KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT GEREJA KATOLIK

KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT GEREJA KATOLIK

 

Pengantar:

 

keindahan aneka ragamKebebasan beragama belum sepenuhnya terlaksana di negeri Indonesia. Amat disayangkan, ada sekelompok orang tidak menghargai kebebasan beragama orang lain, sehingga berusaha mengganggu, melarang atau menganiaya pemeluk agama lain dalam menjalankan ibadah atau kepercayaannya.

 

Alangkah baiknya jika semua orang memahami dan menghargaibkebebasan beragama bagi semua penghuni wilayah Republik Indonesia. Berikut ini sari pernyataan kebebasan beragama menurut Gereja Katolik.

 

1.  Hak pribadi dan Masyarakat atas kebebasan sosial

       dan sipil dalam hal   keagamaan

 

Martabat pribadi manusia semakin disadari oleh manusia jaman sekarang. Bertambahlah jumlah mereka yang menuntut, supaya dalam bertindak manusia sepenuhnya menggunakan pertimbangannya sendiri serta kebebasannya yang bertanggung jawab, bukannya terdorong oleh paksaan, melainkan karena menyadari tugasnya, begitu pula mereka menuntut supaya wewenang pemerintah dibatasi secara yuridis, supaya batas-batas kebebasan yang sewajarnya baik pribadi-pribadi maupun kelompok-kelompok jangan dipersempit. Dalam masyarakat manusia, kebebasan itu terutama menyangkut harta-nilai rohani manusia, dan teristimewa berkenaan dengan pengalaman agama secara bebas dalam masyarakat. (Dignitatis Humanae [DH] art. 1)

 

2.  Obyek dan Dasar Kebebasan Beragama

 

Konsili Vatikan ini menyatakan, bahwa pribadi manusia berhak atas kebebasan beragama. Kebebasan itu berarti, bahwa semua orang harus kebal terhadap paksaan dari pihak-pihak orang-orang perorangan maupun kelompok-kelompok sosial dan kuasa manusiawi mana pun juga, sedemikian rupa, sehingga dalam hal keagamaan tak seorang pun dipaksa untuk bertindak melawan suara hatinya, atau dihalang-halangi untuk dalam batas-batas wajar bertindak menurut suara hatinya, baik sebagai perorangan maupun di muka umum, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain. Selain itu Konsili menyatakan, bahwa hak atas kebebasan beragama sungguh didasarkan pada martabat pribadi manusia, sebagaimana dikenal berkat sabda Allah yang diwahyukan dan dengan akal budi. Hak pribadi manusia atas kebebasan beragama itu harus diakui dalam tata hukum masyarakat sedemikian rupa, sehingga menjadi hak sipil. (DH, art 2)

3.  Kebebasan Beragama dan hubungan manusia dengan Allah.

 

Kebebasan beragama itu menjadi lebih jelas lagi, bila dipertimbangkan bahwa tolok ukur hidup manusia yang tertinggi adalah hukum ilahi sendiri, yang bersifat kekal serta obyektif, berlaku bagi semua orang, yakni bahwa menurut ketetapan kebijaksanaan dan cinta kasihNya Allah mengatur, mengarahkan serta memerintahkan alam semesta dan perjalanan masyarakat manusia. Allah mengikutsertakan dalam hukumnya itu, sehingga manusia, berkat penyelenggaraan ilahi yang secara halus mengatur segalanya, dapat semakin menyelami kebenaran yang tak dapar berubah. Maka dari itu setiap orang mempunyai tugas dan karena itu juga hak untuk mencari kebenaran perihal keagamaan, untuk dengan bijaksana, melalui upaya-upaya yang memadai, membentuk pendirian suara hatinya yang cermat dan benar. (DH, 3)

4.  Kebebasan jemaat-jemaat keagamaan

 

Kebebasan dari paksaan dalam hal keagamaan, yang menjadi hak setiap pribadi, harus diakui juga bila orang-orang bertindak bersama. Sebab kodrat sosial manusia maupun hakekat sosial agama menuntut adanya jemaat-jemaat keagamaan.

 

Maka asal tuntutan-tuntutan ketertiban umum yang adil jangan dilanggar, jemaat-jemaat itu berhak atas kebebasan, untuk mengatur diri menurut kaidah-kaidah mereka sendiri, untuk menghormati Kuasa ilahi yang tertinggi dengan ibadat umum, untuk membantu para anggota mereka dalam menghayati hidup keagamaan serta mendukung mereka dengan ajaran, dan untuk mengembangkan embagaan-lembaga, tempat para anggota bekerja sama untuk mengatur hidup mereka sendiri menurut azas-azas keagamaan mereka. (DH, 4)

 

5. Kebebasan beragama dan keluarga

 

Setiap keluarga, sebagai rukun hidup dengan hak aslinya sendiri, berhak untuk dengan bebas mengatur hidup keagamaan dalam pangkuannya sendiri di bawah bimbingan orang tua. Mereka berhak menentukan keyakinan keagamaan mereka sendiri, pendidikan keagamaan manakah yang akan diberikan kepada anak-anak mereka. (DH, 5)

 

6. Tanggung jawab atas kebebasan beragama

 

Kesejahteraan umum masyarakat, yakni keseluruhan kondisi-kondisi hidup sosial, yang memungkinkan orang-orang mencapai kesempurnaan mereka secara lebih utuh dan lebih mudah, terutama terletak pada penegakan hak-hak serta tugas-tugas pribadi mereka. Maka ada kewajiban menjaga hak atas kebebasan beragama pada para warga negara, pada kelompok-kelompok sosial, pada pemerintah-pemerintah, pada Gereja dan jemaat-jemaat keagamaan lainnya, masing-masing menurut caranya sendiri, demi tugas mereka memelihara kesejahteraan umum.

 

 

7. Batas-batas kebebasan beragama

 

Hak atas kebebasan beragma dilaksanakan dalam masyarakat manusia. Maka dari itu penggunaannya harus mematuhi kaidah-kaidah tertentu yang mengaturnya.

 

Dalam penggunaan semua kebebasan harus ditaati azas moral tanggung jawab pribadi dan sosial: dalam memakai hak-haknya setiap orang maupun kelompok sosial diwajibkan oleh hukum moral untuk memperhitungkan hak-hak orang lain, dan wajib-wajibnya sendiri terhadap orang lain, maupun kesejahteraan umum semua orang. Semua orang harus diperlakukan menurut keadilan dan perikemanusiaan.

 

8. Pembinaan penggunaan kebebasan

 

Manusia zaman sekarang menghadapi pelbagai tekanan, dan terancam bahaya kehilangan kebebasan mengikuti cara berpikirnya sendiri. Tetapi di lain pihak tidak sedikit orang yang agaknya begitu condong untuk dengan dalih mau bebas menolak setiap kepatuhan dan meremehkan ketaatan yang sewajarnya.

 

Itulah sebabnya mengapa Konsisli ini menganjurkan kepada semua, terutama mereka yang bertugas sebagai pendidik, supaya berusaha membina orang-orang, yang mematuhi tata kesusilaan, mentaati kekuasaan yang sah, dan mencintai kebebasan sejati. Dengan kata lain: orang-orang, yang dengan pertimbangannya sendiri menilai kenyataan dalam terang kebenaran, mengatur kegiatannya dengan kesadaran bertanggung jawab, dan berusaha mencari apa pun yang benar dan adil, dengan hati yang rela untuk bekerja sama dengan orang-orang lain.

 

Demikianlah termasuk hasil dan tujuan kebebasan beragama juga, bahwa dalam menunaikan tugas-tugasnya sendiri manusia bertindak dalam hidup memasyarakat dengan tanggung jawab yang lebih besar.

 

 

Gereja Katolik sangat menghargai kebebasan beragama, sekaligus menentang semua tindakan yang menghambat kebebasan beragama. KEBEBASAN BERAGAMA HARUS DIWUJUDKAN DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT SECARA KONKRIT DENGAN MEMPERHATIKAN KAIDAH-KAIDAH DAN HUKUM YANG ADIL DEMI KESEJAHTERAAN BERSAMA.

 

 

(Disarikan oleh Pormadi Simbolon)

 

(Sumber:Pernyataan tentang Kebebasan beragama, (Dignitatis Humanae), R. Hardawiryana, SJ (penerjemah), Dokumen Konsili Vatikan II, Dokpen KWI, Obor, 1993)

3 Tanggapan

  1. ????????!!!!!!!kada paham

  2. saya sebagai umat kristiani sangat mendukung tentang perbedaan menikah antara beda agama.

  3. Saya sebagai umat khatolik hanya ingin memberitahukan,bagi yang sudah menikah dan mempunyai pasangan hidup,cintailah dan sayangilah pasangan hidup kalian,jangan ada namanya perselingkuhan ataupun kekerasan dalam rumah tangga,ingat satu hal yaitu Tuhan.Terima kasih!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: