Neoliberalisme dan Perguruan Tinggi

Jakarta (ANTARA News) – Berbagai kalangan lintas disiplin ilmu bertanya
pada Stanley Fish, Guru Besar Universitas Internasional Florida, apakah
orang benar-benar memahami neoliberalisme atau hanya sekedar mengikuti
“trend”.

Faktanya, sejumlah kecil kalangan mengaku pernah mendengar kata itu,
namun lebih banyak lagi yang serampangan mengartikannya.

“Saya ditanyai mereka karena saya membaca banyak esai di mana kata
neoliberal biasa dinisbatkan sebagai tuduhan, sementara saya sendiri
hanya mempunyai pemahaman kasar mengenai apa yang dimaksud
neoliberalisme,” kata Fish.

Manakala esai-esai itu mengutip tulisan terakhirnya bahwa perguruan
tinggi adalah wujud nyata dari ideologi liberal –seperti tulisan Sophia
McClennen yang dimuat Works and Days volume 26-27 edisi 2008-2009
berjudul “Neoliberalism and the Crisis of Intellectual Engagement”- –
Fish terdorong untuk lebih kerap mempelajari neoliberalisme.

Neoliberalisme adalah upaya sederhana merujuk serangkaian kebijakan
ekonomi dan politik yang didasarkan pada keyakinan kuat terhadap
sumbangsih besar pasar bebas, kata Fish.

Fish lalu mengutipkan salah satu definisi yang sering dikutip orang dari
Paul Treanor dalam “Neoliberalism: Origins, Theory, Definition.”

“Neoliberalisme adalah satu filosofi dalam mana keberadaan dan operasi
pasar dinilai dalam dirinya sendiri, terpisah dari hubungannya dengan
produksi barang dan jasa terdahulu… dan dimana operasi pasar atau
struktur serupa pasar dipandang sebagai etika dalam pasar itu sendiri,
berkemampuan untuk berlaku sebagai penuntun bagi semua aksi manusia dan
mengganti semua keyakinan etik yang telah ada sebelumnya.”

Dalam dunia neoliberal, permasalahan tidak dinilai dari soal-soal etis
mengenai sanksi dan rehabilitasi, melainkan melulu dilihat dari nilai
ekonomi yang didapat seseorang dari aksi yang dilakukannya dan kaitannya
dengan nilai ekonomi yang harus dikeluarkan seorang lainnya karena
dirugikan oleh aksi itu.

Fish mengibaratkannya sebagai satu pabrik yang mengalirkan limbah
sehingga membunuh ikan pada sungai yang dialiri limbah.

Ketimbang meminta pemerintah menghentikan kegiatan pencemaran lingkungan
yang dilakukan pabrik itu (dengan alasan demi menyelamatkan buruh dan
perputaran kehidupan ekonomi), pengelola pabrik dan masyarakat sekitar
aliran limbah berembug dengan tujuan meyakinkan masyarakat bahwa
penutupan pabrik lebih merugikan mereka dibanding mempertahakannya walau
mencemari lingkungan.

Fish lalu mengutipkan artikel klasik, “The Problem of Social Cost” dari
Ronald Coase dalam Journal of Law and Economics tahun 1960, bahwa
masalah terpenting adalah membandingkan kontribusi ekonomi pabrik
terhadap masyarakat sekitar dengan kerugian riil akibat pencemaran
lingkungan itu.

Jika ternyata sumbangsih ekonomi pabrik jauh lebih besar dibandingkan
kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran, maka solusinya membiarkan
pabrik beroperasi seraya mengganti kerugian masyarakat yang terkena
pencemaran. Biaya pengganti kerugian akibat pencemaran ini tentu saja
lebih kecil dibanding keuntungan yang didapat dari beroperasinya pabrik.

Manipulasi nilai ekonomi dengan membandingkan kontribusi pabrik dengan
kerugian masyarakat akibat dampak negatif operasi bisnis ini disebut
Fish sebagai “distorsi pasar.”

Fish lalu mengajukan teori lain tentang nilai ekonomi, kali ini dari
sejumlah kalangan yang menyebut kehidupan lebih baik, membutuhkan
intervensi negara.

Namun, seperti disebut Chris Harman pada “Theorising Neoliberalism”
dalam International Socialism Journal edisi Desember 2007, dalam
berbagai polemik neoliberalisme yang dielaborasi Milton Friedman dan
Freidrich von Hayek dan dipraktikkan oleh Ronald Reagan dan Margareth
Thatcher, intervensi negara dikenalkan lebih sebagai masalah ketimbang
solusi.

Mendiang Milton Friedman dari Universitas Chicago dan Friedrich von
Hayek adalah para ekonom sekaligus filsuf yang dikenal sebagai ideolog
pasar bebas ekstrem.

Para peraih Nobel ini adalah penyokong utama neoliberalisme, sedangkan
Reagan dan Thatcher adalah Presiden AS dan Perdana Menteri Inggris yang
total mempraktikan neoliberalisme. Prinsip pengelolaan ekonomi era
Reagan di awal kejayaan neoliberalisme itu dikenal dengan “Reaganomics. ”

Swastanisasi

Fish mengatakan, solusi neoliberal selalu mensyaratkan swastanisasi pada
semua hal, diantaranya sektor keamanan, kesehatan, pendidikan,
kepemilikan, jalan tol, maskapai penerbangan, energi, sistem komunikasi,
dan aliran modal.

Asumsinya, jika perusahaan dibiarkan meretas jalannya sendiri untuk
berperan besar di semua kehidupan, maka seluruh umat manusia akan hidup
sejahtera.

Yang patut dikritik dari asumsi itu adalah nilai-nilai seperti
moralitas, keadilan, kejujuran, empati, kemuliaan dan cinta telah
disangkal dan didefinisikan kembali menurut kebutuhan pasar.

Setiap orang berhasrat menguasai sesuatu, namun saat sesuatu itu
dikuasai, yang diperoleh manusia justru kenikmatan sesaat (seperti rumah
super mewah atau busana karya para perancang terkenal) yang akhirnya
sirna tak bermakna.

Oleh karena itu, neoliberalisme, seperti disebut David Harvey dalam “A
Brief History of Neoliberalism, ” menciptakan dunia yang penuh dengan
kepuasan semu, kesenangan palsu belaka.

Harvey dan para kritikus neoliberalisme yakin, sekali tujuan dan
prioritas neoliberal menempel pada pola pikir budaya, maka
lembaga-lembaga yang tidak neoliberal pun akan terikat pada
praktik-praktik palsu dan mengaplikasikan prinsip-prinsip neoliberal
seperti swastanisasi, kompetisi seluas-luasnya, menolak perkuatan
masyarakat dan perluasan pasar.

Fish menyebut prinsip dan praktik seperti itu terjadi di
universitas- universitas abad ke-21, Dengan mengutipkan pendapat Henry
Giroux dalam “Academic Unfreedom in America” yang dipublikasikan Works
and Days, Fish menyatakan universitas- universitas telah menarasikan
dirinya dalam batas yang lebih instrumental, komersil dan praktis.

Narasi baru ini muncul setelah negara tak lagi membiayai lembaga
pendidikan tinggi milik negara.

Dalam konteks Indonesia, narasi ini mungkin bertalian dengan pengalihan
status perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi Badan Hukum Milik Negara
(BHMN).

Jika persentase kontribusi negara pada biaya operasional PTN jatuh dari
80 menjadi 10 atau lebih kurang lagi, dan saat bersamaan permintaan
output universitas meninggi dan biaya pendidikan seperti biaya SDM,
gedung dan asuransi meroket, maka kesenjangan kian melebar sehingga
universitas harus mengatasinya, demikian Fish.

Menghadapi situasi ini, universitas- universitas menjawabnya dengan (1)
menaikkan biaya pendidikan, sehingga mahasiswa pun kini berubah dari
subjek pendidikan menjadi tak lebih dari konsumen ekonomi biasa.

Kemudian, (2) membina kemitraan di bidang riset dengan industri, namun
ini menghancurkan tujuan mulia pendidikan karena universitas menjadi
melulu memburu laba.

Terakhir, (3) memperbanyak tenaga kontrak, namun justru ini yang membuat
pengajar tidak berkapasitas mendorong mahasiswa untuk mewujudkan
demokrasi madani karena mahasiswa hanya dituntut mengejar nilai ekonomi
dari pendidikan.

Singkatnya, universitas- universitas telah memeluk neoliberalisme.

Beasiswa

Sementara itu, segelintir akademisi pensiunan profesional yang nafkahnya
terjamin, terus berkiprah demi neoliberalisme. Mereka mendorong
perbanyakan jatah beasiswa yang kini dengan cepat terspesialisasi tanpa
ada kaitannya dengan kepentingan publik.

“Dengan agresif kampus menempatkan profesionalisme di atas
pertanggungjawaban sosial, namun tidak berkomentar apa-apa dalam hal-hal
kontroversial sehingga mereka terputus dari kelembagaan politik. Mereka
tak berdaya menegaskan pendirian politiknya,” kata Fish mengutip McClennen.

Fish lalu menyebut kritiknya terhadap neoliberalisme sebagai bentuk
pertanggungjawaban akademiknya, walau sejumlah kalangan menilainya telah
secara implisit mendukung neoliberalisme kampus.

Fish meminta para kolega akademisinya untuk setia pada tujuan mulia
pendidikan, jangan mengabdi pada orang lain dan jangan muluk-muluk
menyebut diri penyelamat dunia, karena hal-hal itu akan membuat kiprah
mereka dalam pendidikan menjadi sungguh-sungguh diabdikan untuk tujuan
ideal pendidikan.

Sophia McClennen lalu menilai, kebebasan akademis adalah kemerdekaan
untuk menggeluti pekerjaan akademis, bukannya bebas memperluas prinsip
ini ke titik di mana tujuan-tujuannya tidak terbatas. Namun dalam soal
ini Fish menolaknya.

Menurut Fish, mengartikan secara sempit kebebasan akademik, sebagaimana
konsep yang melekat pada serikat pekerja yang hanya responsif pada
kepentingan- kepentingannya, berarti mengabaikan tanggung jawab akademisi
untuk membebaskan wilayah manapun, bukan hanya kelas atau perpustakaan
riset, namun juga keseluruhan masyarakat, bahkan dunia.

Definisi sempit mengenai kebebasan akademis telah memupus kebajikan
bahwa akademisi bisa berkiprah lebih luas jika saja mereka berani
bersikap melawan ketidakadilan dan kekangan di manapun mereka temukan,
demikian Stanley Fish. (*)

(-) Diadaptasikan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Jafar M. Sidik dari
“Neoliberalism and Higher Education”, karya Stanley Fish dalam blognya
di laman New York Times, 8 Maret 2009.

(–) Stanley Fish adalah Guru Besar Universitas Internasional Florida,
mantan dekan Fakultas Seni dan Sains, Universitas Illinois, Chicago,
pengajar Universitas California di Berkeley, Universitas Johns Hopskins,
dan Universitas Duke. Pengarang 10 buku, diantaranya “Save The World On
Your Own Time.”

COPYRIGHT © 2009

http://antara. co.id/arc/ 2009/ 5/27/neoliberalisme -dan- perguruan-tinggi/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: