EMPAT BUTIR KESEPAKATAN PKS-DEMOKRAT

VIVAnews, Senin, 18 Mei 2009, 08:27 WIB

VIVAnews – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya menandatangani
kontrak politik dengan Demokrat yang mengusung duet SBY-Boediono.
Kontrak politik yang disepakati di detik terakhir itu berisi empat
butir kesepakatan.

“Kontrak politik di Cikeas memutuskan empat kesepakatan, ” kata Ketua
Fraksi PKS Mahfudz Sidik dalam keterangan kepada VIVAnews, Minggu
(17/5).

Mahfudz mengakui, bahwa kesepakatan pemberian dukungan PKS untuk
Demokrat terjadi saat injury time. Karena, kesepakatan PKS-Demokrat
terjadi sesaat sebelum duet capres-cawapres SBY-Boediono dideklarasikan
di Bandung, Jumat (15/5) lalu.

Kendati demikian, menurut Mahfudz, kontrak politik antara PKS dan
Demokrat merupakan satu kesatuan dengan piagam koalisi yang
ditandatangani semua partai pendukung Demokrat, di Cikeas, Sabtu (16/5)
lalu.

“Koalisi antara Ketua Majelis Syuro PKS (Hilmi Aminuddin) dengan SBY
adalah bagian tidak terpisah dengan naskah itu,” kata dia.

Berikut empat butir kesepakatan PKS-Demokrat:

1. Aturan main koalisi di pemerintahan

2. Aturan main koalisi di parlemen

3. Program kebijakan pemerintahan koalisi di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hubungan luar negeri

4. Menyetujui mekanisme komunikasi koalisi

Seperti diberitakan, sekitar dua jam sebelum deklarasi, pasangan
SBY-Boediono ditemui tiga petinggi PKS. Mereka yang menemui
SBY-Boediono di Hotel Sheraton Bandung yakni, Ketua Majelis Syuro PKS,
Hilmi Aminudin, Presiden PKS, Tifatul Sembiring, dan Sekretaris
Jenderal PKS, Anis Matta.

Padahal, PKS merupakan salah satu mitra koalisi Demokrat yang menentang
keras pemilihan Boediono sebagai calon wakil presiden. Alasannya,
Boediono dinilai tidak mewakili mitra koalisi. Usai deklarasi
SBY-Boediono, Tifatul pun memberikan pernyataan mengapa menerima
Boediono.

“Mengenai mahzab ekonomi Boediono. Bahwa beliau (SBY) mengatakan,
Undang-Undang mengenai sukuk dan syariah justru lahir pada masa
Boediono. Karena itu, kami akan mengawal itu dan PKS ada di dalam
situ,” kata Tifatul usai deklarasi SBY-Boediono.

PKS DAPAT JATAH KURSI KABINET

KEDUA TERBANYAK SETELAH DEMOKRAT

Jawa Pos, Senin, 25 Mei 2009

JAKARTA – Jatah kursi kabinet parpol pendukung SBY- Boediono mulai
terkuak. PKS, parpol pendukung dengan saham terbesar setelah Partai
Demokrat, hampir dipastikan mendapatkan jatah kursi terbanyak kedua
setelah partai yang didirikan SBY itu. Jika menang, kabinet
SBY-Boediono berencana memiliki 33 menteri. Jatah untuk parpol adalah
17 kursi menteri, sisanya 16 menteri akan diisi profesional.

Menurut sumber di internal PKS, pembicaraan tentang pembagian kursi
antarpeserta koalisi sebenarnya telah dilakukan. Bahkan, personal yang
akan mengisi pun sebenarnya sudah dikantongi. Di antaranya, posisi
menteri pertahanan akan diisi dari angkatan darat dan menteri keuangan
tetap dipegang Sri Mulyani.

“Kalau alokasi, PKS minimal dapat empat. Yang terbanyak tetap
Demokrat,” ujar sumber itu saat dihubungi tadi malam (24/5). Menurut
dia, pembagian kursi tersebut dilakukan SBY dengan asas
proporsionalitas. Dengan didasarkan pada perolehan kursi di DPR, hal
itu diharapkan meminimalisasi potensi masalah di kemudian hari.

ka mengacu pada persentase perolehan kursi hasil penetapan KPU, PKS
diperkirakan mendapatkan empat kursi. PAN, PPP, dan PKB diperkirakan
hanya
mendapatkan masing-masing dua kursi. Demokrat akan mendapatkan tujuh
kursi.”Namun, kemungkinan jatah Demokrat itu akan dikurangi kalau ada
partai di putaran kedua ikut bergabung, minimal jadi lima,” tambahnya.
Sayang, dia tak bersedia mengungkapkan pos apa saja yang akan didapat
partainya.

PKS, seperti pernah diberitakan, disebut mengincar delapan menteri.
Salah satu pos menteri yang mereka inginkan adalah Mendiknas.
Dikonfirmasi terpisah akan hal itu, anggota Majelis Syura PKS Soeripto
tak menampik bahwa ada pembicaraan soal alokasi kursi untuk setiap
parpol. Termasuk cara pembagian dengan didasari perolehan kursi
tersebut. “Tapi, itu urusan ketua majelis syura (Hilmi Aminuddin, Red)
dan SBY langsung, kita tidak ikut-ikut,” ujarnya.

Pengurus dan kader PKS lainnya, kata dia, cukup berkonsentrasi untuk
menyukseskan pemenangan SBY-Boediono. Sebab, menurut Soeripto, ukuran
hak untuk mendapatkan jatah kabinet juga akan mengacu pada seberapa
besar sumbangsih parpol memenangkan pilpres. “Itu menjadi salah satu
kesepakatan di antara parpol koalisi,” tambahnya.

PKS termasuk parpol yang mempunyai banyak kader yang bisa dipasang di
kursi menteri. Selain Soeripto, ada Hidayat Nurwahid, Tifatul
Sembiring, Anis Matta, dan Irwan Prayitno. (dyn/tof)

PD BANTAH: PKS BELUM DAPAT JATAH DI KABINET

Vina Nurul Iklima, Inilah.com, 25/05/2009 – 10:15

INILAH.COM, Jakarta – Kontrak istimewa antara capres SBY dengan
PKS untuk menyetujui cawapres Boedino dibantah mentah-mentah oleh
Partai Demokrat. Sebelumnya PKS juga telah membantah kontrak politik
khusus tersebut.

“Itu rumor. Sampai sekarang belum ada pembicaraan tentang jatah
kabinet. Konsentrasi tengah pada pemenangan pilpres,” kata Ketua DPP PD
Anas Urbaningrum saat dikonfirmasi INILAH.COM di Jakarta, Senin (25/5).

Anas mengaku belum menerima informasi terkait adanya kontrak istimewa
tersebut. Ia tak meyakini akan menimbulkan kecemburuan antar partai
peserta koalisi, karena kabar itu cuma rumor. “Itu rumor untuk
mengacaukan konsentrasi pemenangan pasangan SBY-Boediono, ” kata Anas.

Ia juga mengimbau pada semua pihak untuk tidak mengganggu fokus
kampanye, dengan memunculkan hal-hal yang bersifat spekulatif itu.
Karena semua tim sukses tentunya saat ini sedang berkonsentrasi dan
kerja maksimal menjelang pilpres.

“Saat ini kami sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk pemenangan
pasangan SBY-Boediono, tidak ada yang lain,” tandasnya.

Sebelumnya beredar kabar dalam kontran antara SBY dengan PKS
menyepakati beberapa hal sebagai imbalan menerima Boediono sebagai
cawapres. Dalam deal-deal itu, PKS meminta jatah 7 menteri dan 4 dubes.
Namun oleh SBY hanya disetujui 4 menteri saja.

7 Jatah menteri yang diminta PKS kabarnya adalah Presiden PKS Tifatul
Sembiring sebagai Menkominfo, Wakil Ketua Komisi IV DPR asal FPKS
Suswono sebagai Mentan, Ketua Majelis Pertimbangan PKS Suharna
Surapranata sebagai Menristek, Dubes RI di Arab Saudi Salim Sagaf Al
Jufri sebagai Mensos, Ketua Komisi X DPR asal FPKS, Prof. Dr. Iwan
Prayitno sebagai Mendiknas, Wakil Ketua Komisi III DPR asal FPKS
Suripto sebagai Menperin, Ketua Dewan Pakar PKS Kemal Aziz Stamboel
sebagai Menneg BUMN.

Tapi kabarnya yang disetujui SBY haya 4 menteri yakni untuk Tifatul
sebagai Menkominfo, Suswono sebagai Mentan, Suharna sebagai Menristek,
dan Salim sebagai Mensos. [ikl/sss]

PKS BANTAH

DOKUMEN KESEPAKATAN KURSI MENTERI

By Republika Newsroom

Senin, 25 Mei 2009 pukul 05:24:00

JAKARTA — Presiden PKS, Tifatul Sembiring menegaskan, tidak benar
PKS meminta jatah kursi menteri sebagai syarat berkoalisinya partai ini
dengan Demokrat.

Sebuah sumber mengatakan, dua pekan setelah penandatanganan kontrak
koalisi di Cikeas, ditemukan dokumen kesepakatan yang ditandatangani
Hilmi Aminuddin dan SBY. Dokumen tersebut berisi pengajuan tujuh kursi
menteri dari PKS sebagai syarat menyetujui koalisi dan penerimaan
terhadap Boediono.

Informasi yang diperoleh dari sumber Republika, dokumen itulah kunci
terjadinya kesepakatan koalisi PKS dengan PD. “Pak SBY setuju, tapi
dari tujuh kursi menteri itu hanya empat yang disetujui, tiga lainnya
dicoret Pak SBY,” ujar sumber.

Keempat kursi menteri yang disetujui bakal diduduki kader PKS adalah
menteri sosial, menteri riset dan teknologi, menteri pertanian, serta
menteri komunikasi dan informatika.

Namun demikian, Tifatul membantah keras adanya kesepakatan bagi-bagi
kursi di kabinet tersebut. “Tidak benar itu, saya bisa yakinkan kalau
informasi itu tidak benar,” tegas Tifatul.

Dia menjelaskan, saat bertemu dengan SBY di Bandung, tidak ada dokumen
apa pun yang ditandatangani Hilmi Aminuddin dan SBY. Seperti yang
disampaikan kepada media massa setelah penyampaian pemilihan Boediono
sebagai cawapres SBY, PKS hanya ingin meminta penjelasan langsung
perihal cawapres.

“Persoalan yang benar, kita hanya ingin minta penjelasan langsung
masalah cawapres, karena kan waktu itu belum ada penjelasan sama
sekali,” kilah Tifatul.

Kecuali masalah cawapres, Tifatul menambahkan, agenda komunikasi dengan
SBY menyangkut kontrak politik koalisi yang belum ditandatangani SBY.
“Tim 5 dan Tim 9 kan sudah ada kesepakatan piagam koalisi, nah itu
belum ditandatangani SBY, makanya dibawa saat pembicaraan di Bandung,”
tandas Tifatul.- ade/ahi

PPP TAK CEMBURUI KONTRAK SBY-PKS

Vina Nurul Iklima, Inilah.com, 24/05/2009 – 07:23

INILAH.COM, Jakarta – PPP mengaku tak cemburu dengan kontrak
politik antara capres Susilo Bambang Yudhoyono dengan PKS. Selain bukan
untuk konsumsi publik, menurut partai berlambang kabah itu tidak ada
manfaatnya membicarakan kontrak istimewa tersebut.

“Tidak. Kami tidak cemburu, dan tidak ada kecemburuan diantara partai
koalisi dengan Demokrat. Saya tidak mau mengomentari ini (kontrak),
lagipula ini bukan konsumsi publik dan tidak ada manfaatnya,” kata
Ketua FPPP Lukman Hakim Saefuddin saat dihubungi INILAH.COM di Jakarta,
Minggu (24/5).

Lukman mengaku baru mendengar kabar soal adanya kontrak antara SBY
dengan PKS, yang menyebutkan PKS mendapat jatah 4 menteri. Dan ketika
disinggung soal yang sama, ia memilih bungkam soal kontrak politik yang
disepakati antara PPP dengan SBY.

“Tidak, kita belum ke arah sana. Kita saat ini sedang berkonsentrasi
untuk pemenangan pilpres melalui power sharing, PPP belum membahas
secara mendetil, itu nanti, saat ini kita konsentrasi dulu ke pilpres,”
paparnya.

Lukman mengatakan, ia tak mau berkomentar banyak, karena kabar kontrak
istimewa antara SBY-PKS itu perlu dikroscek kebenarannya. Ia tak
menanggapi karena informasi yang tidak jelas bisa menimbulkan hal yang
tak baik.

Kabar burung santer berhembus, SBY dan Hilmi PKS meneken kontrak
koalisi pada 15 Mei 2009 di Bandung, jelang deklarasi SBY-Boediono.
Kontrak berupa 2 lembar kertas yang diparaf SBY dan Hilmi pada tiap
lembarnya. Isinya, PKS meminta jatah 7 menteri dan 4 dubes sebagai
imbalan menyetujui Boediono menjadi cawapres pendamping SBY. [ikl/ton]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: