Redam Konflik dengan Pendidikan Agama Usia Dini

Jakarta,4/5(Pinmas)–Dalam dunia yang makin terbuka, satu kelompok masyarakat tidak bisa hidup sendiri. Sejarah pun mencatat, tinggi tidaknya suatu kebudayaan selalu bermula dari proses memberi dan menerima unsur-unsur budaya lain, kata seorang tokoh masyarakat Dayak di Kalimantan Barat (Kalbar), Iskandar Haris.

Jadi, guna menghindari konflik sosial, kelompok suku bangsa harus menyadari pluralitas suku bangsa dan budaya yang ada.Di sisi lain, untuk mempertahankan kebudayaan agar tetap hidup, perlu kreatifitas dan afiliasi antar masyarakat yang berbeda budaya.

Karena itu diperlukan kerjasama antar suku bangsa. Tanpa kebersamaan semuanya tidak akan berjalan sesuai harapan. Cara menciptakan kebersamaan, kelompok-kelompok suku bangsa harus membangun rasa saling percaya satu dengan lainnya untuk membangun hal itu.

“Kepercayaan untuk bekerjasama merupakan modal sosial yang penting, artinya dalam proses pembangunan masyarakat, bangsa dan negara disamping modal fisik seperti uang dan sumber daya alam,” katanya.

Dikatakan, negara-negara yang miskin sumber daya alam, tetapi memiliki sumber daya manusia yang dapat bekerja satu sama lain atas dasar saling percaya dapat tumbuh menjadi negara maju. Dengan bekerjasama, akumulasi pengetahuan dan modal dapat terus ditingkatkan demi kepentingan bersama.

Cara lain yang bisa ditempuh untuk meredam konflik sosial selain kebersamaan itu adalah perlunya menumbuh kembangkan kesadaran bahwa masing-masing dari mereka memiliki perbedaan dalam setiap struktural kehidupan bermasyarakat. Baik itu dari segi ekonomi, politik hukum dan sebagainya.

Perbedaan itu perlu dikenali dan dipahami dengan baik agar dalam interaksi sosial terbangun saling pengertian dan tenggang rasa. Dengan kata lain jika masing-masing kelompok masyarakat atau kelompok suku bangsa memahami perbedaan yang ada diantara mereka, maka masing-masing daripadanya akan mengerem atau tidak melakukan hal-hal yang dianggap tidak patut oleh masing-masing kelompok.
Masih semu

Apa yang dikemukakan tokoh masyarakat tersebut, sesungguhnya dapat diimplementasi di tengah masyarakat yang kerap terancam dalam suasana konflik. Di tanah air masih ada beberapa daerah yang “dihantui” konflik horizontal antar etnis seperti di Kalbar (Dayak versus Madura, Madura berhadapan dengan etnis Melayu, di Sambas). Di Sampit, Kalteng, Madura bertikai dengan Dayak.

Bahkan di kota besar pun, kadang muncul sikap anti etnis tertentu yang disebabkan adanya ketimpangan ekonomi. Di Jakarta, ketika ada kerusuhan, bisanya etnis Tionghoa sebagai jadi korban.

Biasanya, dalam konflik seperti itu, tak jarang agama diseret untuk dijadikan pembenaran untuk bertikai. Sehingga, kerukunan yang tercipta kebanyakan bersifat semu. Bisa jadi, suasana kondisif seuatu saat jika ada “pemicunya”, dapat saja lekas “buyar”.

Pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Pontianak-24 Maret-1 April 2001, termasuk dengan aktivis Institut Dayakologi (Pontianak) dan Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah (Palangkaraya) menambah keyakinan bahwa tak ada masyarakat apa pun yang steril terhadap ciri-ciri negatif.

Suku Dayak maupun Madura sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Masing-masing memiliki kearifan sekaligus sifat-sifat negatif. Akan tetapi, dalam suasana “berada di ujung jurang” dan siap perang (meminjam istilah sejumlah tokoh Dayak), pembelaan diri berarti penonjolan ciri-ciri negatif etnis lain. Dalam kaitan kasus Sampit, stereotip etnis Madura pun diungkit kembali, dibesar-besarkan oleh pengamat sosial maupun birokrasi pemerintah.

Isi pertemuan tersebut menggambarkan juga bahwa persatuan dan kesatuan yang terjadi di negara ini — lebih khusus di wilayah yang rentan pertikaian antaretnis — masih perlu dicarikan bentuk ikatan yang lebih permanen. Dengan cara itu, kecurigaan dan sentimen kedaerahan dapat dihilangkan.
Pendidikan Agama

Ada kabar gembira bahwa untuk meredam konflik secara permanen perlu dilakukan pendidikan agama usia dini di setiap penganut agama yang ada di tanah air. Karena itu, Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni merasa perlu menetapkan 2009 sebagai tahun pencanangan pendidikan agama usia dini agar proses penciptaan kerukunan umat beragama cepat tercapai.

“Saya sudah instruksikan semua Dirjen Bimbingan Agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Katolik untuk menggalakan pendidikan agama usia dini,” kata Maftuh di tengah-tengah kesibukannya meninjau pelaksanaan ujian nasional (UN) Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Lampung, Senin.

Ia mengatakan, upaya penciptaan kerukunan antarumat agama perlu dibangun sejak usia dini. Itu untuk mencegah jangan sampai kerukunan antarumat bersifat semu dan mudah rapuh.

“Saya tidak yakin, jika seseorang memperoleh pemahaman agama dengan benar akan melahirkan fanatisme,” katanya.

Tidak ada agama yang mengajarkan umatnya berlaku negatif, kata dia, karena setiap agama mengharapkan adanya kedamaian.

Melalui pendidikan agama sejak dini pula, menurut menteri, anak didik tak hanya memperoleh pemahaman agama dengan benar. Tetapi lebih dari itu, yang bersangkutan akan terhindar dari pengaruh negatif seperti narkoba. Dengan demikian, ke depan, akan tercipta kerukunan antar agama yang permanen. (ant/ts)

Sumber: www.depag.go.id

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: