Israel: Rebut Tanah Palestina adalah Perintah Tuhan


YERUSALEM – Pemerintah Israel sudah menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menghentikan pembangunan permukiman baru di wilayah pendudukan Tepi Barat, meski dikecam komunitas internasional.

Sejalan dengan sikap pemerintah, pemuka agama Yahudi dan kalangan garis keras bahkan meyakini bahwa tanah Palestina itu sebenarnya diberikan Tuhan untuk kaum Yahudi.

Rabbi Yaakov Savir mengatakan, permintaan komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat, agar ekspansi permukiman di Tepi Barat dihentikan, adalah tak masuk akal.

Menurut Savir, Tuhan telah memberikan tanah itu kepada kaum Yahudi. Bahkan dia mengatakan, orang Arab harus mencari tanah lain jika ingin membangun rumah.

“Ini (Tepi Barat) merupakan wilayah Yahudi,” kata Savir seperti dikutip AFP, Senin (1/6/2009).

Savir juga meminta agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak mengindahkan permintaan internasional untuk menghancurkan permukiman Yahudi yang sudah berdiri.

“Kaum Yahudi hidup di sini karena sudah tertuang dalam Kitab,” paparnya.

Saat ini terdapat 280.000 warga Yahudi yang tersebar di 120 permukiman di Tepi Barat. Pada 2003, Israel pernah berjanji untuk menghancurkan seluruh permukiman yang sudah dibangun, namun sampai saat itu rencana itu tak pernah terealisasi.

Bahkan kaum muda garis keras Yahudi membangun 100 pos penjagaan baru yang disebut “hilltop youth” di wilayah lembah Tepi Barat, sebagai bentuk klaim pendudukan atas lokasi itu.

Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengatakan kepada Netanyahu di Washington saat melakukan pertemuan 18 Mei lalu agar segera membekukan aktivits pembangunan permukiman. Namun Netanyahu menolak permintaan itu.

(ton)

Sumber: http://international .oke zone.com/index.php/ReadStory/2009/06/01/18/224971/israel-rebut-tanah-palestina-adalah-perintah-tuhan

Tingkatkan Pendidikan, Presiden Terbitkan PP tentang Dosen


sumber :
http://www.mediaind onesia.com/ read/2009/ 05/05/76475/ 88/14/Tingkatkan _Pendidikan% 5C_Presiden_ Terbitkan_ PP_tentang_ Dosen

BANDUNG–MI: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan hadiah kepada para dosen dalam Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Dosen yang mengatur tetang hak, kewajiban, dan tunjangan yang diberikan pada dosen.

“Saya ingin beri oleh-oleh, kado. Kalau di waktu yang lalu, keluar PP Guru sebagai turunan UU Guru dan Dosen. Alhamdulillah, telah saya tandatangani PP Dosen yang akan atur hak, kewajiban, dan tunjangan yang diberikan pada dosen,” ujar Presiden dalam pidatonya di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) di Bandung, Jawa Barat, Selasa (26/5).

Menteri yang hadir, antara lain Menteri Pendidik Nasional Bambang Subiyanto, Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari, dan Menteri Agama Maftuh Basyuni.

Sejalan dengan peningkatan ekonomi, PNS, petani, buruh dan program-program rakyat, maka kesejahteraan guru, dosen, dan mahaguru bisa ditingkatkan. Presiden berharap agar kualitas pelajar bisa ditingkatkan. Bukan hanya pendidikan umum, namun juga keagamaan.

“Insya Allah, pemerintah akan adil, dibagi secara seimbang agar pendidikan terus maju. Bila dilaksanakan, insya Allah cerdas dan iman bertakwa yang luhur,” ujar Presiden.

Presiden merasa terharu banyaknya pihak yang ingin meningkatkan kualitas pendidikan. Diakuinya, menjalankan tugas pendidikan tidak ringan.

Dalam pendidikan, ada dua perspektif. Pertama, visioner dan strategis. Kedua, operasional dan pragmatis. “Semua penting agar benar-benar pendidikan dapat ditingkatkan, ” ujar Presiden. (Rin/OL-04)

Neoliberalisme dan Perguruan Tinggi


Jakarta (ANTARA News) – Berbagai kalangan lintas disiplin ilmu bertanya
pada Stanley Fish, Guru Besar Universitas Internasional Florida, apakah
orang benar-benar memahami neoliberalisme atau hanya sekedar mengikuti
“trend”.

Faktanya, sejumlah kecil kalangan mengaku pernah mendengar kata itu,
namun lebih banyak lagi yang serampangan mengartikannya.

“Saya ditanyai mereka karena saya membaca banyak esai di mana kata
neoliberal biasa dinisbatkan sebagai tuduhan, sementara saya sendiri
hanya mempunyai pemahaman kasar mengenai apa yang dimaksud
neoliberalisme,” kata Fish.

Manakala esai-esai itu mengutip tulisan terakhirnya bahwa perguruan
tinggi adalah wujud nyata dari ideologi liberal –seperti tulisan Sophia
McClennen yang dimuat Works and Days volume 26-27 edisi 2008-2009
berjudul “Neoliberalism and the Crisis of Intellectual Engagement”- –
Fish terdorong untuk lebih kerap mempelajari neoliberalisme.

Neoliberalisme adalah upaya sederhana merujuk serangkaian kebijakan
ekonomi dan politik yang didasarkan pada keyakinan kuat terhadap
sumbangsih besar pasar bebas, kata Fish.

Fish lalu mengutipkan salah satu definisi yang sering dikutip orang dari
Paul Treanor dalam “Neoliberalism: Origins, Theory, Definition.”

“Neoliberalisme adalah satu filosofi dalam mana keberadaan dan operasi
pasar dinilai dalam dirinya sendiri, terpisah dari hubungannya dengan
produksi barang dan jasa terdahulu… dan dimana operasi pasar atau
struktur serupa pasar dipandang sebagai etika dalam pasar itu sendiri,
berkemampuan untuk berlaku sebagai penuntun bagi semua aksi manusia dan
mengganti semua keyakinan etik yang telah ada sebelumnya.”

Dalam dunia neoliberal, permasalahan tidak dinilai dari soal-soal etis
mengenai sanksi dan rehabilitasi, melainkan melulu dilihat dari nilai
ekonomi yang didapat seseorang dari aksi yang dilakukannya dan kaitannya
dengan nilai ekonomi yang harus dikeluarkan seorang lainnya karena
dirugikan oleh aksi itu.

Fish mengibaratkannya sebagai satu pabrik yang mengalirkan limbah
sehingga membunuh ikan pada sungai yang dialiri limbah.

Ketimbang meminta pemerintah menghentikan kegiatan pencemaran lingkungan
yang dilakukan pabrik itu (dengan alasan demi menyelamatkan buruh dan
perputaran kehidupan ekonomi), pengelola pabrik dan masyarakat sekitar
aliran limbah berembug dengan tujuan meyakinkan masyarakat bahwa
penutupan pabrik lebih merugikan mereka dibanding mempertahakannya walau
mencemari lingkungan.

Fish lalu mengutipkan artikel klasik, “The Problem of Social Cost” dari
Ronald Coase dalam Journal of Law and Economics tahun 1960, bahwa
masalah terpenting adalah membandingkan kontribusi ekonomi pabrik
terhadap masyarakat sekitar dengan kerugian riil akibat pencemaran
lingkungan itu.

Jika ternyata sumbangsih ekonomi pabrik jauh lebih besar dibandingkan
kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran, maka solusinya membiarkan
pabrik beroperasi seraya mengganti kerugian masyarakat yang terkena
pencemaran. Biaya pengganti kerugian akibat pencemaran ini tentu saja
lebih kecil dibanding keuntungan yang didapat dari beroperasinya pabrik.

Manipulasi nilai ekonomi dengan membandingkan kontribusi pabrik dengan
kerugian masyarakat akibat dampak negatif operasi bisnis ini disebut
Fish sebagai “distorsi pasar.”

Fish lalu mengajukan teori lain tentang nilai ekonomi, kali ini dari
sejumlah kalangan yang menyebut kehidupan lebih baik, membutuhkan
intervensi negara.

Namun, seperti disebut Chris Harman pada “Theorising Neoliberalism”
dalam International Socialism Journal edisi Desember 2007, dalam
berbagai polemik neoliberalisme yang dielaborasi Milton Friedman dan
Freidrich von Hayek dan dipraktikkan oleh Ronald Reagan dan Margareth
Thatcher, intervensi negara dikenalkan lebih sebagai masalah ketimbang
solusi.

Mendiang Milton Friedman dari Universitas Chicago dan Friedrich von
Hayek adalah para ekonom sekaligus filsuf yang dikenal sebagai ideolog
pasar bebas ekstrem.

Para peraih Nobel ini adalah penyokong utama neoliberalisme, sedangkan
Reagan dan Thatcher adalah Presiden AS dan Perdana Menteri Inggris yang
total mempraktikan neoliberalisme. Prinsip pengelolaan ekonomi era
Reagan di awal kejayaan neoliberalisme itu dikenal dengan “Reaganomics. ”

Swastanisasi

Fish mengatakan, solusi neoliberal selalu mensyaratkan swastanisasi pada
semua hal, diantaranya sektor keamanan, kesehatan, pendidikan,
kepemilikan, jalan tol, maskapai penerbangan, energi, sistem komunikasi,
dan aliran modal.

Asumsinya, jika perusahaan dibiarkan meretas jalannya sendiri untuk
berperan besar di semua kehidupan, maka seluruh umat manusia akan hidup
sejahtera.

Yang patut dikritik dari asumsi itu adalah nilai-nilai seperti
moralitas, keadilan, kejujuran, empati, kemuliaan dan cinta telah
disangkal dan didefinisikan kembali menurut kebutuhan pasar.

Setiap orang berhasrat menguasai sesuatu, namun saat sesuatu itu
dikuasai, yang diperoleh manusia justru kenikmatan sesaat (seperti rumah
super mewah atau busana karya para perancang terkenal) yang akhirnya
sirna tak bermakna.

Oleh karena itu, neoliberalisme, seperti disebut David Harvey dalam “A
Brief History of Neoliberalism, ” menciptakan dunia yang penuh dengan
kepuasan semu, kesenangan palsu belaka.

Harvey dan para kritikus neoliberalisme yakin, sekali tujuan dan
prioritas neoliberal menempel pada pola pikir budaya, maka
lembaga-lembaga yang tidak neoliberal pun akan terikat pada
praktik-praktik palsu dan mengaplikasikan prinsip-prinsip neoliberal
seperti swastanisasi, kompetisi seluas-luasnya, menolak perkuatan
masyarakat dan perluasan pasar.

Fish menyebut prinsip dan praktik seperti itu terjadi di
universitas- universitas abad ke-21, Dengan mengutipkan pendapat Henry
Giroux dalam “Academic Unfreedom in America” yang dipublikasikan Works
and Days, Fish menyatakan universitas- universitas telah menarasikan
dirinya dalam batas yang lebih instrumental, komersil dan praktis.

Narasi baru ini muncul setelah negara tak lagi membiayai lembaga
pendidikan tinggi milik negara.

Dalam konteks Indonesia, narasi ini mungkin bertalian dengan pengalihan
status perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi Badan Hukum Milik Negara
(BHMN).

Jika persentase kontribusi negara pada biaya operasional PTN jatuh dari
80 menjadi 10 atau lebih kurang lagi, dan saat bersamaan permintaan
output universitas meninggi dan biaya pendidikan seperti biaya SDM,
gedung dan asuransi meroket, maka kesenjangan kian melebar sehingga
universitas harus mengatasinya, demikian Fish.

Menghadapi situasi ini, universitas- universitas menjawabnya dengan (1)
menaikkan biaya pendidikan, sehingga mahasiswa pun kini berubah dari
subjek pendidikan menjadi tak lebih dari konsumen ekonomi biasa.

Kemudian, (2) membina kemitraan di bidang riset dengan industri, namun
ini menghancurkan tujuan mulia pendidikan karena universitas menjadi
melulu memburu laba.

Terakhir, (3) memperbanyak tenaga kontrak, namun justru ini yang membuat
pengajar tidak berkapasitas mendorong mahasiswa untuk mewujudkan
demokrasi madani karena mahasiswa hanya dituntut mengejar nilai ekonomi
dari pendidikan.

Singkatnya, universitas- universitas telah memeluk neoliberalisme.

Beasiswa

Sementara itu, segelintir akademisi pensiunan profesional yang nafkahnya
terjamin, terus berkiprah demi neoliberalisme. Mereka mendorong
perbanyakan jatah beasiswa yang kini dengan cepat terspesialisasi tanpa
ada kaitannya dengan kepentingan publik.

“Dengan agresif kampus menempatkan profesionalisme di atas
pertanggungjawaban sosial, namun tidak berkomentar apa-apa dalam hal-hal
kontroversial sehingga mereka terputus dari kelembagaan politik. Mereka
tak berdaya menegaskan pendirian politiknya,” kata Fish mengutip McClennen.

Fish lalu menyebut kritiknya terhadap neoliberalisme sebagai bentuk
pertanggungjawaban akademiknya, walau sejumlah kalangan menilainya telah
secara implisit mendukung neoliberalisme kampus.

Fish meminta para kolega akademisinya untuk setia pada tujuan mulia
pendidikan, jangan mengabdi pada orang lain dan jangan muluk-muluk
menyebut diri penyelamat dunia, karena hal-hal itu akan membuat kiprah
mereka dalam pendidikan menjadi sungguh-sungguh diabdikan untuk tujuan
ideal pendidikan.

Sophia McClennen lalu menilai, kebebasan akademis adalah kemerdekaan
untuk menggeluti pekerjaan akademis, bukannya bebas memperluas prinsip
ini ke titik di mana tujuan-tujuannya tidak terbatas. Namun dalam soal
ini Fish menolaknya.

Menurut Fish, mengartikan secara sempit kebebasan akademik, sebagaimana
konsep yang melekat pada serikat pekerja yang hanya responsif pada
kepentingan- kepentingannya, berarti mengabaikan tanggung jawab akademisi
untuk membebaskan wilayah manapun, bukan hanya kelas atau perpustakaan
riset, namun juga keseluruhan masyarakat, bahkan dunia.

Definisi sempit mengenai kebebasan akademis telah memupus kebajikan
bahwa akademisi bisa berkiprah lebih luas jika saja mereka berani
bersikap melawan ketidakadilan dan kekangan di manapun mereka temukan,
demikian Stanley Fish. (*)

(-) Diadaptasikan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Jafar M. Sidik dari
“Neoliberalism and Higher Education”, karya Stanley Fish dalam blognya
di laman New York Times, 8 Maret 2009.

(–) Stanley Fish adalah Guru Besar Universitas Internasional Florida,
mantan dekan Fakultas Seni dan Sains, Universitas Illinois, Chicago,
pengajar Universitas California di Berkeley, Universitas Johns Hopskins,
dan Universitas Duke. Pengarang 10 buku, diantaranya “Save The World On
Your Own Time.”

COPYRIGHT © 2009

http://antara. co.id/arc/ 2009/ 5/27/neoliberalisme -dan- perguruan-tinggi/

AKAR KONFLIK PAPUA: MARGINALISASI ORANG PAPUA, PELANGGARAN HAM


Pengamat: Akar Konflik di Papua Belum Tuntas

Jakarta (ANTARA News) – Pengamat masalah Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), DR Muridan S Widjojo MSi berpendapat munculnya berbagai konflik di Papua karena akar persoalan belum diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah bersama masyarakat Papua.

“Akar konflik di Papua sampai sekarang belum diurus dengan baik yaitu masalah marginalisasi orang Papua, pelanggaran Hak Azasi Manusia dan lainnya,” kata Muridan kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.

Muridan dimintai tanggapannya terkait kasus pendudukan lapangan terbang perintis Kasiepo di Distrik Mamberamo Hilir, Kabupaten Mamberamo Raya oleh kelompok bersenjata sejak 19 Mei lalu.

Menurut dia, tanpa adanya niat baik dan platform yang sama dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Papua untuk menuntaskan masalah-masalah mendasar orang Papua maka wilayah di ujung timur Nusantara ini tetap akan konflik.

“Stabilitas politik dan keamanan di Papua sangat rapuh. Kejadian-kejadian kecil bisa dipakai untuk sebuah isu politik yang besar. Semua kelompok bisa bermain di Papua,” kata Muridan.

Berkaitan dengan kasus pendudukan lapangan terbang perintis Kaisiepo di Memberamo Hilir, Muridan menduga hal itu merupakan dampak dari konflik kepentingan elit politik lokal.

“Kelompok separatis di Papua macam-macam, ada kelompok yang sudah lama, tetapi ada juga yang bisa terbentuk dengan sendirinya dalam waktu kapan saja,” katanya.

Dia mengatakan masyarakat Papua sebetulnya sudah jenuh dengan berbagai konflik yang terjadi yang tidak jelas akar persoalannya. Masyarakat Papua, menurut Muridan, menghendaki penyelesaian secara menyeluruh terhadap berbagai persoalan yang ada di Papua sebagaimana yang terjadi dengan di Nangroe Aceh Darussalam.

“Penyelesaian masalah Papua tidak pernah sampai tuntas seperti di Aceh. Itulah yang membuat Papua menjadi rapuh,” katanya.

Agar rakyat Papua bisa menikmati hidup yang aman, Muridan meminta unsur pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Papua harus benar-benar komit untuk menjalankan empat agenda utama Otonomi Khusus (Otsus) yaitu pembenahan yang tuntas sistem pendidikan dasar dan kesehatan yang masih sangat memprihatinkan, dan mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan agar rakyat Papua merasa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari NKRI.

Selain itu, pengusutan dan proses hukum yang fair kepada kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM.

Muridan juga mengingatkan pemerintah dan aparat penegak hukum agar tidak lagi menggunakan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan konflik di Papua karena pendekatan seperti itu justru menjadi biang kerok dari berbagai permasalahan yang terjadi di Papua selama ini.

Sebagaimana diketahui, untuk membebaskan lapangan terbang perintis Kaisiepo di Distrik Memberamo Hilir, jajaran Polda Papua telah menyiapkan satu kapal polisi perairan (Polair) dan sejumlah perahu kayu di dekat lokasi kejadian.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Abubakar Nataprawira di Jakarta, Jumat lalu mengatakan kapal Polair dipakai sebagai sarana negosiasi antara polisi dengan kelompok bersenjata.

“Kapal Polri itu dilengkapi dengan pengeras suara sehingga dapat dipakai untuk menghimbau warga agar meninggalkan lapangan terbang,” katanya.

Sedangkan sejumlah perahu disediakan untuk warga yang bersedia meninggalkan lapangan terbang secara sukarela. Polri, katanya, hingga kini tetap menggunakan upaya persuasif dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat dan pejabat pemerintah setempat.

“Upaya negosiasi telah tiga kali dilakukan dan akan terus diupayakan agar mereka meninggalkan lapangan terbang secara sukarela,” ujarnya.

Menurut dia, kendati jumlah warga yang menduduki bandara sekitar 150 orang namun hanya tiga orang yang memiliki senjata api dan diduga sebagai pihak yang menggerakkan warga.(*)

COPYRIGHT © 2009 ANTARA

Sumber: http://www.antara .co .id/arc/2009/6/1/pengamat-akar-konflik-di-papua-belum-tuntas/

Pentingnya FKUB Memainkan Peranannya Secara Aktif Dalam Upaya Penyelesaian Masalah Kerukunan Umat Beragama


 

Baru-baru ini masih hangat diperbincangkan mengenai pencabutan ijin IMB Gereja berikut gedung serbaguna HKBP yang berlokasi di ujung jalan Bandung, Kelurahan Cinere, Depok oleh Walikota Depok Nurmahmudi.

 

Sepuluh tahun berselang setelah Bupati bogor masih dijabat oleh Eddy Yoso Martadipura menandatangani ijin IMB gereja HKBP Cinere, pada 13 Maret 2009 lalu, Walikota Depok, Nurmahmudi resmi mencabut Ijin IMB gereja HKBP Cinere yang mana pihak pemerintah Kabupaten Bogor sebelumnya telah menerbitkan IMB HKBP Cinere pada 13 Juni 1999 saat Depok masih masih menjadi bagian dari wilayah tersebut.

 

Kasus pencabutan IMB tersebut oleh pihak Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) kota Depok juga telah dilaporkan kepada Ephorus sebagai pucuk pimpinan tertinggi HKBP di Tarutung, Sumatera Utara, yang mana dari hasil laporan tersebut disepakati untuk mengambil langkah hukum bagi penyelesaian kasus pencabutan IMB tersebut.

 

PGI kota Depok juga telah menunjuk Lodewijk Gultom untuk turut mendampingi kuasa hukum HKBP Cinere dalam proses persidangan di PTUN.

 

Terkait dengan munculnya kembali kasus penutupan gereja tersebut, PGLII DKI Jakarta bekerjasama dengan ELHAM DKI serta Gereja Kehidupan Rohani (GKR), Jakarta pada (30/5) lalu menggelar Diskusi Terbatas bertempat di Gereja Kehidupan Rohani (GKR), Jakarta.

 

Turut hadir sebagai pembicara dalam acara tersbeut yakni: Posma Radjagukguk, SA, MA (Ketua umum PP. ELHAM), KH. Safi Mursid (Ketua FKUB DKI Jakarta), DR. Lodewijk Gultom (FKUB Depok).

 

Dalam paparannya Posma Radjagukguk mengatakan bahwa terkait dengan maraknya penutupan gereja-gereja belakangan ini serta sulitnya mendapatkan ijin pendirian gereja di DKI Jakarta mengindikasikan bahwa pemberlakuan Peraturan Bersama 2 Menteri (PB2M) di DKI masih belum sesuai dengan tujuan dan maksud dibentuknya yakni untuk meningkatkan terciptanya kerukunan umat beragama di DKI dan sekitarnya. Hal ini terbukti dengan adanya proses perijinan yang terkendala oleh adanya oknum masyarakat dan aparat yang telah menyelewengkan PB2M serta adanya pembiaran oleh pemerintah termasuk aparat keamanan terhadap tindakan melawan hukum atas kegiatan peribadatan yang mengakibatkan timbulnya tindakan mengganggu dan penutupan tempat ibadah,”katanya.

 

Selain itu Posma juga mengamati ada lima alasan yang menyebabkan sampai terjadinya gangguan dan penutupan rumah ibadah yakni: pertama karena pemahaman atas PB2M yang belum sama dengan alasan kurang disosialisasikan, multitafsir bahkan melanggar HAM, seperti contohnya penyimpangan tugas dan wewenang FKUB yang mana salah satu tugas FKUB adalah memberikan rekomendasi ijin pendirian rumah ibadah.

 

Kedua, karena adanya kemunduran kualitas kerukunan umat beragama, ketiga karena adanya oknum Pemda yang mendua hati dalam penerapan PB2M sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya, contohnya: pemberlakuan syarat perijinan yang menyimpang, komersialisasi birokrasi, minimnya kualitas pelayanan minimal yang yang diberikan bagi pelayanan publik.

 

Keempat, adanya oknum aparat keamanan yang membiarkan dan tidak tegas terhadap pelaku pelanggar hukum atas kegiatan peribadatan, dan kelima karena belum jelasnya dan tidak tegasnya sikap politik Pemda DKI dan pemerintah pusat atas perlindungan, pemajuan, pemenuhan dari hak asasi yang dimiliki selaku warga negara Indonesia.

 

Untuk itu dalam menjawab persoalan yang terjadi atas penerapan PB2M di Provinsi DKI dan sekitarnya, Posma menegaskan untuk perlunya dilakukan kembali Pertemuan Lintas Agama untuk melakukan evaluasi atas pemberlakuan PB2M, selain itu perlu adanya upaya untuk mendesak serta mendorong pihak pemerintah dan Pemda untuk menerapkan perlindungan, pemenuhan dan pemajuan HAM warga negara Indonesia seara adil dan tidak memihak.

 

Adapun penerbitan Peraturan Bersama Menag No. 9 dan Mendagri No.8 Tahun 2006 tertanggal 21 Maret 2006, dilatarbelakangi oleh adanya penerapan SKB No.1 Tahun 1967 yang ternyata digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk menghambat, mengganggu bahkan menutup rumah ibadah atau gedung tempat ibadah agar tidak digunakan untuk kegiatan peribadatan terutama gereja.

 

Dilain pihak KH. Safi Mursid (FKUB Jakarta) mengatakan bahwa SKB tidak membatasi atau mnghambat pendirian rumah ibadah dan dalam penerapannya telah memberikan kontribusi sebesar 17 persen dalam rangka pertumbuhan kerukunan umat beragama.

 

FKUB sebagai wadah forum kerukunan umat beragama diharapkan dapat memainkan peranannya dan secara aktif mengupayakan dialog antar agama dalam upaya penyelesaian masalah-masalah yang dapat menggangu terciptanya kerukunan antar umat beragama, serta dapat membantu dalam upaya perijinan pendirian rumah ibadah.

Sumber: Kristiani Pos