. Sebab, hal itu menyakiti hati umat Islam secara khusus dan masyarakat dunia pada umumnya,” kata Direktur Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki, Ustadz Wahyudin, mengenai tanggapan Ustadz Ba’asyir atas pertemuan silahturahmi DPP Majelis Dzikir SBY Nurussalam.

(lh/anw)
Sumber: Detik.com

15 Langkah Besar Akan Diwujudkan Presiden SBY-Boediono


SBY PAPARKAN 15 LANGKAH BESAR

Jakarta (SI) – Calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono menegaskan kembali visi misi pemerintahannya lima tahun ke depan jika terpilih.

Pada orasi politiknya di hadapan ribuan pendukungnya di Gelora Bung Karno, Jakarta, kemarin, SBY menjabarkan 15 langkah besar pemerintahan yang akan datang bila dirinya mendapatkan  mandat dari rakyat Indonesia untuk kembali menjadi presiden.

Lima visi dan misi pemerintahan SBY-Boediono pada 2009-2014 adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, mewujudkan pemerintahan yang bersih, penegakan HAM, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, serta pembangunan yang adil dan merata.

Adapun 15 langkah besar yang akan dilakukannya antara lain pengentasan masyarakat dari kemiskinan  hingga berkurang 8-10%, pengurangan pengangguran 5-6%, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan ketahanan pangan, serta pembangunan infrastruktur di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. “Semua itu adalah faktor yang penting, diperlukan pemerintahan yang bersih, yang tanggap dan siap untuk membantu rakyatnya. Rakyat memerlukan pemimpin yang tepat”, tandas SBY pada kampanye akbar terakhir tersebut.

SBY juga menambahkan bahwa dirinya adalah pemimpin yang mampu mengayomi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan agama, suku, dan etnik.

Menurut SBY, tokoh bangsa yang akan memimpin Indonesia lima tahun ke depan adalah pemimpin yang dapat mempertahankan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai harga mati.

“Suku seperti Aceh, Minang, Bugis, Papua, semua disayangi. Selain itu pemimpin juga harus sanggup memimpin pemerintahan yang bersih dan bukan pemimpin yang memperkaya diri sendiri,” ujar SBY.

Menurut SBY, pemimpin yang pantas untuk Indonesia adalah pemimpin yang telah memberikan bukti, bukan janji, serta telah memberikan hasil nyata selama lima tahun terakhir.

“Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang bukan menebarkan angin surga dan menyebarkan fitnah ke sana-kemari. Pemimpin harus yang mempunyai kerja nyata dan bukan yang tidak tahu situasi dunia,” tandasnya.

Pasangan capres-cawapres SBY-Boediono kemarin melakukan kampanye pilpres putaran terakhir setelah sebelumnya berkampanye ke berbagai daerah di Tanah Air.

Di akhir pidatonya yang hanya berdurasi 10 menit, SBY meminta para pendukungnya untuk waspada. Menjelang dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal 8 Juli, menurut SBY, banyak kampanye hitam yang diarahkan kepada pasangan SBY-Boediono.

“Saya mengajak saudara semua untuk sabar dan tabah serta berdoa agar yang melakukan kampanye hitam mendapatkan hidayah dari Allah SWT,” katanya.

Ribuan simpatisan SBY-Boediono yang datang dari berbagai daerah dan berasal dari 23 partai pendukung mulai berkumpul di Gelora Bung Karno sejak pukul 10.00 pagi. Massa yang tergabung dalam majelis zikir Nurussalam datang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat serta Jabodetabek memadati stadion sejak pukul 12.00 WIB.

Mengakhiri orasi politiknya, pasangan SBY-Boediono didampingi Ibu Ani Yudhoyono dan Ibu Herawati Boediono berjalan menuruni panggung utama dan bersalaman  dengan para pendukungnya.

Sebelum melakukan kampanye akbar di Gelora Bung Karno, SBY bersilaturahmi dengan 3.000 purnawirawan TNI/Polri di Tenis Indoor Senayan. Acara ini bertemakan “silaturahmi dan doa bersama purnawirawan TNI/Polri dan veteran beserta keluarga, dalam rangka menyukseskan Pilpres 2009”.

Beberapa pensiunan jenderal turut hadir dalam acara  ini, yaitu mantan Wakil KSAD Letjen Purn Cornel Simbolon, mantan Panglima TNI Jenderal Purn Endriartono Sutarto, mantan Panglima TNI Marsekal Purn Djoko Suyanto, dan mantan KSAD R Hartono. (rarasati syarief) 

 

 

Sumber: SEPUTAR INDONESIA, Minggu, 5 Juli 2009

Retret GAK: “Lanjutkan Panggilan Sebagai Guru Agama Katolik!”


Foto bersama para GAK DKI Jakarta dengan Dirjen Bimas Katolik “LANJUTKAN!” itulah ungkapan para guru agama Katolik meniru motto Capres SBY-Boediono yang terpilih dalam Pilpres 2009 dalam kesimpulan refleksi mereka tentang panggilan hidup mereka sebagai Guru Agama Katolik (GAK) selama retret. Kalimat ini tepat sekali mengungkapkan pengalaman refleksi atas pengalaman suka-duka para guru agama Katolik pada acara Retret GAK Tingkat Lokal Provinsi DKI Jakarta yang berlangsung pada 22-24 Juni 2009 lalu di Sanno Hotel, Jakarta.
Retret merupakan kegiatan rohani dalam tradisi Gereja Katolik dalam rangka pembinaan kepribadian dan kerohanian hidup umat dalam terang Injil. Oleh karena itu Ditjen Bimas Katolik Departeman Agama RI memprogramkan kegiatan retret sebagai pembinaan kepribadian dan kerohanian para Guru Agama Katolik di Indonesia. Pembinaan kerohanian para guru agama Katolik tersebut bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan menimba kekuatan spiritual. Pembinaan kerohanian dimaksudkan untuk peningkatan mutu pelayanan para guru yang didukung oleh peningkatan kecakapan rohani dan kompetensi kepribadian, dan pada akhirnya meningkatkan kemajuan iman peserta didik. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Drs. Stef Agus berharap agar kegiatan olah batin atau retret ini dapat memberikan “masukan atau input” bagi para Guru Agama Katolik, secara khusus terkait pendampingan iman, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan peserta didik Katolik yang dipercayakan kepada mereka, di tempat mereka berkarya.
Retret yang dipimpin oleh Romo FX. Adisusanto, Sj dan Ibu Afra Siowardjaja ini berlangsung penuh hikmad dan meditatif. Semua peserta mengikuti acara dengan penuh semangat doa. Sebab pendamping retret membantu para peserta retret dengan berbagai metode seperti membaca Kitab Suci, sharing kelompok, renungan pribadi dan dialog berbentuk pleno. Retret juga disertai dengan perayaan Ekaristi dan Sakramen Pengakuan Dosa.
Kepala Pembimas Katolik DKI Jakarta, Drs. A.H. Yuniadi, MM, sekaligus sebagai Ketua Panitia retret ini melaporkan bahwa para peserta retret ini terdiri dari 30 orang yang berasal dari sekolah-sekolah tingkat dasar se-Provinsi DKI Jakarta. Peran para Guru Agama Katolik untuk mendidik peserta didik dari segi keimanan, penting ditingkatkan dan dimotivasi dengan berbagai acara kerohanian Katolik termasuk acara retret ini, tegasnya dalam laporannya. Retret ini mendapat antusiasme dari para guru agama Katolik dan mereka berharap retret diadakan sekali setahun. Antusiasme dan harapan mereka ini diungkapkan ketika menjawab pertanyaan mengenai saran mereka untuk acara retret di hari-hari mendatang pada saat evaluasi kegiatan dilaksanakan panitia. (Pormadi Simbolon).

Dari Pangkalpinang: Peran Prodiakon Penting Diperhatikan


Kakanwil Kep. Babel, Dirjen Bimas Katolik, Direktur Urusn Agama KatolikProdiakon adalah orang-orang terpilih dari antara umat dan merupakan  pembagi kasih kepada umat dan semua orang, oleh karena itu peran dan tugas prodiakon di tengah umat bukan sembarangan. Mereka adalah tokoh-tokoh  dan teladan di tengah umat Katolik dan masyarakat umum.

Demikian beberapa pokok pikiran Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Drs. H. Herman Faizudin  dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama RI, Drs. Stef Agus pada pembukaan pertemuan pembinaan prodiakon paroki tingkat lokal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (5 Agustus 2009) di Pangkalpinang.

Karena perannya dan ketokohannya sebagai prodiakon atau disebut juga asisten imam di altar suci dengan tugas membagi cinta kasih lewat Komuni Kudus, sudah seyogiyanya para prodiakon menjadi teladan dalam bersikap dan berperilaku di kalangan umat Katolik dan bagi masyarakat pada umumnya. Para prodiakon amat penting diperhatikan dan diteguhkan dalam tugas pelayanan mereka. Hal itu ditegaskan Bapak Dirjen Bimas Katolik sebelum membuka resmi pertemuan.

Sementara itu, Kepala kanwil Departemen Agama Prov. Kepulauan Bangka Belitung melihat peran tokoh-tokoh agama termasuk diantaranya para prodiakon, ikut menciptakan kerukunan umat beragama yang tetap terjaga dan berjalan dengan baik. “Di Kepulauan Bangka Belitung, Insya Allah, kita tidak pernah melihat dan mendengar konflik antar agama dan etnis, apalagi terorisme.  Tidak ada terorisme di Kepulauan Bangka Belitung seperti yang terjadi di beberapa tempat lain di Indonesia”, tegas pejabat  nomor satu di Kantor Wilayah Departemen Agama RI di Kepulauan Bangka Belitung ini.

Pertemuan Prodiakon yang diselenggarakan Ditjen Bimas Katolik Departemen Agama ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan pelayanan kehidupan umat beragama yang direalisasikan dari salah satu program kerjanya. Pemerintah sebagai fasilitator terus memberikan perhatian bagi para tenaga pelayan Gereja sebagaimana kegiatan yang sama juga dilaksanakan di berbagai provinsi lain di Indonesia.

Salah seorang prodiakon mengungkapkan, “Kami sangat senang karena diperhatikan sebagai asisten imam atau prodiakon di altar suci. Kami sangat berterima kasih atas pembekalan yang diberikan guna meningkatkan dan menguatkan semangat kami dalam tugas pelayanan kami”. “Semoga  kami dapat melaksanakan tugas dengan makin baik setelah pertemuan ini”, lanjutnya ketika menyampaikan sepatah dua patah kata pada penutupan acara.

Pertemuan prodiakon yang berlangsung selama empat hari ini dihadiri sebanyak 30 orang prodiakon dari berbagai paroki (wilayah gerejani) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Turut juga hadir para pejabat eselon III Kantor Wilayah Departemen Agama RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendampingi Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (Pormadi Simbolon)

Al-Qaeda Diduga Ada Dibalik Kerusuhan Anti Kristiani di Pakistan


Pejabat pemerintah Pakistan Selasa lalu mengatakan bahwa mereka mencurigai sekutu Al Qaeda dan Taliban ada di belakang seri terakhir serangan maut terhadap Kristiani.

 

Sipah-E-Sahaba Pakistan (SSP), kelompok ekstrimis terlarang pro-Taliban Sunni, dan kelompok jaringan Al Qaeda Lashkar-E-Jhangvi (LeJ), dipercaya telah menghasut dan mendorong terjadinya serangan pada Sabtu lalu di Gojra kota yang berada di pusat Pakistan,” kata Rana Sanaullah, kepala bidang hukum Provinsi Punjab.

 

“Nyatanya, kelompok-kelompok terlarang itu ikut terlibat dalam peristiwa kekacauan tersebut,” Sanaullah, yang juga bertanggung jawab atas keamanan di Punjab, mengatakan kepada Reuters melalui telepon dari Gojra.

 

Pemerintah Pakistan baru-baru ini tengah memerangi pasukan Taliban di provinsi yang terletak di barat laut negara dimana kelompok teroris belakangan ini telah mendirikan kubu pertahanan di banyak tempat di daerah tersebut. Pihak berwajib khawatir Taliban dan pendukungnya saat ini sedang berusaha menekan ke bagian pusat negara.

 

Ratusan penduduk Muslim yang marah mengobori rumah-rumah penduduk Kristiani di Gojra pada Sabtu lalu, yang mengakibatkan delapan orang percaya meninggal, termasuk dua anak dan beberapa wanita. Serangan tersebut dipicu oleh tuduhan bahwa sebuah keluarga Kristen sudah melecehkan Al-Quran ketika beberapa halaman kitab suci Islam tersebut didapati tergeletak di halaman depan rumah mereka usai sebuah pesta pernikahan Kristen digelar.

 

Pihak berwajib yang melakukan penyelidikan mengatakan bahwa mereka tidak menemukan bukti yang mendukung tuduhan tersebut.

 

Serangan di Gojra disusul kemudian dengan terjadinya kerusuhan di Korian, yang juga berada di wilayah Provinsi Punjab, pada Kamis kemarin ketika kerumunan massa yang marah mengobori puluhan rumah penduduk Kristiani setempat. Serangan di Korian merupakan insiden kekerasan pertama yang terjadi setelah tuduhan pelecehan terhadap Al-Quran.

 

Sekretaris eksekutif All Pakistan Minorities Alliance (APMA) Cecil Chaudhry menyebut serangan itu sebagai “perbuatan tercela,” dan mengatakan bahwa insiden yang terjadi di Gojra tidak dapat dicegah oleh pihak berwajib setempat.

 

“Karena mereka telah gagal mencegahnya maka hal yang paling penting bagi polisi adalah membawa pelaku kekerasan ke pengadilan,” ujar Chaudhry. “Khususnya mereka harus membawa para ekstremis yang telah menghasut dan menyebabkan serangan tersebut dan serangan lainnya ke pengadilan Anti-Tindakan Terorisme.”

 

Sekretaris jenderal Dewan Gereja-Gereja Dunia Rev. Dr. Samuel Kobia mengatakan bahwa kekerasan tersebut “menegaskan kembali ketakutan mengenai pemerintah yang terus-menerus gagal dalam melindungi warganegaranya.” Kobia meminta kepada presiden Pakistan, Asif Ali Zardari, dalam suratnya pada Senin lalu untuk “menjamin keselamatan dan keamanan” umat Kristiani. Dia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap “undang-undang penghujatan di Pakistan yang sering dipakai sebagai alasan untuk ke menjadikan minoritas Kristiani sebagai korban.”

 

Kepala bidang hukum Provinsi Punjab Sanaullah mengatakan bahwa baru-baru ini intelijen pemerintah melaporkan bahwa kelompok militan sedang menggunakan strategi baru untuk menghasut terciptanya kekerasan sektarian dengan bom bunuh diri.

 

Open Doors, organisasi pengawas penganiayaan terhadap Kristiani, menempatkan Pakistan di No. 13 diantara negara-negara penganiaya Kristiani terburuk di dunia

Sumber: http://www.christian post.co. id/missions/persecution/20090807/4905/Al-Qaeda-Diduga-Ada-Dibalik-Kerusuhan-Anti-Kristiani-di-Pakistan/index.html