Depag: Pemerintah Tidak Akui Pernikahan Beda Agama dan Sejenis


Pemerintah tidak akan pernah mengakui atau melegalkan pernikahan antara pasangan yang berbeda agama, pernikahan pasangan sejenis (homoseksual), menurut Sekretaris Jenderal Departemen Agama, Bahrul Hayat.

 

Meskipun hal ini banyak disuarakan oleh beberapa kalangan dengan alasan hak asasi manusia (HAM), ia menegaskan bahwa masa depan bangsa harus diselamatkan melalui lembaga pernikahan.

 

“Norma hukum dan nilai-nilai agama merupakan landasan yang bersifat absolut dan tidak dapat ditawar sebagai syarat untuk menata perkawinan dan membentuk rumah tangga sakinah dan sejahtera,” kata Bahrul saat membuka sebuah workshop tentang pendidikan pernikahan, di Jakarta, seperti diberitakan Pos Kota.

 

Menurutnya, negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila, hanya mengakui pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama sebagai dasar bagi pembentukan keluarga.

 

“Karena itu, pemerintah terlibat aktif dalam berbagai upaya untuk memperkuat eksistensi lembaga pernikahan dan pemberdayaan keluarga sebagai entitas yang suci dan terhormat yang perlu ditingkatkan kualitas dan ketahanannya seiring dengan kemajuan masyarakat,” katanya.

Sumber: Kristiani Pos

http://www.christian post. co.id/society/society/20090923/4992/Depag-Pemerintah-Tidak-Akui-Pernikahan-Beda-Agama-dan-Sejenis/in-dex.html

Pluritas Keagamaan: Asset atau Liability?


Oleh: Franz Magnis Suseno

Pluralitas atau keanekaan dapat menimbulkan masalah, tetapi juga dapat menjadi asset, kekuatan. Keduanya lebih lagi berlaku bagi agama.

 

Bagi Indonesia di mana semua agama besar ada dan di dalam masing-masing agama masih ada banyak aliran, mazhab pengertian dll. Kita dihadapkan dengan pertanyaan, bagaimana pluralitas keagamaan yang ada di Indonesia, daripada menjadi ancaman, dapat menjadi kekuatan bagi kemajuan bangsa.

 

Perlu dicatat bahwa beberapa tahun lalu MUI menurunkan fatwa MUI yang menyatakan pluralisme haram. Untuk itu, sangat perlu untuk kita mengerti apa yang dimaksud dengan pluralitas, pluralisme maksudnya apa, baru kita dapat menjawab pertanyaan di atas.

 

 

Pluralitas, Pluralisme

 

 

Kata pluralitas jelas artinya adalah ada banyak macam, ada perbedaan, ada keanekaan. Pluralitas mengungkapkan fakta bahwa ada banyak. Sedangkan pluralitas keagamaan artinya ada aneka agama dan orientasi keagamaan.

 

Sebaliknya, kata pluralisme (pluralisme sendiri adalah sikap mendukung pluralitas) bisa dipakai dalam beberapa arti (meskipun sebaiknya tidak), terutama dalam arti dogmatis dan dalam arti sosial.

 

Dalam arti dogmatis, pluralisme dapat berarti: anggapan bahwa semua agama adalah sama saja. Dan bahwa orang dari semua agama bisa masuk surga. (Hanya) dalam arti ini MUI mengharamkan pluralisme.

 

Akan tetapi penggunaan kata pluralisme dalam arti dogmatis ini sebaiknya dihindari. Anggapan bahwa semua agama sama saja, sebenarnya justru menghilangkan pluralitas (dan memang bertentangan baik dengan agama Islam maupun Kristiani). Anggapan itu sebaiknya disebut “relativisme agama” karena merelatifkan kebenaran agama (sama dengan mengatakan bahwa semua agama hanya benar bagi para penganutnya, sedangkan “secara objektif” tak ada yang lebih benar dari yang lain).

 

Sedangkan mengenai hal siapa yang bisa masuk surga adalah urusan ajaran masing-masing agama. Hal ini dibedakan menjadi “eksklusivisme keselamatan” yakni anggapan bahwa hanya penganut agamanya sendiri yang bisa masuk surga, dan “inklusivisme keselamatan” yakni anggapan bahwa semua manusia bisa masuk surga kalau berada di luar agama yang diyakini sebagai benar (misalnya ajaran resmi Gereja Katolik). Mengenai inklusivisme dan ekslusivisme keselamatan hanya agama yang bersangkutan berhak bicara.

 

Dalam arti sosial atau arti yang biasa dipakai, pluralisme berarti pengakuan dan penerimaan terhadap fakta bahwa ada banyak agama dalam masyarakat kita.

 

 

Pluralisme Keagamaan di Indonesia -1

 

 

Pluralisme keagamaan tidka berarti pengakuan terhadap semua agama sebagai sama-sama benar (tentu ini tak mungkin bagi orang yang yakin akan kebenaran agamanya sendiri), melainkan bersikap positif terhadap fakta bahwa, di samping agama mayoritas ada agama-agama lain di Indonesia dan kelompok.

 

Pluralisme keagamaan secara sadar, konsensus, dan konstitutif bagi eksistensi negara diterima sebagai “Ketuhanan Yang maha Esa”, sila pertama Pancasila ke dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

 

 

Sisipan: Catatan tentang Pancasila

 

 

Bobot Pancasila menjadi jelas apabila kita perhatikan alasan Pancasila dirumuskan. Pancasila dirumuskan bukan sekedar sebagai etika bangsa, melainkan sebagai pemecahan sebuah masalah serius 1945, yakni apakah Republik Indonesia mau didasarkan pada nasionalisme atau pada agama Islam. Untuk memecahkan masalah ini Ir. Soekarno mencetuskan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945.

 

Dari riwayat perumusan Pancasila, hasil rumusan Ir. Soekarno, rumusan Panitia 9, rumusan Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945) menjadi jelas bahwa Pancasila tak lain merupakan kesepakatan rakyat Indonesia untuk membangun sebuah negara, dimana semua warga masyarakat sama kedudukannya, sama kewajiban dan sama haknya, tanpa membedakan antara agama mayoritas dan agama-agama lain. Pancsaila adalah kesepakatan rakyat Indonesia untuk mengakui semua warganya sebagai manusia dan warga negara sepenuhnya, dengan menghormati identitas religius (dan tentu juga identitas budaya, etnik, kesukuan) semua komponen bangsa dari Sabang sampai Merauke.

 

Jadi Pancasila adalah dasar di atas keanekaan penduduk Nusantara yang bersedia menjadi satu negara Republik Indonesia. Maka jelas juga bahwa melepaskan, mengibiri, mengubah, mencairkan Pancasila adalah sama dengan membatalkan kesepakatan bangsa Nusantara untuk bersama-sama mendirikan Republik ini. Sentuhlah Pancasila dan anda menyentuh eksistensi negara dan bangsa Indonesia. Mencabut Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sama dengan mencabut Declaration of Independence bagi bangsa Amerika Serikat.

 

Lima sila Pancasila merumuskan nilai-nilai yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dalam kemajemukannya. Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila tidak lain adalah kesediaan untuk saling menerima dalam kekhasan masing-masing, jadi merupakan kesediaan untuk menghormati dan mendukung kemajemukan bangsa dan untuk senantiasa menata kehidupan bangsa Indonesia secara inklusif.

 

Pertimbangan-pertimbangan ini menunjukkan betapa hakiki pluralisme, khsususnya pluralisme keagamaan bagi eksistensi Indonesia.

 

(Beberapa catatan Bag-1 oleh Prof. Franz Magnis Suseno SJ. Disampaikan dalam acara Workshop INKommunity, 25 Juli 2009, di Jakarta).

 

——————————————————————————————————————————–

 

**Penulis adalah seorang Rohaniwan Katolik, Budayawan sekaligus Pendidik.

Sumber: Kristiani Pos

RADIKALISME DAN TERORISME


TAJUK REPUBLIKA
Jumat, 04 September 2009 pukul 01:16:00

Radikalisme dan Terorisme  

 

Negeri ini sedang menghadapi perang melawan radikalisme dan terorisme. Genderang perang sesungguhnya telah ditabuh sejak 2000 hingga saat ini. Dimulai dengan aksi pengeboman di sejumlah tempat di tanah air secara masif. Sebuah aksi yang telah dirancang dengan sistematis, dilakukan secara profesional, dan didukung pendanaan yang sangat besar.

Aksi itu adalah bagian dari pengembangan ideologi radikal dengan cara terorisme. Pelaku pengeboman diiming-imingi masuk surga. Dogma ini telah merasuk hingga ke akar rumput dan membahayakan masyarakat.

Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menyatakan, motivasi gerakan terorisme di Indonesia dilakukan dengan alasan yang sangat kompleks. Ada yang berangkat dari nasionalisme- separatisme, agama, ideologi, atau tekanan dari rezim pemerintahan.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Syamsir Siregar, Senin (31/8), mengakui ada kelompok radikal di hampir semua agama. Kelompok radikal menjadi ‘biang kerok’ pelaku terorisme. Kelompok ini berkembang di Indonesia.

Pernyataan senada dikemukakan oleh Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri, Irjen Aryanto Sutadi, Selasa (1/9) lalu. Ia mengusulkan deradikalisasi sebagai salah satu cara memberantas terorisme di Indonesia.

Begitu juga mantan kepala BIN Hendropriyono, Rabu (2/9), menyatakan ada kelompok aliran keras yang sedang dalam pembentukan di Indonesia. Kelompok ini harus didepak karena membahayakan stabilitas nasional.

Pernyataan ketiga tokoh itu tentu saja merupakan data empiris yang telah diuji melalui penyelidikan dan penyidikan. Sungguh memprihatinkan bahwa di negeri ini gerakan terorisme lebih cenderung mengatasnamakan ideologi agama. Jadi, ada perkawinan antara ideologi radikal yang mengatasnamakan agama dan gerakan terorisme.

Padahal, isu agama sangat sensitif bagi masyarakat kita. Apabila penanganannya kurang hati-hati, itu dapat menimbulkan kesalahpahaman. Akibatnya, dapat memunculkan konflik horizontal di tengah masyarakat.

Pemerintah harus berani menyatakan kelompok mana yang menganut ideologi radikal. Tentu saja, pemerintah harus bekerja sama dengan pemuka agama, dan pemuka masyarakat serta memberikan pembinaan kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dengan kelompok tersebut.

Kita memang sedang belajar berdemokrasi. Namun, demokrasi yang menghasilkan kebebasan beragama banyak yang ditunggangi kepentingan politik. Maka, lahirlah aliran politik garis keras berkedok agama.

Contohnya adalah Ku Klux Khan di Amerika, kelompok rasialis berkedok agama. Juga, ada Brigade Merah di Italia, Tentara Merah di Jepang, dan Tentara Merah di Jerman. Kelompok-kelompok ini dikategorikan sebagai teroris di negaranya masing-masing.
Kita tentu berharap aparat negara dapat mendeteksi kelompok radikal sebelum mereka melaksanakan aksi yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat harus dipisahkan dari kelompok radikal tersebut.

Pencegahan serta tindakan hukum terhadap tersangka atau terpidana teroris harus diikuti dengan deradikalisasi melalui pembinaan selama berada di tahanan dan setelah keluar tahanan. Sebab, dalam beberapa kasus, mereka kembali kepada kelompoknya karena telah didogma atau dibaiat.

(-)

Sumber: Republika

Utang Indonesia pada Umat Islam


Jumat, 28 Agustus 2009 pukul 01:12:00

Utang Indonesia pada Umat Islam  

Oleh Herry Nurdi
Penulis, Wartawan Islam

Perkembangan penyelesaian masalah terorisme di Indonesia, menuju arah yang sangat tidak kondusif bagi kaum Muslimin di negeri ini. Berbagai pernyataan dan statement yang dilontarkan oleh beberapa pihak, baik secara resmi atau selentingan, telah melahirkan dampak yang sangat serius bagi gerakan dakwah di negeri ini. Tentu saja perkembangan ini harus dikawal dalam koridor yang benar agar tak menimbulkan keresahan baru yang bernama kecurigaan komunal.

Bayangkan saja, jika seorang psikolog menyebutkan bahwa kegiatan-kegiatan rohis (Rohani Islam) yang ada di sekolah menengah umum adalah bahan baku dari tindak kekerasan. Ditambah lagi, dengan seorang yang mengaku pengamat, berkata dengan senyum di bibir bahwa pendanaan kegiatan terorisme juga berasal dari mobilisasi zakat, infak, dan sedekah. Semua ditayangkan di televisi dalam siaran  live yang tentu saja tanpa filter rasa keadilan bagi umat Islam.

Pada tahap yang lebih awal, pesantren telah menuai kecurigaan. Begitu juga, dengan kegiatan dakwah. Dan, hari ini kita saksikan, betapa aktivis dakwah berada dalam suasana terintimidasi. Jenggot, celana cingkrang, baju koko, cadar, dan dahi yang hitam menjadi atribut pelengkap yang mengantarkan kecurigaan. Dengan segala hormat pada semua pihak yang terlibat, Pemerintah Indonesia tidak boleh menjadi pemerintah yang kelak akan dicatat sebagai pemerintah yang menindas umat Islam.

Masih dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan, sekadar mengingatkan sejarah yang mungkin terlupa. Negeri ini memiliki utang yang tak terbayar pada perjuangan yang telah diberikan umat Islam. Hanya untuk mengambil beberapa contoh, Pangeran Diponegoro, memakai simbol-simbol dalam memimpin Perang Jawa melawan penjajah Belanda. Dengan serban, baju putih panjang, dan yang paling penting, dengan ajaran Islam Pangeran Diponegoro memimpin perang yang dalam sejarah Belanda disebut-sebut sebagai perang, yang hampir menenggelamkan negeri penjajah itu dengan kebangkrutan.

Baca saja nama panjang dan gelar Pangeran Diponegoro. Sultan Abdulhamid Erucakra Sayidin Panatagama Khalifat Rasulullah Sayidin Panatagama. Dengan sadar, Pangeran Diponegoro mencantumkan nama Sultan Abdulhamid, yang saat itu menjadi Khalifah Turki Utsmani sebagai jaringan perjuangannya. Bahkan, pemilihan nama Sultan pada periode Sultan Hamengkubuwono I adalah simbol perlawanan secara halus pada kekuatan VOC, penjajah Belanda. (Soemarsaid Moertono, 1985; P Swantoro, 2002).

Tapi, hari ini, simbol yang mampu menggalang kekuatan perjuangan kemerdekaan itu dicurigai. Pencantuman hubungan internasional, dengan Mesir, Turki, Arab Saudi, disebut dengan transnasional yang juga diucapkan dengan nada penuh kecurigaan. Dulu, simbol-simbol itu berperan sangat besar memerdekakan negeri ini.

Begitu pula, dengan slogan dan pekik perjuangan, Islam dan kaum Muslimin menorehkan sejarah yang tak bisa dihapus dan harus diingat lagi ketika jihad disudutkan seperti saat sekarang. Bung Tomo, menggerakkan Arek-arek Suroboyo melawan agresi militer ulang yang dilakukan penjajah Belanda, dengan pembukaan kalimat  Bismillahirrahmanir rahim dan ditutup dengan  Allahu Akbar yang disandingkan dengan kata Merdeka.

Saoedara-saoedara ra’jat Soerabaja,
 Siaplah keadaan genting
. Tetapi saja peringatkan sekali lagi, djangan moelai menembak,
 Baroe kalaoe kita ditembak, maka kita akan ganti menjerang mereka itu.
 Kita toendjoekkan bahwa kita adalah benar-benar orang jang ingin merdeka.
 Dan oentoek kita, saoedara-saoedara lebih baik kita hantjur leboer daripada tidak merdeka.
 Sembojan kita tetap: Merdeka atau Mati.
 Dan kita jakin, saoedara-saoedara,
pada akhirnja pastilah kemenangan akan djatuh ke tangan kita
sebab Allah selaloe berada di pihak jang benar
 pertjajalah saoedara-saoedara,
 Toehan akan melindungi kita sekalian
 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka!

Maka sekali lagi, negara ini boleh menjadi negara yang anti terhadap pekikan  Allahu Akbar dan seruan-seruan dakwah yang mengajak menuju kebaikan dan kebenaran.

Ketika Republik Indonesia masih sangat belia, negara ini pernah menjadi Republik Indonesia Serikat sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar. Indonesia terpecah-pecah menjadi 17 negara bagian. Penjajah Belanda tidak akan ridha dan ringan hati melepaskan Indonesia sebagai negeri yang merdeka dan berdaulat. Andai saja Mohammad Natsir, tidak tampil dengan pidatonya yang kini dikenal dengan Mosi Integral Natsir, tentu seluruh pemimpin bangsa hari ini tidak akan bisa menyebut dengan bangga kalimat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebab, berdirinya RIS meminta konsekuensi besar. Terjadi rasionalisasi atas kekuatan Tentara Nasional Indonesia. Perwira-perwira penjajah Belanda menjadi penasihat TNI. Pejuang dan tentara rakyat dirumahkan. Sebagai gantinya, Koninklijke Nederlands Indische Leger (KNIL) diintegrasikan ke dalam tubuh TNI. Bagaimana mungkin negara ini akan kuat, jika di dalam tulang punggung yang menjaga kemerdekaannya, berdiri jenderal-jenderal penasihat dan unsur-unsur dari kalangan penjajah?

Dalam sidang RIS tahun 1950, Mohammad Natsir, seorang pemimpin dakwah di negeri ini, seorang dai, seorang ustaz, seorang ulama, tampil menyelamatkan Indonesia. Maka, dengan segala hormat, TNI dan Kepolisian Republik Indonesia tidak boleh menjadi alat negara yang berperilaku sewenang-wenang pada umat Islam Indonesia.

Apalagi, ditambah sebuah fakta sejarah tentang seorang pejuang bernama Jenderal Soedirman. Seorang guru madrasah Muhammadiyah, yang memimpin gerilya perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jenderal Soedirman adalah seorang guru agama. Mengisi ceramah dan mengajar mengaji keliling di wilayah-wilayah Cilacap dan Banyumas. Jabatannya di Muhammadiyah adalah wakil ketua Pemuda Muhammadiyah Karisidenan Banyumas.

Wilayah yang sama saat ini dicurigai polisi sebagai sebagai kawasan persembunyian buronan yang dicari. Maka sekali lagi, dengan segala hormat, polisi, aparat keamanan, bahkan masyarakat tidak boleh menaruh curiga pada ustaz, guru mengaji, apalagi ulama yang telah membuktikan diri menjaga negeri Allah bernama Indonesia yang semoga dilimpahi berkah.

Pasti tidak terlambat mengucapkan selamat hari kemerdekaan. Kaum Muslimin tidak pernah menganggap perjuangan sebagai piutang yang harus dibayar. Tapi, umat Islam sangat yakin, negara ini adalah negara yang besar yang tak akan melupakan sumbangsih perjuangan umat Islam.  Wallahu a’lam .

(-)

LAPORAN TAHUNAN AMNESTY INTERNASIONAL 2009: HAM DI INDONESIA


Beberapa waktu lalu tepatnya (28/5) Amnesty International 2009 mengeluarkan Laporan Tahunan berkenaan dengan situasi di Indonesia. Berikut adalah hasil Laporan yang dikeluarkan Amnesty Internasional 2009:

 

Indonesia yang saat ini memiliki total jumlah penduduk 234,3 juta di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa hal yang berhasil diamati selama masa kepemimpinannya antara lain: bahwa hukuman mati tetap berlaku, angka kematian anak

dibawah 5 tahun (l/p) 36/26 per 1,000, tingkat literasi (melek huruf) dewasa 90.4 persen

 

Situasi di Papua dan Maluku terus memburuk, termasuk serangan terus menerus terhadap kebebasan berekspresi. Jumlah tahanan hati nurani meningkat tajam ke angka 117 orang. Serangan terhadap kelompok agama minoritas and para pemimpinnya meningkat di seluruh kepulauan. Penyiksaan, penggunaan kekuatan yang berlebihan dan pembunuhan diluar hukum yang dilakukan oleh polisi dan aparat keamanan terus berlanjut. Tidak ada perkembangan dalam upaya membawa para pelaku ke hadapan pengadilan atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Papua dan Timor-Leste. Indonesia memulai kembali pelaksanaan hukuman mati pada bulan Juni, menghukum mati 10 orang. Angka kematian ibu tetap yang tertinggi tercatat di Asia Tenggara.

 

Kebebasan berekspresi

 

Pemerintah terus menerus membatasi kebebasan berekspresi secara ketat. Jumlah orang yang ditangkap dan ditahan karena mengekspresikan pendapat mereka secara damai meningkat setidaknya menjadi 32 orang. Tambahan 85 orang yang dipenjarakan di tahun sebelumnya tetap berada di penjara. Tetap menjadi pelanggaran kriminal untuk mengibarkan bendera “Bintang Kejora” di Papua, bendera “Benang Raja” di Maluku dan bendera “Bintang Sabit” di NAD.

 

Papua

 

Konflik kecil antara aparat keamanana dan pemberontak pro-kemerdekaan di Papua terus berlanjut. Para pemimpin masyarakat lokal diintimidasi dan diancam oleh militer dan polisi. Ada berbagai laporan penyiksaan dan perlakuan buruk, penggunaan kekuatan yang berlebihan dan hukuman mati diluar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan.Pada bulan Agustus, dalam demonstrasi perayaan Hari Pribumi Sedunia, polisi mengeluarkan tembakan ke arah kerumunan orang setelah beberapa orang mengibarkan bendera “Bintang Kejora” yang terlarang. Satu demonstran damai, Opinus Tabuni, tewas dalam peristiwa tersebut. Filep Karma tetap dipenjara dengan hukuman15 tahun penjara dan Yusak Pakage 10 tahun penjara. Kedua pria tersebut dinyatakan bersalah karena mengibarkan bendera “Bintang Kejora” pada tahun 2005.

 

Maluku

 

Duapuluh satu orang yang menarikan tarian perang tradisional di depan Presiden yang berpuncak dengan pembentangan bendera “Benang raja” yang terlarang dijatuhkan hukuman yang berkisar antara tujuh sampai 20 tahun penjara di beberapa sidang pengadilan pada tahun 2008.

 

Kebebasan beragama

 

Kelompok keagamaan minoritas Ahmadiyah terus menerus menghadapi diskriminasi, intimidasi dan kekerasan. Pada pertemuan antar-agama di bulan Juni, para demonstran Ahmadiyah diserang oleh kelompok Front Pembela Islam (FPI). Polisi yang mengawasi pertemuan tersebut tidak menghalangi/ mencegah. Sebagai reaksi peristiwa tersebut, pemerintah Indonesia mengumumkan dekrit kementarian bersama yang “membekukan” kegiatan Ahmadiyah, secara efektif mencabut perlindungan bagi para pemeluknya. Pada bulan Oktober, Munarman, komandan Pasukan Pembela Islam, and Rizieq Shihab, pemimpin Front Pembela Islam dihukum penjara selama 18 bulan karena menghasut sehingga terjadi kekerasan pada pertemuan tersebut. Penyerangan terhadap para pemimpin agama Kristen dan penutupan gereja-gereja di Papua terus berlanjut. Pada bulan Agustus, tiga penyerang tidak dikenal memukuli hingga pingsan Bapak Benny Susetyo seorang pendeta Katolik dan pembela hak asasi manusia di Jakarta Selatan.

 

Polisi dan aparat keamanan

 

Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh polisi dan anggota militer termasuk penggunaan kekuatan secara berlebihan pada saat penangkapan yang terkadang mengakibatkan kematian, penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya terhadap tahanan, kegagalan untuk melindungi para pengunjuk rasa ketika melakukan unjuk rasa damai dan korupsi yang mendarah-daging.

 

Pada bulan April, Komite Anti Penyiksaan PBB memeriksa laporan periodik kedua Indonesia . Sementara memuji perkembangan perundang-undangan tertentu, Komite tersebut mengungkapkan keprihatinan yang mendalam mengenai sejumlah laporan yang dapat dipercaya atas terjadinya “penggunaan penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap tersangka dalam tahanan polisi secara rutin dan menyebar luas”, sama halnya dengan penyiksaan selama operasi militer.

 

Impunitas

 

Pada bulan Januari, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Pollycarpus Priyanto, seorang mantan pilot, karena meracuni aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib pada penerbangan maskapai Garuda dari Indonesia ke Belanda pada tahun 2004. Pada bulan Februari, Indra Setiawan, mantan pemimpin Garuda, dijatuhkan hukuman satu tahun penjara karena memalsukan dokumen yang memungkinkan Pollycarpus Priyanto berada dalam penerbangan yang sama dengan Munir Said Thalib. Pada bulan Desember, Muchdi Purwoprandjono, mantan wakil kepala Badan Intelijen Nasional (BIN), dibebaskan dari tuduhan merencanakan pembunuhan Munir Said Thalib karena kurangnya bukti yang memberatkan. Ada kekhawatiran bahwa persidangan terganggu setelah tiga saksi dari pihak penuntut, semua mantan anggota BIN, menarik kesaksian mereka pada bulan September.

 

Pada bulan Juli, Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP), yang dibentuk untuk mendokumentasikan berbagai kejahatan yang terjadi di Timor-Leste pada tahun 1999 dan untuk mempromosikan rekonsiliasi, menyampaikan temuan-temuannya kepada pemerintah Timor Leste dan pemerintah Indonesia. Komisi menempatkan tanggung jawab kelembagaan atas pelanggaran hak asasi manusia berat kepada kelompok milisi pro-otonomi, militer Indonesia , pemerintah sipil dan polisi. Pemerintah Indonesia menerima laporan tersebut dan mengungkapkan penyesalannya atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 1999, namun tidak ada permintaan maaf secara formal.

 

Mandat KKP mencegah Komisi melanjutkan hingga menjadi tuntutan hukum, dan komisi tidak menyebutkan nama para pelaku pelanggaran. Kekhawatiran terhadap impunitas membuat PBB memboikot penyelidikan KKP dan sebaliknya melanjutkan upaya tuntutan melalui Unit Kejahatan Berat dan para penuntut/jaksa Timor-Leste, terutama untuk menyelidiki kekerasan pada tahun 1999.

 

Pada bulan April, berdasarkan pengajuan banding , Mahkamah Agung Indonesia membalik keputusan bersalah dan hukuman 10 tahun penjara mantan pemimpin milisi Eurico Guterres untuk kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor -Leste. Dia adalah satu-satunya terdakwa dari enam orang yang dinyatakan bersalah, yang hukumannya telah dilaksanakan dan menjalani kehidupan di penjara.

 

Hukuman mati

 

Setelah tidak adanya pelaksanaan hukuman mati selama 14 bulan pemerintah memulai kembali hukum mati pada bulan Juni. Sepuluh orang menjalani hukuman mati pada tahun 2008, dibandingkan dengan 11 orang dalam 10 tahun terakhir. Setidaknya 10 orang dijatuhi hukuman mati, dan setidaknya 116 orang tetap berada dalam pidana mati.

 

Pada tanggal 8 Desember, Amrozi bin H. Nurhasyim, saudara kandungnya Ali Ghufron dan Imam Samudera dihukum mati. Ketiga orang tersebut dijatuhi hukuman atas keterlibatannya dalam peristiwa bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, dimana menyebabkan 202 orang tewas

 

Pada bulan Desember , Indonesia menolak resolusi Majelis Umum PBB untuk penangguhan (moratarium) pelaksanaan hukuman mati di seluruh dunia.

 

Hak kesehatan

 

Indonesia memiliki catatan kematian ibu tertinggi di Asia Tenggara, dengan perkiraan 19.000 kematian setiap tahun. Angka kematian ibu di daerah terpencil dan diantara masyarakat pribumi/ jauh melebihi jumlah penduduk di daerah-daerah pusat dan daerah yang lebih berkembang.

 

Amnesty International merupakan suatu gerakan masyarakat sedunia yang mengampanyekan tentang pengakuan hak asasi internasional di seluruh dunia bagi semua orang.

Sumber: http://www.christian post.co.id/ministries/organization/20090602/4839/Laporan-Tahunan-Amnesty-International-2009-HAM-di-Indonesia-/index.html

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 48 pengikut lainnya.