“CONSCIENTIZATION” INTEGRITAS DIRI


"CONSCIENTIZATION" TINEGRITAS DIRI

Oleh Pormadi Simbolon

Di tengah kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin cukup fanatik untuk mengaku sebagai diri yang memiliki integritas, keutuhan dan kredibilitas. Mudah-mudahan pribadi kita benar-benar utuh atau integral. Namun disadari atau tidak, integritas diri kita diuji justru di tengah lingkungan kerja, kantor, pemerintahan dan masyarakat luas. Di sanalah aneka godaan untuk melakukan perbuatan menyimpang dan merugikan kepentingan umum, demi kepentingan pribadi atau kelompok bisa terjadi.

Perbuatan menyimpang dan merugikan kepentingan umum adalah tindakan yang meniadakan hak-hak orang lain, seperti  korupsi, penipuan, persekongkolan jahat dan persaingan tidak sehat. Akibat dari perbuatan tersebut, tugas kita sebagai pelayan  menyimpang dari kesejatiannya, dan memperkosa hak-hak orang lain. Kejatuhan kita kepada tindakan menyimpang dan merugikan orang lain disebabkan oleh keterpecahan kepribadian kita. Kepribadian kita  mengalami disfungsi secara utuh.

Keterpecahan kepribadian adalah ketidakseimbangan keberadaan kualitas  pribadi utuh  dalam pusat diri kita yaitu cinta, (Love), ketegasan (Assertion), kelemahan (Weakness) dan kekuatan (Strength). Keempat kualitas pribadi utuh tersebut, yang kemudian disingkat menjadi LAWS, merupakan unsur-unsur yang menjadikan diri kita berfungsi secara integral.Hilangnya salah satu unsur atau ketidakseimbangan unsur-unsur LAWS tersebut membuat kita bertindak menurut  ketidakteraturan nafsu atau insting.

Kendali rasio menjadi lemah.

Tidak heran tindakan korupsi terjadi karena dorongan nafsu atau insting akan uang dan kepentingan pribadi, yang sebenarnya di dalam hati terdalamnya (deepest heart) tidak menyetujuinya. Akibatnya hak asasi  orang lain menjadi korbannya.Begitu pula, orang mungkin tidak memiliki ketegasan pada nilai atau prinsip sebagai insan beriman, bisa terjebak pada trend ikut-ikutan korupsi dan bersekongkol untuk menjatuhkan orang lain. Orang demikian menjadi plin plan dan terombang-ambing oleh pengaruh orang lain.

Kita semua pasti memiliki kelemahan. Persoalannya, tidak semua orang mampu menyadarinya. Malahan kelemahan pribadi seperti sulit menerima kekalahan dan gampang tersinggung acapkali ditutupi dengan pola pembelaan diri atau pola konfrontasi baik secara kasat mata maupun tidak.

Lalu, selain memiliki kelemahan, kita semua pasti memiliki kekuatan,  keunggulan atau kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Kekuatan tersebut merupakan “modal” yang patut dibanggakan dan disumbangkan bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari.

Pada titik pemahaman ini, apakah kita benar-benar sudah memiliki integritas diri. Apakah kita sudah secara hakiki menjadi pribadi yang utuh? Makna integritas diri perlu kita tegaskan lagi. Pribadi yang utuh niscaya mampu mencintai orang lain dengan cinta agape (universal), karena orang lain  adalah sesama makhluk Tuhan. Ia pasti tegas pada nilai atau prinsip sebagai insan beriman. Juga, ia berani mengakui  kelemahan dan kelebihan yang dimilikinya. Jika dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mencintai sesama manusia namun tidak tegas menolak ajakan  ber-KKN, berarti diri kita tidak berfungsi secara utuh.

Demikian pula sebaliknya, kita tegas terhadap nilai, namun kehilangan cinta, semuanya akan sia-sia. Jika kita bisa mengakui keunggulan kita dan orang lain, tetapi tidak berani mengakui kelemahan kita, akan terjadi ketimpangan dan “cacat” pribadi yaitu tidak seimbang. Maka yang terpenting adalah mencoba menyadari  apakah diri kita sudah berjalan secara utuh. Kita seyogiyanya mengkondisikan hati untuk melakukan penyadaran diri akan unsur-unsur  LAWS dalam diri kita.

Seperti diinspirasikan gagasan Dr. Dan Montgomery, secara universal kepribadian yang utuh terdiri dari kutub-kutub cinta, ketegasan, kelemahan dan kekuatan yang seyogiyanya dialami, diungkapkan dan dijalani dalam kehidupan bersama.” …people should experience and express the universal polarities of personality known as love, assertion, weakness and strength” (Dan Montgomery, 1997).

Sekali lagi, hakikat pribadi yang utuh mempunyai makna yaitu penyadaran  (conscientization) akan keberadaan cinta, ketegasan, kelemahan dan kekuatan yang niscaya diungkapkan, dialami dan dijalani dalam kehidupan bersama.Penyadaran akan unsur-unsur LAWS dalam diri kita berarti: pertama, kita dengan suasana hati yang tenang menyadari cinta sebagai pusat diri kita, sebagai perekat dalam berrelasi dengan orang lain. Cinta memampukan kita untuk tertarik, bersimpati dan  berbela rasa pada orang lain. Dengan cinta kita tidak akan tega ber-KKN ria.

Kedua, kesadaran akan ketegasan bermaknakan tegas terhadap nilai yang kita pegang sebagai orang beriman. Ketegasan tersebut  mendorong kita untuk setia pada kebenaran yang kita yakini sebagai insan beriman. Ketegasan berarti mengatakan tidak  terhadap kezaliman, kekerasan dan ketidakadilan yang diperlakukan pada dirinya dan orang lain yang ada di sekitarnya. Ketiga, dan keempat yaitu kesadaran akan kelemahan dan kekuatan mendorong kita untuk berani mengakui kelemahan dan kekuatan kita. Kelemahan kita perbaiki dan kekuatan menjadi sumbangan indah bagi sesama yang lain. Dengan penyadaran integritas diri tersebut, kita akan berani mengakui diri sebagai pribadi utuh.

Kita memiliki integritas diri dan kredibilitas bila unsur-unsur LAWS dalam diri kita sudah beroperasi secara seimbang di tengah kehidupan kita, di lingkungan kerja, kantor, pemerintahan dan masyarakat luas.

Mudah-mudahan, dengan penyadaran kualitas integritas diri dan  kredibilitas yang kita miliki, segala perbuatan yang menyimpang dan merugikan kepentingan masyarakat luas akan berkurang. Juga dengan penyadaran tersebut lahirlah orang-orang yang memiliki integritas diri dan kredibilitas secara sejati.

Oleh: Pormadi Simbolon, alumnus Sekolah Tinggi Filsafat Malang,

 

MEMBANGUN KEADABAN INDIVIDU


MEMBANGUN KEADABAN INDIVIDU 

Oleh Pormadi Simbolon 

Bangsa kita dikenal sebagai bangsa berbudaya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), bermoral merosot, lingkungannya rusak dan nyawa warganya gampang melayang. Sementara teriakan sekelompok kecil penentang budaya busuk dan tidak beradab tersebut tak ampuh menghentikan arus besar “gerakan”  koruptor, maling dan tokoh-tokoh busuk yang ada di republik ini. Barangkali, salah satu usaha mengurangi budaya busuk dan tidak beradab tersebut adalah anak-anak bangsa ini harus berani membangun keadaban individu dari diri sendiri untuk membangun keadaban publik.

Banyak orang membahas dan meneriakkan pemberantasan KKN, namun budaya busuk dan tidak beradab tersebut tetap merajalela mulai dari birokrasi tingkat paling tinggi hingga tingkat  RT/RW. Tidak heran, Indonesia semakin terkenal  karena mendapat gelar salah satu negara terkorup dari tiga negara terkorup di dunia. Inilah budaya maling atau budaya tikus yang dipertontonkan anak-anak negeri di mata internasional yaitu budaya tidak beradab.

Betapa merosotnya moral bangsa  ketika kesibukan anak-anak bangsa lebih memikirkan diri, kelompok atau golongan terbatas  dan pengejaran cita-cita sektarian. Mereka melalaikan cita-cita hakiki bangsa ini ketika didirikan yaitu mengejar kemaslahatan rakyat banyak.

Akibatnya, banyak rakyat kecil  semakin miskin dan menderita.Egoisme dan sektarianisme  para maling juga tidak mempedulikan keselamatan lingkungan. Para maling dan tokoh busuk merusak lingkungan secara sewenang-wenang dengan melakukan illegal lodging.

Baru-baru ini kita digemparkan dengan kasus illegal logging terbesar  yang terjadi di Papua dan Kalimantan. Kasus tersebut sudah berlangsaung selama puluhan tahun dan merugikan negara  sebesar triliunan rupiah. Nyatanya pencurian kayu tersebut  sudah membudaya dan mebiasa bagi para cukong busuk di republik ini.

Yang lebih parah lagi, anak-anak bangsa ini memiliki budaya gampang menghilangkan nyawa sesamanya. Budaya ini jelas dari peledakan bom terencana, kecurigaan yang tergesa-gesa terhadap sesama dan kegampangan tersinggung alias marah. Nilai nyawa manusia menjadi semakin rendah dibandingkan nilai kepentingan diri atau kelompok.

Budaya busuk tersebut belum bisa dikurangi oleh sekelompok kecil pejuang keadilan dan kepentingan rakyak banyak. Segelintir orang saja yang berani  mencoba memberantas budaya maling dan budaya tikus yang sudah kasat mata. Almarhum, Suprapto, mantan Jaksa Agung, merupakan salah satu tokoh yang berani mengatakan “tidak” secara lantang dan tegas kepada Presiden Soekarno.Keberanian itu amat mahal harganya. Almarhum Baharuddin Lopa harus wafat ketika ia dengan berani memanggil tersangka koruptor. Ia kehilangan nyawanya karena kehendaknya untuk menghentikan budaya maling di negeri ini.

Jaksa Agung saat ini, Abdurahman Saleh merupakan harapan publik untuk menjadi “tonggak” perubahan budaya maling di republik tercinta ini. Selain karena latarbelakangnya bersih dan  orangnya jujur, ia juga  merupakan tokoh yang berani menentang pembebasan Akbar Tanjung sebagai  tersangka koruptor.

Namun sayang, ia cepat naik pitam dan marah ketika seorang anggota DPR Anhar menyebutnya “bagai ustadz di kampung maling”. Mestinya, kritikan ini ditanggapi sebagai  cambuk untuk melawan dan mengadili para maling harta negara.Sekarang semakin jelas di hadapan kita, bahwa bangsa ini sedang menghadapi masalah serius yaitu budaya KKN dan kemerosotan moral. Masalah serius yang sedang menggerogoti bangsa menjadi penyebab rusaknya keadaban publik.

Salah satu usaha terbaik, menurut hemat penulis, adalah semua orang yang berkehendak baik memajukan kedaban publik bangsa harus berani memulai  budaya beradab individu dari diri sendiri.  Dalam sejarahnya, bangsa ini mempunyai sejumlah tokoh yang memiliki keadaban individu yang pantas dijadikan model. Sebut saja Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Haji Agus Salim dan Mohammad Roem. Jika kita baca riwayat hidup, pergulatan dan perjuangannya, keluar-masuk  penjara, dibuang dan diasingkan, maka kita akan sadar betapa susahnya menggapai keberhasilan secara beradab.

Keunggulan individu dari tokoh-tokoh tersebut adalah persepsi dan praksis mereka yang memilih hidup serba susah sebagai pembebas bangsa ini dari penindasan penjajah.Ada baiknya juga, jika setiap individu anak bangsa ini mau belajar dari Benjamin Franklin, mantan presiden Amerika Serikat (AS). Ia membangun “peradaban” individu dari dirinya sendiri. Ia mempelajari dan mempraktekkan keadaban  jujur, adil, ugahari, diam (tidak gembar-gembor), tertib (disiplin), tenang,teguh hati, hemat, rajin, moderat, bersih (sehat),  hidup murni dan rendah hati.

Ketigabelas budaya beradab tersebut dipelajari dan dipraktekkannya lewat pengalaman jatuh-bangun untuk membangun dirinya menjadi insan beradab. Ia tidak terkecoh dengan budaya curang para rivalnya. Setiap satu keadaban ini dipraktekkanya dalam satu minggu. Lalu pada setiap akhir minggu, pelajaran tersebut dievaluasinya. Bila gagal, ia mempraktekkannya lagi di minggu berikutnya. Demikian seterusnya hingga ia berhasil menjadi insan beradab.Keadaban jujur dipraktekkannya untuk menjauhi tipu muslihat yang menyakitkan hari, untuk berpikir bersih dan adil serta belajar berbicara tentang apa yang benar alias tidak berbohong. Sedangkan keadaban adil dipelajarinya agar ia tidak gampang menyalahkan orang lain dengan melakukan  sesuatu yang tidak adil atau melalaikan hal-hal yang menjadi kewajibannya.Begitu pula keadaban ugahari dipelajarinya untuk belajar makan dan hidup yang cukup. Ia tidak makan dan minum terlalu banyak sehingga kelak ia tahu diri dan tidak memikirkan perutnya sendiri atau kelompoknya.Demikian pula keadaban-keadaban lainnya, dipelajarinya untuk membentuk dirinya menjadi insan beradab. Tak heran ia dipilih rakyat menjadi presiden, selain menjadi tokoh yang  diteladani warganya.Membangun keadaban publik dengan memulainya dari diri sendiri bukanlah pekerjaan mudah, apalagi  bila hal itu dilakukan di tengah maraknya budaya maling dan tikus. Upaya membangun keadaban individu membutuhkan kesediaan dan kesadaran akan susah-payah dan pengalaman jatuh bangun seperti yang ditunjukkan Benjamin Franklin, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Haji Agus Salim dan tokoh lainnya.Tidak ada kata mundur  bagi para insan beradab. Bagi mereka, usaha dan kerja keraslah yang membuat menang. Mereka tidak picik. Mereka mengimbau ketabahannya. Memang mudah sekali untuk berhenti, namun  untuk tetap tabah, itulah yang sulit. Meskipun mereka keluar dari pergulatan meletihkan dengan babak belur, patah dan takut, namun mereka tetap meneruskan perjuangannya.

Baru-baru ini, forum diskusi “Menembus Batas Nalar” yang diselenggarakan oleh Group Kompas dan Yayasan Mahardhika mengemukakan  bahwa bangsa ini perlu melakukan  rekonstruksi peradaban (Kompas, 24/02/05). Rekonstruksi tersebut dibutuhkan mengingat moral dan nalar bangsa ini sudah dalam kondisi kritis yang amat gawat.Menurut penulis, membangun keadaban individu dari diri sendiri atau dari keluarga sendiri menjadi salah satu kunci untuk menciptakan keadaban publik yang memperhatikan keseimbangan moral dan nalar bangsa. Akhirnya, tidak akan ada lagi pepatah-petitih “bagai ustadz di kampung maling” atau bila dibalik “bagai maling di kampung ustadz (agamawan”. Semoga. 

Pormadi Simbolon,Alumnus STFT Widya Sasana Malang,

MELATIH DIRI MEMAHAMI YANG LAIN


MELATIH DIRI MEMAHAMI YANG LAIN  

Oleh  Pormadi Simbolon             

Di negeri ini masih sering terjadi pergesekan dan konflik antar umat beragama, konflik antar elite politik ataupun konflik pribadi yang disebabkan kurangnya pemahaman akan keberbedaan yang dimiliki yang  lain.            

  Setiap individu seyogianya perlu melatih diri untuk memahami keberbedaan yang ada pada yang lain, seperti perbedaan agama, suku, golongan ataupun pada  perbedaan pendapat dan penerimaan soal kalah dan menang, misalnya dalam pemilu. Sebab ketiadaan pelatihan diri (self  training)  untuk memahami  keberbedaan tersebut akan menimbulkan kecurigaan dan bahkan konflik.             

Sepanjang jaman cukup sering terjadi pertikaian dan permusuhan antar umat Kristiani dengan umat Muslimin. Seringkali pula usaha dialog dan kerja sama baik di tingkat tokoh-tokohnya maupun pada tingkat grass root  diupayakan, namun konflik tetap masih rentan  terjadi. Bahkan sering kali sindiran dan singgungan yang “menjelekkan” agama lain masih terdengar  dalam kothbah atau renungan entah di kalangan Kristen maupun di kalangan Muslim.             

Padahal betapa besar kerugian yang diakibatkan pertikaian atau konflik tersebut baik secara material, psikologis maupun secara sosial. Pengrusakan gedung ibadah, timbulnya  image negatif terhadap agama tertentu dan adanya sekat-sekat pembatas dalam  pergaulan sehari-hari di lingkungan masyarakat.              

 Tidak hanya itu, baru-baru ini, akibat perbedaan hasil jumlah pemilih presiden terpilih  dengan yang tidak  terpilih tampak jelas masih menimbulkan keengganan pada pihak yang kalah  untuk mengakuinya. Konflik kecil masih terjadi  pada tataran internal partai pengusung calon presiden yang tidak terpilih. Bahkan sikap saling tuding menuding terjadi, tampak pada munculnya cap “pembusukan partai” terhadap beberapa  tokoh dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).             

Keengganan menerima kekalahan dalam Pemilihan Calon Presiden 2004 lalu  masih merupakan hal yang sulit dipahami, meskipun tidak boleh tidak,  akhirnya semua harus menerima kemenangan presiden terpilih. Sebab kemenangan tersebut diperoleh secara fair  dan demokratis.             

Tidak jarang pula, perbedaan pendapat dalam suatu forum diskusi berakibat pada renggangnya persahabatan , adanya  permusuhan dan bahkan bisa  mangakibatkan terputusnya komunikasi dalam waktu yang lama. Keberbedaan pendapat rupanya masih menjadi suatu momok yang ditakuti. Takut tidak rukun, takut tidak harmonis, dan takut tidak ada rasa aman dalam kehidupan bersama. 

             Barangkali, ketakutan tidak harmonis atau berbeda pendapat merupakan tradisi orang Timur, seperti diyakini kebanyakan orang, meskipun hal ini masih bisa diperdebatkan. Orang masih butuh proses yang lama untuk bisa menerima dan memasuki suatu situasi berbeda pendapat.             

Pada tataran kehidupan sehari-hari, karena perbedaan suku, konflik-konflik atau gesekan-gesekan berbau rasial sering terjadi dalam skala kecil.  Perbedaan suku tidak jarang pula berakibat pada pembatasan atau penjagaan jarak antara yang satu dengan yang lainnya dalam pergaulan sehari-hari.  

Hal ini tampak dari adanya cap-cap negatif terhadap suku tertentu di tengah masyarakat. Padahal cap negatif tidak bisa digeneralisasi atau dikenakan pada semua orang yang berasal  dari suku tertentu.  Disinyalir, cap-cap negatif muncul hanya karena ada satu atau beberapa orang yang melakukan tindakan negatif (baca: premanisme, copet, jambret atau rampok) atau karena kebanyakan suku tertentu memiliki profesi   tertentu seperti sopir, tukang tambal ban (gelar “ITB” = Institut Tambal Ban), Pembantu Rumah Tangga, TKI di luar negeri atau pun juga tukang becak. 

Perbedaan tersebut seyogianya tidak menjadi alat untuk menjelekkan, memusuhi atau menjauhkan yang lain dari kita melainkan menjadi alat untuk  mendapat pencerahan yang mendalam untuk  memahami realitas sejati. Setiap individu perlu melatih diri memahami, menerima dan supaya bersama-sama membela dan mengejar kebaikan bersama dalam kehidupan bersama pula. 

Pertikaian atau konflik yang terjadi selama ini hanyalah karena ketiadaan keinginan atau kemauan untuk melatih diri memahami yang lain, yang berbeda dengan kelompok atau dirinya. Akibatnya perbedaan tetap menjadi perbedaan.  Bulan Ramadhan ini merupakan kesempatan yang baik  bagi umat Muslimin maupun umat Kristiani. Umat Kristiani  coba melatih diri untuk memahami  umat Muslimin yang sedang berpuasa.  Umat Kristiani menghormati dengan tidak merokok di tempat umum atau tidak melakukan hal-hal yang mengganggu) mereka  yang sedang berbakti kepada Allah  lewat bakti berpuasa, doa dan memberi sedekah. Demikian pula sebaliknya bila umat Kristen merayakan Natal, sehingga tercapai keharmonisan dan kerukunan. 

Kemenangan Presiden terpilih adalah kenyataan yang harus diterima. Pihak yang kalah pada pemilu secara ksatria semestinya mengakuinya. Tanpa merasa harga dirinya turun atau dijauhi oleh orang lain. Pihak yang kalah harus legawa.  Sikap rasialis adalah sikap yang tidak mau memahami suku lain. Negeri kita ini terdiri ribuan suku yang berbeda-beda. Bukan tidak mungkin sikap rasialis menyeruak ke permukaan. 

Pernyataan bahwa semua orang tanpa diskriminasi berhak hidup di bumi ini adalah kesepakatan bangsa-bangsa yang bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).  Itu berarti semua orang harus melatih diri memahami orang yang berbeda suku.  Melatih diri bukanlah hal luar biasa. Pelatihan hanyalah merupakan pembiasaan diri. Bisa karena biasa. Pelatihan tersebut butuh komitmen demi keharmonisan hidup bersama.  Pelatihan untuk memahami keberbedaan yang absolut ini akan berhasil  jika orang tua menciptakan iklim perbedaan dalam kehidupan sehari-hari  dan mengajarkan  perlunya memahami adanya perbedaan pada anak-anak dalam keluarga. Mulai dari perbedaan kehendak antar anggota keluarga, perbedaan antara laki-laki dan perempuan hingga pada lingkup besar yaitu lingkungan masyarakat. Sebab pembiasaan pada masa kanak-kanak akan membuahkan sikap pemahaman akan adanya perbedaan pada masa remaja, dewasa yaitu masa terlibat dalam kehidupan masyarakat. Bila perbedaan masih merupakan “sesuatu yang ditakuti”, maka konflik agama, permusuhan elit politik, gesekan-gesekan rasialis, pertikaian pribadi menjadi taruhannya. Upaya yang mendalam dan yang harus berangkat  dari kesadaran diri sendiri  adalah upaya melatih diri memahami yang lain.   

Oleh: Pormadi Simbolon , Alumni STFT Widya Sasana,  Malang             

MERDEKA BERIBADAH


Jelas sekali, pasal 28 UUD 45, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan kemerdekaan tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut keyakinan masing-masing.

Namun sebutan kemerdekaan atau kebebasanmenjalankan ibadah  masih belum mendarat di  tempat-tempat dimana pembangunan gedung ibadah dipersulit,  dan baru-baru ini di Ciledug, ketika sekelompok masyarakat menutup pagar lokasi Sekolah Sang Timur, 3 Oktober 2004 yang lalu. Alasannya, penyalahgunaan izin bangunan sekolah sebagai tempat ibadah. Kemerdekaan masih dihambat oleh kepentingan sekelompok masyarakat.

Merdeka berarti bebas tanpa mengganggu hak orang lain. Merdeka berarti ada ruang untuk mengekspresikan kehidupan biologis, psikologis, sosial dan spiritual secara bertanggung jawab. Yang disebut terakhir, yaitu pelangsungan kehidupan spiritual dalam hal ini, ketidakmerdekaan menjalankan ibadah masih tetap menjadi persoalan bangsa ini.

Kemerdekaan warga negara menjalankan ibadahnya belum sungguh-sungguh bisa dinikmati semua umat beragama terlihat sejak terjadi aksi pengrusakan dan pembakaran gedung ibadah sepanjang sejarah pasca kemerdekaan Republik Indonesia, akibat ketakutan sekelompok masyarakat yang tidak berdasar, yaitu ketakutan membengkaknya jumlah bangunan ibadah (gereja) di Indonesia.

Beberapa minggu terakhir, beberapa koran nasional dan koran lokar Jakarta memuat berita aksi penutupan Sekolah  Sang Timur, 3 Oktober, sekelompok masyarakat melakukan demonstrasi. Mereka berorasi, merobohkan papan nama sekolah, membakar ban dan berakhir dengan pemancangan portal dan menembok pagar sekolah. Berbagai kata-kata tertulis pada spanduk demo berbunyi seperti” usir agama penjajah” dan protes penggunaan bangunan yang tidak sesuai dengan tujuannya.

Apa yang terlihat pada tindakan sekelompok masyarakat tersebut, sungguh mematikan kemerdekaan orang lain. Lebih dari itu, tindakan tersebut mulai mengarah kepada keadaan the state of nature istilah Thomas Hobbes, yaitu suatu keadaan tidak/belum ada hukum dan cenderung ke aksi anarkhisme.

Bila  para pendiri bangsa ini seperti Soekarno, M. Yamin dan Soepomo, dan tokoh lainnya, melihat kenyataan demikian, betapa masygul dan terharu melihat pelaksanaan Pancasila yang mereka sepakati sebagai falsafah dasar pendirian bangsa ini.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah merdeka dari penjajah sejak tahun 1945. Kita merdeka dari penjajah tetapi belum merdeka dari sesama saudara sebangsa dan setanah air.

Kita ini bukan lagi bangsa yang buta. Mata dan telinga kita dapat melihat realitas kemajemukan penduduk Indonesia. Demikian pula kita sudah sering kali mendengar pembacaan pembukaan UUD 45 ketika Upacara Bendera, pelajaran Pendidikan Moral Pancasila dan penataran P4, yang akhir-akhir ini sudah mulai dihilang.  Negara wajib melindungi segenap penduduk Indonesia tanpa ada diskriminasi, sebab bangsa ini bukan milik sekelompok masyarakat saja.

Dari kasus Penutupan Sekolah Sang Timur Ciledug, beberapa hal dapat menjadi perhatian dan perenungan kita bersama seperti berikut ini:   pertama, merdeka berarti bebas  berbuat dari paksaan dan bebas untuk berbuat, dengan memperhatikan kepentingan orang lain. Kedua, merdeka  menyiratkan bahwa kita dapat merasakan kehidupan yang damai  dan tenang. Ketiga, para tokoh/pemuka agama masih harus eksra keras “mewartakan” kemerdekaan setiap individu seperti digagas  perwakilan bangsa-bangsa  pada teks Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan keempat, massyarakat sesungguhnya sudah cerdas dan tahu bahwa sudah tidak saatnya lagi agama menggunakan paradigma ketakutan terhadap agama lain.

Betapa indahnya ketika bulan Ramadhan dapat dilaksanakan secara merdeka, demikian pula betapa indahnya bila Perayaan Hari Raya Natal dapat dilakukan secara merdeka. Semoga pemerintahan yang terpilih secara demokratis dan yang berjanji memelihara  seluruh kepentingan setiap warga negara  Indonesia untuk merdeka beribadah.

Oleh: Pormadi Simbolon

“BERSAMA KITA BISA?”


“BERSAMA, KITA BISA”? 

            SBY pernah mengutarakan, sekarang ini sudah tiba saatnya untuk merajut lagi  kebersamaan. Tendensi untuk saling menjatuhkan satu sama lain tidak diperlukan lagi. Hanya dengan kebersamaan, pembangunan bangsa dapat berjalan. 

            Kebersamaan kembali muncul kepermukaan sebagai sebuah  harapan akan tercapainya cita-cita bersama.  Kebersamaan itu indah dan bermakna inklusif. 

Kebersamaan sebagai satu keluarga menjadi dasar filosofis terdalam dari pendirian Indonesia merdeka. The Founding Fathers (Soekarno, Soepomo, dan Yamin) menyatakan bahwa karakter natural Indonesia adalah kebersamaan sebagai satu keluarga, di samping karakter yang masih berkaitan satu sama lain: gotong-royong, kebangsaan, kerakyatan, religiusitas dan seterusnya. 

Karakter natural  tersebut akhirnya disepakati sebagai prinsip pendirian Republik Indonesia. Kebersamaan sebagai sebuah keluarga atau kekeluargaan sebagaimana kita lihat dalam hidup keluarga sehari-hari, dimana masing-masing anggota keluarga biasanya saling membagi kegembiraan bersama dan gotong-royong dalam hidup. Meskipun fungsi dan tugas pemimpin dalam keluarga sebagai   seorang “Bapak”  tidak persis sama dengan pemimpin dalam negara. Sebab dalam keluarga sering kali diandaikan aturan dan tugas masing-masing anggota keluarga sudah diketahui, tetapi dalam negara tidaklah demikin. 

Prinsip kebersamaan sebagai karakter sejati bagsa Indonesia semakin lama terasa semakin pudar. Selama Soeharto memerintah, kebersamaan itu tampak di permukaan saja atau di pidato-pidato presiden di layar kaca, namun sebenarnya rakyat diperlakukan nyaris seperti hamba, bukan sebagai “saudara” dalam kebersamaan sejati. 

             Pasca lengsernya  Soeharto, karakter kebersamaan tersebut semakin hilang ditelan krisis politik berkepanjangan. Akibatnya  berbagai konflik seperti konflik etnis dan religius yang serius dialami bangsa Indonesia. Keadaan realistis Indonesia nyaris kembali pada situasi homo homini lupus (manusia adalah serigala bagi sesamanya) dalam istilah Hobbes. Hingga pada pemerintahan Gus Dur (Abdurrahman Wahid) krisis politik itu masih berlanjut. Situasi bangsa Indonesia mulai relatif stabil pada kurang lebih dua dan tiga tahun terakhir, yaitu pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. 

            PRINSIP kebersamaan berhembus kembali melalui suara Calon Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono yang hampir pasti sebagai Presiden Indonesia untuk lima tahun yang akan datang. Sebuah angin penyejuk bukan angin ketakutan bagi semua komponen bangsa, terlebih bagi golongan minoritas atau mereka yang menjadi korban konflik etnis dan religius selama lima sampai tujuh tahun yang lalu. 

            Pudarnya prinsip kebersamaan itu karena realitas kehidupan polis di Indonesia terjebak pada skema atau citra pengkotak-kotakan bangsa. Pengkotak-kotakan tersebut tampak di saat munculnya isu-isu jawa-luar jawa, pribumi-nonpribumi,  mayoritas-minoritas, dan seterunya. 

            Sudah saatnya pengkotak-kotakan tersebut dilenyapkan dan dihapuskan dari khazanah pikiran kita.  Yang ada sekarang adalah kebersamaan sebagai sebuah keluarga, ialah kekeluargaan dalam negara dan bangsa Indonesia. 

            Menghilangkan pengkotak-kotakan, bukan berarti menghilangkan keberbedaan dalam kehidupan sebagai bangsa. Penghilangan  tersebut bukan berarti pula  peredusiran pada sistematisasi keseragaman dalam kehidupan berbangsa (dalam konsep modernisme), tetapi pada konsep keanekaragaman (dalam konsep postmodernisme). 

            Pluralisme atau multikultural (kemajemukan) bangsa tetap eksis di dalam kebersamaan untuk menggapai the good life bangsa Indonesia. Harapan untuk merajut kembali kebersamaan tersebut semakin urgen untuk diprakarsai oleh Pemimpin Nasional yang akan datang. 

            Kebersamaan itu memang sudah mulai terwujud ketika kita berhasil menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung. Pada titik ini, kita mengawali prinsip kebersamaan yang sukses. Kita mendapat pujian dari dunia internasional. Harapan kita, kebersamaan ini akan berlangsung dalam pemerintahan eksekutif, terutama kebersamaan dengan lembaga legislatif dan judikatif untuk menggapai Indonesia Baru yang demokratis. Hasil akhir dari kebersamaan tersebut akan kasat mata ketika hidup rakyat menjadi  lebih baik, kesejahteraan umum dirasakan bersama dan  di mata Internasional, Indonesia semakin dihargai dan disegani. 

            Dalam merajut kembali kebersamaan dalam membangun Indonesia, Pemimpin Nasional sebaiknya tidak jatuh pada konsep ‘asal aman, asal sejahtera, asal damai’ padahal realitas sejatinya tidaklah demikian. Pemerintah yang akan datang mestinya menanamkan pada khazanah pikirannya bahwa mereka duduk di pemerintahan karena konvensi rakyat (convention of the people). Artinya, rakyat bersepakat memilih mereka sebagai pemimpin nasional dan  sebagai  wakil rakyat, karena mampu membawa dan mewujudkan kebaikan atau kesejahteraan bersama (bonum commune).  

Pada titik  inilah,  pemimpin nasional penting mengedepankan nilai-nilai universal kemanusiaan, tanpa mengesampingkan apa yang merupakan karakter khas/ partikular/ lokal dari tata hidup bersama. Semoga motto: “Bersama Kita Bisa” akan terwujud. 

 

 

 

 

 

 

Oleh: Pormadi SimbolonAlumnus  STFT Widya Sasana MalangTinggal di Jakarta

MEMAHAMI KECEMASAN AHMADIYAH


MEMAHAMI  KECEMASAN AHMADIYAH

Oleh Pormadi Simbolon

Baru-baru ini kita membaca dan mendengar pemberitaan Fatwa MUI yang salah satu isinya adalah penganut Ahmadiyah diharamkan termasuk pluralisme. Isi Fatwa MUI tersebut meskipun hanya berlaku bagi umat Islam namun cukup menimbulkan kecemasan di kalangan minoritas seperti Ahmadiyah dan kalangan minoritas lainnya. Sebenarnya, apakah kecemasan itu sesuatu yang wajar atau sesuatu yang harus supressikan? 

            Hal mendasar yang perlu diungkapkan adalah kecemasan kaum minoritas seperti Ahmadiyah. Penganut Ahmadiyah cemas bahwa keberadaan mereka tidak diakui alias fatwa itu mungkin akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam pergaulan sosial mereka di tengah masyarakat. Pastilah imej (image)  mereka akan rendah bagi kacamata  mereka yang menerima Fatwa MUI.  

            Kecemasan itu wajar sebab penganut Ahmadiyah menghadapi benih-benih ancaman tindakan seperti disingkirkan, diasingkan, direndahkan, dianiaya, ditindas dan dijauhkan dari kehidupan masyarakat yang sebenarnya sedang menggalakkan semangat demokrasi, pluralisme dan multikulturalisme. Mengapa tidak, ketika penganut Ahmadiyah sedang melakukan aktivitas rutin harian, bulanan, dan tahunan selalu dibayang-bayangi kecemasan akan diserang  oleh sekelompok orang yang tidak mengehendaki keberadaan mereka. Kita masih ingat betul peristiwa pengejaran penganut Ahmadiyah di Parung, Bogor beberapa waktu yang lalu. Itulah kecemasan Ahmadiyah dan mungkin juga bagi kalangan minoritas lainnya.

Aneka Kecemasan

            Dalam disiplin ilmu psikiatri ada kurang lebih 3 macam kecemasan. Kecemasan pertama adalah kecemasan alamiah (natural anxiety). Kecemasan tersebut bersumber dari ketidakpastian alamiah di tengah kehidupan. Kecemasan ini seringkali muncul di tengah masyarakat sejak peristiwa gempa dan tsunami pada bulan Desember 2004 lalu, setiap kali terjadi gempa di berbagai tempat di Indonesia. Kecemasan ini bersifat realistik dan masuk akal. Kecemasan alamiah ini juga dialami kaum Yahudi ketika Adolf Hitler, pemimpin NAZI Jerman mengejar-ngejar mereka. 

            Kedua, kecemasan toksik (toxic anxiety). Kecemasan ini timbul dari keinginan, perasaan, pikiran dan memori yang disupresikan. Seringkali kecemasan ini bersifat kabur, non-realistik, tak masuk akal, repetitif namun tak efektif. Kecemasan tersebut bersifat melumpuhkan atau meracuni diri si subjek. Sebab, apa yang dicemaskan tidak jelas dan selalu dipengaruhi afeksi bawah sadar dan kepentingan-kepentingan egoistik. Kecemasan semacam ini kita alami pada saat kita gelisah dan cemas, namun tidak jelas pasalnya. Bisa juga terjadi, kita cemas akan keberadaan kita karena ketakutan tak beralasan atas keberadaan yang lain. Padahal keberadaan  yang lain itu sendiri tidak mengurangi atau merendahkan kehormatan eksistensi kita. Kekejaman NAZI terhadap kaum Yahudi barangkali juga disebabkan oleh kecemasan tak beralasan dari pimpinan NAZI terhadap eksistensi orang-orang Yahudi di negeri itu. 

            Ketiga,  kecemasan luhur (sacred anxiety) merupakan kecemasan yang terjadi akibat interaksi rasionalitas sadar manusia, afeksi bawah sadar dan sesuatu yang adikodrati (Allah) di luar diri kita. Kecemasan tersebut  bersumber dari ketidaktahuan eksistensial yang mendalam, yang direpresentasikan oleh pertanyaan-pertanyaan meditatif seperti: siapakah diriku?; siapakah manusia di mata Tuhan?; siapakah sesamaku manusia? Juga termasuk pertanyaan berikut ini: apakah makna dan tujuan hidupku?; apa nasibku setelah kematian? Masih banyak lagi, misalnya: mengapa keberadaan yang ada di alam raya semesta majemuk (plural)?; siapakah atau apakah Tuhan itu?; mengapa terjadi kejahatan dan kekerasan? 

            Ketiga kecemasan itu sesungguhnya ada pada semua orang  disadari atau tidak. Ketiga kecemasan tersebut benar-benar ada. Tinggal bagaimana kita mengelola dan memaknainya sehingga membuahkan kebaikan bagi eksistensi yang lain.

Eksistensi Ahmadiyah Terancam?           

Memang, kita tidak tahu apakah yang dicemaskan bila keberadaan penganut Ahmadiyah diakui. Persoalannya juga amat rumit. Kita tidak membela ajaran Ahmadiyah, namun kita patut bertanya mengapa keberadaan mereka diancam pula dengan kecemasan dan bahkan dengan kekerasan? Bukan maksud menggurui atau sok jago, ketika membaca sebuah buku, saya menemukan ayat yang dikutip penulis buku itu dari Al-Quran berbunyi “Jika Allah menghendaki, niscaya Ia akan membuat kamu satu umat, tetapi Ia akan menguji kamu dengan apa yang Ia berikan kepada kamu. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kepada Allah-lah kamu akan kembali lalu Ia akan memberitahukan kepada kamu (Kebenaran) apa yang kamu berselisih di dalamnya”.            

Tepatnya, tafsiran atas teks itu tidak saya tahu secara ilmiah atau konteksnya. Namun dalam ayat tersebut tersirat “obat penyembuh” kecemasan toksik ketika dikatakan: “…Jika Allah menghendaki, niscaya Ia  kan membuat kamu satu umat…” Namun kenyataannya Allah tidak menhendaki demikian. Juga ketika dikatakan: “…Ia akan memberitahukan  kepada kamu (Kebenaran) apa yang kamu berselisih di dalamnya”. Selanjutnya teks itu mengajak  orang untuk berlomba-lomba  dalam kebaikan!

Buah-buah Kecemasan Luhur ((sacred anxiety)           

Jika kita belum lupa peristiwa dahsyat yaitu gempa dan tsunami yang terjadi pada Minggu (26/12/2004), maka kita akan mengingat bahwa semua pengkotak-kotakan selama ini bisa hilang akibat dahsyat korban manusia. Peristiwa menggetarkan itu  menjawab kecemasan luhur bagi mereka yang masih hidup. Mereka yang masih hidup menjadi saksi kematian, saksi makna kehidupan, saksi keterbatasan manusia, saksi keagungan Allah dan saksi betapa luhurnya martabat manusia di mata sesama manusia. Pada itu pulalah hal-hal yang baik, luhur, mulia dan patut dipuji muncul ke permukaan kehidupan kita.

            Demikian juga dengan insan-insan yang peduli Aceh, tanpa kenal agama, suku, golongan, dan ras,  rela mengorbankan tenaga, materi dan uang bahkan jiwa mereka untuk menolong sesama yang mengalami penderitaan mahadahsyat itu.Menurut pendapat penulis, dalam diri orang-orang Aceh yang masih hidup dan para insan yang peduli Aceh terdapat buah-buah dari kecemasan luhur. Buah-buah itu adalah bela rasa (compassion), mau mengerti dan menerima (willingness to understand and to accept), pengharapan untuk hidup (hope for life), keyakinan diri (self confidence) dan hal-hal yang patut dipuji lainnya.Sebab, kecemasan luhur mereka terjawab dalam diri korban-korban tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam. Di sanalah mereka tercerahkan ketika menyaksikan martabat manusia dan keagungan Allah di tengah dunia.Kecemasan itu wajar sejauh spesifik, realistis, masuk akal dan sejauh mempertanyakan makna dan tujuan keberadaan manusia itu sendiri. Namun kecemasan itu akan merugikan, meracuni dan melumpuhkan diri kita sendiri,  bila kecemasan itu bersifat kabur, berkabut, non-realistik, tak masuk akal, repetitif dan tidak efektif. 

Pormadi Simbolon, seorang dari kalangan minoritas,

SKB YANG TERKENAL ITU


SKB YANG TERKENAL ITU

Oleh Pormadi Simbolon*

Perdebatan  tentang perlu tidaknya mencabut SKB No. 01/Ber/Mdn-Mag/1969 sudah menjadi isu nasional. Oleh karenanya SKB tersebut menjadi sangat terkenal  ketika beredar melalui internet, surat kabar, berita di televisi dan radio. Sebagian orang berusaha mempertahankannya, karena ia sudah ideal dan sebagian lainnya mengusulkan untuk mencabut dan menggantinya dengan yang baru. Soal ideal atau relevan perlu dicari titik tolak atau sudut pemikirannya. Di sinilah sebenarnya letak jalan dialog menjadi sangat penting. Pertanyaan awalnya, sudah adil dan bijaksanakah SKB yang terkenal itu?

SKB Menag – Mendagri

Dalam SKB Menteri Agama (Menag) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 01/BER/Mdn-Mag/ 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya ditemukan satu pasal yang berbunyi: Kepala Daerah atau pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan ijin yang dimaksud setelah mempertimbangkan: (a) pendapat kepala perwakilan Departemen Agama setempat, (b) planologi, (c) kondisi dan keadaan setempat (Pasal 4 (2)). Selanjutnya pasal  4 (3) berbunyi apabila dianggap perlu, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk itu dapat meminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan/ rokhaniawan setempat.Sekilas kutipan satu pasal dari  SKB tersebut tampak bernada biasa-biasa, netral, dan  prosedural seperti surat keputusan umum lainnya.

Namun bila dikritisi lebih dalam, kutipan pasal SKB tersebut   kususnya tentang pertimbangan-pertimbangan guna memberikan ijin pendirian rumah ibadat yaitu butir (a), (b), dan (c).  Ketiga butir pertimbangan itu dan berdasarkan realitas di lapangan ternyata memicu dan mencondongkan orang berpolapikir binary opposition. Binary opposition (pertentangan berpasangan) adalah kerangka berpikir yang melihat realitas sebagai pasangan yang bertentangan atau memperlawankan satu realitas dengan realitas lainnya. Contoh kerangka  berpikir binary opposition tersebut adalah mayoritas >< minoritas; Islam >< non-Islam; kafir >< non-kafir, kawan >< lawan;  hitam ><putih, dan lain sebagainya.Jika pola pikir binary opposition tersebut menjadi kecenderungan pola pikir kebanyakan orang, maka akan sulit ditemukan jalan dialogis yang mempertemukan dua hal yang diperlawankan. Seandainya pun jalan dialog dipaksakan maka dialog itu menjadi tidak sehat.

Bisa dibayangkan apa akibat dari pola pikir demikian. Yang kuat, besar atau mayoritas akan merasa lebih unggul dan superior karena kemayoritasannya. Sedangkan yang lemah, kecil atau minoritas akan merasa lebih rendah, tidak percaya diri atau inferior.

Bila situasi demikian dibiarkan berlarut-larut maka keadaan dan situasi  tata hidup bersama menjadi tidak sehat, mengarah  kepada the state of nature-nya Hobbes. Kecenderungan manusia akan menjadi serigala bagi manusia lainnya, homo homini lupus. Keliaran tersebut bisa digambarkan demikian, mereka yang kuat dan mayoritas cenderung bersikap arogansif terhadap mereka yang lemah dan minoritas. Melihat konsekwensi  pola pikir binary opposition demikian, kita bertanya adilkah atau bijaksanakah bila sutau keputusan bersama atau peraturan  yang diberlakukan mencondongkan orang berpolapikir binary opposition?

Prinsip Hukum

Pada hakekatnya pengertian hukum yang esensial dalam tata hidup bersama  adalah bahwa ia adil dan bijaksana.  Prinsip keadilan dan kebijaksanaan  melekat dalam cara ada manusia  yang bertindak menurut akal budinya. Hukum sebagai  cetusan dari akal budi manusia harus adil dan bijaksana, sebab jika tidak, ia menyalahi prinsip kodrati (natura)  akal budi manusia sebagai kelebihan yang dianugerahkan Penciptanya.

Jika suatu hukum yang tidak adil toh tetap diberlakukan maka ia menjadi kesalahan moral dan dan merupakan kesewenang-wenangan pembuat hukum. Sebab hukum yang adil dan bijaksana memperhatikan aspirasi semua komponen bangsa yang ada.Contoh paling jelas dari hukum tidak adil itu adalah perintah membunuh orang yang tidak bersalah. Perintah Hitler  untuk menghabisi semua orang Yahudi secara tersirat juga termasuk perintah membunuh orang (Yahudi) yang tidak bersalah. Juga keputusan  dan tindakan pemerintah tertentu untuk menghabisi suku Kurdi, atau penguasa Tutsi yang berusaha menghabisi  kelompok suku Hutu di Rwanda, dan sebaliknya upaya suku Serbia membabat habis kelompok Muslim Bosnia jelas merupakan contoh-contoh ketentuan-ketentuan mengikat yang tidak bisa dibenarkan dari segi prinsip-prinsip kodrati keadilan akal budi.

Hukum adalah produk akal budi manusia yang sejatinya berangkat dari cara ada manusia. Itu berarti hukum merupakan hasil kesepakatan (konsensus) bersama sedangkan manusia dari kacamata orang beriman adalah ciptaan Allah. Oleh sebab itu jika hukum tidak memperhatikan cara ada manusia maka hukum itu tidak memenuhi prinsip keadilan dan kebijaksanaan. Dengan demikian hukum itu melawan kodrat manusia sebagai ciptaan Allah.

SKB No. 01 Tahun 1969 tidak relevan?

Kembali kepada perdebatan soal SKB Menag dan Mendagri No. 01 Tahun 1969, apakah ia sudah adil dan bijaksana? Kelompok yang disebut mayoritas berusaha mempertahankannya. Namun kelompok yang disebut minoritas mengusulkan suatu revisi atau bahkan lebih baik jika ia dicabut lalu diganti dengan peraturan yang baru karena ia sudah tidak relevan dengan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sekarang.

Kelompok yang disebut mayoritas umumnya berpendapat bahwa SKB tersebut sudah ideal karena memang realitas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk bangsa ini kelompok mereka. Sedangkan kelompok yang disebut minoritas berpendapat SKB tersebut tidak relevan lagi dengan semangat hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sedang berproses menuju negara yang demokratis, reformatif dan berada dalam satu kesatuan dengan  komunitas global.

Menurut pendapat penulis, ketidakrelevanan SKB tersebut terletak pada akibat yang ditimbulkan oleh penafsiran pasal 4 tadi yang cenderung menciptakan pola  pikir binary opposition. Hal ini terbukti di lapangan. Orang yang disebut minoritas tidak pernah dengan mudah mendapat ijin untuk membangun rumah ibadatnya. Sebab pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada pasal tersebut menjadi alasan yang mempersulit keluarnya ijin.Sulitnya mendapat ijin mendorong mereka yang minoritas untuk beribadat di rumah  penduduk tempat tinggal mereka.

Sekali lagi, mereka yang mayoritas akan memprotes kegiatan  beribadah tersebut  karena merupakan penyalahgunaan rumah tempat tinggal sebagai rumah ibadah. Kenyataan ini menjadi suatu dilema bagi mereka yang minoritas dan serba salah.

Berangkat dari kenyataan di lapangan, SKB tersebut menjadi tidak relevan ketika ia dijadikan sebagai “senjata” mempersulit guna mendapatkan ijin mendirikan rumah ibadah dan lalu tidak memperhatikan hak asasi manusia yaitu hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercyaannya (pasal 29, UUD 1945). Disebut sebagai “senjata” mempersulit karena pola pikir binary opposition disadari atau tidak menjadi kerangka pola pikir bagi mereka yang mayoritas.Menurut berita di media massa, SKB tersebut akan direvisi oleh Menag dan Mendagri. Kabar tersebut cukup melegakan bagi mereka yang minoritas. Namun mereka belum bisa berhenti pada kelegaan demikian. Mereka harus tetap secara bijak dan adil menyuarakan agar peraturan baru tentang pengeluaran ijin pendirian rumah ibadah tidak mencondongkan kebanyakan orang berpolapikir binary opposition, tetapi merangkul baik yang mayoritas maupun minoritas, artinya win-win solution.

Yang lebih mendasar lagi, revisi SKB tersebut seyogiyanya mengacu pada hak asasi manusia sebagai ciptaan Allah dan prinsip hukum yaitu keadilan dan kebijaksanaan.  Artinya pengeluaran perijinan pendirian rumah ibadat  bukan sebagai pemberian karena belas kasihan dari kelompok mayoritas kepada minoritas. Akhirnya, peraturan atau SKB baru nantinya diharapkan semakin relevan bila ia mengacu kepada  semangat hidup kebangsaan dan keutuhan NKRI. 

*Penulis adalah pemerhati masalah sosial keagamaan.