Birokrasi Bukan Bawahan Pemerintah

JAKARTA- Birokrasi bukan merupakan bawahan atau kepanjangan tangan pemerintah melainkan alat negara yang perlu memiliki aturan perundang-undangan tersendiri.

“Mudah-mudahan Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (RUU AP) yang sedang digodok oleh pemerintah saat ini mengarah ke sana,” kata pakar administrasi negara Pipit Rochijat Kartawidjaya dalam Kuliah Umum di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Senin (30/6)

RUU AP telah dibahas oleh pemerintah sejak 2004. Draf RUU AP terbaru per Februari 2007. DPR dikabarkan akan segera merespon RUU AP itu untuk segera dibahas. Pipit memperoleh informasi tentang adanya rencana dari pemerintah untuk juga mengubah UU yang mengatur tentang pegawai negeri sipil agar dalam prakteknya PNS tidak lagi menjadi aparat pemerintah tetapi aparat negara atau aparat publik.

Lebih lanjut ia mengatakan relasi antara birokrasi dan eksekutif harus diatur sedemikian rupa sehingga birokrasi menjadi sungguh-sungguh bekerja sebagai abdi negara dan bukan sebagai abdi kekuasaan. “Politik birokrasi adalah politik kenegaraan, bukan politik kekuasaan,” kata warga negara Indonesia yang sejak 1992 bekerja di Lembaga Negara untuk Struktur Ketenagakerjaan dan Pasar Tenaga Kerja (Landesagentur fuer Strukturelle Arbeit) negara bagian Bradenburg Republik Federasi Jerman itu.

Bagi Pipit pemerintah adalah salah satu cabang kekuasaan dalam konsep trias politika yang dikenal dengan eksekutif. Wilayah ini meliputi Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih melalui Pemilu, termasuk menteri kabinet dan staf di lingkungan kepresidenan dan kementerian. Sedangkan administrasi negara sebagai organ birokrasi negara adalah alat negara yang menjalankan tugas negara, di antaranya menjalankan tugas pemerintahan.

“Pemikiran ini mengasumsikan bahwa pemerintah tidak sama dengan Negara karenanya aparat negara tidak melulu aparat pemerintah,” kata penulis buku Negara Bukanlah Pemerintah.

Jerman
Pada bagian lain Pipit menjelaskan RUU AP yang drafnya saat ini beredar di masyarakat mirip dengan UU Prosedur Administrasi Negara Jerman. Dalam prakteknya di Jerman, menurut Pipit, aparat negara di sana benar-benar berfungsi sebagai aparat publik bukan bawahan pemerintah. “Pemerintah boleh berganti, tetapi aparat negara tetap menjalankan fungsi sesuai undang-undang, bukan berdasarkan kekuasaan,” katanya.

Dalam sistem birokrasi di Jerman dikenal empat lapisan kepegawaian birokrasi yakni pegawai negeri sipil yang merupakan warga negara Jerman dan atau Uni Eropa, pegawai publik yang bisa diisi oleh orang asing, pegawai honorer, dan pegawai kontrak. “Mereka ini memegang jabatan profesional, ” ujarnya.

Pembedaan fungsi aparat negara dan pemerintah itu terbukti mempercepat dan mempermudah pelayanan publik karena aparat negara benar-benar berfungsi sebagai pengeksekusi undang-undang. Dalam pembuatan surat ijin tinggal, misalnya, penandatanganan berkas tak selalu harus dilakukan oleh pejabat tertinggi, tetapi bisa dilakukan oleh pegawai yang memiliki kualifikasi berdasarkan undang-undang.

Pipit menerangkan efektivitas itu bisa tercipta karena di Jerman, setelah ada undang-undang, di bawahnya langsung ada petunjuk teknis pelaksanaan yang rinci sebagai panduan bagi pegawai yang akan menjalankan fungsi masing-masing. “Jadi tidak ada peraturan pemerintah (PP) dan sebagainya itu,” kata Pipit.

Rendahnya mutu pelayanan publik di Indonesia saat ini, kata Pipit, salah satunya disebabkan oleh tidak optimalnya administrasi negara dan pemerintah dalam menjalankan fungsinya. “Ketidakoptimalan itu disinyalir akibat ketidakjelasan pembedaan antara negara dan pemerintah, termasuk instansi mana yang disebut sebagai administrasi negara dan administrasi pemerintahan, ” katanya. (Agustinus Edy Kristianto Director of Publication and Civic Education Board of Directors Indonesia Legal Aid Foundation / Foundation Indonesienne d’aide Juridique)

Iklan

3 Tanggapan

  1. Betul pak Pormadi,setuju aparat negara seharusnya abdi rakyat, atau abdi publik. Tetapi yang memberi pangkatnya siapa pak?. Yang menggeser dan menempatkan kursinya siapa pak?. Akibatnya,di negeri ini banyak yang mukanya hilang, sehingga mereka perlu mencarinya, dan dicari ke mana mana,

  2. Kita harus paham bahwa negara memiliki beberapa kelengkapan yang dikenal dalam ajaran trias politicanya Motensqui, dimana sesuai fungsinya eksekutif yang selalu identik dengan birokrasi tersebut adalah alat pemerintahan dalam mencapai tujuan nasional.
    perlu diingat bahwa birokrasi adalah konsep dan bukan sebagai institusi. birokrasi sebagai institusi itu dalam tata pemerintahan adalah pelembagaan kerja yang dilaksanakan oleh seluruh komponen trias politica tersebut termasuk kerja eksekutif, legislatif dan yudikatif.
    terkait birokrasi bukan bawahan pemerintah sy pikir hal yang keliru, sebab pemerintah yang dimaksud disini adalah pemerintah dalam artian luas (trias politica) ataupun dalam artian sempit (eksekutif pusat-daerah) tetapi yang pasti bahwa tujuan capaian kegiatan yang hendak menjadi orientasi Birokrasi dalam menjalankan mekanisme kerja negara adalah hasil output sistem ketatanegaraan.
    jika kita memahami pengelolaan negara sedemikian, maka kita akan menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab tanpa pretensi dan praduga setiap saat terhadap arah pengelolaan negara yang disalahgunakan oleh salah satu alat kelengkapannya.

    salam hangat dari bumi kaktus Tondo Palu

  3. Apa Kabar pak Pormadi, saya sudah lama tidak mengikuti perkembangan RUU AP, barangkali bapak bisa meginformasikan sejauh ini apakah sudah ada perubahan atau justru sudah di sah kan ya. mohon infornya. thanks Yuni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: