SIARAN PERS KASUM ttg PUTUSAN BEBAS MUCHDI: Intervensi Sistematis dalam Pengadilan Muchdi

SIARAN PERS KASUM

PUTUSAN BEBAS MUCHDI :

Intervensi Sistematis dalam Pengadilan Muchdi

Komite Solidaritas Aksi untuk Munir mempertanyakan kredibilitas putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membebaskan Muchdi Purwopranjono
sebagai terdakwa pembunuh Munir. Putusan ini telah melukai rasa keadilan dan
tidak sesuai dengan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan HAM.

Kami menengarai putusan ini sarat intervensi politik. Kami mengkawatirkan
jaksa penuntut umum dan majelis hakim bekerja di bawah tekanan berbagai
pihak yang berkuasa sehingga independensi dan objektivitas pengadilan dengan mudah digadaikan. Ironis, karena berdasarkan hasil pemantauan persidangan yang kami lakukan, telah terurai benang merah keterlibatan Muchdi PR selaku penggerak/penganjur atas terbunuhnya Munir. Majelis hakim telah dengan sengaja bersikap parsial dengan memilih fakta-fakta yang menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Beberapa catatan kami terhadap proses persidangan ini adalah sebagai berikut:

Pertama, sejak awal jaksa penuntut umum telah membuat dakwaan dan tuntutan yang lemah. JPU memasukkan motif pembunuhan dalam dakwaan dan secara politik mencederai penuntutan dengan hanya menuntut Muchdi selama 15 tahun.

Kedua, fakta-fakta di persidangan membuktikan adanya operasi intelejen
illegal yang juga melibatkan beberapa anggota BIN. Sebagai bagian dari
operasi intelejen, tentunya berbagai tindakan kejahatan dibuat secara
tertutup sehingga bukti-bukti petunjuk yang ada seharusnya dapat menjadi
pertimbangan majelis hakim untuk membuka kebenaran.

Ketiga, pembunuhan Munir merupakan kasus konspirasi. Namun metode
pembuktian yang dilakukan oleh Majelis hakim tidak dengan cermat meneliti
keterlibatan berbagai pihak tersebut untuk menarik jelas rangkaian
konspirasi pembunuhan ini. Seharusnya pemeriksaan, pembuktian dan pembuatan putusan didasarkan pada fakta adanya konspirasi ini. Hakim hanya menilai fakta-fakta yang terungkap di pengadilan secara konvensional dan menutup mata terhadap jalinan rangkaian fakta yang menunjukkan adanya konspirasi tersebut. Akibatnya seluruh peristiwa seakan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri dan tidak saling berkaitan.

Keempat, dari pertimbangan putusan terbukti adanya keterlibatan BIN yang
melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dapat menjadi titik tolak untuk mencari lebih lanjut akar penyalahgunaan kekuasaan untuk melakukan pembunuhan terencana kepada Munir. Penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat publik merupakan pelanggaran hukum. Sehingga harus ada sanksi tegas bagi pelakunya.

Kelima, majelis hakim membiarkan berlangsungnya suasana persidangan yang intimidatif. Penarikan kesaksian dari beberapa anggota BIN dengan alasan yang sama dan seragam semestinya menjadi pertimbangan hakim untuk menggali lebih lanjut penyebab penarikan kesaksian tersebut. Ditengarai intervensi dan ancaman kepada para saksi membuat para saksi menarik kesaksiannya.

Kami meminta Jaksa Agung untuk memastikan kasasi dijalankan dengan kembali menggali fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan serta memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa lainnya, Pollycarpus dan Indra Setiawan.

Secara khusus kami meminta Presiden untuk memberikan perhatian penuh atas perkembangan kasus ini. Pemerintah SBY harus memanfaatkan waktu di akhir pemerintahannya untuk menepati janjinya ini.

Masyarakat telah cukup dewasa untuk memahami carut marutnya dunia peradilan Indonesia. Dunia internasional juga mengawal proses ini sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam melindungi HAM. The test of our history akan menjadi sejarah gelap jika bangsa ini terus dikungkung oleh kuasa yang tak terjamah hukum. Putusan PN Jakarta Selatan yang membebaskan Muchdi bukanlah akhir dari perjalanan pengungkapan kebenaran atas kasus pembunuhan Munir.

Jakarta, 1 Januari 2009

Komite Solidaritas Aksi Untuk Munir (KASUM)

============ =======

Andi K. Yuwono
Executive Secretary (Acting)
Praxis Association
Jl. Salemba Tengah No. 39-BB
Jakarta 10440 – INDONESIA
Tel. ++62 21 3156907, 3156908, 3911927
Fax. ++62 21 3900810, 3156909
Mobile: 0811182301

Iklan

2 Tanggapan

  1. Karena kecewa, hukum pun dilanggar.

    Pro-kontra putusan vonis bebas murni atas Muchdi Pr oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan terus berlanjut. Setelah Jaksa Agung dan Kapolri, lalu giliran KY yang ditekan oleh beberapa pihak. Desakan-desakan yang mengatasnamakan masyarakat pun semakin bergulir sebagai pembenaran untuk menekan aparat hukum. Saya cuma tanya, “masyarakat mana yang dimaksud? Apakah ‘masyarakat internasional’, yang dimaksud? ” Sebab kalau masyarakat Indonesia, tentu menginginkan aparat hukum yang bebas dari intervensi politik, pemerintah, maupun ‘masyarakat Internasional’. Namun mengapa sekarang Imparsial, KontraS, Kasum–atau nama-nama lainnya itu, menyalahi dan melecehkan undang-undang negara kita. Mereka mencari simpati, tapi dengan cara mengajak publik untuk ‘menghakimi’ dan ‘menekan’.

    Putusan PN Jakarta Selatan memang tidak mungkin memuaskan semua pihak. Namanya juga hukum, pasti yang salah tidak akan puas. Namun kekecewaan itu jangan diperparah dengan melanggar hukum. Masyarakat kiranya cukup cerdas dan mengerti, bahwa yang sedang kita tonton ini adalah tindakan anarkis atas hukum yang dilakukan Usman Hamid, dkk. Kita semua benci tindakan anarkis. Maka semestinya kita benci mereka. Menangis saya menulis ini.

    Pengajuan kasasi atas putusan PN Jakarta Selatan sudah sangat jelas tidak memiliki dasar hukum. Tapi karena tekanan demi tekanan terus dilancarkan akhirnya membuat aparat hukum tidak bisa profesional dalam menegakkan hukum, dan mau saja diajak bersama-sama untuk melanggar KUHP. Kita menjadi sanksi akan komitmen pemerintah yang katanya akan menjamin kepastian hukum, jika hari-hari di belakang ia terlihat ambigu dan ragu karena terjebak dalam labirin politik dan intervensi.

    Pemerintah sepertinya tidak sadar telah diadu domba dan sedang diajak “berjamaah” melanggar hukum.

    dari:kasusmunir.blogspot.com

  2. lacak SMS misterius
    Isu SMS misterius telah beredar di kalangan wartawan tatkala Mabes Polri tengah menyidik kasus kematian Munir.Kalangan wartawan malah mengaku sudah mendapat informasi semacam itu sesaat setelah laporan Netherland Forensic Institute (NFl) tentang sebab-sebab kematian Munir dilansir publik pada pertengahan November 2004. Padahal saat itu Mabes Polri tengah menyidik kasus kematian Munir. Polisi belum lagi menetapkan siapa tersangkanya. Tapi pesan singkat itu telah menyebar kemana-mana, termasuk ke handphone para pejabat, kalangan LSM, dan wartawan ibukota . Entah siapa yang mengirimkan dan menyebarkan SMS ini pertama kali sehingga kemudian menjadi pesan berantai. Pesan berantai tersebut berbunyi :

    “Pilot Garuda Pollycarpus: Pada bulan 02-2002 di rekrut oleh Muchdi PR Deputi V BIN sebagai agen utama intelijen negara, diangkat dengan Skep Ka BIN nomor 113/2/2002. Ia diberi senjata api pistol, ditandatangani oleh Serma Nurhadi dan diperpanjang oleh Serma Suparto (SPT).”

    Lebih jauh dalam SMS tersebut menyebutkan:
    “Sehari setelah kasus itu, nama Polly muncul di media, yang bersangkutan kemudian diminta kembalikan pistol dan hari itu juga, seluruh dokumen Polly, di hapus atau dihilangkan. Yang memerintah adalah Muchdi PR, Spt dan Asad Waka BIN. Gang of 3 ini yang sebenarnya kuasai BIN. Polly sering ke BIN untuk ketemu Muchdi PR untuk merencanakan pembunuhan Munir karena takut di luar negeri Munir akan membuka lagi kasus penculikan aktivis di akhir orba 1997 lalu.”

    Di akhir SMS berbunyi,
    “Penyidik Polri dan Kepala BIN yang baru (Syamsir Siregar) diduga mengetahui keterlibatan ke-3 pejabat BIN tersebut dalam pembunuhan Munir. Tetapi tidak berani mengungkap.”

    Tentang tersebarnya SMS misterius ini dimuat di situs berita detik.com (1/02/2005).

    Inti dari sms-sms yang berseliweran itu berkisar tentang informasi bahwa Polly adalah anggota BIN, punya pistol BIN dan otak pembunuh Munir ada di BIN. Selain itu, bila melihat isi SMS tadi, agaknya si pengirim sudah mengarahkan bahwa Munir mati karena beberapa orang. Dan kuat dugaan bahwa SMS inilah yang kelak kemudian menjadi bahan bagi penyidik dan TPF “menunjuk” target.

    Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Kematian Munir yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 Desember 2004, yang beranggotakan unsur Polri, Kejaksaan, Departemen Luar Negeri, dan aktivis HAM ini akhirnya memang merekomendasikan agar Polly ditahan. Setelah menahan Polly, TPF kemudian melangkah ke BIN. Tiba-tiba TPF menemukan petunjuk berupa print out komunikasi telepon antara Polly dengan kantor BIN. TPF menetapkan sasaran berikutnya, yakni mantan Kepala BIN Hendropriyono dan Muchdi. Sampai di sini muncul pertanyaan: bagaimana asal usulnya hingga TPF mengarah kepada dua orang ini? Apakah cukup hanya berupa petunjuk dari SMS?

    Sampai saat ini belum ada penyelidikan yang mengungkap siapa orang yang menebar SMS misterius itu. Yang pasti, si pengirim SMS itu memiliki data lengkap soal pejabat, LSM dan para wartawan. Di kalangan pers sendiri, isi SMS itu dimuat berulang-ulang. Mirip sekali dengan propaganda.

    Memang wajar dan perlu diungkap tentang siapa yang menyuplai informasi kepada TPF? Siapa pula yang rajin mengirimkan SMS kepada wartawan seputar kaitan antara Polly dan BIN?

    Demi hukum, SMS misterius ini harus diungkap.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: