Remaja Masjid dan Musala Pondok Cabe Udik Jakarta Selatan Tolak Rencana Pembangunan Gereja


Sumber: http://www.detik.com/indexberita/indexfr.php

22/11/2007 11:46 WIB
Warga Tolak Pembangunan Rumah Ibadah di Pondok Cabe
Andi Saputra – detikcom<!–

–>Jakarta – Aksi menentang rencana pembangunan rumah ibadah dan kegiatan peribadatan kembali terjadi. Kali ini aksi digelar oleh puluhan orang yang mengaku anggota remaja masjid dan musala Pondok Cabe Udik, Jakarta Selatan. Aksi berlangsung di depan sebuah lahan seluas dua kali lapangan sepakbola di Pondok Cabe Udik. Rencananya di atas lahan yang dikelilingi pagar besi itu akan didirikan sebuah rumah ibadah.“Tiap akhir pekan di tanah lapang ini diadakan misa bersama dan akan dibangun Gereja Barnabas. Kami menolak, karena mayoritas warga di sini muslim,” kata koordinator aksi, Zarkasih, Kamis (22/11/2007).Menurutnya, hampir seluruh jemaat misa tersebut berasal dari luar wilayah Pondok Cabe. Maka dari itu rencana pembangunan gereja di lahan seluas 4.000 m2 tersebut sangat tidak layak.

“Kalau akhir pekan ini masih ada misa, kami akan melakukan tindakan tegas dan membubarkannya,” ancam Zarkasih usai memasang dua spanduk penolakan pembangunan gereja di pagar lahan.

Unjuk rasa yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB ini merupakan aksi yang kedua. Pada aksi pertama tahun lalu, sempat terjadi kerusuhan karena ada perlawanan dari pihak gereja.

Untung saja kali ini tidak ada aksi kekerasan. Sebuah rumah dan bengkel kecil milik pendeta yang berada di dalam areal lahan, terlihat tidak ada penghuninya.

Tapi tak urung hingar bingar orasi dan aksi massa mengenakan atribut keagamaan itu menambah kemacetan Jl Raya Pondok Cabe. Para pengendara yang terjebak kemacetan, menyempatkan sejenak berhenti menonton aksi.
(lh/sss)

=============

 Di bawah ini saya kutip beberapa pasal mengenai pendirian Rumah Ibadat berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9/8 Tahun 2006 (saya singkat PBM) ttg Pendirian Rumah Ibadat.

Pendirian rumah ibadat perlu mendapat persetujuan penduduk setempat dengan calon pengguna rumah ibadat memenuhi persyaratan yang dituntut PBM ini.

Kiranya komentar kita perlu memperhatikan peraturan yang berlaku. Semoga bermanfaat.

BAB IV

PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 13

(1)    Pendirian rumah ibadat diddasarkan pada keperluan nyata dan sungguh2 berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/ desa.

(2)    Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak menggangu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

(3)    Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi

Pasal 14

(1)      Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

(2)      Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

(a)    Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3);

(b)   Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;

(c)    Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan

(d)   Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

(3)    Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 15

        Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16

(1)    Permohonan rumah izin ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.

(2)    Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.