Renungan Bijaksana: Sebuah Pensil


SEBUAH PENSIL

Seorang anak bertanya kepada  neneknya yang sedang menulis sebuah surat .   “Nenek  lagi menulis tentang pengalaman kita ya? atau tentang aku?” Mendengar pertanyaan si cucu, sang nenek berhenti menulis dan berkata  kepada cucunya, 

 “Sebenarnya nenek sedang menulis tentang kamu, tapi ada yang lebih penting dari isi tulisan ini yaitu pensil yang nenek pakai.”

 “Nenek harap kamu bakal seperti pensil ini ketika kamu besar nanti” ujar si nenek lagi.

Mendengar jawab ini, si cucu kemudian melihat pensilnya dan bertanya kembali kepada si nenek ketika dia melihat tidak ada yang istimewa  dari pensil yang nenek pakai. “Tapi nek sepertinya pensil itu sama saja dengan pensil yang lainnya.” Ujar si cucu. Si nenek kemudian menjawab, “Itu semua tergantung bagaimana kamu melihat pensil ini.”

“Pensil ini mempunyai 5 kualitas yang bisa membuatmu selalu tenang dalam menjalani  hidup, kalau kamu selalu memegang prinsip-prinsip itu di  dalam hidup  ini.” Si nenek kemudian menjelaskan 5 kualitas dari sebuah pensil.

“Kualitas pertama, pensil mengingatkan kamu kalo kamu bisa berbuat hal yang hebat dalam hidup ini. Layaknya sebuah pensil ketika menulis,  kamu jangan pernah lupa kalau ada tangan yang selalu membimbing langkah kamu dalam hidup ini. Kita menyebutnya tangan Tuhan, Dia akan selalu membimbing kita menurut kehendakNya” .

“Kualitas kedua, dalam proses menulis, nenek kadang beberapa kali harus berhenti dan menggunakan rautan untuk menajamkan kembali pensil nenek. Rautan ini pasti akan membuat si pensil menderita. Tapi setelah proses meraut selesai, si pensil akan mendapatkan ketajamannya kembali. Begitu juga dengan kamu, dalam hidup ini kamu harus berani menerima penderitaan dan kesusahan, karena merekalah yang akan membuatmu menjadi orang yang lebih baik”.

“Kualitas ketiga, pensil selalu memberikan kita kesempatan untuk mempergunakan penghapus, untuk memperbaiki kata-kata yang salah. Oleh karena itu memperbaiki kesalahan kita dalam hidup ini adalah seharusnya. Dan Justru bisa membantu kita untuk tetap berada pada jalan yang benar”.
“Kualitas keempat, bagian yang paling penting dari sebuah pensil bukanlah bagian luarnya, melainkan arang yang ada di dalam sebuah pensil. Oleh sebab itu, selalulah hati-hati dan menyadari hal-hal di dalam dirimu”.

“Kualitas kelima, adalah sebuah pensil selalu meninggalkan tanda/goresan. Seperti juga kamu, kamu harus sadar kalau apapun yang kamu perbuat dalam hidup ini akan meninggalkan kesan. Oleh karena itu selalulah hati-hati dan sadar terhadap semua tindakan”.

(by Paulo Coelho)

ISLAMISASI NEGARA ADALAH AGENDA HIDUP


Islamisasi Negara adalah Agenda Hidup

Oleh ari supriyadi
– 25 Augustus 2009 –

Islamisasi bagi partai Islam adalah agenda yang terus hidup (the living agenda). Itulah yang menjadi alasan utama isu syariat Islam tak pernah ditinggalkan partai Islam (Arskal Salim, dosen IAIN Jakarta). Itulah mengapa meskipun secara hitung-hitungan di atas kertas, partai-partai Islam tak akan menang jika dilakukan voting mengenai
penerapan Syariah Islam, maka akhirnya yang dilakukan adalah melakukan alih strategi demi mencapai tujuan besar itu. sejak reformasi, dua kali sidang umum MPR menunjukkan betapa  usulan pengembalian 7 kata sila pertama Piagam
Jakarta selalu dilontarkan oleh partai-partai Islam semisal PPP dan PBB, semantara PKS malah lebih jauh dengan melontarkan ide tentang substansi Piagam Madinah, dengan kewajiban melaksanakan syariah agama  bagi para pemeluk masing-masing. Dengan fakta tersebut, siapapun yang menyatakan bahwa perdebatan tentang ideologi negara kita telah tuntas mendapatkan bantahannya. Karena memang penerimaan Pancasila sebagai dasar negara memang sudah tidak
diperdebatkan lagi, namun penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara tampaknya
masih jauh api dari panggang. sejak isu islamisasi negara di awal dekade 90an,
dengan munculnya ICMI, kebijakan mengenai jilbab yang pada mulanya dilarang
(1991), peraturan mengenai Bazis (1991), dilarangnya SDSB (1993), dan
didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI). sepanjang orde baru, proses
islamisasi tidaklah hilang, memang bukan partai-partai Islam yang melakukan
proses Islamisasi itu, namun dilakukan oleh negara, sebagai institusi resmi
negara. bukankah kompilasi hukum Islam dan UU peradilan Agama itu justru
merupakan muncul dari usulan departemen agama, dan bukannya usulan dari partai
Islam?
demikianlah memang, sebagai sebuah agenda hidup,
islamisasi akan selalu mencari celah dan jalan untuk tetap bertahan hidup di
Indonesia, terlepas pro kontra yang melingkupinya. selepas reformasi, maka kini
agen islamisasi secara struktural bertambah, bukan lagi hanya oleh departemen
agama saja, namun juga oleh partai-partai Islam yang ada, serta
politisi-politisi Islam dari partai nasionalis. hal ini tercermin dengan
diakomodirnya  gagasan partai-partai Islam untuk memasukkan
“meningkatkan iman dan takwa”, bukan “mencerdaskan kehidupan bangsa”, sebagai
tujuan utama pendidikan dalam pasal 31 UUD. RUU Sisdiknas yang sarat muatan
religius itu juga disahkan karena secara konstitusional ia adalah refleksi bunyi
pasal 31 UUD tentang pendidikan yang menjadi payungnya. Tentu tidak dapat
dipungkiri, pendidikan agama merupakan salah satu media penting untuk
Islamisasi. Demikian juga dengan disahkannya UU APP beberapa waktu yang lalu,
suka atau tidak suka menunjukkan betapa strategi Islamisasi negara tetap
menemukan jalannya, walaupun sampai saat ini Piagam Jakarta belum berhasil
dikembalikan pada posisi semula sesuai kesepakatan BPUPKI 22 Juni 1945.Kecuali
dalam hal perjuangan memasukkan kembali Piagam Jakarta, hampir-hampir kiprah
partai-partai Islam di dalam konteks perumusan undang-undang tidak menimbulkan
gejolak. Memang, kita semua tahu bahwa dibandingkan dasawarsa awal 1990-an
terakomodasikannya syariat Islam dalam sistem perundang-undangan menjadi lebih
banyak (termasuk UU tentang penyelenggaraan ibadah haji, perbankan syariah, dan
sebagainya).
Yang paling bersejarah adalah disahkannya undang-undang
mengenai Aceh. Otonomi khusus yang diberikan kepada daerah ini antara lain
sebagai langkah agar Aceh tidak memisahkan diri dari Indonesia sehingga NKRI
tetap terjaga, termasuk kewenangan Aceh untuk dikelola menurut hukum
Islam.Disahkannya undang-undang yang berbau syariah di DPR relatif tidak
menimbulkan perdebatan nasional tentang posisi Islam atau syariah Islam di dalam
sistem perundang-undangan Indonesia.Akan tetapi, ketika daerah yang menurut UU
juga memiliki otonomi sangat luas, meskipun tidak sebesar Aceh, meniru DPR pusat
dengan mengesahkan sejumlah aturan yang oleh banyak orang disebut “Perda
Syariah”. Hal ini justru menimbulkan perdebatan. Tak banyak anggota legislatif
di pusat yang mempersoalkan hal ini. Akan tetapi, tidak begitu halnya dengan
kalangan akademisi dan pengamat serta aktivis sosial-politik dan hak asasi
manusia.
Pada umumnya perda-perda tersebut berbicara mengenai
busana muslim, larangan mengonsumsi dan menjual alkohol, larangan berjudi,
larangan prostitusi, ihwal kemampuan membaca Alquran, salat berjamaah, larangan
berbuat maksiat, dan sebagainya.Yang paling memicu kontroversi adalah larangan
bagi perempuan untuk berada di luar rumah setelah jam sembilan malam.
Selain Aceh, yang memang telah diberi hak untuk mengatur
dirinya sendiri menurut hukum Islam, banyak daerah memiliki aspirasi di
atas.Termasuk di dalamnya adalah sebagian wilayah Sumatera Barat, Sumatera
Selatan, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Barat, NTB, Gorontalo, dan sebagainya.
Pada tingkat kabupaten dan kota, barangkali terdapat 40-an
daerah yang terkait dengan “perda syariah”. Berbeda dengan reaksi pada dasawarsa
1990-an, dengan semangat demokratisasi atau persamaan posisi di mata
undang-undang, mereka yang tidak setuju dengan “perda-perda syariah” ini menilai
bahwa kehadiran mereka bersifat diskriminatif, melanggar hak asasi manusia,
mengancam NKRI, bertentangan dengan UUD 1945 dan ideologi negara.
jadi, sekali lagi, saya rasa berdasar hal-hal tersebut di
atas, ideologi kebangsaan kita belumlah tuntas kita perbincangkan.
beberapa sumber bacaan :
1.Duduk Soal Perda Syariah , http://gusdur. net/Opini/ Detail/?id= 152/hl=id/ Duduk_Soal_ Perda_Syariah

2. Piagam Jakarta setelah 60 Tahun,  http://www.forums. apakabar. ws/viewtopic. php?f=1&t=30819
3.  Daya Hidup Isu Syariat dalam Politik, http://islamlib. com/id/artikel/ daya-hidup- isu-syariat- dalam-politik/

_._,___