Konferensi Pers Penutupan Sidang Tahunan KWI


Konferensi Pers Penutupan Sidang Tahunan KWI

3-13 November 2008

Pendahuluan

Baru saja Sidang Tahunan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Tahun 2008, yang sudah berlangsung sejak Hari Senin tanggal 3 Nopember 2008 yang lalu, ditutup dengan resmi persidangannya. Upacara Penutupan secara liturgis akan dilaksanakan nanti sore di Katedral Santa Perawan Maria, Jln. Kapten Muslihat 11, Bogor

Sidang Umum Tahunan

Dalam Sidang Umum Tahunan itu, seperti biasanya, para Uskup, melalui perangkat yang ada dalam Lembaga di mana mereka berhimpun, yakni Sekretariat Jendral, dan Komisi-komisi, Lembaga-lembaganya, Sekretariat dan Departemen-departemen (K/L/S/D KWI )mengadakan evaluasi dari seluruh kegiatannya yang telah ditetapkan dan disepakati dalam sidang tahunan sebelumnya, dengan mendengarkan Laporan-laporan dari masing-masing dan K/L/S/D-nya, tetapi sekaligus mereka masing-masing menyampaikan juga rencana kerja untuk tahun masa bhakti 2009 yang akan datang.

Seperti sudah senantiasa terjadi juga, semua materi dan acara persidangan, baik laporan dari kegiatan yang lampau maupun rencana-rencana kerja untuk tahun yang akan datang, bagi para Uskup senantiasa ditempatkan dalam keprihatinan pastoral yang menjadi leit motiv dari seluruh persidangan. Tema pastoral tahun 2008 ini adalah

Lembaga Pendidikan Katolik:

Media Pewartaan Kabar Gembira, Unggul dan Berpihak kepada Yang Miskin

Untuk membahas masalah pendidikan katolik ini, maka, „Ÿdan ini menjadi sesuatu yang istimewa dalam Sidang Tahunan KWI 2008 ini,„Ÿ bersama dengan para Uskup yang datang bersidang, telah diundang pula dari masing-masing keuskupan, seorang yang menjadi pemerhati dan/atau penanggungjawab di bidang pendidikan di keuskupan masing-masing.

Banyak pertanyaan, seperti “Kemana arah pendidikan sekolah katolik sekarang?” “Apa yang masih bisa diandalkan dari Sekolah Katolik?” dlsb. berkecamuk di hati dan pikiran umat Katolik, termasuk para Uskupnya. Pemaparan konkrit tentang data dan situasi faktual LPK (Lembaga Pendidikan Katolik) nasional sebagai masukan dasar, dikedepankan dengan masukan dari Romo Yustinus Budi Hermanto, MM, tentang “situasi dan kondisi LPK keuskupan Surabaya”, sebagai contoh permasalahan pendidikan katolik yang ada dewasa ini dan kiat-kiat mengatasinya. Dari sana, melalui kontribusi nara sumber kedua, yakni Prof. Dr, Anita Lie, MA.Ed.D., yang berbicara tentang: “Menyelamatkan Lembaga Pendidikan Katolik dari keterpurukan: analisis dan usulan pemecahan persoalan“, para Uskup mengharapkan mendapat pencerahan mengenai kebijakan yang akan bisa diambil. Demi kesempurnaan mengenai pengambilan sikap pastoral di bidang ini, para Uskup masih dibekali dengan pensituasiannya dengan menempatkan LPK itu dalam “Arah dan kebijakan Sistem Pendidikan Nasional“, yang dibawakan oleh nara sumber ketiga, yakni Bapak dr. Fasli Jalal, Ph.D, orang yang sangat tepat, karena beliau adalah Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Masukan dan terlebih keterlibatan para nara sumber itu dalam seluruh proses tukar-menukar pikiran, pemahaman, dan pengalaman selama persidangan itu sungguh mencerminkan pula kepedulian dan kesadaran penuh akan arti serta nilai pendidikan, yang dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh LPK sebagai wujud nyata dari keterlibatan Gereja dalam ikut-serta mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia (bdk. Pembukaan UUD 1945, alinea 4).

Pijakan nyata dan konstekstual

Para Uskup dan para peserta sidang menyadari sepenuhnya, bahwa karya kerasulan pendidikan adalah panggilan Gereja dalam rangka mewartakan Kabar Gembira terutama di kalangan kaum muda. Di sinilah LPK itu unggul. Di sini pulalah LPK berpijak untuk mempertegas penghayatan imannya dan membarui komitmennya untuk mengedepankan nilai-nilai luhur seperti iman-harapan-kasih, kebenaran-keadilan-kedamaian, pengorbanan dan kesabaran, kejujuran dan hati nurani, kecerdasan, kebebasan, dan tanggungjawab (bdk. Konsili Vatikan II, Gravissimum Educationis, art. 2 dan 4).

Sebagai lembaga agama, Gereja mendaku memiliki tanggungjawab terhadap masalah sosial, terutama yang dialami oleh orang-orang miskin (bdk. KHK 1983, Kanon 794). Para Uskup dan peserta sidang melihat, bahwa dalam kurun waktu sekitar lima tahun terakhir ini, tanggungjawab di bidang pendidikan ini mengalami tantangan karena pelbagai permasalahan, yang berhubungan dengan cara berpikir, reksa pastoral, politik pendidikan, manajemen, sumber daya manusia, keuangan, dan kependudukan. Memang, cakupan permasalahan ini berbeda-beda menurut daerah dan jenis pendidikan Katolik yang tersebar di seluruh Nusantara. Menyadari bahwa LPK sungguh menghadapi pelbagai macam tantangan dan kesulitan itu, namun para Uskup mengharap, bahwa para penyelenggara pendidikan Katolik harus tetap berusaha meningkatkan mutu dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan.

Kesadaran Umat Beriman

Dari pengalaman jelaslah, LPK yang dikelola oleh keuskupan, tarekat maupun awam memperlihatkan, bahwa pendidikan Katolik menjadi bagian utuh kesadaran umat beriman (bdk. KHK 1983, Kanon 793). Pada gilirannya, mereka perlu mengambil bagian dalam tanggung jawab keberlangsungan LPK dalam lingkungan hidup mereka. Dalam upaya nyata untuk mengangkat kembali kemampuan LPK, keuskupan-keuskupan dan pengelola LPK lain sudah mengambil langkah nyata, antara lain menggalang dana pendidikan untuk menumbuhkan rasa memiliki di kalangan murid-murid sendiri, orangtua murid, mitra pendidikan, umat dan masyarakat umum. Dengan demikian dikembangkanlah solidaritas dan subsidiaritas dalam lingkungan karya pendidikan.

Selain itu, pemerintah juga berperan dalam peningkatan mutu pendidikan dan keterjangkauan pendidikan oleh masyarakat warga. Di sana-sini terjadi kesulitan dalam menerapkan peraturan pemerintah, filosofi pendidikan, dan kebijakan pendidikan yang mengutamakan orang miskin. Kendati demikian, LPK tetap menjalin kerjasama serta komunikasi setara dengan pemerintah, agar fungsi dan peran LPK tetap nyata.

 

Perubahan yang Diperlukan

Para Uskup menyadari bahwa untuk setia pada pendidikan yang unggul dan mengutamakan yang miskin, perlu adanya perubahan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pelaksanaan pendidikan. Perubahan itu merupakan keniscayaan bagi LPK, termasuk di dalamnya Komisi Pendidikan Konferensi Waligereja Indonesia (Komdik KWI), Komisi Pendidikan (Komdik) Keuskupan, Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK), Majelis Pendidikan Katolik (MPK), Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK), Perhimpunan Akademi Politeknik Katolik Indonesia (PAPKI), Ikatan Insan Pendidikan Katolik (IIPK), pengurus yayasan, kepala sekolah/direktur/ketua/rektor, guru, orangtua peserta didik, peserta didik, dan seluruh umat, apa pun jabatannya.

Perubahan ini memang mendesak dan sungguh perlu bagi seluruh tingkatan LPK, akan tetapi perlu juga rancangnya yang matang dan pelaksanaannya yang arif di bawah otoritas Uskup sebagai penanggungjawab utama pendidikan Katolik di keuskupannya (bdk. KHK 1983, Kanon 806).

Perubahan yang diperlukan di sini antara lain:

  • menata ulang pola kebijakan pendidikan,

  • meningkatkan kerja-sama antar-lembaga pendidikan,

  • mengupayakan pencarian dan penemuan peluang-peluang penggalian dana,

  • memotivasi dan menyediakan kemudahan bagi para guru untuk meningkatkan mutu pengajaran,

  • melaksanakan tata pengaturan yang jelas dan terpilah-pilah,

  • merumuskan ulang jiwa pendidikan demi memajukan dan mengembangkan daya-daya insan yang terarah kepada kebaikan bersama,

  • membarui penghayatan iman dan komitmen.

Perubahan-perubahan tersebut tidak dapat diserahkan hanya kepada salah-satu pihak saja. Oleh karena itu, para Uskup dan peserta sidang menghendaki, agar perubahan itu menjadi tanggungjawab bersama dan dikerjakan bersama pula di bawah pimpinan Uskup. Dengan demikian, kunci perubahan adalah pembaruan komitmen atas panggilan dan perutusan Gereja demi tercapainya generasi muda yang cerdas, dewasa dan beriman melalui LPK (bdk. Konsili Vatikan II, Gravissimum Educationis, art. 3).

Harapan ke depan

Melihat kenyaataan factual yang ada, merefleksikannya dalam iman selama sidang dan dan memproyeksikannya dalam program dan rencana ke depan, para Uskup merasa harus mengucapkan terimakasih kepada insan-insan pendidikan:

  • Para guru yang telah bekerja dengan penuh dedikasi;

  • Orangtua yang tetap mempercayakan pendidikan anak-anak mereka pada LPK;

  • Umat (warga masyarakat) yang penuh perhatian terhadap pendidikan;

  • Lembaga-lembaga Pendidikan Katolik yang benar-benar mengutamakan kalangan yang miskin.

Para Uskup hendak menyampaikan apa yang dihayati selama persidangan ini kepada seluruh Umat beriman Katolik di Indonesia dalam sebuah Pesan Pastoral yang kiranya akan mengilhami semua pihak yang terlibat dalam LPK di Nusantara ini untuk mencari dan menemukan jalan terbaik bagi LPK di masing-masing keuskupan di bawah pimpinan uskupnya. Bahkan mengingat fungsi strategis dan pentingnya LPK dalam kerangka perwujudan tugas perutusan Gereja ini, para Uskup sepakat, bahwa KWI akan menulis sebuah Nota Pastoral tentang Pendidikan. Nota Pastoral ini dimaksudkan, selain untuk mendorong tanggungjawab bersama dalam pendidikan, juga untuk menguraikan lebih rinci hal-hal yang berkaitan dengan LPK.

Dari pembelajaran lewat studi bersama itu, para Uskup dan peserta sidang KWI 2008 berharap, bahwa pendidikan katolik akan tetap menjadi media pewartaan kabar gembira di tengah masyarakat Indonesia, menjadi berkualitas, unggul dalam pelbagai bidang dan tetap kosisten berpihak kepada anak-didik yang miskin, yang tidak mampu. Hanya dengan itulah pendidikan katolik tetap menjadi andalan utama karya pastoral dan misi Gereja Katolik di Indonesia. 

 

Jakarta, 13 Nopember 2008

 

Ketua KWI,                                                Sekretaris Jendral,

 

Mgr M.D. Situmorang OFMCap                           Mgr. A. Sutrisnaatmaka, MSF

Sumber: http://mirifica.net/artDetail.php?aid=5409

PKS Ambisi Besar Tenaga Kurang


PKS Ambisi Besar Tenaga Kurang

LAPORAN KORESPONDEN ABOEPRIJADI SANTOSO

14-11-2008

 

PKS, Partai Keadilan Sejahtera, seperti orang bingung. Di tengah dua partai besar, dia tak mau terikat Golkar, tapi tak cocok dengan PDI-P. Dia naik daun sejak reformasi, tapi kini menganggap Soeharto “guru bangsa” dan “pahlawan”. Tokoh-tokoh partai Islam ini tak segan segan berempati dengan Amrozi, dan dengan kelompok militan seperti FPI. Mereka beraspirasi membersihkan Islam di Indonesia dari nilai-nilai abangan. Di tengah mayoritas Islam yang moderat, PKS mengejar target 20 % dalam pemilu 2009 agar dapat memegang kendali negara pada 2014. Namun, kalangan internal PKS pun meragukan prospek itu.

 

Mashadi-PKS-200jpg.jpg
 Mashadi, salah satu pendiri PKS
      (foto: Aboeprijadi Santoso)

 

Baru beberapa bulan lalu, PKS yang merupakan partai dakwah, mengaku menjadi partai terbuka. Sekarang, partai yang ikut mendukung pemerintah ini, menjauhi Golkar, menolak mendukung SBY-JK untuk pilpres 2009, dan membuka diri bagi PDI-P. Bahkan partai yang populer semasa reformasi, pekan ini tampil dengan iklan yang memasang Soeharto sebagai “pahlawan” dan “guru bangsa”. Ada apa dengan PKS?

Undang-Undang Pilpres memang hanya menguntungkan partai-partai besar yang dapat meraih 20 % kursi DPR atau 25% suara elektorat seperti Partai Golkar dan PDI-P, dan memaksa partai-partai menengah seperti PKS, untuk berkoalisi dengan mereka. Sejak SBY-JK mengisyaratkan maju bersama kembali, maka peluang PKS meraih kursi RI-2 hanyalah dengan PDI-P. Koalisi partai-partai menengah dan kecil, diduga bakal sulit untuk mengusung jagonya sebagai capres atau cawapres sekali pun melalui Poros Tengah yang kembali diajukan oleh Amien Rais.

Walhasil, terutama bagi PKS yang berada di peringkat empat atau lima, tak ada jalan lain kecuali memacu dukungan dari mana saja. Partai yang tidak memiliki cikal bakal sendiri ini, sekarang mengusung tokoh-tokoh historis dan panutan, seperti KH Hasyim Anshari dari Nahdlatul Ulama dan KH Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah serta, seperti Golkar, juga mempahlawankan Soeharto.

Kelemahan strategis
Namun, di balik semua itu, PKS, partai yang terpuji berdisiplin dalam pemilu 2004, kini merosot. Untuk menjaga kesatuan internal, PKS bahkan mengajukan delapan nama pimpinannya menjadi kandidat capres. Citranya yang bersih godaan korupsi mulai pudar. PKS diduga juga tak akan mampu meraih target 20%. Demikian menurut salah satu pendiri PKS, Mashadi: 

“Kami belum sukses, karena kami tidak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan negara, terutama menyangkut hal-hal yang strategis politik dan ekonomi. Inilah kunci persoalan yang ada sekarang ini. Jumlah kader kami juga sangat terbatas. Sekarang seluruh Indonesia kurang dari 200 ribu.” 

Bagi partai yang berambisi memimpin negara, semua ini merupakan kelemahan strategis. 

Mashadi: “Dalam munas memang PKS menargetkan 20 persen, pemilu 2009 nanti. Saya agak ragu ya. Jadi sangat tidak realistis kalau misalnya tahun 2014 atau 2015 sudah akan terjadi perubahan sangat drastis, saya kira tidak. Tapi kami memulai dari suatu yang fundamental. “

Ambisi besar
Betapa pun, PKS, partai yang citranya Islam garis keras ini, tetap merupakan satu-satunya partai kader dewasa ini. Dan satu-satunya partai yang tidak sulit mengajukan caleg tanpa harus mengimpor artis, aktivis dan wartawan. Mereka menggemblèng anggota-anggotanya jadi kader masuk masyarakat lewat pendidikan, masjid-masjid dan kegiatan sosial serta berupaya menguasai birokrasi negara.

Soalnya, ambisinya pun besar, yakni memperbarui Islam Indonesia. PKS bertolak dari temuan antropolog Amerika Clifford Geertz di tahun 1950an bahwa Islam di Indonesia masih terlampau dipengaruhi nilai-nilai abangan. 

Mashadi: “Dan itu terbukti Masyumi dan NU itu tidak mencapai suara mayoritas ketika pemilu 1955. Dan sesudah masa Soeharto juga begitu. Memang tidak ada partai yang secara sungguh-sungguh dan serius memperjuangkan prinsip-prinsip dan membuat platform yang jelas berdasar pada nilai-nilai Islam dan PKS sendiri adanya isyu keterbukaan bagian dari elemen dalam partai yang mereka memang tidak sabar untuk mengejar kekuasaan itu sendiri. Jadi harus terbuka, harus koalisi dengan apa saja, tidak lagi akan sekat ideologis dan lain sebagainya.” 

Prinsip
Menurut Mashadi yang dari kelompok dakwah, PKS tidak bercita-cita melaksanakan hukum Syariah, melainkan suatu masyarakat sipil yang beretika dan bermoral Islam.

Mashadi: “Masyarakat yang egaliter berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam.”

Aboeprijadi Santoso [AS]: “Masyumi lebih jelas, dengan syariah Islam sebagai dasar negara, kan? Negara Islam.”

Mashadi: “Kami tidak langsung pada keinginan untuk mendirikan negara Islam, tetapi kami ingin lebih bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan pokok bangsa Indonesia ini.

AS: “Tidak langsung itu apa maksudnya, Pak?”

Mashadi: “Ya kami lebih menekankan bagaimana Islam sebagai sebuah etik itu menjadi prinsip hidup semua orang yang terlibat di dalam pengelolaan negara harus tahu mana yang dilarang dan mana yang tidak oleh agama.” Demikian Mashadi, salah satu pendiri PKS.

 

Sumber: Milis Pantau