Fatwa Golput MUI Tidak Sinkron dengan UUD


Pemilu – pemilihan legislatif
Fatwa Golput MUI Tidak Sinkron dengan UUD

JAKARTA – Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mewajibkan umat islam menggunakan hak pilihnya terus mendapat tanggapan beragam baik pro maupun kontra. Fatwa tersebut dianggap tidak sinkron dengan Undang-Undang Dasar (UUD).

Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform Hadar Nafis Gumay, ketika berbincang dengan okezone, Selasa (27/1/2009).

Fatwa seperti ini akan sulit diterapkan di lapangan, meski fatwa ini hanya mewajibkan umat memilih jika ada calon pemimpin yang dianggap mewakili aspirasi mereka. Menurutnya, orang bisa saja tidak memilih meskipun ada calon yang baik karena kendala administratif. Seperti tidak terdaftar sebagai pemilih atau alasan-alasan teknis lainya.

“Apakah dengan bergitu mereka berperilaku haram. Ini kan repot,” kata Hadar.

Dengan mengeluarkan fatwa tersebut MUI telah bergerak pada lingkaran politik yang berada di luar wilayah kerjanya. Hadar menyarankan lebih baik pemerintah berani bersuara agar masyarakat tetap berpegang pada aturan undang-undang bukan fatwa yang tidak sinkron dengan undang-undang dasar. (hri)
SUMBER: http://pemilu.okezone. com/index.php/ReadStory/2009/01/27/267/186501/fatwa-golput-mui-tidak-sinkron-dengan-uud