Kontroversi “Ilusi Negara Islam”


(Postingan dari milis tetangga AIPI):
 
Seorang kawan akhir pekan kemarin mengajak menghadiri peluncuran sebuah buku. Judulnya, “Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia “. Buku tersebut diterbitkan oleh Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, The Wahid Institute, dan Maarif Institute. Hak ciptanya dipegang oleh sebuah yayasan yang bernama LibForAll Foundation

Dari nama-nama tersebut dengan mudah dikenali bahwa buku itu dipromotori oleh dua organisasi keagamaan legendaris: NU dan Muhammadiyah. Gus Dur bahkan bertindak sebagai editor buku (tak usah dipersoalkan bagaimana Gus Dur yang memiliki keterbatasan penglihatan, bisa menjadi editor buku setebal 324 halaman).

Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Syafii Ma’arif dan tokoh NU KH Mustofa Bisri ikut menulis pengantar dan penutup dalam buku ini.

Saya sedang dalam proses membacanya, tetapi intisari buku tersebut adalah membeberkan adanya agenda-agenda ‘terselubung’ sejumlah kelompok, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disebut-sebut hendak mendirikan negara Islam. Kelompok Islam seperti PKS atau Hizbut Tahrir yang dianggap memiliki afiliasi kosmoplitanistik dengan gerakan-gerakan di luar negeri, ditengarai hendak memanfaatkan sistem demokrasi untuk mengubah konstitusi berdasarkan Islam.

Buku ini telah beredar versi soft-copy-nya dan bisa diunduh secara gratis.

Di sebuah milis, ada posting yang agak seru tentang buku ini:

“Kami baru menerima berita dari Mas Ahmad Suaedy Direktur the Wahid Institute, toko-toko yang menjual buku “Ilusi Negara Islam” diteror: akan diserbu, dibakar melalui telepon-telepon tak dikenal.

Di Gramedia pun buku ini belum sempat beredar. Anda mungkin akan kesulitan mendapatkan buku ini di pasaran. Syukur alhamdulillah, melalui jasa internet, pembredelan dan ancaman untuk sebuah karya tidak akan berhasil sempurna. Kini bagi siapa pun yang ingin membaca buku ini silakan mengunduhnya (download) melalui alamat berikut:

http://www.bhinneka tunggalika. org/galeri. html

Sebelum karut marut dalam beberapa hari ke depan, sepertinya kita (jurnalis) perlu berhati-hati menyikapi kontroversi seputar penerbitan buku ini. Di satu sisi kita perlu konsisten mendukung kebebasan akademik (karena buku ini hasil penelitian) dan kebebasan berpendapat; buku harus dibalas dengan buku; dialektika dan argumen harus dibenturkan melebihi benturan fisik.

Tapi di sisi lain, kita tetap harus skeptis terhadap ‘dramatisasi’ situasi sebagai bagian (misalnya) dari strategi ‘pemasaran’ buku.

Buku ini sendiri memang berpotensi mengunduh reaksi balik yang keras. Dalam salah satu lampirannya, misalnya, ada:

Surat Keputusan Pimpinan Pusat (SKPP) Muhammadiyah No. 149/KEP/I.0/ B/2006, untuk membersihkan Muhammadiyah dari Partai Ke­adilan Se­jahte­ra (PKS).

Padahal judul resmi SKPP itu adalah: Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mengenai Konsolidasi Organisasi dan Amal Usaha Muhammdiyah (yang ditandatangani Din Syamsuddin, 1 Desember 2006).

Bahwa PKS disebut di poin 3, bunyinya juga tidak ada yang eksplisit menyatakan “membersihkan Muhammdiyah dari PKS”. Saya merinding dengan diksi “membersihkan” ini. Teringat 1965: Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI.

Sementara di lampiran lain, ada himbauan untuk membentuk Front Pancasila Penegak NKRI. Ini mengingatkan saya pada nama-nama milisi yang dibentuk di Timor Timur, Aceh, atau daerah konflik lain. Ada aroma permusuhan yang dihembuskan secara kencang melalui pilihan kata, meski barangkali niatnya tak akan sejauh itu.

Karena itu, melalui ‘fatwa’ ini (hehehe…), jurnalis perlu tetap waras dalam memberitakan kontroversi buku ini agar tidak terjadi gesekan horizontal. Apalagi, konteks politik juga harus dipahami di tengah musim pemilu seperti ini.

Akhirul kalam, selamat membaca dan berpolemik.. .

SBY-Syariat islam?


Ini merupakan kekwatiran kaum minoritas, dan masuk akal bila dibaca artikel ini secara lengkap.

Berikut Info yang saya dapatkan dari teman saya dari berbagai milis
salah satunya persekutuan oikumene teknik UI dan yang bekerja di
department pertanian :

1. SBY sudah membuat kesepakatan dengan PKS untuk memberikan “kursi
banyak” di KABINET apabila SBY menang (baca artikel dibawah), sebagai
timbal balik PKS beri dukungan Boediono jadi wapres

Ingat! Kursi kabinet loh bukan kursi di DPR yang proposional akan
dibagikan bagi para pemenang di pemilu kemarin (di atas 2,5%)

Artinya? Kalau bukan SBY yang menang, PKS tidak dapat kursi di kabinet
karena PKS tidak berkoalisi dg partai lain diluar PD

2. Seluruh partai muslim (PKS, PPP, PKB, PAN) sudah bersatu dan
berkoalisi dengan Partai Demokrat (PD) – partainya SBY

Ini yang tidak/belum kita sadari

3. Dari temen di Dep. Pertanian…

Menteri Pertanian sekarang dari PKS, dan orang pintar di
depertement pertanian yang non muslim sudah banyak di non job.

Jadi kalau PKS minta jatah menteri lebih banyak dan
disetujui (bila SBY-Budiono jadi Presiden/wakil) , kemungkinan akan
terjadi non job

lagi di depertement yang lain.

4. Update lagi: kursi kabinet yang diminta PKS antara lain
Depdagri, Depdiknas dan Depag…hmmm. ..langsung inget UU Sisdiknas, UU
Pornografi dan SKB Tiga Menteri nih

Sisdiknas isinya kl gak salah ttg harus ada nya mushola di
setiap sekolah?

SKB tiga menteri ttg pembukaan gereja yang dibatasi? (mohon
diralat kalau salah)

Sumber Milis APIK/PR

************ ********* ********* ********* ********* *

Dukung SBY-Boediono

Tifatul: PKS Dapat Kursi di Kabinet Banyak

Elvan Dany Sutrisno – detikPemilu

PKS buka-bukaan seputar jatah kursi di kabinet setelah sepakat resmi
mendukung Capres SBY dan Cawapres Boediono. Presiden PKS Tifatul
Sembiring mengaku partainya mendapat kursi banyak.

“Kalau soal kursi, kita dapat banyak,” kata Tifatul sambil tertawa.

Hal ini disampaikan dia usai menghadiri pendaftaran capres-cawapres
SBY-Boediono di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu
(16/5/2009).

Namun demikian, Tifatul menolak membocorkan jumlah kursi maupun posisi
yang dikantongi partainya.

“Untuk soal itu, belum dibicarakan detil ke sana,” sahut Tifatul saat
ditanya wartawan posisi menteri apa saja yang didapat PKS.

Apa 20, 30 kursi? cecar wartawan. Tifatul lagi-lagi hanya melempar
senyum khasnya.

Dikatakan dia, PKS telah sepakat mendukung duet SBY-Boediono. “Pada
dasarnya, kita bicara soal the right man on the right place untuk
memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Kita akan menghadapi tantangan
ekonomi yang lebih besar. Oleh karena itu, Pak SBY harus didampingi oleh
seorang ahli ekonomi yang kompeten. Dan orangnya adalah Pak Boediono,”
papar dia.

Menurut dia, PKS telah membuat kesepakatan dengan SBY. Isinya, PKS tidak
ingin diintervensi asing.

“Kemarin, Pak SBY sudah menjelaskan dan sudah menandatangani kontrak
politik. Kami menggarisbawahi bahwa kedaulatan kami tidak boleh
diintervensi asing. Pak SBY mau memahami dan mendatanganinya, ” kata
Tifatul.

( aan / mok )

This transmission is intended only for use by the intended recipient(s) . If you are not an intended recipient you should not read, disclose, copy, circulate or in any other way use the information contained in this transmission. The information in this transmission may be confidential and/or privileged. If you received this transmission in an error, please notify the sender immediately and delete this transmission including any attachments.

Kuliah Umum di Budapest: Demokrasi Pilihan Terbaik untuk Indonesia


Budapest – Demokrasi satu-satunya bentuk pemerintahan yang cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia. Bagi Indonesia yang multiagama dan multikultural pilihan terbaik adalah bukan negara agama.

Hal itu ditekankan oleh Dubes RI Mangasi Sihombing dalam sebuah kuliah umum di Universitas Teologia Lutheran Hungaria di Budapest, seperti disampaikan Koordinator Fungsi Pensosbud Patricia Silalahi kepada detikcom (13/5/2009).

“Bukan negara agama, melainkan negara Pancasila, sekalipun salah satu agama yang ada dianut oleh mayoritas penduduk,” demikian Sihombing.

Dijelaskan latarbelakang Indonesia menjadi multietnik karena moyang bangsa Indonesia datang dari Asia dalam beberapa periode yang berbeda, bahkan sebagian berbaur dengan orang-orang Wajak yang fosil-fosilnya ditemukan di Desa Trinil.

Ratusan etnik Indonesia masing-masing memiliki bahasa sendiri, namun dipersatukan oleh sebuah lingua-franca, yaitu bahasa Indonesia yang berbasis bahasa Melayu.

Lebih lanjut Sihombing juga menerangkan mengenai masuknya agama-agama besar ke Indonesia sehingga bangsa Indonesia menjadi multiagama. Sementara itu sebagian kecil masyarakat Indonesia masih menganut kepercayaan asli yang diwariskan nenek moyang.

Menurut Sihombing dialog lintas agama yang dari sejak dulu sudah dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan wujud demokrasi. Dialog ini membahas masalah-masalah yang dihadapi bersama, sehingga kerukunan, rasa aman dan damai tidak terganggu tetapi terpelihara dengan baik.

Dalam demokrasi terdapat perlindungan kepentingan minoritas. Jadi demokrasi bukan hanya sekedar pemerintahan oleh mayoritas. Demokrasi merupakan jalan mewujudkan kesejahteraan semua warga negara, baik menyangkut kepentingan jasmani dan rohani.

“Karena itu bangsa Indonesia telah memasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar berbagai ketentuan yang menjamin secara luas hak-hak azasi manusia, termasuk kebebasan beragama dan menjalankan ibadah,” demikian Sihombing.

Kuliah umum ini dihadiri oleh 43 orang, terdiri dari mahasiswa calon pendeta, rektor dan sejumlah dosen termasuk Uskup Lutheran Dr. Tamas Fabiny dan Dirjen Urusan Agama Budapest. Di Hongaria, umat Lutheran termasuk kelompok minoritas di tengah-tengah umat Katolik yang mayoritas.
(es/es)

Sumber: http://www.detik news .com/read/2009/05/14/013639/1131080/10/demokrasi-pilihan-terbaik-untuk-indonesia

Ijin Gereja HKBP Depok Dicabut (Dalangnya Kader PKS?)


IMB Gereja HKBP Depok Dicabut (sumber : Kompas.com)

DEPOK, KOMPAS.com — Persekutuan Gereja-gereja Setempat (PGIS) Kota Depok menolak pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tempat Ibadah dan Gedung Serbaguna atas nama Jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Jalan Pesanggrahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat.

“Umat Kristen di Kota Depok sangat prihatin dan menolak atas keluarnya keputusan Pencabutan IMB pembangunan Gereja HKBP di Cinere yang hanya mendengar pendapat sebagian warga yang menolak,” kata Ketua Umum PGIS Kota Depok, Pendeta Simon Todingallo, di Gereja HKBP Depok I, Jalan Cendrawasih, Rabu (29/4).

Pada 27 Maret 2009, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail melalui keputusannya Nomor 645.8/144/Kpts/ Sos/Huk/2009 menyatakan mencabut IMB Tempat Ibadah dan Gedung Serbaguna atas nama HKBP Pangakalan Jati Gandul yang beralamat di Jalan Puri Pesanggarahan IV Kav NT-24 Kelurahan Cinere Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat.

Sebelumnya HKBP telah mendapatkan IMB yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Nomor 453.2/229/TKB/ 1998 tanggal 13 Juni 1998. Pendeta Simon Todingallo menjelaskan, penolakan tersebut karena dasar pencabutan IMB tidak mengacu kepada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksana Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah dalam kerukunan Umat Beragama, pemberdayaan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadah.

“Seyogyanya rekomendasi penolakan harusnya dari FKUB Kota Depok dan bukan dari Wali Kota Depok,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pembangunan Gereja HKBP Cinere Betty Sitompul mengatakan, pencabutan IMB tersebut merupakan suatu keputusan yang mengejutkan karena pada tahun 1998, HKBP telah berhasil memperoleh IMB dengan No 453.2/229.TKB/ 1998 dari Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor untuk membangun tempat ibadah dan ruang serbaguna.

Betty menjelaskan pada tahun 1997 membeli tanah seluas 5.000 di daerah tersebut untuk dibangun gereja dan ruang serbaguna. Setelah mendapatkan IMB tersebut maka mulai melakukan pembangunan, karena terbatasnya dana maka pembangunan dihentikan.

Akan tetapi, ketika akan mulai pembangunan kembali pada tahun 2008 ada sekelompok warga yang memprotes pembangunan gereja tersebut, dan meminta untuk dihentikan. “Warga yang protes sebagian besar justru bukan warga di sekitar gereja, melainkan warga dari daerah lainnya seperti Pondok Cabe,” ujarnya.

Karena situasi memanas maka Wali Kota Depok pada saat itu, Badrul Kamal, memutuskan untuk menghentikan sementara pembangunan gereja. Penundaan tersebut berjalan terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang jelas. Oleh karena itu, pada Oktober 2007 pihak panitia pembangunan gereja berupaya untuk melanjutkan pembangunan gereja.

Salah satu upaya yang ditempuh adalah mengirim surat kepada Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail yang isinya menyatakan bahwa HKBP berniat untuk melanjutkan pembangunan. Surat tersebut dikirim pada Januari 2008.

“Kami tunggu 6 bulan ternyata tidak digubris, kami kirim lagi pada bulan Juni. Ternyata surat yang kedua itu pun tidak mendapat tanggapan dari wali kota,” katanya.

Pada Februari 2009, pihak HKBP kembali mengirim surat ke wali kota yang intinya meminta berdialog agar menemukan solusi atas kasus ini. Ternyata pada 19 Februari, pihak masyarakat yang menolak juga mengirim surat kepada wali kota yang intinya agar IMB pembangunan gereja dicabut.

Puncaknya adalah pada 27 Maret 2009, Wali Kota Depok mengeluarkan surat yang intinya mencabut IMB pembangunan gereja atas nama HKBP Pangkalan Jati Gandul. “Kami menyesalkan keputusan wali kota tersebut,” katanya.
============ ========= ========= ========= ===

Nurmahmudi Ismail adalah Walikota Depok yang berasal dari PKS. Jadi bagi mereka yg belum yakin sepak terjang PKS  dan Wahabisme di Indonesia, ini baru awal.

Kiki Syahnakri : Banyak Perda Tidak Mengeapresiasi Kemajemukan


JAKARTA -Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letjend TNI (Purn) Kiki Syahnakri menilai saat apresiasi terhadap kemajemukan bangsa Indonesia berkurang. Banyak Peraturan Daerah (Perda) tidak mengapresasi kemajemukan. Padahal majunya bangsa ini tergantung bagaimana bisa mengelola kemajemukan.

“Pengelolaan kemajemukan yang ada pada bangsa harus menjadi agenda pemerintahan yang akan datang supaya negara ini bisa maju,” ungkap Kiki dalam talk show Pemilu 2009 dan Masa Depan Kemajemukan dan Kesatuan Bangsa di UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Banten, Kamis (19/3).

Dikatakannya, pemimpin terduhulu menjaga kemajemukan dengan cara pengelolaan bangsa dilakukan dengan cara kekeluargaan. Apalagi Indonesia memiliki 1072 etnik, secara geografi negara kepulauan jika tidak dilakukan dengan cara seperti itu memang cukup sulit sehingga majunya demokratisasi tergantung bagaimana mengelola kemajemukan.

Kiki juga menyatakan sebagai negara yang dikatakan pakar merupakan negara demokasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia sedikit kekeliruan dalam pemilihan. Penggunaan sistem keterpilihan belum mencerminkan keterwakilan masyarakat.

“Siapa yang mewakili suku bangsa Amumi, Dayak. Keterwakilannya kurang memadai. Keterwakilan itu harus kembali menjadi acuan. Kalau dengan dipilih siapa yang akan memilih mereka,” ungkapnya.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah Pramono U Tanthowi menilai Pemilu 2009 ini isu-isu keagamaan tidak laku. Hal ini bagus untuk memajukan kemajemukan namun mempunyai resiko ditinggalkan sebagian pendukungnya.

“Saat banyak partai yang berbasis agama justru lari ke tengah atau tidak lagi menjual agama. Apa yang dilakukan partai itu memang bagus untuk kemajemukan namun anggotanya bisa saja hengkang. Indonesia yang multi kultural bisa menjadi alat jualan pemilu yang ampuh bagi parpol,” ujarnya.

Wapemred Kompas, Trias Kuncahyono menyatakan media massa peran media harus menyampaikan informasi benar tidak membuat perseteruan, permusuhan. Media harus mengampanyekan kemajemukan jadi kekuatan. “Kalau tidak mampu mempertahankan kehancuran,” tandasnya.

Media, kata dia menjadi juru bicara (jubir) kemajemukan demokrasi. Jika hanya menyuarakan satu pihak berarti media gagal sebagai agen demokrasi, pengawal demokrasi. Peran media menagih apa yang dijanjikan parpol serta menjaga harmoni masyarakat. (Persda Nerwork/esy)

 

Dua RUU Syariah Baru Berpotensi Memicu Polemik dan Disintegrasi Bangsa


   

Setelah RUU Pornografi yang sarat berbau syariah dan banyak menuai kontra dari masyarakat disahkan menjadi UU Pornografi, kini pemerintah kembali menggodok dua RUU baru yang juga berbau syariah.

Pemerintah melalui komisi VIII di DPR RI tengah sibuk mempersiapkan RUU Zakat dan Produk Halal yang bakal menjadi calon UU syariah baru yang diperkirakan pada bulan Juli atau Agustus RUU ini selesai digarap. Sampai saat ini sekitar 11 pasal rancangan RUU telah di setujui.

Tak berbeda dengan UU Pornografi sebelumnya yang mendapat banyak tentangan dari berbagai kelompok maupun individu di Indonesia demikian juga RUU Pengelolaan Zakat dan Produk Halal yang saat ini sedang dipersiapkan juga menuai protes dan kritikan tajam khususnya dari masyarakat non Muslim di Indonesia .

Dalam merespon hal tersebut Fraksi PDS RI di komisi VIII berinisiatif mengudang para perwakilan pemimpin agama Kristen diwakili oleh PGI, PGLII, Budha, dan Hindu,Tao.

Ketua Fraksi PDS di DPR Carol Daniel Kadang dalam sambutannya menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya diskusi publik yakni untuk membahas masalah RUU Pengelolaan Zakat dan RUU Jaminan Produk Halal.

Sebagai pembicara kunci dalam pertemuan tersebut Dr. Ruyandi Hutasoit. Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDS Tiurlan Hutagaol dan Stefanus Amalo dengan nara sumber: Erick Barus selaku sekretaris eksekutif bidang marturia dan hubungan antar agama PGI, Cornelius D Ronowidjojo selaku Ketua Umum DPP PIKI, dan Ketua DPP Majelis Budha Mahayanan Indonesia Aggi Tjetje.

RUU Zakat dan produk Halal semuanya itu dasarnya adalah syariah. “Negara kita adalah negara Pancasila dan bukan negara agama”. Berdasarkan survei pada 4 maret 2008 di beberapa Universitas negeri seperti UI, UGM, dan Airlangga 80% lebih memilih syariah sebagai dasar negara. Hal ini merupakan suatu hal yang sangat ironis mengingat pilihan tersebut keluar dari kelompok intelektual muda yang notabene adalah generasi penerus bangsa,”kata Pdt. Nus Remas dalam ibadah pembukaan pertemuan di gedung Nusantara MPR-DPR RI, Jakarta pada (20/2/2009) lalu.

Nus Remas menambahkan bahwa tantangan besar yang dihadapi saat ini adalah bagaimana mempertahankan pluralisme di tengah-tengah bangsa.

“…Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati”,ujar Nus Remas menghimbau kepada umat Kristiani agar dapat menerapkan firman Tuhan tersebut dalam menyikapi segala sesuatu yang mengarah pada upaya memecah belah bangsa dan diskriminasi.

Peraturan pembayaran zakat yang diterapkan berbeda dengan perpuluhan dalam Kristen yang mana dasarnya adalah kasih, sedangkan dalam zakat jika tidak bayar ada sanksinya.

Pemerintah jika tetap memaksakan syariah maka Indonesia berada dalam keadaan terancam. RUU Pengelolaan Zakat dan RUU Jaminan Produk Halal juga merupakan suatu bentuk RUU diksriminatif sama halnya dengan UU Pornografi. Apa yang dianggap haram oleh sebagian orang belum tentu haram bagi sebagian orang lainnya.

Dari 79 orang anggota DPR yang beragama Kristiani hanya 13 orang yang berani untuk menolak RUU tersebut,”kata Stefanus Amalo, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDS.

Berdasarkan beberapa studi yang telah dilakukan bahwa potensi zakat di Indonesia yang dapat dihimpun mencapai kisaran 6,132-89,9 trilyun per tahun,”tambahnya.

Permasalah yang muncul dengan adanya RUU Pengelolaan Zakat tersebut adalah bahwa zakat memiliki dasar hukum berdasarkan Alquran yang merupakan aturan agama Islam, hal ini bertentangan dengan sifat UU yang mana setiap UU yang ditetapkan di negara Indonesia harus berlaku untuk setiap orang dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.

Jika suatu aturan agama tertentu menjadi acuan bagi suatu UU maka dikemudian hari bukan tidak mungkin ada agama atau kelompok lain yang mengajukan UU yang berdasarkan keyakinan mereka, yang mana ini justru akan menunjukkan ketidakpastian hukum di negara Indonesia kelak.

Permasalahan lainnya adalah bahwa zakat menjadi bagian dalam penanggulangan kemiskinan namun hanya untuk kelompok agama tertentu yang meyakini agama tersebut. Jika RUU Pengelolaan Zakat ini disahkan maka akan ada pembedaan dalam masyarakat karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk yang terdiri dari berbagai agama.

Bagi umat Muslim ketika mereka membayar zakat maka akan mengurangi pajak penghasilan yang haus dibayarkan, sedangkan bagi yang tidak membayar pajak maka besarnya pajak penghasilan tetap dan tidak ada pengurangan, hal ini akan memicu kecemburuan dalam masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut PGI diwakili oleh Erick Barus menghimbau kepada semua pihak untuk bersikap hati-hati dan tidak gegabah serta perlu paham betul tentang apa yang dimaksud dengan istilah haram dan halal.

Dilain pihak Pdt. Dachlan Setiawan dari PGLII justru secara tegas menolak RUU diskriminasi tersebut. Menurutnya, jika suatu UU ditilik dari isinya telah mendasarkan pada syariah tertentu dan kaidah agama apapun yang hanya berlaku dan diterima oleh penganut agama tertentu lalu kemudian dipaksakan menjadi hukum publik yang diberlakukan di negara yang pluralitas, maka harus ditolak,”tandasnya.

Suatu produk hukum sudah pasti mengikat semua warga negara, itu sudah merupakan konsekuensinya,”jelasnya.

Fraksi PDS di DPR RI berupaya untuk menggagalkan pengesahan RUU tersebut, karena dipandang memihak terhadap satu Agama. Jika DPR tetap pengesahkan dalam sidang paripurna,maka PDS akan melakukan pembangkangan.

>

Maria F
Reporter Kristiani Pos

Sumber: http://id.christianpost.com/dbase.php?cat=society&id=1077

Mayoritas masjid-masjid di DKI Jakarta masih menyuarakan gagasan dan pemikiran Islam moderat


Lihat: http://www.kompas. com/index. php/read/ xml/2009/ 01/29/11313581/ mayoritas. masjid.di. jakarta.suarakan .gagasan. islam.moderat

JAKARTA, KAMIS — Mayoritas masjid-masjid di DKI Jakarta masih
menyuarakan gagasan dan pemikiran Islam moderat. Demikian hasil survei
“Pemetaan Ideologi Masjid-masjid di DKI Jakarta” yang dilakukan Center
for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah,
Jakarta, terhadap 250 takmir masjid di lima wilayah DKI Jakarta.

Pandangan mayoritas takmir masjid yang moderat ini tecermin dari
pandangan mereka atas lima gagasan yang ditanyakan. Lima gagasan
tersebut adalah mengenai sistem pemerintahan, formalisasi syariat
Islam, jihad, kesetaraan jender, dan pluralisme. Meski demikian,
sebagian kecil takmir juga menyatakan setuju dengan gagasan pendirian
negara Islam dan khilafiah Islamiyah (20 persen).

Terkait sistem pemerintahan, 88,8 persen responden menyetujui
Pancasila dan UUD 1945 sebagai model terbaik bagi Indonesia. Sebanyak
78,4 persen takmir setuju bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan
yang terbaik bagi Indonesia.

“Secara umum, masjid-masjid di DKI Jakarta masih moderat. Walaupun
masih ada yang setuju dengan konsep negara Islam. Moderatnya takmir
masjid ini, selain tentang pandangan terhadap sistem pemerintahan,
juga dari pandangannya mengenai pluralisme khususnya civic pluralism,
mereka sangat moderat,” ujar Koordinator Program Penelitian Ridwan Al
Makassary di Jakarta Media Center, Jakarta Pusat, Kamis (29/1).

Survei juga menunjukkan, terkait isu formalisasi syariat Islam, 60
persen takmir setuju tentang kewenangan negara mengatur dress code
umat Islam. Kemudian, sebanyak 31,2 persen setuju negara wajib
memberlakukan pidana Islam.

Dari hasil survei ini, CSRC mengimbau pemerintah, organisasi massa
seperti NU dan Muhammadiyah bisa mencermati temuan ini, untuk
mempertahankan masjid sebagai corong Islam moderat. “Misalnya,
mengadakan training untuk khatib dengan nilai-nilai pluralisme. Meski
demikian, patut diwaspadai juga kecenderungan penguatan gagasan Islam
radikal,” kata Ridwan.

Survei ini dilakukan medio November 2008-Januari 2009 dengan metode
wawancara dan questioner. Pemilihan responden takmir masjid karena
dianggap sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk menentukan arah
dan dinamika masjid. Sebagai gambaran, dari 250 masjid yang disurvei,
tersebar di Jakarta Selatan (56 masjid), Jakarta Timur (72 masjid),
Jakarta Pusat (38 masjid), Jakarta Barat (45 masjid), dan Jakarta
Utara (39 masjid). Pemilihan masjid-masjid ini dilakukan secara random.

Inggried Dwi Wedhaswary

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 48 pengikut lainnya.