Politik Katolik Tanpa Partai Katolik

50 Tahun Iska
Politik Katolik Tanpa Partai Katolik
Sabtu, 22 November 2008 | 01:05 WIB

Magelang, Kompas – Ikatan Sarjana Katolik merayakan ulang tahunnya yang ke-50 dengan meluncurkan buku Peranan Politik Katolik 1940-1980: Menjadi 100 Persen Indonesia dan 100 Persen Katolik di Museum Misi Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/11).

Untuk situasi saat ini disadari, untuk berpolitik, umat Katolik tidak harus mendirikan ”partai Katolik”.

”Partai Katolik dulu lahir karena situasi dan tuntutan zaman. Di tengah banyaknya partai politik dengan alirannya masing-masing, umat Katolik membutuhkan wadah dan saluran untuk bersuara. Saat ini umat Katolik bisa masuk di mana-mana dan bisa berperan juga,” ujar Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Stef Agus yang hadir di acara tersebut.

Dapat masuknya umat Katolik ke sejumlah partai politik karena pada dasarnya politik umat Katolik adalah politik untuk memperjuangkan nilai-nilai universal, seperti kesejahteraan rakyat, keadilan, dan persaudaraan. ”Yang diperjuangkan adalah nilai-nilai universal untuk kepentingan bersama, bukan saja umat Katolik,” ujarnya.

Peluncuran buku diisi juga dengan pembacaan orasi budaya Sultan Hamengku Buwono X. Orasi dibacakan panitia karena HB X tidak dapat hadir, sebab pada saat bersamaan menghadiri Rapat Pleno DPRD Yogyakarta untuk APBD Yogyakarta 2009.

Dalam orasi politik yang dibacakan, HB X menyebutkan pentingnya berbela rasa kepada mereka yang menderita sebagai ungkapan iman dan upaya memuliakan Tuhan. Karena itu, politik, menurut dia, harus diabdikan untuk menyejahterakan dan memakmurkan umat manusia.

HB X menyebut gereja sebagai rumah ”tanpa dinding” yang sekaligus sebagai institusi sosial untuk berperan dan berbela rasa dengan sesama yang berat menanggung beban hidup. Menurut dia, dalam konteks pemilihan umum, pemilih saat ini lebih mementingkan masalah-masalah peningkatan kesejahteraan daripada moral dan agama.

”Namun, belum bisa dikatakan konflik agama di negara kita sudah selesai. Akarnya terlalu dalam dan tebal. Namun, ada kemungkinan kita sudah bersama-sama memasuki fase baru dalam politik yang lebih mementingkan masalah ekonomi ketimbang agama,” tulis HB X.

Acara ulang tahun dihadiri anggota ISKA dari sejumlah wilayah di Indonesia. ISKA mulai digunakan setelah Musyawarah Nasional 1964, awalnya bernama Ikatan Katolik Sarjana dan Cendekiawan Indonesia (IKS) pada 22 Mei 1958. Seminar penutup acara akan menghadirkan mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii serta anggota Fraksi PDI-P DPR, Aria Bima.

Menurut catatan Bimas Katolik Depag, jumlah umat Katolik di Indonesia per Juli 2007 mencapai sekitar 10 juta atau 5 persen dari penduduk Indonesia yang 230 juta jiwa.

Buku Peranan Politik Katolik 1940-1980 ini diterbitkan dengan tebal 268 halaman. Tahun ini buku tersebut dicetak sebanyak 3.000 eksemplar dan jika habis terjual akan dicetak ulang sebanyak 10.000 eksemplar. Tahun depan, buku ini juga akan diterbitkan dalam bahasa Inggris.

Buku yang ditulis oleh tujuh penulis ini mengisahkan tentang perjuangan awal umat Katolik mencari identitas dan tegangan yang terjadi dengan umat beragama lain pada masa penjajahan.(EGI/INU)

Diperoleh dari: http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/11/22/01051752/politik.katolik.tanpa.partai.katolik

Iklan

2 Tanggapan

  1. Menurut hemat saya, orang-orang katolik di Indonesia tidak boleh mengabaikan realitas politik yang terjadi di sekitarnya. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, orang-orang Katolik harus turut serta bersuara dan bekerja untuk menciptakan iklim bernegara yang bermartabat dan demokratis. Ada banyak jalan yang bisa ditempuh, salah satunya adalah turut aktif dalam pergerakan partai politik nasional. Dan tentu saja harus diingat, setiap pergerakan politik orang-orang Katolik haruslah didasarkan pada iman Kristiani yang begitu luhur dan mengedepankan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM). By Viktor Taufan Handaya Putra, S.S, Ketua Umum Partai Rakyat Borneo.

  2. Saya adalah mantan frater Diosesan Pontianak. Dengan penuh kerendahan hati, saya mengundurkan diri dari jalur panggilan imamat khusus. saya tidak mau menjadi batu sandungan dalam kehidupan Gereja. Dengan tekad yang membaja dan kebulatan hati, saya “melepas jubah” agar dapat lebih leluasa berjuang bagi orang banyak, terutama orang-orang Dayak di Kalimantan yang selalu menjadi “tumbal” pembangunan di tanahnya sendiri. Saya pikir orang Katolik tidak boleh diam dan alergi dengan realitas politik. mengapa? Karena politik adalah sebuah panggung di mana segala kebijakan publik dieksekusi. Kita harus turut berperan serta dalam mengeksekusi kebijakan-kebijakan publik yang mendukung tercapainya keadilan sosial, penegakan HAM dan kesejahteraan umum. Dan saya sekarang sudah mantap untuk berjuang sebagai seorang politikus Katolik. Sekarang saya menjadi Ketua Umum Partai Rakyat Borneo.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: