Pernyataan Pers Peringatan 60 Tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 10 Desember & Penandatanganan Palermo Protocol 12 Desember

Pernyataan Pers Peringatan 60 Tahun Deklarasi Universal Hak Asasi
 Manusia 10 Desember & Penandatanganan Palermo Protocol 12 Desember: 
“Menuntut Negara Memajukan Penghormatan dan Perlindungan HAM dalam
 Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak”
 
 
Pada Desember 2008, dunia merayakan momen bersejarah 60 Tahun Deklarasi
 Universal Hak Asasi Manusia. Pada momen tersebut pula, negara
 diingatkan kembali pada tanggungjawab menegakkan HAM. Pada bulan Desember pula,
 tepatnya 12 Desember 2000, telah ditandatangani Protocol to Prevent,
 Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
 Children atau Palermo Protocol. Kelahiran Palermo Protocol sebagai dokumen
 paling komprehensif dalam memandu negara-negara memerangi perdagangan
 orang terutama perempuan dan anak, patut diperingati sebagai cerminan
 komitmen bersama. Itu mengapa negara-negara di dunia memperingati Hari
 Penghapusan Perdagangan Orang pada tanggal 12 Desember. PBB memperkirakan
 bahwa sedikitnya empat juta orang menjadi korban perdagangan orang setiap
 tahunnya. 

Di Indonesia, Catatan Tahunan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pada
 tahun 2004 teridentifikasi 562 kasus perdagangan perempuan. Penelitian
 Indonesia Against Child Trafficking pada tahun 2007 menunjukkan bahwa
 usia paling muda anak yang menjadi korban perdagangan adalah 13 tahun.
 Sebagai wujud komitmen penandatanganan Protokol ini pula, Pemerintah
 Indonesia mengundangkan UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
 Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). 

PBB telah merekomendasikan prinsip keunggulan HAM dalam penghapusan
 perdagangan orang. Diantaranya adalah hak asasi korban sebagai pusat dari
 seluruh upaya mencegah dan memberantas perdagangan orang serta untuk
 melindungi, membantu, dan memberikan ganti rugi bagi para korban; dan
 langkah-langkah yang diambil haruslah tidak berdampak merugikan HAM dan
 martabat manusia, khususnya korban.

Sayangnya, prinsip diatas belum sepenuhnya diakomodir dalam peraturan
 perundangan. Beberapa Perda memberlakukan prosedur ketat dan
 diskriminatif kepada perempuan untuk bermigrasi. Misalnya prosedur pemberian Surat
 Ijin Bekerja Keluar Daerah/Surat Ijin Bekerja Perempuan yang diberikan
 kepada laki-laki dan perempuan yang ingin bekerja keluar daerah
 (ketentuan yang diskriminatif untuk perempuan). Prosedur ini, jelas
 bertentangan dengan hak asasi perempuan yang seharusnya dijamin oleh Negara. 

Dalam konteks perlindungan anak, luputnya definisi perdagangan anak
 dalam UU PTPPO, mengakibatkan anak korban perdagangan tidak mendapatkan
 hak atas perlindungan. Dalam aspek akses terhadap keadilan, ketiadaan
 definisi perdagangan anak dalam UU PTPPO mengakibatkan terhambatnya proses
 pencarian keadilan bagi anak korban perdagangan. 

Oleh karena itu, bersamaan dengan Peringatan 60 Tahun Deklarasi
 Universal Hak Asasi Manusia, kami, INSTITUT PEREMPUAN, menyerukan agar: 

1.      Pemerintah menetapkan 12 Desember sebagai Hari Penghapusan
        Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak.
2.      Pemerintah meratifikasi Palermo Protocol.
3.      Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengadopsi
         prinsip-prinsip HAM dan perlindungan anak dalam peraturan perundangan, program dan
        anggaran mengenai penghapusan perdagangan orang terutama perempuan dan
        anak.
 
 
Demi Keadilan, Kesetaraan, dan Kemanusiaan
INSTITUT PEREMPUAN
 
 
R. Valentina Sagala, SE., SH., MH.
Chairperson of Executive Board
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: