Pernyataan Gereja Katolik Dekanat Tapanuli Tentang Ditetapkannya Rantinus Manalu Pr, dkk. Sebagai Tersangka


Keuskupan Sibolga

DEKANAT TAPANULI

Jl. A.I.S Nasution No. 27 Sibolga – 22513

_____________________________________

Pernyataan Gereja Katolik Dekanat Tapanuli
Tentang Ditetapkannya Ustadz Shodiqin Lubis, Pastor Rantinus Manalu Pr
Dan Denis Simalango Sebagai Tersangka Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Bupati Tapanuli Tengah

 

Pada tanggal 8 Februari 2013, bertempat di Guest House Santo Kristoforus, telah diadakan pertemuan para pastor se-Dekanat Tapanuli sekaitan dengan Kasus Pencemaran Nama Baik yang dituduhkan/disangkakan kepada Ustadz Shodiqin Lubis, Pastor Rantinus Manalu Pr dan Denis Simalango, berdasarkan pengaduan Raja Bonaran Situmeang S.H., M.Hum., Bupati Tapanuli Tengah, pada tanggal 17 September 2012.

 

Selain para pastor paroki se-Dekanat Tapanuli, pertemuan itu juga dihadiri oleh: Vikaris Jenderal Keuskupan Sibolga Pst. Dominikus Doni Ola Pr, Sekretaris Jenderal Keuskupan Sibolga Pst. Blasius S. Yesse Pr, Ekonom Keuskupan Sibolga Pst. Aloysius Barut Pr, Biro Kerawam Pst. Paulus Posma Manalu Pr, Ketua Museum dan Staf Seminari Pst. Ando Gurning Pr, Ketua JPIC Ordo Kapusin Fr. Frans R. Zai OFMCap dan Ketua JPIC Keuskupan Sibolga Pst. Frederikus Dhay SVD.

 

Latar Belakang Masalah

 

Menurut penuturan Pastor Rantinus  Manalu dan Denis Simalango, alasan pemanggilan mereka ke Poldasu dan penetapan sebagai tersangka didasarkan pada Advertorial yang dimuat dalam Harian Rakyat Tapanuli, tertanggal 8 September 2012. Beberapa poin dari Advertorial tersebut digunakan sebagai bukti bahwa ketiga Pejuang Kemanusiaan Tapanuli Tengah  itu telah melakukan tindakan pencemaran nama baik Pejabat Negara yakni Bupati Tapanuli Tengah, Raja Bonaran Situmeang, SH. M.Hum. Karena itu, ketiga Pejuang Kemanusiaan ini disangkakan telah melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal 310 jo pasal 311 jo pasal 92 KUHP.

 

Beberapa poin dari Advertorial yang dimuat dalam Harian Rakyat Tapanuli tersebut, dan yang kemudian digunakan oleh Bupati Tapanuli Tengah untuk melaporkan Ustadz Shodiqin Lubis, Pastor Rantinus Manalu Pr dan Denis Simalango,  ialah terutama tulisan pada bagian “Opini Kita”, yang poin-poinnya adalah sebagai berikut:

Bupati Raja Bonaran Situmeang ingkar atau tidak menepati janji kampanyenya.
Bupati Raja Bonaran Situmeang diduga kuat telah memanfaatkan promosi jabatan, mutasi-mutasi para PNS di jajaran Pemkab Tapanuli Tengah dan pengangkatan pegawai tenaga honorer menjadi CPNS, menjadi kesempatan ajang mengumpulkan uang untuk kekayaan diri secara melanggar hukum, karena jabatan dan mutasi pada umumnya ditentukan oleh besarnya jumlah uang yang diberikan bukan karena kemampuan dan keterampilan yang dimiliki.
Pemalsuan data pegawai tenaga honorer yang diajukan menjadi CPNS.
Bupati Raja Bonaran Situmeang diduga menerima uang (gratifikasi) dari berbagai pihak, yang disinyalir dipakai membiayai pesta-pesta rakyat, memperkaya diri termasuk membiayai kegiatan bakar ikan sepanjang 7,2 km dalam rangka Ulang Tahun ke-67 Tapanuli Tengah.
Bupati Raja Bonaran Situmeang melakukan pembohongan publik dan pembodohan kepada masyarakat atas informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan tentang pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh APBD 2012 Pemkab Tapanuli Tengah. Dalam keterangannya di media ada 29 pembangunan di Tapanuli Tengah yang sedang berlangsung sekarang, Kenyataannya setelah Tim mencek ke lokasi proyek sesuai dengan pemberitaan, ditemukan tidak ada kegiatan apa-apa di lokasi, bahkan material pun tidak ditemukan di sana.
Bupati Raja Bonaran Situmeang disinyalir dalang kekisruhan yang ada di dalam lembaga DPRD Tapanuli Tengah, yang menyebabkan perpecahan di lembaga rakyat itu demi kepentingan kekuasaannya. Raja Bonaran tidak mau mengikuti Tatib DPRD yang syah untuk penyampaian LKPJ, yang sampai sekarang tetap cacat hukum. Akibatnya, tindakan ini tentu merugikan masyarakat Tapanuli Tengah karena telah menghambat pembangunan disebabkan oleh tidak cairnya dana APBD 2012. Tapi anehnya, dia tetap berkoar-koar kemana-mana Sintong Gultomlah (Anggta DPRD Tapanuli Tengah) yang menjadi sumber masalah.
Bupati Bonaran Situmeang melindungi oknum-oknum DPRD dari jerat hukum, yang diduga kuat terlibat melakukan tindak pidana korupsi dan pemalsuan stempel Ketua DPRD Tapanuli Tengah dengan mengeluarkan Peraturan Bupati.
Bupati Raja Bonaran Situmeang mempertontonkan diri sebagai orang yang arogan, emosional, reaktif, suka hura-hura, tidak cinta damai (parbada) sehingga sebenarnya tidak pantas menjabat Bupati di Tapanuli Tengah yang cinta damai, rukun, sahata saoloan, dlsb yang merupakan ciri khas hidup masyarakat Tapanuli Tengah.
Banyak hal lainnya yang penting kita sampaikan. Nanti akan diberi kesempatan naik panggung kepada elemen-elemen masyarakat yang bergabung dalam GERAM ini untuk menyampaikan aspirasinya.
Poin-poin tersebut di atas hanya sebagian dari aspirasi masyarakat yang disuarakan oleh kelompok yang menamakan diri sebagai Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM). Karena itu, poin-poin tersebut di atas hanya bisa dimengerti dengan baik dan benar bila dibaca secara utuh.

 

Sikap Gereja Katolik Dekanat Tapanuli

 

Setelah mendengar penuturan Pastor Rantinus Manalu, Pr, dan Denis Simalango yang dibarengi dengan fakta-fakta yang mereka miliki, dan juga setelah membaca secara lengkap dan utuh Advertorial yang dimuat dalam Harian Rakyat Tapanuli tersebut, maka para pastor se-Dekanat Tapanuli yakin bahwa mereka berpijak pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Prinsip dasar dukungan para pastor se-Dekanat Tapanuli adalah bahwa perjuangan yang mereka lakukan adalah untuk kesejahteraan masyarakat umum (Bonum Communae).

 

Karena perjuangan terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan merupakan panggilan yang didasarkan pada hati nurani yang jernih dan murni, maka dengan ini Gereja Katolik Dekanat Tapanuli menyatakan:

Memberikan dukungan penuh, baik moral maupun spiritual, terhadap upaya-upaya memperjuangkan kebenaran dan keadilan untuk kesejahteraan masyarakat.
Mendukung dan mendorong Pastor Rantinus Manalu Pr, Ustadz Shodiqin Lubis dan Denis Simalango untuk meneruskan perjuangan membela kepentingan rakyat, terutama mereka yang tertindas karena ketidakadilan, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
Gereja Katolik Dekanat Tapanuli memohon kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara untuk meninjau ulang penetapan status Pastor Rantinus Manalu, Ustadz Shodiqin Lubis dan Denis Simalango sebagai tersangka, sebab apa yang mereka lakukan merupakan upaya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat umum. Dalam hal ini berlaku prinsip: Kepentingan rakyat merupakan Hukum Tertinggi (Salus Populi Suprema Lex). Untuk itu,  Gereja Katolik Dekanat Tapanuli menghimbau Bapak Kapolda Sumatera Utara untuk mengusut kebenaran dari opini yang dimuat di dalam Advertorial koran lokal tersebut di atas sebab muatan dari hal-hal yang dikemukakan dalam Advertorial tersebut bukan lagi merupakan rahasia sebab pernah diberitakan oleh media massa sebelumnya. Dengan demikian, muatan  dari poin-poin yang dikemukakan dalam Advertorial tersebut bukanlah hal yang baru.
Seruan dan Ajakan

Gereja Katolik Dekanat Tapanuli mengajak seluruh komponen masyarakat Tapanuli Tengah, untuk memberikan dukungan moral maupun spiritual kepada Ustad Shodiqin Lubis, Pastor Rantinus Manalu Pr dan Denis Simalango, agar  mereka tetap teguh dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi pembaharuan masyarakat Tapanuli Tengah.
Dengan melihat dan memperhatikan apa yang diperjuangkan oleh Ustad Shodiqin Lubis, Pastor Rantinus Manalu Pr dan Denis Simalango, marilah kita ambil bagian memperjuangkan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan masyarakat umum tanpa membedakan latar belakang agama, golongan dan status sosial.

Demikianlah pernyataan sikap dan dukungan ini disampaikan kepada publik.

Diterbitkan di: Sibolga, 8 Februari 2013

 

Atas Nama Para Pastor
dan Gereja Katolik se-Dekanat Tapanuli

 

 

P. Servasius Sihotang OFMCap
Dekanus Dekanat Tapanuli

P. Tarsisius Tambunan OFMCap
Sekretaris Dekanat Tapanuli

Tokoh Lintas Agama Adukan Kasus Blitar ke Ketua MK


Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Senin (28/1), menerima sejumlah tokoh lintas agama yang tergabung dalam Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP). Adapun kedatangan kelompok yang dipimpin oleh Musdah Mulia ini adalah untuk mengadukan kasus “pemaksaan” pendidikan agama yang terjadi di Blitar, Jawa Timur.

Dalam penuturannya kepada Mahfud, Ketua Umum ICRP Musdah Mulia menyatakan peraturan daerah (perda) yang dikeluarkan oleh Wali Kota Blitar Samahudi Anwar beberapa waktu lalu sudah menjadi semacam virus. “Ketika satu daerah menerapkannya, daerah lain pun mengikuti langkah itu,” ujar Musdah di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut Musdah mengatakan implementasi SK Wali Kota Blitar tersebut di antaranya juga terlihat dari kewajiban lulus tes baca tulis Alquran sebagai syarat masuk sekolah. “Akibatnya, banyak terjadi praktik jual beli sertifikat lulus tes tersebut,” ucap wanita yang juga dikenal akvitis perempuan ini.

Dalam kesempatan yang sama, Romo Hari, salah seorang pemuka agama Katolik di Indonesia yang ikut dalam rombongan ICRP menyampaikan bahwa kebanyakan sekolah Katolik memang tidak menyelenggarakan pendidikan agama lain di sekolah mereka. Hal itu, ungkapnya, dikarenakan persoalan anggaran yang sekolah Katolik hadapi selama ini.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, enam sekolah Katolik di Blitar terancam ditutup oleh pemda. Ketiadaan etiket baik dari enam sekolah Katolik untuk memenuhi peraturan pemerintah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2012 adalah alasan pihak berotoritas melakukan itu.

Sementara, salah seorang perwakilan dari sekolah Katolik di Blitar, Sumardiono mengatakan penyebab pihaknya tidak juga merespon apa yang dimintakan oleh pemda adalah karena pihaknya memang masih harus berkoordinasi dengan pengurus yayasan pusat.

Persatuan dan kesatuan sudah semestinya menjadi prioritas setiap pihak yang ada di Indonesia tanpa terkecuali. Jika ini dikesampingkan maka keharmonisan yang sekarang terjalin pun akan terganggu dan bila sudah begini pembangunan negara dipastikan ikut kacau.

Oleh sebab itu, kepada siapa saja yang hendak memaksakan kehendak di bangsa ini, ingatlah apa yang Anda lakukan sangatlah berbahaya !

Sumber :

http://www.jawaban.com/index.php/mobile/news/detail/id/90/news/130128185435.html

Legalitas Tempat Ibadah Gereja Damai Kristus di Duri Selatan


Perkenankan saya mengirim info ini. Mohon dukungan doa. Forum mesjid Duri Selatan memasalahkan legalitas tempat ibadah Gereja Katolik Damai Kristus di Duri Selatan Kecamatan Tambora Jak Bar yamg sudah ada sejak 1963 dan menjadi Paroki sejak 1987.

Kami mengajukan perubahan peruntukan dari SPd menjadi SSi tetapi justru diprotes oleh Forum. Persyaratan khusus sudah kami penuhi.

Forum akan unjuk rasa ke kelurahan Duri Selatan besok Kamis 17-1-’13. Kemungkinan Jumat unjuk rasa ke gereja paroki.

Saya sudah melapor ke FKUB baik DKI maupun JakBar. Sedang diupayakan agar tak melebar dan meluas. Ini bermula karena Kemenag JakBar mengutus penyuluh ke forum mesjid utk menanyakan kepada mereka soal setuju atau tidak setuju gereja Damai Kristus.

Padahal kami hanya minta rekomendasi dari Kemenag sebagai salah satu syarat ke walikota. Dari FKUB malah sudah clear.

Demikian info. Salam (rm Widyo MSC)
(Sumber: Milis APIK)

Penutupan Sekolah: Walikota Ancam 6 Sekolah Swasta


Sebanyak 6 sekolah swasta di kota Blitar, Jawa Timur terancam ditutup oleh pemerintah daerah karena menolak memberikan tambahan pelajaran agama bagi siswanya yang beragama Islam. Walikota Blitar mengeluarkan aturan yang mewajibkan setiap anak didik harus bisa membaca Al Quran.
6 sekolah swasta di kota Blitar yang diperingatkan oleh pemerintah kota Blitar karena tidak menerapkan pendidikan agama bagi siswanya yang beragama lain adalah SMA Katolik Diponegoro, STM Katolik, TK Santa Maria, SD Katolik Santa Maria serta SD Katolik dan SMP Yos Sudarso.

Ke 6 sekolah tersebut tidak bersedia memberikan tambahan kurikulum atau pelajaran agama bagi siswanya yang beragama Islam. Pihak sekolah beralasan, penerapan kurikulum yang diberlakukan sekolahnya bisa diterima siswa ataupun wali murid.

Sementara peringatan Walikota Blitar terkait SK No.8 tahun 2012 yang mewajibkan setiap anak didik harus bisa membaca Al Quran mengacu pada Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2007 tentang pendidikan agama.

Pemkot Blitar mewajibkan seluruh sekolah menjalankan kurikulum agama Islam hingga 19 Januari 2013, namun pihak sekolah masih menunggu hasil petunjuk dari pimpinan yayasan yang berada di Jakarta.

Kepala Seksi Madrasyah dan Pendidikan Agama Islam (kasi Mapenda) Kantor Kementrian Agama Kota Blitar Baharudin mengatakan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi terhadap sekolah-sekolah yang berada di kota Blitar sejak akhir tahun 2012. Namun, hingga kini ada 6 sekolah swasta yang tidak bersedia memberikan pelajaran tambahan bagi anak yang beragama Islam.

Pihak kantor Kementrian Agama sudah tiga kali memberi peringatan. Jika hingga batas waktu 19 Januari 2013, pihak sekolah belum menyatakan kesiapan untuk memberikan tambahan pelajaran, maka pemerintah akan mencabut ijin operasional 6 sekolah tersebut.

Rencananya ke 6 pengelola sekolah swasta ini akan menggelar rapat tertutup membahas ancaman penutupan sekolah mereka melibatkan para pengurus yayasan, komite, alumni serta wali murid. (Danu Sukendro/Sup)

(Sumber: indosiar.com, 15 Jan 2013)

DEKLARASI ORANG MUDA KATOLIK INDONESIA PADA INDONESIAN YOUTH DAY 2012


Kami Orang Muda Katolik Indonesia telah melaksanakan Indonesian Youth Day yang pertama kali dalam sejarah Gereja Katolik Indonesia. IYD pertama berlangsung di Sanggau Kalimantan Barat, pada tanggal 20—26 Oktober 2012, dihadiri oleh 1.914 OMK dan pendampingnya dari 35 keuskupan di Indonesia dan satu keuskupan dari Malaysia. Kami mengalami tahap-tahap kegiatan yang menggembirakan, memperdalam dan menantang penghayatan iman kami dengan diterangi oleh tema ”Berakar dan Dibangun dalam Yesus Kristus, Berteguh dalam Iman” (Kol 2:7), serta subtema ”Makin Beriman, Makin Mengindonesia”.

Sepanjang masa persiapan serta pelaksanaan IYD, kami memperoleh pencerahan dalam semangat iman sebagai Orang Muda Katolik. Perjumpaan dengan Orang Muda Katolik seluruh Indonesia, berbagi pengalaman bersama umat dan masyarakat setempat, terbukti mempererat persaudaraan serta memperdalam iman dan rasa syukur kami. Kami bersyukur menjadi Orang Muda Katolik yang dilahirkan di kawasan Nusantara, suatu kawasan yang dianugerahi Tuhan dengan kekayaan alam dan aneka suku bangsa, dengan budaya yang luhur dan beraneka ragam.

Dari pengalaman iman yang kami peroleh selama IYD 2012 ini, kami berkehendak untuk berani mempertahankan dan mengembangkan nilai Kekatolikan yang mewujud dalam semangat cinta yang besar pada bangsa kami Indonesia.

Setelah merefleksikan proses pelaksanaan IYD 2012, kami meyakini bahwa:

1. Kami OMK Indonesia, adalah pembawa harapan, pelaku perdamaian dan keadilan, yang dipanggil untuk bertindak aktif tanpa kekerasan, menjadi agen perubahan bangsa ke arah yang makin bermartabat.

2. Kami OMK Indonesia, mau menanggapi panggilan Tuhan dengan sikap jujur, menjaga kemurnian dalam hal kesusilaan, serta aktif berperanserta dalam usaha mewujudkan suasana yang damai tanpa kekerasan.

3. Kami OMK Indonesia, mau mendidik diri menjadi orang yang merefleksikan setiap tantangan hidup dengan terang iman Gereja yang Satu, Kudus, Katolik dan Apostolik.

4. Kami OMK Indonesia, mencintai dan menghayati iman, ajaran serta Tradisi Gereja Katolik dalam kesatuan yang penuh kasih dengan para bapa uskup dan bapa suci.

5. Kami OMK Indonesia, berani menunjukkan jati diri kekatolikan sebagai salah satu ciri khas kami, sebagai bagian dari kebhinekaan Indonesia.

6. Kami OMK Indonesia, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang telah membesarkan kami serta yang selalu memperkuat jari diri kami sebagai bangsa Indonesia.

7. Kami OMK Indonesia, mau bersaudara dengan semua orang, serta mau meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan berdialog, khususnya dalam bekerjasama dengan sesama orang muda yang berkepercayaan dan beragama lain demi peningkatkan mutu hidup bersama.

8. Kami OMK Indonesia mau merasul dengan mengembangkan kemampuan diri di bidang pengembangan ekonomi dan pengembangan hidup sosial kemasyarakatan yang bermartabat serta dalam usaha perbaikan lingkungan hidup.

9. Kami OMK Indonesia, menyepakati bahwa perjumpaan Indonesian Youth Day, dilanjutkan secara berkala sebagai bagian dari pembinaan yang berjenjang dan berkelanjutan.

Demikianlah kami mewartakan pernyataan ini, sebagai ungkapan syukur atas Indonesian Youth Day 2012 yang terbukti telah memantapkan persaudaraan dan panggilan perutusan kami sebagai OMK Indonesia. Kami OMK Indonesia, selalu berakar dalam Kristus, berteguh dalam iman dan bertekad bulat menjadi seratus persen Katolik, seratus persen Indonesia.

Sanggau, 26 Oktober 2012
OMK INDONESIA
(Fb IYD)

9 Gereja di Banda Aceh Kesulitan Beribadah


Dampak kewajiban penutupan terhadap sembilan gereja yang menempati bangunan ruko (rumah toko) di Banda Aceh mulai terasa. Minggu (21/10/2012) kemarin, jemaat di sembilan gereja di Banda Aceh tidak menggelar ibadah seperti biasanya.

Salah satu pendeta dari sebuah gereja yang harus ditutup Nico Tarigan dari GBI Penauyong, Banda Aceh, Senin (22/10/2012) mengaku tidak berani menggelar ibadah karena pihaknya telah menandatangani kesepakatan dengan Pemerintah Kota Banda Aceh. Kesepakatan itu salah satunya mewajibkan mereka menutup kegiatan peribadahan karena tidak memiliki izin sebagai gereja.

“Kami harus menutup tempat ibadah karena menyalahi fungsi bangunan bila tetap membukanya, pemkot tidak akan bertanggungjawab jika ada aksi anarkistis. Kami tidak mau mengalami kerugian atau bahkan kehilangan jiwa, maka kami menandatanganinya,” kata Nico.

“Selain itu, sebelum saya pun telah menerima banyak ancaman melalui SMS dari pihak-pihak tertentu yang akan menyerang gereja kami jika kami tetap beribadah di sana,” sambung Nico.

Nico mengisahkan, pada 17 Juni lalu, gerejanya sudah sempat diserang oleh massa yang menentang kegiatan ibadah di gedung tersebut. “17 Juni jam 10.30, ratusan orang datang ke sini, kami tidak ingin kejadian itu terulang lagi, jadi kami tandatangi kesepakatan itu,” kata Nico. “Padahal, kami memakai ruko sebagai tempat untuk beribadah, bukan membangun gereja. Kami tidak mendirikan bangunan gereja, hanya menjalankan ibadah. Seharusnya itu dijamin oleh UUD,” ungkap Nico lagi.

Kesepakatan yang dirancang Pemkot Banda Aceh mengikat terhadap sembilan gereja dan lima vihara yang pengurusnya dikumpulkan dalam sebuah pertemuan tokoh agama di Banda Aceh, sekitar dua minggu lalu. Selanjutnya, kesembilan gereja yang ditutup itu disarankan meminjam gedung kepada empat gereja yang telah memiliki izin, yakni Gereja Katolik, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat (GPIB), Gereja Metodis atau Huria Kristen Batak Protestan (HKBP).

Menanggapi permasalahan ini, Veryanto Sitohang dari Aliansi Sumut Bersatu (ASB) -Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan, memandang, konsep kesepakatan yang dirancang oleh Pemkot Banda Aceh jelas merupakan bentuk pembatasan bagi umat beragama untuk menjalankan ibadah. “Pasal 29 UUD 45 menyatakan, kebebasan beribadah dijamin,” tegasnya.

Terkait perizinan bagi gereja dan vihara yang ditutup, Very memandang, persyaratan yang dituangkan di dalam  Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007 Pedoman Pendirian Rumah Ibadah teramat berat untuk dipenuhi. Sebuah rumah ibadah dapat memperoleh izin jika, mendapat persetujuan dari 120 orang warga sekitar, dengan jumlah jemaat lebih dari 150 orang, mendapat pengesahan dari lurah/kecik, dan ada surat rekomendasi dari Departemen Agama setempat.

“Itu jauh lebih berat dari ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Dua Menteri yang mewajibkan ada izin dari 90 jemaat, dengan dukungan 60 orang warga sekitar. Mereka bukan tidak pernah mengajukan izin, tapi ini sangat sulit dipenuhi,” ungkap Very.

Selain itu, Very pun menegaskan, Pergub Nomor 25 Tahun 2007 seharusnya tidak berlaku bagi rumah-rumah ibadah yang telah berdiri sebelum tahun 2007. ‘Banyak gereja yang sudah ada sebelum peraturan itu, harusnya tidak berlaku surut,” sambungnya. “Pemerintah nasional tidak bisa berdiam diri, masalah seperti ini kan masif di beberapa daerah lain,” tutupnya. (Kompas.com)

Sikap Gereja Katolik Indonesia terhadap Gagasan Penerapan Syariat Islam di Indonesia (Mgr. Ignatius Suharyo, Pr)


1). Tetap berpegang teguh pada keputusan para Bapak Bangsa untuk mendirikan negara berdasarkan Pancasila untuk berjuang sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya baik dalam bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, dan media massa.

2). Mengingatkan kepada siapa saja, yang mau memasukkan ajaran khusus agamanya secara formal menjadi ketentuan yang harus berlaku untuk umum, agar tidak melanjutkan usaha seperti itu, karena hal yang demikian itu berlawanan dengan hakekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3). Tidak menyetujui siapa saja, termasuk bila ada dari kalangan Katolik sendiri, yang berusaha memaksakan ketentuan partikular agamanya ke dalam ketentuan-ketentuan umum secara formal, karena hal itu dapat dipandang sebagai usaha membubarkan Negara Republik Indonesia.

4). Mendesak agar pemerintah berusaha dengan tegas dan tidak ragu-ragu untuk membela Negara Indonesia dari usaha-usaha mengubah hakekatnya.

5). Mengajak umat Katolik khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya untuk berdoa dan berusaha melalui jalan tanpa kekerasan, agar Negara Republik Indonesia tetap berdiri dan umatnya sejahtera lahir batin. Semoga.

(Sumber: milis pendidikan Katolik)
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 48 pengikut lainnya.