Islam Moderat dan NKRI

UCA NEWS: Mengapa the Wahid Institute berupaya membangun
pemikiran Islam moderat?

AHMAD SUAEDY: Salah satu karakter dari Islam Indonesia
yang paling menonjol adalah pluralitasnya. Ada perbedaan
antara Islam di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, atau di
Jawa Barat.

Contohnya, Sultan Hamengku Buwono X (gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta) menganggap dirinya seorang Muslim
yang baik dari keyakinannya, prateknya dan juga
ekspresinya. Tapi Islamnya berbeda dengan Islam orang
Nahdatul Ulama (NU) yang mempunyai kultur sendiri di
pesantren. Ada juga perbedaan antara Islam di Jawa dan di
luar Jawa.

Oleh karena itu, Islam di Indonesia menjadi barometer
untuk Islam di dunia saat ini.

Islam Indonesia, khususnya Islam NU dengan budaya
pesantren, adalah Islam pribumi. Tidak ada bedanya antara
Islam dan Indonesia. Sejarah masyarakat Islam menurut
versi ini adalah sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia
adalah sejarah Islam. Kebudayaan Indonesia adalah
kebudayaan Islam. Kebudayan Islam adalah kebudayaan
Indonesia.

Ini berbeda dengan kesadaran Islam formalistik yang
menganggap Indonesia itu bukan Islam jadi harus
di-Islamisasi atau diubah menurut kultur mereka, misalnya
dengan mengenakan jubah. Pandangan ini khususnya datang
dari Arab, Pakistan bahkan dari Malaysia.

Bagi kami, bangsa Indonesia dengan segala instrumennya ya
Islam itu sendiri. Kami pakai baju kami yang bisa. Itulah
yang kami tawarkan.

Indonesia itu adalah juga plural bukan saja dari segi
Islamnya tapi juga dari segi latar belakang etnis.

Apa yang mendorong the Wahid Institute membangun
pemikiran-pemikiran ini?

Islam Indonesia yang saya sebut berkarakter pluralis belum
memperoleh perhatian di dunia. Jadi perlu ada proses
globaliasasi terhadap paham pluralistik ini untuk
menggantikan yang anti-pluralistik. Itu adalah agenda
penting kami.

Kebudayaan Barat cenderung mendominasi kami. Dalam situsi
itu, terjadi “clash of civilizations” antara Barat dan
Islam yang monolitik. Islam Indonesia sebenarnya tidak
terlibat di dalamnya. Tapi ini potensi yang bisa
ditawarkan. Kalau Barat ingin memberikan penawarannya,
harus juga negosiasi dengan kultur Islam Indonesia tanpa
harus terjadi clash of civilizations.

Apa sebenarnya yang ditawarkan Islam Indonesia?

Kami menawarkan pengalaman-pengalam an pluralitas kami
kepada dunia yang cenderung monolitik.
Pengalaman-pengalam an pluralistik kami bisa menjadi faktor
utama demokratisasi, karena di situ ada prinsip saling
menghormati, saling tidak menyerang dan prinsip saling
belajar.

Potensi besar Islam Indonesia adalah menciptakan civil
society yang kuat. Kelompok masyarakat di Indonesia itu
cukup kuat. Kita lihat misalnya, pemerintah di sini tak
bisa menutup pesantren, betapa pun pesantren itu dianggap
bertentangan dengan banyak orang. Lain kalau misalnya
terbukti pesantren itu menjadi tempat pembuatan bom atau
narkoba. Tetapi secara politik itu tidak bisa. Bedah
dengan di Malaysia, Pakistan dan Arab Saudi. Di sana,
kalau orang ingin berbeda dengan arus utama atau dengan
pemerintah mereka harus menjadi underground.

Di Pakistan, ada Jamaat-e-Islami, suatu partai politik
yang mempunyai basis cukup kuat seperti NU di sini. Islam
di sana diseragamkan. Orang tidak boleh berbeda.

Sedangkan di sini, NU tak bisa dijadikan satu. NU di
daerah ini tidak sama dengan NU di sebelahnya. Inilah
independensi kelompok-kelompok masyarakat yang disebut
civil society. Inilah yang bisa memberikan potensi besar
untuk munculnya demokrasi atau dalam istilah poluter:
social capital. Civil society adalah social capital dalam
demokrasi.

Sekalangan umat Muslim mengatakan Al Quran adalah
satu-satunya kitab suci benar, tak bisa ditawar-tawar.
Dalam Islam, keesahan Tuhan dan kenabihan Muhammad itu
tidak bisa ditawar. Namun, kami belajar keyakinan di dalam
Islam dengan referensi lain juga. Keyakinan harus
diimplemetasikan di dalam perbuatan. Dalam Islam keyakinan
harus diimplementasikan dalam amal. Dalam implementasi itu
kami bisa belajar dari orang lain. Untuk semakin dekat
dengan Allah, para sufi belajar juga dari tradisi Yahudi
dan Kristen.

Untuk menciptakan kemakmuran sistem ekonomi kami tidak
bisa langsung ambil dari Al Quran, tapi kami harus belajar
dari sosialisme, kapitalisme bahkan komunisme, misalnya.

Keyakinan tentu tak bisa dipertukarkan atau tak bisa
dipengaruhi. Saling belajar menurut saya adalah sesuatu
yang penting. Kalau ada seseorang menolak untuk ikut
upacara agama tertentu itu adalah hak dia, tapi kalau
menganggu upacara orang lain, itu soal lain. Bagi saya,
ikut kegiatan Gereja asal bukan diyakini bahwa itu
keyakinan saya ngak masalah. Orang berhak menolak. Orang
bahkan berhak mengatakan bahwa itu tidak benar atau itu
melanggar. Tetapi yang tidak boleh adalah memaksa apalagi
melakukan kekerasan.

Berapa besar kelompok anti-pluralisme di Indonesia?

Dilihat kuantitatifnya, kelompok itu sebenarnya kecil.
Tapi kuantitatif itu harus dilihat juga dari akses mereka.
Dalam situasi sekarang, terutama sejak reformasi 1997,
beberapa hal perlu diperhatikan. Pertama, ada semacam
mainstreaming dari agenda mereka baik terhadap kelompok
masyarakat, ormas, partai politik maupun terhadap
perundang-undangan. Jadi ada elemen-elemen dari kelompok
anti-pluralis yang masuk menjadi mainstream. Kita bisa
melihat misalnya fatwa MUI yang anti-pluralisme.

Apa yang sedang dilakukan the Wahid Institute untuk
mengkaunter perkembangan ini serta untuk mewujudkan
cita-citanya?

Ada tiga hal besar. Pertama tingkat wacana. Kita
mengintrodusir berbagai pemikiran yang bisa membantu
mengangkat konsep-kosep pluralitas, toleransi, hak asasi
manusia dan lain-lain dengan cara penelitian, pelaporan
dan penerbitan buku, serta website. Tanggal 17 Maret kita
meluncurkan sebuah buku dengan judul “Ragam Ekspresi Islam
Nusantara” yang ingin mengatakan bahwa Indonesia secara
historis adalah pluralistik.

Yang kedua capacity building lewat lokakarya, diskusi dan
pelatihan untuk pemimpin agama lokal. Kami mengajak mereka
untuk ikut memecahkan persoalan lokal tanpa harus terjatuh
pada konservatisme dan fundamentalisme. Gerakan Islam
fundamentalis menawarkan perbagai problem masyarakat
dengan satu obat yakni shariah.

Ketiga adalah dialog – antaragama, antarnegara,
antardaerah. Beberapa waktu lalu bekerja sama dengan
Kedutaan Inggris, enam imam dari Inggris datang ke
Indonesia lalu kita membuat forum antaragama di sini. Kita
perkenalkan imam-imam Inggris itu dengan pimpinan agama
lain di sini.

Apakah ada kelompok-kelompok Islam lain yang mengupayakan
cita-cita yang sama?

Banyak sekali kelompok yang bergerak untuk pluralisme
agama di Indonesia. Jauh lebih banyak kelompok yang
menawarkan persaudaraan meskipun tidak selalu dalam bahasa
pluralisme. Cuma lebih besar perhatian media atau
perhatian orang saat terjadi atau saat ada sesuatu yang
tidak biasa seperti anti-pluralisme.

Saya sejak kecil hidup di mayoritas Muslim yang sangat
taat. Di tetangga saya ada gereja yang berseberangan
dengan pesantren, tapi tidak pernah umat Gereja serta
warga pesantren itu saling menganggu. Mereka bergaul
secara biasa.

Apakah kelompok-kelompok Muslim radikal semakin kuat?

Bukan ketakutan akan kekuatan mereka. Persoalan sekarang
adalah bagaimana menawarkan model Islam yang kami yakini,
dan bersamaan dengan itu memecahkan persoalan yang ada.
Saat menawarkan model Islam yang pluralis, kami pun
menciptakan kemakmuran atau memberantas kemiskinan dan
meningkatkan pendidikan.

Di masa lalu, “kaum Muslim yang ideologis” ingin agar
Islam menjadi dasar ideologi bangsa. Namun itu tidak
mungkin.

Contohnya, Bank Islam. Bank itu kini sudah dipisahkan dari
ideologi semula, dan sekarang ideologi bank itu sama
dengan bank lain. Model dan istilahnya di-Arab-kan, tapi
sebenarnya itu sudah dipisahkan dari ideologi Islam. Bank
Shariah memang memakai istilah-istilah dan prinsip shariah
tapi ideloginya sudah ideologi kapitalis, bagaimana
menciptakan keuntungan sebesar-besarnya. Hampir tidak ada
di situ, misalnya mengatakan, dengan bank itu maka orang
miskin akan ditolong.

Begitu juga dengan perda-perda shariah.

Sejak mulanya Indonesia sudah pluralis, bahkan sebelum
Islam datang. Ledakan bom di Bali dan kerusuhan-kerusuhan
di beberapa bagian negeri ini terjadi karena intervensi
dari luar. Meskipun kita tidak bisa menolak bahwa ada
unsur Indonesia yang terlibat. Tetapi hal seperti itu
bukan karakter Indonesia.

Apakah Anda punya rekanan dengan kelompok lain?

Kalau ada kesempatan, kami berdialog dan bekerja sama
dengan kelompok-kelompok lain. Ini juga bagian dari
capacity building. Kami tahu ada lebih banyak kelompok
yang memiliki cita-cita yang sama. Kalau kita punya
persoalan bersama di satu daerah tertentu, kita
menyelesaikannya bersama-sama.

Bagaimana hubungan institute ini dengan Gereja Katolik?

Secara formal kita tak punya hubungan spesifik. Tetapi
saya tahu beberapa hal tentang Gereja Katolik, kebijakan
dan devisi-devisinya. Saya cukup dekat dan sering
berkomunikasi dengan Pastor Ignatius Ismartono,
koordinator Pelayanan Krisis dan Rekonsiliasi dari
Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), serta Pastor
Antonius Benny Susetyo, sekretaris eksekutip Komisi
Hubungan Agama dan Kepercayaan KWI. Kita bekerja sama
dalam berbagai seminar, namun kita belum punya kerja sama
yang sustainable.

Bersama Pastor Ismartono, kita sedang mendiskusikan
tentang kemungkinan menjalankan dialog antaragama di
Papua. Mungkin ini akan menjadi bentuk kerja sama yang
relatif sustainable. Dia mengatakan kepada saya bahwa
Gereja Katolik juga menghadapi problem besar dalam
berhadapan dengan kepentingan- kepentingan politik lokal.

Sumber: UCANEWS.com

Apa pandangan Anda tentang Gereja Katolik Indonesia?

Saya memberi apresiasi besar terhadap Gereja Katolik
karena strateginya. Saya membaca nota pastoral, surat
gembala, serta hasil Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia
sejak 1980. Ada strategi yang menurut saya sangat membantu
saya dan teman-teman. Gereja Katolik memakai prinsip
teologi pembebasan tapi menyesuaikannya dengan situasi di
sini, misalnya menciptakan kelompok-kelompok komunitas
mandiri atau kelompok basis.

Tapi saya juga mengeritik Gereja karena terlalu lunak,
misalnya, untuk Pemilu 2009 kalau tidak salah pemimpin
Gereja hanya menganjurkan kepada umatnya untuk memilih,
tapi tidak menukik pada problem sekarang, misalnya jangan
pilih caleg yang korupsi, meskipun caleg itu beragama
Katolik. Kalau itu pasti menarik. Saya ingat sekali Surat
Gembala APP Tahun 1997, ketika Pemilu Soeharto yang
terakhir. Saat itu KWI mengeluarkan surat gembala untuk
membebaskan orang Katolik untuk memilih atau tidak memilih
karena situasi waktu itu. Itu bagi saya yang paling
monumental dari KWI. Ternyata agama lain tidak melakukan
seperti itu. ***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: