Agama Sumber Damai


Agama-agama bukanlah sumber kekerasan, melainkan justru mengajarkan cinta kasih kepada sesama. Dengan pemahaman demikian, dari agama semestinya dapat dibangun masyarakat yang damai dan menghargai semua kelompok yang berbeda-beda.

Harapan itu dikemukakan Karen Armstrong, penulis buku Twelve Steps to a Compassionate Life, asal Inggris dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (13/6). Hadir Presiden Direktur Mizan Group Haidar Bagir. Karen mengunjungi Jakarta untuk beberapa ceramah sekaligus mendorong deklarasi Charter of Compassion atau Piagam Welas Asih di Indonesia.

Karen mengaku telah mempelajari banyak agama, seperti Islam, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Dia juga menulis buku tentang sejarah Tuhan, perang atas nama Tuhan, agama, dan Nabi Muhammad. Semua itu mendorongnya menemukan kaidah emas yang penting untuk membangun kehidupan penuh cinta kasih.

Salah satu kaidah itu adalah pentingnya menyelisik ke dalam hati untuk menemukan apa yang membuat kita tersakiti dan menolak menimbulkan rasa sakit itu kepada orang lain. Semua orang pernah menderita dan kita perlu memahami penderitaan itu.

”Kita perlu mendorong penerapan kaidah emas penuh cinta kasih itu di dunia nyata. Itu diperlukan untuk membangun komunitas global di mana semua kelompok dengan ideologinya dapat hidup saling menghormati,” katanya.

12 langkah

Karen menjabarkan 12 langkah membangun kehidupan penuh welas asih. Hal itu mencakup belajar tentang cinta kasih, melihat diri sendiri, belas kasih kepada orang lain, empati, perhatian, tindakan, pengakuan sedikitnya yang kita ketahui, berbicara yang baik, peduli, pengetahuan, pengakuan, dan mencintai musuh. Prinsip itu diharapkan bisa dilaksanakan di berbagai komunitas dan profesi, seperti bisnis, kedokteran, masyarakat kota, pendidikan, atau keagamaan.

Karen menolak pandangan agama merupakan sumber kekerasan. Agama justru memberikan makna hidup dan memperkenalkan seni dan keindahan bagi umat manusia. Jika dipahami secara benar, agama bisa mendorong kehidupan yang harmonis.

Haidar Bagir menjelaskan, dalam peringatan ulang tahun ke-30, Mizan meluncurkan Gerakan Islam Cinta. Dengan didukung tokoh-tokoh Muslim, gerakan ini berusaha mengampanyekan wajah Islam yang berorientasi cinta kasih. Hal itu sekaligus memperkuat konsolidasi kalangan Islam moderat yang menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama.

Selama ini, orientasi cinta kasih dalam Islam tenggelam akibat berbagai masalah sosial-politik. ”Ini langkah penting untuk mengajak semua manusia kembali pada cinta kasih. Kehadiran agama semestinya mendorong perdamaian, jangan jadi sumber kekerasan dan penindasan,” katanya.

(Kompas cetak, 14 Juni 2013)

Mengubah Paradigma Pendidikan Agama


AM M Agus Nuryatno

Pluralisme adalah sebuah fakta sejarah. Tidak dapat dimungkiri dan diingkari oleh siapa pun.Kemajemukan adalah kehendak Tuhan agar manusia saling menyapa, mengenal, berkomunikasi, dan bersolidaritas. Pada zaman kontemporer saat ini sulit dicari satu negara dengan agama yang homogen. Umumnya heterogen dengan tingkat yang berbeda-beda.

Kemajemukan pada tingkat agama ini masih ditambah lagi kemajemukan pada wilayah tafsir agama. Tidak mengherankan jika banyak mazhab, sekte, atau aliran dalam agama apa pun. Semua ini akibat perbedaan kapasitas dan kemampuan berpikir masing-masing orang, perspektif, ataupun pendekatan.

Pertanyaannya: model pendidikan agama macam apa agar melahirkan pribadi-pribadi yang toleran, inklusif, humanis, dan meneguhkan spirit pluralisme dan multikulturalisme? Pendidikan agama yang diidealkan adalah pendidikan agama yang tidak doktriner sehingga tak memunculkan klaim-klaim kemutlakan. Ketika ruang perbedaan dan perubahan dalam agama telah dimatikan oleh sikap fanatik dan eksklusif, agama jadi antirealitas. Namun, justru sikap-sikap fanatik dan eksklusif ini dilahirkan oleh pendidikan agama.Tak mengherankan jika pendidikan agama dikritik antirealitas. Pendidikan agama dianggap kurang mengakomodasi realitas keberagamaan intra dan antarumat beragama, serta justru cenderung melahirkan eksklusifisme keberagamaan.

Model pendidikan agama

Untuk menjawab model pendidikan agama seperti apa yang memungkinkan melahirkan pribadi yang toleran, penting untuk mempertimbangkan model-model pendidikan agama yang dikembangkan Jack Seymour (1997) dan Tabita Kartika Christiani (2009). Mereka menjelaskan model-model pendidikan dan pengajaran agama, yaitu in, at, dan beyond the wall.

Pendidikan agama in the wall berarti hanya mengajarkan agama sesuai agama tersebut tanpa dialog dengan agama lain. Model pendidikan agama seperti ini berdampak terhadap minimnya wawasan peserta didik terhadap agama lain, yang membuka peluang terjadinya kesalahpahaman dan prejudice. Model pendidikan agama in the wall juga dapat menumbuhkan superioritas satu agama atas agama yang lain sehingga mempertegas garis demarkasi antara ”aku” dan ”kamu”, ”kita” dan ”mereka”.

Sikap toleransi, simpati, dan empati terhadap mereka yang beda agama sulit ditumbuh-kembangkan dari model pendidikan agama seperti ini. Model pendidikan semacam ini memosisikan agama lain atau penganut agama lain sebagai the others, ”yang lain”, yang akan masuk neraka karena dianggap kafir. Inilah bentuk truth claim yang berdampak pada monopoli Tuhan dan kebenaran. Seakan-akan kebenaran dan Tuhan hanya milik individu atau kelompok agama tertentu.

Model keberagamaan seperti ini pada gilirannya berkontribusi dalam menanamkan benih-benih eksklusivisme keberagamaan yang berpotensi memicu konflik dan kekerasan atas nama agama. Ironisnya, model pendidikan agama in the wall inilah yang kini mendominasi pendidikan agama di Tanah Air.

Paradigma pendidikan agama at the wall tidak hanya mengajarkan agama sendiri, tetapi sudah mendiskusikannya dengan agama yang lain. Tahap ini merupakan tahap transformasi keyakinan dengan belajar mengapresiasi orang lain yang berbeda agama dan terlibat dalam dialog antaragama.

Sementara pendidikan agama beyond the wall tak sekadar berorientasi untuk berdiskusi dan berdialog dengan orang yang berbeda agama. Namun, lebih dari itu mengajak peserta didik dari beragam agama untuk bekerja sama mengampayekan perdamaian, keadilan, harmoni, dan pelibatan mereka dalam kerja-kerja kemanusiaan. Semua itu untuk menunjukkan, musuh agama bukan pemeluk agama yang berbeda, melainkan kemiskinan, kebodohan, kapitalisme, kekerasan, radikalisme, ketidakjujuran, korupsi, manipulasi, kerusakan lingkungan, dan seterusnya.

Model pendidikan agama seperti ini juga untuk menunjukkan semua agama mengajarkan kebaikan, dan bahwa agama adalah untuk kebaikan manusia sesuai misi profetiknya. Maka, pendidikan agama yang saat ini cenderung eksklusif karena hanya mengajarkan agama sendiri (in the wall) perlu digeser ke arah inklusif dengan model at dan beyond the wall. Peserta didik tidak hanya kenal agama sendiri, tetapi juga bersentuhan dengan agama lain untuk melintasi tradisi lain dan kemudian kembali kepada tradisi sendiri.

Maka, pertanyaan selanjutnya: mungkinkah guru-guru agama kita mau dan sukarela mengajak peserta didik bekerja sama dengan siswa lain yang berbeda agama memerangi musuh utama agama, yaitu penindasan, kekerasan, kemiskinan, kebodohan, korupsi, dan kerusakan lingkungan? Mari kita belajar bersama.

M Agus Nuryatno Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

(Kompas, 13 Januari 2012)

Minta Disempurnakan, KWI Tolak RUU KUB


KONFERENSI Wali Gereja Indonesia (KWI), menyatakan penolakanya atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang tengah dibahas oleh DPR RI saat ini. Menurut Sekretaris Eksekutif Hubungan Agama dan Kepercayaan KWI, Romo Benny Susetyo, penolakan itu didasari oleh penilaian, draf RUU KUB belum sejalan dengan dengan makna kerukunan umat beragama itu sendiri.

“KWI minta draf ditarik dan perlu disempurnakan. Karena naskah akademis draf mengatakan latar belakang persoalan agama adalah kekerasan. Seharusnya kekerasan itu diselesaikan dengan hukum bukan dengan UU Kerukunan. Jadi judulnya UU Kerukunan itu sudah salah karena naskah akamedisnya sangat kontradiktif,” ujar Romo Benny usai mengikuti Workshop Menyikapi Kehendak Masyarakat Tentang RUU KUB yang digelar oleh Kementerian Agama dan dihadiri sejumlah tokoh agama dan akademisi di Jakarta, Rabu (21/12) malam.

Benny juga menilai, naskah draf RUU KUB ini hanya menjiplak dari sejumlah peraturan beragama yang telah ada sebelumnya, seperti Surat Keputusan Bersama Dua Menteri dan Peraturan Bersama Menteri. “Jadi penyusun draf RUU ini tidak paham. Sejumlah poin juga belum sesuai seperti mengenai pemakaman dan pendidikan agama. Pendidikan agama sebelumnya sudah ada di UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sehingga kami minta ditarik,” katanya.

Ia melanjutkan, pihaknya juga menemukan, yaitu menyangkut, diskriminasi dan kerancuan yang akan menimbulkan persoalan mayoritas-minoritas. Untuk itu, KWI sendiri ungkap Benny, telah mempunyai rumusan terkait RUU KUB tersebut.

Pasalnya tegas Benny lagi, nama RUU KUB juga tidak tepat. Hal utama yang seharusnya diatur dalam RUU KUB, menyangkut kewajiban negara menjamin setiap warga negara untuk mengekspresikan kebebasan beragamanya. “Kami sudah punya rumusan sendiri. Karena RUU saat ini menyalahi empat pilar itu sendiri yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI,” katanya.
(www.jurnas.com)

Tidak Boleh Saling Melukai


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, keharmonisan hidup ber- agama yang tercapai selama ini tidak terjadi begitu saja, tetapi berkat kerja keras. Presiden menegaskan pentingnya menahan diri untuk tidak saling melukai satu sama lain.”

Saat menerima panitia hari raya Nyepi, Presiden menyampaikan, dalam masyarakat majemuk yang meliputi beragam agama, tentu keharmonisan yang kita capai tidak diperoleh begitu saja, tetapi berkat upaya kita, tekad kita,” kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, Rabu (16/3) di Kantor Presiden, dalam jumpa pers setelah mendampingi Presiden menerima Panitia Dharma Santi Nasional Hari Raya Nyepi Tahun Baru 1933. Ketua Panitia Erlangga Mantik, Sekretaris Umum Panitia Wayan Koster, dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik ikut dalam pertemuan itu.

Erlangga mengatakan, dalam pertemuan, Presiden mengungkapkan kesediaannya untuk hadir dalam perayaan Dharma Santi pada 21 Maret 2011 di Jakarta. Dharma Santi merupakan acara penutup dari rangkaian perayaan hari raya Nyepi. Tahun ini, hari raya Nyepi jatuh pada 5 Maret. ”Bapak Presiden juga mendorong agar umat Hindu tetap memberi teladan hidup beragama dalam kemajemukan,” tutur Erlangga.

Secara terpisah, terkait razia jemaah Ahmadiyah yang dilakukan aparat Kodam Siliwangi, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan, posisi TNI netral dan memperlakukan sama setiap anggota masyarakat di depan hukum. Tugas sosialisasi surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri adalah tugas aparat pemerintah daerah, TNI hanya mendampingi.

”Untuk sosialisasi SKB tiga menteri, TNI ikut mengawasi saja. Yang bekerja sosialisasi aparat pemerintah daerah. Kami mendampingi agar tidak ada tindakan anarkis dari kelompok-kelompok tertentu,” katanya. ”Tidak ada operasi sajadah,” kata Agus Suhartono tegas.

Kehadiran TNI, sesuai pernyataan Pangdam Siliwangi Mayjen Moeldoko, bukan untuk mengintimidasi. ”Kehadiran TNI agar tidak terjadi tindak kekerasan,” kata Agus Suhartono.

Dalam seminar ”Islam Indonesia dan Islam Timur Tengah”, sehari sebelumnya, pengajar FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Ali Munhanif, mengatakan, sikap lemah pemerintah terhadap kekerasan telah menciptakan inkubator bagi gerakan ekstrem antisistem demokrasi. ”Mereka menanti momen- tum untuk mengambil alih kekuasaan dan mengubah negara. Jaringan ekstrem ini mengembangkan semangat eksklusif dan mengembangkan tribalisme yang mengedepankan identitas kelompok,” kata Ali.

Dia menjelaskan, negara demokrasi semestinya mengayomi seluruh warga negara. Kondisi pemerintahan yang lemah dan tidak berani bersikap tegas terhadap tindakan kekerasan telah dimanfaatkan kelompok yang ingin melakukan penyeragaman terhadap seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Direktur Program Pascasarjana UIN Jakarta Azyumardi Azra, yang turut berbicara, mengingatkan, kekayaan Islam di Nusantara mampu mencampurkan budaya dalam ritual. Produk budaya India yang berasal dari periode pra-Islam seperti wayang, ujar Azyumardi, dapat dimanfaatkan sebagai media penyiaran agama Islam dengan efektif. Sejarah membuktikan, masyarakat Islam Indonesia pada umumnya toleran dan memelihara kebudayaan mereka. (Kompas, 17 Februari 2011)

10.000 Orang Akan Hadiri Pekan Kerukunan Umat Beragama Sedunia


Jakarta – Gelaran rutin World Interfaith Harmony Week (Pekan Kerukunan Antar Umat Beragama Sedunia) tahun ini akan digelar di Jakarta. Acara yang dimulai pada 6 Februari 2011 itu bertujuan untuk mengkampanyekan pentingnya hubungan yang harmonis antara umat beragama.

 

“Acara ini merupakan program PBB yang dimaksudkan untuk mengakhiri perjalanan panjang pertikaian agama dan kekerasan sehingga umat beragama dapat hidup layak dan damai tanpa perang maupun kekerasan,” kata salah satu anggota presidium Din Syamsuddin di kantor Centre for Dialogue and Cooperation among Civilitazations (CDCC), Jl Kemiri 24, Jakarta, Senin (31/1/2011).

 

Acara yang diselenggarakan di Istora Senayan ini merupakan acara tahunan yang diselenggarakan pada pekan pertama bulan Februari. Kegiatannya antara lain penyampaian pesan kerukunan dari tokoh agama, dari Sekjen Religions For Peace New York, Ketua MPR RI dan Ketua DPD RI.

 

“Kita patut merayakan acara seperti ini karena ada makna simbolik, harmony yang akan terbangun di tengah masih adanya ketegangan antar agama di Indonesia,” jelasnya.

 

Ketua Umum PGI Andreas Yewangoe mengatakan persoalan kerukunan agama di Indonesia sedang disorot dunia. Pada akhir-akhir ini ketegangan antar umat beragama cenderung semakin meningkat.

 

“Semua agama mengajarkan cinta kasih. Sehingga acara ini diharapkan dapat meredam ketegangan tersebut,” ungkapnya.

 

Sementara itu Ketua Umum KWI Mgr Martinus Situmorang mengatakan Indonesia bersyukur dapat menyelenggarakan acara ini. Acara ini sebagai bentuk simbolis dari kondisi realitas yang ada.

 

“Damai adalah aset dari bangsa kita. Acara ini untuk menegaskan dan menghindari konflik yang intoleransi,” paparnya.

 

Hadir dalam dalam jumpa pers ini Ketua Umum KWI Mgr Martinus Situmorang, Ketua Parisadha Hindu I Nyoman S Udayana, Presidium IRC-Indonesia Din Syamsuddin, Ketua Umum PGI Andreas Yewangoe, Ketua Panitia Pekan Kerukunan Antar Umat Beragama Sedunia Romo Benny Susetyo, Ketua Walubi Rusli Tan, Uung Sendana (Matakin).

 

 

sumber : detiknews

 

Konferensi Pers: DEKLARASI RUMAH PENGADUAN KEBOHONGAN PUBLIK


KONFERENSI PERS

BADAN PEKERJA GERAKAN TOKOH LINTAS AGAMA MELAWAN KEBOHONGAN:

“DEKLARASI RUMAH PENGADUAN KEBOHONGAN PUBLIK”

Jakarta, 19 Januari 2011. Para tokoh agama yang terhimpun dalam “Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan” meyakini bahwa pertemuan dengan Presiden SBY, Senen malam (17/1), bukanlah akhir dari
komitmen para tokoh agama tersebut untuk tetap menyuarakan nurani
masyarakat bawah (grass root).

“Kami punya hati dan akal budi. Jangan takut dikooptasi oleh suara istana. Kami berupaya untuk menjadi “nabi rakyat” yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan “nabi istana”, tutur Pdt. Andreas Yengawoe dalam kesempatan konferensi pers menjelang pertemuan dengan Presiden SBY.

Semua tokoh agama yang sejak awal memprakarsai gerakan ini memiliki kesimpulan yang sama terkait hasil pertemuan di istana. Mereka menilai bahwa pertemuan tersebut berlangsung interaktif namun tidak melahirkan kesepakatan apa pun yang substantif. Percakapan yang berlangsung kurang lebih 4 jam itu tidak fokus dan tidak menyentuh akar persoalan
yang menjadi keprihatinan para tokoh lintas agama.

Badan Pekerja Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan sendiri sangat menyayangkan pertemuan tersebut berlangsung tidak fair dan bersifat tertutup. Padahal publik berhak tahu. Publik sangat kecewa dengan proses dan hasil akhir dari pertemuan itu. Badan Pekerja mencatat bahwa tidak ada satu pun poin dari 18 kebohongan yang dinyatakan tokoh
lintas agama yang dibantah kebenarannya oleh pemerintah dalam pertemuan tersebut.

Merespon antusiasme publik terhadap gerakan ini, khususnya yang terlihat langsung pada acara “Dengar Pendapat Publik” tanggal 14 Januari 2011, di PGI Salemba, Badan Pekerja memutuskan untuk
mendeklarasikan dan membuka “Rumah Pengaduan Kebohongan Publik”.

Langkah ini untuk mensosialisasikan sekaligus menjaring data-data kebohongan pemerintah dari masyarakat luas. Rumah-rumah pengaduan akan
dibuka di masing-masing kantor/sekretariat organisasi-organisasi sipil yang tergabung dalam Badan Pekerja. Sampai saat ini, sudah terdaftar 18 “Rumah Pengaduan Kebohongan Publik” yang berada di Jakarta.

Jumlah ini dipastikan akan terus bertambah di daerah-daerah seperti Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, NTT, Kalimantan Selatan, dll.
Badan pekerja mengundang semua elemen masyarakat sipil di seluruh Indonesia untuk turut serta dalam gerakan ini dengan berinisiatif membuka rumah-rumah pengaduan. Badan Pekerja juga akan melakukan kampanye di kota-kota besar dalam rangka memperluas konsultasi publik/dengar pendapat publik terkait data-data kebohongan pemerintah.

Demikian press release ini dan terimakasih banyak perhatiannya.

Hormat Kami,

Badan Pekerja Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan

Rumah Pengaduan Kebohongan Publik

1. MAARIF Institute for Culture and Humanity

Jl. Tebet Barat Dalam II No. 6 Tebet, Jakarta Selatan 12810

Telp. (021) 83794554, 83794560 Fax: (021) 83795758

Email:maarif@maarifinstitute.org

CP: Muhd. Abdullah Darraz—081 8864589

Khelmy K. Pribadi—081 390 815191

2. MAARIF Institute Sumedang
d.a Kantor Pemuda Muhammadiyah Sumedang

Jl. Prabu Gajah Agung No. 15 A Sumedang 45323
CP: Supala—085 22000 4542

3. MAARIF Institute Sleman

Jl. Salak KM3 Jogokerten Trimulyo Sleman 55513

CP: Ana Nurkhasanah—081 2259 8696

4. Pemuda Muhammadiyah Cabang Panawuan Garut

Jl. Pembangunan Kel. Sukajaya Kec. Tarogong Kidul, Garut.

CP: Yusron Hanif—0857 143 441 13

5. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI)

Jl. Salemba Raya No. 10 Jakarta Pusat 10430

Telp. (021) 3150451, 3150455, 3908119 Fax. (021) 3150457

CP: Jeirry Sumampow, S. Th—0812 994 8695

jeirrysumampow@yahoo.co.id; jeirrys1970@gmail.com

6. JATAM Jakarta dan Seluruh Perwakilannya.

Mampang Prapatan II/30 Jakarta Selatan 12790

CP: Siti Maemunah (0811 920462)

mai@jatam.org

7. Institute Hijau Indonesia

Jl. Komp. Bumi Asri No. C3 Liga Mas Perdatam, Pancoran, Jakarta 12780

Telp/Fax. (021) 799 1139

CP: Chalid Muhammad—0811 847163

chalid.muhammad@hijauindonesia.org

8. WALHI Jakarta dan Seluruh Perwakilannya.

Jl. Tegal Parang Utara No. 14 Jakarta 12790

Telp. (021) 791 93363/791 93368 Fax. (021) 794 1673

CP: Berry Nahdian Forqan—0812 511 0979

forqan@walhi.or.id

berry.n.forqan@gmail.com

9. MIGRANT Care

Jl. Pulo Asem I C No. 15 RT 015/RW 001 Kel. Jati, Kec. Pulogadung,
Jakarta Timur 13220

Telp. (021) 475 2803

CP: Anies Hidaya—081 578 722 874

Nurharsono—081 796 28657

10. Institute for ECOSOC Right

Jl. Tebet Timur Dalam VI-C/17 Jakarta

Telp/Fax. (021) 830 4153

CP: Sri Palupi— 081319173650

Email: ecosoc@cbn.net.id

11. PP PMKRI dan Seluruh Cabangnya di daerah-daerah.

Margasiswa PMKRI Jl. Sam Ratulangi 1 Menteng, Jakarta Pusat.

CP: Stefanus Gusma –081 316032768

12. DPP IMM dan Seluruh Cabangnya di daerah-daerah.

Jl. Menteng Raya No.62 Jakarta Pusat 10340 Telp./Fax. +62 21 390 1565

CP: Ton Abdillah—081 284 98198

Zain Maulana—081 5222 9066

13. Noercholish Madjid Society (NCMS)

14. KIARA dan seluruh jaringan nelayan

Kalibata Indah Jl. Lengking J-5 Jakarta

CP: Abdul Halim—0815 531 00259

kiara@kiara.or.id

15. Posko Korban Lapindo

16. Indonesian Corruption Watch (ICW)

Jl Kalibata Timur IV/D No. 6 Jakarta Selatan, DKI, Jakarta, 12740.
Telp: (021) 7901885, 7994015 Fax: (021) 7994005

CP: Tama S. Langkun—0817 889 441

tama@antikorupsi.org

17. Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)

Jl. Cut Meutia 10, Jakarta 10340 Tromol Pos 3044, Jkt 10002

Telp:(021) 319 36422 Fax:(021) 391 8527

Jl. Kemiri 15, Jakarta 10350

Telp:(021) 319 24320 ; 319 34848 Fax:(021) 314 9750

CP: Romo Benny Susetyo–

18. The WAHID Institute

Jl. Taman Amir Hamzah No 8, Jakarta 10320, Indonesia

Telp. (021) 3928233, 3145671 Fax : (021) 3928250

CP: M. Subhi—081 587 70114

Yang Dilupakan dari Nilai-nilai Pancasila


Pancasila sudah mulai sepi dari pembicaraan publik. Padahal Pancasila sebagai dasar negara merupakan puncak kesepakatan nasional.

Melihat aneka sikap dan perilaku, tindakan dan perbuatan dari beberapa elit partai politik, pejabat negara, aksi sekelompok organisasi massa seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, kekerasan terhadap penganut agama lain, mementingkan diri atau kelompok menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah mulai dilupakan.

Tak luput juga, hubungan antar pemeluk agama menjadi agak renggang, karena adanya larangan mengucapkan selamat natal, soal pendirian rumah ibadah dan kebebasan beribadah kelompok minoritas.

Alangkah baiknya jika setiap pejabat publik, elit politik, tokoh agama, segenap masyarakat, merefleksikan nilai-nilai dari setiap Sila Pancasila sebagai berikut:

A. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa:
(1) Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; (2) Hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup; (3) Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya; (4) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

B. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab:
(1) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia; (2) Saling mencintai sesama manusia; (3) Mengembangkan sikap tenggang rasa; (4) Tidak semena-mena terhadap orang lain; (5) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; (6) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; (7) Berani membela kebenaran dan keadilan; (8) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia karena dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

C. Sila Persatuan Indonesia: (1) Menempatkan persatuan, kesatuan, di atas kepentingan pribadi atau golongan; (2) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara; (3) Cinta tanah air dan bangsa; (4) Bangga sebagai bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia; (5) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan: (1) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat; (2) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; (3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama; (4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan; (5) Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah; (6) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur; (7) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: (1) Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan; (2) Bersikap adil (3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban; (4) Menghormati hak-hak orang lain; (5) Suka memberikan pertolongan kepada orang lain; (6) Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain; (7) Tidak bersifat boros (8) Tidak bergaya hidup mewah; (9) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum (10) Suka bekerja keras; (11) Menghargai hasil karya orang lain; (12) Bersamai-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Jika segenap masyarakat Indonesia benar-benar mengacu pada nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, maka pada saatnya kita akan melihat Indonesia sebagai bangsa yang nasionalis dan religius, sebab nilai-nilai Pancasila universal dan tidak bertentangan dengan agama manapun.

Dibutuhkan satu komitmen dan kemauan untuk Indonesia, agar Garuda dan Pancasila benar-benar didada segenap warga bangsa. Dengan demikian, kita yakin kita akan menjadi bangsa PEMENANG bukan pecundang. Semoga.
(Pormadi S., dari berbagai sumber)

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 48 pengikut lainnya.