Musibah, Tokoh Kristen Menjadi Calon Wakil Presiden Jokowi


Ini sebuah musibah luar biasa bagi umat Islam. Di mana belum pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia, sejak merdeka tahun l945, jabatan wakil presiden dipegang seorang yang beragama Kristen. Jika benar terjadi? Ini sebuah anomali sejarah bagi Republik ini.

Sebuah informasi dari sumber yang sangat layak dipercaya, mengatakan, bahwa Jokowi memilih Jendral Luhut Binsar Panjaitan, sebagai calon wakil presiden. Berdasarkan sumber itu, Jokowi sudah menemui Luhut di rumahnya, dan meminta Luhut Panjaitan menjadi calon wakil presiden. Menurut sumber itu, menambahkan, bahwa Luhut Panjaitan, menyatakan kesediaannya, mendampingi Jokowi, sebagai wakil presiden.

Menurut sumber lainnya, antara Jokowi dan Luhut Panjaitan sudah lama bersabat. Keduanya bersahabat dan saling komunikasi. Keduanya sama-sama pengusaha. Jokowi pengusaha ‘furniture’, dan menurut sumber informasi itu, Luhut yang memasok kebutuhan bahan ‘funiture’ Jokowi.

Dibagian lain, di dalam ‘biografi’ Jokowi, ketika masih kanak-kanak di Solo,  sering berboncengan sepeda dengan temannya yang beragama Kristen/Katolik. Sangat akrab. Jadi tidak pernah ada jarak dengan mereka yang beragama Kristen/Katolik. Inilah latar belakang Jokowi.

Ketika, maju menjadi walikota Solo, maka Jokowi memilih wakilnya, seorang Katolik, bernama Rudy. Di Jakarta pun, Jokowi di dampingi oleh Ahok, yang beragama Kristen. Jadi nampaknya sudah menjadi pilihan Jokowi, yang selalu pendampingnya dari tokoh yang agamanya Kristen.

Sebelumnya, Senin malam (15/4), berlangsung pertemuan antara Mega, Jokowi, Sabam Sirait dengan sejumlah Duta Besar dari negara-negara Barat, termasuk Vatikan, di rumah pengusaha Jacob Soetojo. Mega dan Jokowi meminta pertimbangan para Duta Besar negara-negara Barat, siapa yang akan mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden?

Selain Mega, Jokowi, Sabam Sirait, hadir  Dubes Amerika Serikat (AS) Robert O.Blake Jr, Dubes Norwegia Stig Traavik, Dubes Vatikan Mgr Antonio Guido Filipazzi, Dubes Myanmar U Min Lwin, Dubes Meksiko Melba, Dubes Peru Roberto Seminario Purtorrero, dan Dubes Inggris Mark Canning . – See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/04/15/29876/adakah-jokowi-menjadi-ancaman-kepentingan-nasional-indonesia/#sthash.8WZU7VMv.dpufSelain Mega, Jokowi, Sabam Sirait, hadir  Dubes Amerika Serikat (AS) Robert O.Blake Jr, Dubes Norwegia Stig Traavik, Dubes Vatikan Mgr Antonio Guido Filipazzi, Dubes Myanmar U Min Lwin, Dubes Meksiko Melba, Dubes Peru Roberto Seminario Purtorrero, dan Dubes Inggris Mark Canning . – See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/04/15/29876/adakah-jokowi-menjadi-ancaman-kepentingan-nasional-indonesia/#sthash.8WZU7VMv.dpuf
Selanjutnya, Jokowi menetapkan pilihannya, dan tokoh yang telah dipilih  yaitu, Jendral TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, MPA, yang lahir di Simargala, Huta Namora, Kecamatan Silaen,Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, 28 September l947.

Luhut Panjaitan pernah diangkat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Singapura, di masa pemerintahan BJ.Habibie, kemudian ditarik pulang ke Jakarta, dan diangkat oleh Abdurrahman Wahid, menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Kabinet Persatuan Nasional.

Sekarang, posisi Luhut Binsar Panjaitan masih menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Golkar. Apakah dengan dipilihnya Luhut oleh Jokowi itu, jabatannya sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Golkar, segera berakhir?

Beberapa waktu yang lalu, Luhut masih mengeluarkan kritikan terhadap Ketua Dewan Pembina Golkar, Akbar Tanjung, yang dia nilai melakukan penggembosan terhadap calon presiden Golkar, Aburizal Bakrie.

Luhut Panjaitan adalah lulusan terbaik dari Akademi Militer Nasionall angkatan tahun l970.  Karir militernya banyak dihabiskan bertugas di Kopassus TNI AD. Di kalangan militer dikenal sebagai Komandan pertama Detasemen 81 (Anti Teror).

Putra Batak ini merupakan anak ke-1 dari lima bersaudara pasangan Bonar Pandjaitan dan Siti Frida Naiborhu. Untuk mengejar cita-citanya, ia hijrah ke Bandung dan bersekolah di SMA Penabur.

Inilah sebuah perkembangan baru pasca pemilu legislatif 2014. Di mana dengan situasi politik yang penuh ketidak pastian. Dengan tidak adanya suara mayoritas yang diperoleh oleh partai-partai politik. Partai mana nanti yang akan digandeng PDIP, mengusung pasangan Jokowi-Luhut Binsar Panjaitan?

Lalu, menghadapi langkah politik yang dilakukan oleh Mega, Jokowi, dan PDIP, Partai-partai Islam, masih belum mau bersatu? Sudah ada preseden, di DKI Jakarta, kalangan Islam gagal, dan kemudian kemenangan di raih Jokowi-Ahok.

Di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, kondisi sama, di mana tokoh-tokoh Kristen mengambil alih kekuasaan di wilayah itu, akibat perpecahan kalangan politisi Islam. Dapatkah langkah politik Jokowi ini, membuat kesadaran baru?

Jika pasangan Jokowi-Luhut Panjaitan menang dalam pilpres nanti, maka pertamakali dalam sejarah Indonesia, wakil presiden beragama Kristen. Sementara itu, DKI Jakarta akan dipegang oleh Ahok yang beragama Kristen. Ini merupakan sejarah baru DKI, di mana belum pernah terjadi sebelumnya, seorang Gubernur DKI beragama Kristen. (jj/voa-islam.com)

Sumber: voa-islam.com

PTUN Batalkan Izin Pendirian Gereja St Stanilaus (Kostka Kranggan, Kota Bekasi)


Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung  membatalkan surat keputusan Walikota Bekasi tentang izin mendirikan bangunan Gereja Katolik St Stanislaus Kostka Kranggan, Kota Bekasi. Majelis mengabulkan seluruh gugatan belasan warga Kranggan Pasar, Kecamatan Jatisampurna dalam sidang, Kamis 20 Maret 2014.
“Membatalkan surat izin pelaksanaan pembangunan Gereja St Stanislaus Kostka Kranggan. Agar tergugat mencabut surat izin pelaksanaan pembangunan Gereja St Stanislaus Kostka,”ujar Ketua Majelis Edi Firmasnyah.  Majelis juga  menolak eksepsi tergugat Walikota Bekasi dan tergugat intervensi pihak Gereja.
Dalam amar putusan, Majelis menyatakan bahwa terdapat dukungan warga berupa pemberian tanda tangan persetujuan atas pendirian gereja tanpa paksaan. “Dukungan tersebut pun sudah diverifikasi tanpa iming-iming duit,”kata Hakim Anggota Alan Bashir.
Majelis juga menilai pihak Gereja dianggap melakuan tindakan tidak patut karena meminta persetujuan secara tidak terbuka dengan mendatangi rumah warga satu per satu. Sosialisasi, kata Alan, harus secara terbuka bukannya dengan cara sembunyi-sembunyi. Majelis juga menilai pemerintah tidak memfasilitasi sosialisasi pendirian gereja. Hal itu memicu disharmoni.
“Karena itu pemerintah (Kota Bekasi) telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik dalam menerbitkan izin pendirian Gereja St Stanislaus sehingga cacat hukum. Dan oleh karenanya gugatan para penggugat harus dikabulkan,”ujar Alan.
Sebelum memvonis, Majelis juga sempat membacakan perbedaan pendapat diantara hakim. Hakim Anggota II Nelvi Christin berbeda pendapat dengan Hakim Edi dan Hakim Alan. Nelvi menilai prosedur perizinan pembangunan Gereja Stanislaus sejatinya sudah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah.
Panitia Pembangunan Gereja misalnya, kata Nelvi, telah meminta dukungan minimal 90 jemaat dan minimal 60 warga setempat. Dukungan tersebut, kata dia, sudah diverifikasi tanpa ada yang keberatan. Kalaupun setelah verifikasi kesepakatan terjadi pencabutan dukungan, maka itu tak bisa dilakukan secara sepihak.
“Prosedur sudah sah dilakukan sesuai aturan berlaku. Dengan demikian telah penerbitan izin pembangunan Gereja St Stanislaus sudah memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik. Maka gugatan penggugat harus ditolak,”ujar Nelvi. Kalaupun masih ada yang keberatan maka pemerintah harus mengupayakan cara untuk menjaga keharmonisan.
Putusan Majelis tak ayal membuat para jemaat Gereja Stanislaus yang duduk di salah satu lajur kursi pengunjung tercenung. Sebaliknya sejumlah warga kontra dan perwakilan Ormas yang hadir di ruang sidang langsung bersuka cita dan bertakbir. Para warga berjubah putih ini lantas mengabarkan putusan Majelis kepada rekan mereka yang sejak pagi berdemo di luar Gedung Pengadilan.
ERICK P. HARDI

Sumber:

http://id.berita.yahoo.com/ptun-batalkan-izin-pendirian-gereja-st-stanilaus-113106151.html

KERUKUNAN BERAGAMA: Tokoh Agama Kawal Suasana Pemilu


Menteri Agama Suryadharma Ali mengajak seluruh umat beragama untuk menjaga kerukunan, terutama menjelang pemilihan umum legislatif, 9 April mendatang. Tokoh agama diminta terus mengawal kerukunan yang sudah tercipta.
”Pemilu 2014 akan penuh dengan persaingan, jangan sampai agama menjadi pintu masuk bagi sekelompok orang yang ingin memperkeruh suasana kerukunan dengan ajaran yang sempit dan hasutan pemicu konflik,” kata Suryadharma Ali dalam dialog dengan tokoh pemuka agama, Jumat (21/2), di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), serta dialog dengan masyarakat pada acara Gerak Jalan Kerukunan, Sabtu (22/2), di Lapangan Sanamang Mantikei, Palangkaraya, Kalteng.

Tiga jenis persaudaraan
Suryadharma mengingatkan, ada tiga jenis persaudaraan yang perlu diperkuat untuk menciptakan kerukunan, yaitu persaudaraan internal umat seagama, persaudaraan sebagai bangsa, dan persudaraan antar-sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan.

”Dalam persaudaraan sebagai satu bangsa, kita perlu menyingkirkan egoisme kelompok, partai, ormas, dan suku. Lupakanlah sekat-sekat yang ada,” ujar Suryadharma di hadapan peserta Gerak Jalan Kerukunan yang berjumlah lebih dari 5.000 orang.

Menurut Suryadharma, persaudaraan antar-sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan mengingatkan, kita semua berasal dari Tuhan Yang Satu.

”Sudah sepatutnya kita membangun kesatuan dan persaudaraan sebagai manusia. Ini yang harus terus diperkuat agar persatuan Indonesia pun semakin kuat,” katanya.

Kerukunan adalah proses yang berkelanjutan dan harus diupayakan setiap hari. Kerukunan bukanlah sesuatu yang instan, setiap pihak perlu menjaga kerukunan.

”Peran Forum Kerukunan Umat Beragama cukup penting untuk mencegah dan mengurangi potensi konflik yang ada,” ujar Suryadharma.

Suryadharma pun menyampaikan, kehidupan beragama di Indonesia merupakan suatu kebebasan, tetapi juga diatur negara. Indonesia adalah negeri yang berdasarkan Ketuhanan, bukan keagamaan. Pancasila menjadi dasarnya.

”Umat beragama menganut kebebasan sebagai sesuatu yang terbatas. Kebebasan absolut hanya milik Tuhan. Oleh karena itu, makna kebebasan beragama adalah kebebasan yang terbatas. Kini, kebebasan beragama, dipahami sebagai kebebasan absolut. Demikian juga dengan demokrasi. Demokrasi bukan segala-galanya sehingga dapat menghantam sistem nilai atau agama yang ada,” tutur Suryadharma.

Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran menilai kualitas kerukunan antarumat beragama di Kalteng semakin baik. ”Namun, kita perlu terus waspada akan ancaman yang bisa memecah belah kerukunan, baik atas nama agama, ras, suku, maupun politik. Kerukunan antaragama perlu terus dijaga untuk menciptakan ketertiban nasional,” ungkap Achmad Diran.

Sekretaris Umum Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lamandau, Kalteng, Lilik Setiawan menyampaikan, kehidupan antarumat beragama di Kalteng secara umum dan Kabupaten Lamandau secara khusus cukup baik. ”Kerukunan sudah tercipta dan dalam kondisi yang kondusif. Kita perlu terus menjaganya,” kata Lilik.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalteng Jawahir Tantawi mengatakan, Forum Kerukunan Umat Beragama Kalteng siap membangun persaudaraan dan kerukunan umat beragama yang sejalan dengan semangat tradisi rumah betang. ”Rumah betang mencerminkan persaudaraan yang majemuk bagi siapa saja. Dalam rumah betang, hiduplah banyak keluarga di satu atap dan satu rumah,” kata Jawahir. (DKA)

Sumber: kompas cetak edisi 24 Februari 2014

Daerah Desak Mendagri Dipecat


PONTIANAK – Menyusul penolakan sejumlah daerah terhadap imbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi agar pemerintah daerah (pemda) bekerja sama dengan Front Pembela Islam (FPI) untuk menciptakan rasa aman di masyarakat, kini muncul desakan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memecat mendagri karena mengeluarkan pernyataan yang meresahkan.
“Imbauan mendagri telah menimbulkan keresahan di daerah, terutama di Kalimantan yang masyarakatnya beragam,” kata Ketua Front Pembela Dayak Nasional Kalimantan, Petrus Sindong Ajan kepada SH di Pontianak, Kamis (31/10).

“Mendagri biang kerok dari sikap intoleran dengan memihak kepada salah satu organisasi massa seperti FPI yang sepak terjangnya selama ini hanya tukang buat onar. Masyarakat Dayak di Kalimantan akan berada di barisan terdepan memprotes dengan berbagai cara, kalau sampai ada kepala daerah yang berani menindaklanjuti imbauan mendagri,” ujar Petrus.

Petrus menuturkan, bagaimana mungkin pemerintah di daerah yang masyarakatnya beragam diimbau bekerja sama dengan FPI yang secara terang-terangan menunjukkan sikap tidak menghargai kemajemukan, terlalu mengedepankan kesalehan individu, yang salah satunya ditunjukkan dengan secara terbuka menolak Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli dan Lurah Pejaten Timur, Grace Tiaramudi, hanya lantaran mereka nonmuslim.

“Kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak segera memecat Mendagri Gamawan Fauzi, berarti ikut di balik terciptanya instabilitas di daerah. Penyataan mendagri telah mengusik ketenangan di daerah yang penduduknya sangat majemuk, seperti Kalimantan pada umumnya dan Provinsi Kalimantan Barat pada khususnya,” kata Petrus.

Imbauan mendagri, menurut Petrus, menunjukkan Kemendagri sudah tidak mampu lagi menunjukkan sikap sebagai pengayom dan pemersatu masyarakat. Melalui imbauan kerja sama dengan FPI, mendagri membuka peluang bangkitnya sikap permusuhan antarkomponen masyarakat yang berlainan suku, agama, ras, dan antargolongan.
Petrus mengatakan, kalangan masyarakat Dayak di lima provinsi di Kalimantan telah mengonsolidasi untuk menggelar demonstrasi memprotes keras imbauan mendagri ini.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai menilai pernyataan mendagri menjadi justifikasi FPI untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai HAM, UUD, dan Pancasila, serta kebinekaan bangsa.

“Sekali lagi mendagri asal ambil kebijakan tanpa mempertimbangkan dampaknya negatifnya. Salah satu contoh konkretnya adalah mendukung FPI menuntut Lurah Lentang Agung Ibu Susan turun dari jabatan,” ujarnya kepada SH di Jakarta, Jumat (1/11).

Jika kaum minoritas tidak boleh menjadi pemimpin di DKI Jakarta, lantas daerah lain juga ikut melakukan hal yang sama, amat berpotensi terjadi instabilitas nasional. “Dengan mendukung FPI berarti mendagri memang menginginkan instabilitas. Bahkan bisa-bisa NKRI terpecah belah karena sikap mendagri,” ia menegaskan.

Menurutnya, mendagri tidak paham atau memang sengaja memperkeruh suasana bernegara dengan tujuan-tujuan tertentu. “Yang seperti ini bikin sendi-sendi negara rusak,” ia menegaskan.
Bubarkan FPI

Tidak hanya desakan agar mendagri dipecat, tetapi kini juga timbul desakan untuk membubarkan FPI karena kerap berbuat anarkistis. Hal ini diungkapkan Ketua Sentra Pemberdayaan Masyarakat (SPM), Yudi Syamhudi bahwa sudah waktunya pemerintah pusat membubarkan FPI.

“Kalau justru mendagri melindungi FPI, berarti dirinya adalah otak dari semua penyebaran kekerasan atas nama agama dan menempatkan Islam sebagai agama yang menindas,” ujarnya kepada SH dari Magelang, Jumat.

Padahal, Islam adalah agama yang antipenindasan dan mencintai perdamaian. Apa yang dilakukan mendagri justru pembusukan terhadap Islam. Menurutnya, semua kepala daerah harus bersatu menolak imbauan mendagri karena rakyat yang memilih kepala-kepala daerah tidak mau lagi ada kekerasan atas nama agama apa pun.

“Sudah waktunya para kepala daerah dan anggota DPRD dan DPR berdiri tegak membela konstitusi yang digerogoti sendiri oleh mendagri. Mendagri ini sudah subversif. Presiden harus segera mencopot Gamawan Fauzi,” ujar pemuda koordinator Gerakan Melawan Kemiskinan (GMK) di Jawa Tengah ini.

Pengurus National Papua Solidariy (NAPAS), Sam Awom juga meminta pemerintah tegas dengan membubarkan organisasi yang sudah mempunyai sejarah kekerasan yang berulang-berulang. Bahkan, FPI sudah sering mengancam pemerintah, tetapi tetap pemerintah mengakomodasi semua kekerasaan yang dilakukan FPI.

“Pemerintah tidak punya wibawa sama sekali dan sangat jelas memihak kepada organisasi yang tidak menghargai kehidupan warga negara yang lain,” ia menegaskan kepada SH dari Jayapura hari ini.
Dengan cara ini, pemerintah sangat diskriminatif karena tidak memperhatikan teror terhadap kelompok-kelompok minoritas, seperti kasus Gereja HKBP, Ahmadiyah, Syiah, rekonsiliasi 1965, dan lainnya. “Ini menunjukkan toleransi yang menjadi slogan bangsa ini cuma omong kosong,” tuturnya.
Kalteng Menolak

Menyusul penolakan dari sejumlah daerah, seperti Bali, Riau, dan Kalimantan Barat, kini Bupati Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo mengatakan bahwa imbauan mendagri itu harus dikaji ulang. Pasalnya, selama ini FPI dinilai masyarakat sebagai ormas yang anarkistis.

“Mendagri seharusnya perlu pertimbangan yang matang karena di Kalteng dengan tegas menolak kehadiran FPI. Ini dibuktikan saat FPI Pusat yang akan melantik FPI di salah satu kabupaten yang ada di Kalteng, masyarakat Kalteng menolak secara tegas,” ujarnya kepada SH, di Palangkaraya, Kamis.
Ia sepakat bahwa ormas apa pun harus selalu dirangkul untuk bekerja sama dalam melakukan pembangunan. “Namun, kalau kondisi sekarang banyak ormas yang bertindak kekerasan dan merusak, tidak boleh dibiarkan mendagri. Jangan sampai seruan mendagri itu malah memicu konflik di tataran masyarakat bawah,” ia menegaskan.
Bupati Kapuas, Kalteng, Ben Ibrahim juga mengatakan bahwa mendagri harus berpikir lebih jauh, apa dampak negatif bagi pemerintahan dan masyarakat akibat imbauannya itu. “Kecuali FPI sudah berhenti bertindak anarkistis dan tidak lagi meneror orang lain,” cetusnya.

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Palangkaraya (BEM UNPAR), Jimmy Sibadarian menilai imbauan mendagri adalah bukti bahwa pemerintah sangat lemah mengatur jalannya demokrasi di negeri ini. “Sudah tahu FPI adalah ormas anarkistis, kok malah diajak bekerja sama. Ini cermin pemerintahan anarkistis,” ujarnya.
Dikatakannya, dulu mendagri gagal membubarkan FPI, sekarang malah mengajak kerja sama. “Ini kan mencurigakan. Ada apa dengan mendagri. Jangan-jangan FPI memang hanya sebuah alat pemerintah untuk menindas dan meneror rakyat,” katanya.

Kemenag Akui Beri Dana

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama (Kemenag), Zubaidi mengaku pihaknya memberikan bantuan dana untuk membantu beberapa kegiatan yang diadakan ormas keagamaan, termasuk FPI.

Namun, bantuan dana dari Kemenag tersebut tidak hanya untuk FPI, tetapi juga untuk ormas-ormas berlatar agama lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Bantuan dana ini, menurut Zubaidi, bukan bantuan wajib untuk setiap ormas dan sifatnya hanyalah bantuan pembinaan kegiatan.
“Bantuan itu disalurkan melalui Dirjen Bimas (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat) Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu. Masing-masing Dirjen tersebut memang memiliki program kerja untuk membina ormas-ormas keagamaan di Indonesia,” kata Zubaidi saat dihubungi SH di Jakarta, Kamis. Namun, Zubaidi mengaku tidak tahu persis ormas apa saja yang mendapat bantuan dari Dirjen Bimas di Kemenag saat ini. Ini karena hal itu menjadi tanggung jawab masing-masing Dirjen Bimas.

Dia mengatakan, tidak selalu semua ormas setiap tahunnya mendapatkan bantuan dari Dirjen Bimas karena bantuan itu didasari asas prioritas dan pemerataan. Ia menjelaskannya, bantuan yang diberikan Kemenag tidak hanya berupa dana, tapi juga bantuan pembinaan kepada ormas maupun masyarakat.

Sebelumnya, Rabu (30/10), Humas Lembaga Dakwah Front Dewan Pimpinan Pusat FPI Habib Noval Haidar bahwa ada beberapa kegiatan FPI yang mendapat sokongan dana dari pemerintah melalui Kemenag, tetapi sifatnya tidak rutin hanya berdasarkan kegiatan-kegiatan. Misalnya untuk acara tablig akbar atau Maulid FPI. (Web Warouw/Saiful Rizal/Vinsensius)

Sumber: http://m.shnews.co/index.php/web/read/27366/daerah-desak-mendagri-dipecat.html

Amien Rais : Jangan Menjadikan Orang Kafir Sebagai Pemimpin


Jakarta (voa-islam.com) Selama ini banyak aktivis Islam menilai Amien Rais sudah tamat, sudah gagal secara politik, terjerumus dalam pluralisme, dituduh mencari aman di balik punggung rezim. Tapi sebagai kader Muhammadiyah, sebagai mantan Ketua PP Muhammadiyah, ternyata Amien Rais masih punya taji, resistensi, dan militansi. Itu terbukti dari isi ceramahnya yang cukup “radikal”di hadapan kader-kader Muhammadiyah Yogya, dalam acara “Rapat Kerja dan Dialog Pengkaderan” tanggal 23-24 Februari 2013.  Ceramah yang kemudian ditranskrip itu dimuat di sebuah media internal milik Muhammadiyah. Dalam ceramahnya Pak Amien sempat bilang,“Nah, ini cuma sekedar cerita, ini tidak boleh keluar di wartawan.” Pembaca bisa baca sendiri kira-kira apa isi ceramah itu. Karena isinya sangat penting, kami para jurnalis minta maaf ke Pak Amien, kalau ceramahnya akhirnya keluar juga ke tengah publik. Bukan tak menghargai privasi Prof. Amien, tapi kayaknya Umat perlu tahu gagasan-gagasan beliau.  Berikut ini kami kutipkan pernyataan-pernyataan Prof. Dr. H. Amien Rais dari ceramah yang ditranskrip menjadi tulisan berjudul, Kader Muhammadiyah di Pentas Politik. Karena panjangnya artikel, hanya dikutip bagian-bagian tertentu saja yang dipandang sangat urgen diketahui Umat Islam. Selamat menyimak, semoga mencerahkan!

     1. FONDASI AKIDAH
Saya akan membicarakan masalah yang mendasar terlebih dulu, bahwa kita ini sebagai orang beriman diperintahkan di dunia ini, hanyalah untuk mengabdi kepada Allah SWT. “Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada-Ku.” (Adz Dzariyat: 56) 

Dalam pandangan orang Islam, hidup kita ini adalah bulat, tidak terbagi-bagi. Misalnya ini yang sekuler dan itu yang non sekuler, ini yang transenden dan itu yang intransenden.
Hal ini disebabkan, kita sudah memproklamasi  dan mendeklarasikan, bahwa shalatku, ibadahku, hidup dan matiku, aku persembahkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Ini sudah jelas sekali.
Karena the core of our lives must be based on tauhid.  Nabi kita itu pelanjut dari millah, agama, tradisi, keyakinan, dari nabi-nabi sebelumnya. (Kutipan hal. 18-19). 

2.  ANTI PLURALISME
Dalam hal ini saya wanti-wanti, karena kelompok non Muslim pandai sekali mencari istilah, yang enak dan sejuk didengar, yaitu pluralism atau kemajemukan.
Jangan sampai kita terseret gara-gara istilah kemajemukan itu kemudian menyangka semua agama itu seperti madzhab-madzhab yang mencari kebenaran di puncak gunung, dan boleh melewati lereng utara, lereng selatan atau barat, yang akhirnya akan sampai juga ke puncak.
Orang-orang keblinger itu seolah-olah menyatakan, bahwa semua agama itu sama.
Yang perlu digarisbawahi adalah, dari bacaan kita di koran, internet, dan sebagainya, ada semacam angin yang menyapu berbagai negeri Muslim yaitu angin pluralisme.
Sedihnya kemudian sebagian intelektualnya seperti kerbau tercocok hidungnya, tanpa menggunakan daya kritis ikut melambungkan paham pluralisme itu.
Padahal sekali kita menerima pluralisme tanpa kaca mata yang kritis, seperti kita mengerek agama Allah yang kaffah, yang diridai Allah itu, turun dari tingkat yang tinggi, seolah-olah agama kita sama dengan agama-agama yang lain.
Kadang kita tidak sadari, bahwa dengan ikut paham kemajemukan itu, kita justru sedang menurunkan martabat level agama Allah yang sempurna ini turun ke bawah, sama dengan Hindu, Budha, Kristen, Protestan, dan lain-lain.
Jadi kalau Allah mengatakan, kita harus mengimani wahyu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan lain-lain, itu bukan berarti agama lain itu sama dengan agama kita. Karena Allah juga mengatakan, “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu, hingga kamu mengikuti agama mereka.” (Al Baqarah: 120) (Kutipan hal. 19).
Kita ini tak boleh gegabah. Kalau anda dipuji-puji oleh orang “walan tardho” (Yahudi-Nashrani) itu jangan malah bangga. “Wah, aku pluralis.” Jangan, itu beracun. Saya punya seorang teman dekan dulu (dia dipuji sebagai Muslim pluralis). Saya jawab, “Loh, anda itu dipuji-puji begitu berarti kan Islamnya tipis, jadi komitmennya juga tipis to? Lha itulah, mereka senang dengan anda, karena anda tidak mungkin macam-macam.” (Kutipan hal. 22)

3.   KERISAUAN
Muhammadiyah telah berumur satu abad. Alhamdulillah masih segar, tetapi kalau kita mau jujur, kita ini telah mengalami kekalahan. Tahun 1950-an jumlah umat Islam itu 92 % dan sekarang tahun 2000-2013 sekitar 86 %. Sehingga ada kemerosotan sekitar 6 %. Maka jika kemerosotan ini berlanjut, jangan-jangan 200 tahun lagi umat Islam akan tinggal 70 %. 
Walaupun sesungguhnya sudah ada indikator kekalahan kita dalam perlombaan dakwah, yakni melakukan perebutan wilayah keagamaan di dalam wilayah bangsa besar yang kita cintai ini. Pendidikan dan hal-hal lain kita memang semakin bertambah, tetapi sesungguhnya secara komparatif, baik quality ataupun quantity, kita itu masih kalah.
Jumlah sekolah Islam dan sekolah Kristen, masih banyak sekolah Kristen. Jumlah RS MUhammadiyah dan rumah sakit mereka (Kristen), juga masih banyak mereka. Dan jumlah per kepala pun mereka terus bertambah, sedangkan kita turun dalam kurun waktu beberapa waktu ini. (Kutipan hal. 19)

4.   MENGABAIKAN SYIAR JIHAD
Bahkan saya sering mengatakan, bahwa Muhammadiyah itu diam-diam juga mempraktikkan bid’ah. Kita sering mengatakan NU bid’ah, tapi kita kadang-kadang tidak terasa juga bid’ah, cuma bid’ah mengurangi (al ibdtida’u bil nuqshan). Dimana pengurangannya? Kita tidak sadar, kita tidak tahu, karena kita merasa tidak pernah melakukannya. 
Tapi lihat dalam training-training Muhammadiyah atau Aisyiyah, atau di beberapa even Muhammadiyah, hampir jarang dibahas atau didorong tentang konsep Al Qur’an yang namanya Al Jihad. Kita itu sepertinya dengan konsep jihad, kalau alergi tidak, cuma sudah cukupkah jihad itu dengan teologi Al Ma’un.
Sejak saya kecil Al Ma’un, saya di IMM Al Ma’un, saya jadi ketua PP Muhammadiyah Al Ma’un, dan sampai sekarang Alhamdulillah juga masih tetap Al Ma’un. Itu betul dan tidak salah.
Teori Al Ma’un itu tetap, tapi harus kita tambah lagi, karena yang namanya jihad itu jumlahnya sebanyak kata zakat. Kenapa kita berani membicarakan soal zakat dan lain-lain, tetapi soal jihad itu tidak pernah kita ucapkan. (Kutipan, hal. 20) 

5.   IKHWANUL MUSLIMIN
Saya bukan pengagum Al Ikhwan, tapi saya kira Al Ikhwan itu betul. Misalnya, (semboyan mereka):Allahu Ghayatuna (Allah tujuan kami), Ar Rasulu Qudwatuna (Rasulullah teladan kami), Al Quran Dusturuna (Al Qur’an landasan hukum kami), Al Jihad Sabiluna (Jihad jalan kami), Syahid fi Sabilillah Asma Amanina (mati Syahid di jalan Allah, cita-cita kami yang tertinggi).
Jadi mengapa Al Ikhwan seperti bergerak terus sampai ke Yordania, Eropa, Amerika, dan seterusnya. Mungkin karena kata jihad itu tidak dijauhi. Jadi kritik kita ke dalam, tiap kali kita baca Al Qur’an, jihad tidak pernah dibahas. Mungkin ini untuk para kader juga perlu dipahami. (Kutipan hal. 20)

6.  PARTISIPASI POLITIK
Pada zaman Bung Karno dulu politik adalah panglima. Jika kita berbicara di tingkat realitas, justru memang politik itu adalah panglima. Definisi politik itu sebenarnya: politics is who gets what, when, and how (politik itu siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana).
Cuma karena kita orang beriman, kita tambah dengan why. Karena hal ini merupakan niat,innamal a’malu bin niyat. Politik itu sebenarnya adalah alokator dari segenap keperluan hidup manusia, dengan keputusan modern.
Membangun itu bukan keputusan ekonomi, itu keputusan politik. Kita biarkan atau kita awasi kegiatan Zending (Kristenisasi) orang-orang asing, itu politik. Kita mau meminjam uang IMF atau Bank Dunia, itu politik.
Mengapa HPH yang sekian ratus hektar itu kita berikan si fulan dan bukan si fulan? Sekarang Papua ingin merdeka, itu juga merupakan political decision. Menghadapinya bukan dengan Tahlilan atau doa bersama; tapi juga dengan liku-liku aksi politik.
Pada waktu reformasi, hanya dengan dua atau tiga partai yang mulai berbicara di tingkat power sharing, kita bisa mendudukkan tiga anggota Muhammadiyah menjadi Menteri Pendidikan, Pak Yahya Muhaimin, Malik Fadjar, dan Bambang Soedibyo.
Tetapi sekarang untuk mendapatkan uang ratusan juta saja, kita ini berat? Karena apa? Karena politik itu alokasi, alokasi APBN, alokasi apapun itu namanya politik.    
Saya ingin mengatakan, bahwa di lembar abad kedua ini kita perlu menambah wawasan kita. Apa yang sudah kita warisi dalam hal education and health terus kita tambah, tapi kita juga harus melakukan pencak silat politik, karena Islam itu kaffah.
Kita diberi Allah untuk memperkuat dunia kita ini, supaya kita di waktu mendatang bisa bersyukur dan berbahagia, bahwa Muhammadiyah itu semakin kuat, tidak lagi pinggiran.
Saya ingin Muhammadiyah tidak lagi marginal, tidak di peran pinggiran, tidak lagi menjadi penonton, tapi harus di tengah. Bukan hanya penonton, tetapi Muhammadiyah itu harus memegang kanvas, ikut melukis masa depan Indonesia.
Kalau kita ikut melukiskan, paling tidak kalau terlalu merah bisa ikut kita mudakan (warnanya), terlalu kuning bisa kita agak dekatkan ke hijau warna Islam.
Atau kalau memegang pahat, bisa ikut mengukir bersama anak bangsa yang lain, untuk masa depan negeri kita ini. Tetapi jika hanya menonton, maaf hanya plonga-plongo, maka akan sangat menyakitkan. (Kutipan hal. 20-21)

7.  MENGAMBIL ORANG KAFIR SEBAGAI PEMIMPIN
Pertama-tama, kita harus mencamkan, bahwa kita ini anak-cucunya Nabi Ibrahim, anak cucunya Nabi Adam, dan sebagai pewarisnya, (kita) jangan sampai tidak punya keinginan untuk memegang imamah.
Jadi pemimpin umat manusia yang beragama Kristen, Katolik, Kong Hu Chu, Nasrani, Zoroaster, PKI, dan lain sebagainya itu; pemimpinnya seharusnya orang beriman. Tetapi (janji Allah tentang imamah pada Surat Al Baqarah 124) tidak pernah sampai, tidak pernah mengenai orang-orang yang masih zalim.
Orang zalim itu orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri, sudah tahu korupsi itu tidak boleh, malah nekat; sudah tahu bohong itu gak boleh, malah nekat.
Bahwa kepemimpinan ini amat sangat penting. Kalau menurut saya, dari Al Qur’an itu orang beriman menjadi imaman lil muttaqin dan imaman lin naas (lihat Surat Al Furqan: 74).
Nah sekarang saya beritahu, kesalahan fatal umat Islam di muka bumi, kesalahan fatal UII (Umat Islam Indonesia), kesalahan fatal umat Muhammadiyah, barangkali karena tidak memperhatikan pesan-pesan Al Qur’an.
Allah berfirman: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu; sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak member petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (Al Maa’idah: 51)
(Jangan menjadikan Yahudi dan Nasrani) tempat berlabuhmu, tempat bersandarmu, tempat referensimu. Yahudi dan Nasrani itu sokong-menyokong untuk menggencet orang Islam. Itu sudah jelas untuk menghancurkan umat Islam.
Saya sudah menjelajah dunia Islam ini, saya sudah dari Malaysia sampai Merauke, dari Thailand sampai Uzbekistan, kesalahannya mereka juga tidak menyimak pesan Al Qur’an itu.
Arab Saudi itu masih adem ayem kalau sama Amerika. “Itulah sekutu kami.” Padahal itu kan Yahudi dan Nasrani, sehingga ini yang menyebabkan kita tidak bisa kuat.
Pukulan telak dan kesalahan fatal, yaitu ketika Jokowi dan Ahok itu menang menjadi Gubernur DKI. Ini membuat saya agak resah, sampai mungkin tidak bisa tidur dua atau tiga malam. Karena saya tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. (Kutipan hal. 21).

 8.  TANGGUNG-JAWAB KEBANGSAAN
Kalau kita melihat Al Qur’an, kita tidak boleh menjadi pupuk bawang, jadilah lokomotif. Syuhada ‘alannaas. Syuhada itu orang di depan, jadi referensi, jadi teladan, jadi contoh, di depan. Sebab tidak mungkin syuhada kok di kanan atau di kiri. Syuhada itu selalu di depan.
Bagaimanapun seandainya kalian tahu jeroan-nya Indonesia ini, umat Islam itu betul-betul hanya hanya jadi penonton. Perbankan, pertambangan, perkebunan, pertanian, kehutanan, dikuasai dan digenggam oleh mereka (orang kafir). Umat Islam ini hanya diberi remah-remah kecil, tapi yang the big goal, the biggest share, itu mereka yang genggam.
Kita ini di samping sebagai kader yang memiliki kadar Islam dan niat yang mendalam, tapi sebagai orang yang hidup di suatu bangsa, tidak ada salahnya kita juga punya semangat wathoniyah, kebangsaan, atau ketanahairan. Pandu kita bernama Hizbul Wathan, partainya tanah air. 
Kata Hasan Al Bana, wathoniyah itu sesuatu panggilan yang sangat alami. Wathoniyah itu adalah sesuatu yang naluriah.
Nabi itu ketika hijrah ke Madinah, betul-betul ingin kembali ke tumpah darahnya, kembali ke Mekkah. Kembali ke masa muda, kembali ke masa kecil, itu sesuatu yang sangat alami.
Di sini saya berbeda dengan orang-orang ekstrim itu, bahwa “kebangsaan itu taghut, Islam itu menyeluruh, tidak usah ada kebangsaan. Jadi negara bubarkan saja, tidak perlu ada negara, Khilafah Islamiyah saja”.
Tapi itu kan hanya dalam imagination, kenyataannya tidak ada. Tapi dalam kebangsaan ini, saya wanti-wanti, bahwa kebangsaan itu sesuatu yang alami acceptable, dapat kita terima; tetapi dalam hal kepemimpinan bangsa, kita tidak boleh main-main. Apalagi kemudian kita serahkan (kepemimpinan) kepada orang-orang yang laisa min hum (bukan golongan Islam).
“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan teman kepercayaanmu orang-orang dari luar kalanganmu, (karena) mereka tak henti-hentinya menimbulkan kemadharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka, adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.” (Ali Imran: 118)
Jadi masalah leadership itu sesuatu yang sentral. Kita cinta negeri ini, kita cinta bangsa kita, kita cinta tanah air kita. Kemudian yang penting adalah mengupayakan, bagaimana agar pimpinan itu ada pada kita, sehingga bangsa ini enlighten, disinari oleh agama Islam. (Kutipan hal. 22)

9.   MISSI MENEGAKKAN KEADILAN
Kemudian yang menyukai politik, yang memang terampil, biarlah masuk ke sana. Diharapkan mereka tidak kagetan, tidak gumunan, dan tidak gampang terjungkal hanya karena gebyar kilau dunia. Dalam hal ini ada cerita ringan.
Golkar itu dulu anak didiknya Pak Harto, jadi teman-teman Golkar dengan KKN itu lumayan dekat. Tapi Golkar itu mengelus dada melihat partai Islam (?) yang lebih pintar dan lebih ngawur dalam korupsi.
Saya lima tahun di MPR, teman-teman (Golkar) berkata, “Pak Amin, kami kalah Pak. Jam terbang kami sudah tiga dasawarsa, ini baru tiga tahun sudah luar biasa.” (Orang Golkar 30 tahunan korupsi dengan cara-cara yang “sopan”, tapi orang zaman reformasi baru 3 tahun memimpin cara korupsinya seperti orang kesetanan).
Kita punya kebangsaan yang harus kita kembangkan jadi kepemimpinan. Jangan lupa, dalam kebangsaan itu pun seluruh nilai Islam harus dimasukkan. Kita ini punya semboyan Amar Makruf Nahi Munkar. Itu bagus, tapi belum cukup.It is just good, but not good  enough.
Di samping Amar Makruf Nahi Munkar, kita juga (perlu) mengembangkan Ya’muru bil ‘Adli wa Nahyu ‘aniz Zulmi (memerintahkan berbuat adil, mencegah kezhaliman).
Samakah orang yang jadi budak tadi itu, yang tergantung pada bangsanya itu dengan orang yang menegakkan keadilan dan dia berada di jalan yang lurus?
Kalau Allah SWT memerintahkan orang beriman menegakkan keadilan, tentu sisi yang lain, adalah mencegah kezaliman. Syirik sendiri disebut kezaliman yang teramat besar.  
Muhammadiyah yang besar ini (perlu) memantau dari Papua sampai Aceh, kira-kira mana saja yang ada potongan jahitan yang bisa masuk ke gelanggang politik. Karena itu penting jangan jangan sampai ditinggalkan.
Kalau kita tidak masuk ke situ, kita seperti anak yatim piatu. Kita mau buat apapun, kalau payung politiknya tidak ramah, serba tidak bisa. Seperti Muhammadiyah di Bangkalan itu, tidak pernah bisa mengadakan Isra’ Mi’raj bersama-sama di gedung, karena (diganjal) bupati, sekda, dan lain-lain.
Dulu pernah ada menteri (pendidikan) namanya Daoed Joesoef. Waktu itu ada ratusan dosen yang mau (sekolah) ke luar negeri. Asal namanya Islam, dicoret. Walaupun tidak shalat, minum arak, kalau namanya Islam ya dihabisi. Seperti salah seorang kawan saya bernama Amirudin.    
Dulu karena kita tidak punya kekuatan politik, siswa SMA negeri yang memakai jilbab diundang kepala sekolahnya, disuruh lepas jilbab atau keluar. Sekarang kalau ada seperti itu, tentu kepala sekolahnya yang disuruh keluar, karena sudah tidak zamannya lagi (melarang siswi sekolah memakai jilbab). 
Dalam hal kebangsaan itu, memang harus cerdas dan selalu berpegang kepada Al Qur’an. Dan kita menghadapinya dengan optimis. Semoga Muhammadiyah abad kedua ini tidak lagi di pinggir, tapi di mainstream. Tidak lagi tangan di bawah, tetapi tangan di atas. Kalau kita kuat, kita akan menghidupi banyak orang. SELESAI. (Kutipan hal. 22-23) 

Catatan penyunting:
Tidak semua pernyataan dikutip, karena teks aslinya cukup panjang dan mempertimbangkan urgensinya. Tanda kurung dan judul tematik dari penyunting, biar lebih mudah memahami. Bagian-bagian yang isinya satu tema disatukan meski posisi agak berjauhan. Bentuk percakapan bahasa daerah dan font Arabic ditiadakan, agar lebih praktis. Tulisan asli berjudul: Dialog Bersama Amien Rais, Kader Muhammadiyah di Pentas Politik; sumber ceramah Prof.Dr. H. Amien Rais dalam acara dialog kader bertema “Rapat Kerja dan Dialog Pengkaderan” di Yogyakarta pada 23-24 Februari 2013. Teks asli disusun berdasarkan transkrip ceramah oleh redaksi media, NS.

Penyunting: Abdul Hanif Fadhli, Jakarta.
Dari sebuah milis.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 46 pengikut lainnya.