Hidupkan Kembali Karakter Bangsa

Bangsa Indonesia harus kembali mengembangkan nilai-nilai ideal Pancasila sebagai karakter bangsa. Untuk itu, penyelenggara negara dan warga mesti menyosialisasikan dasar negara secara lebih kreatif sehingga menghasilkan pikiran, sikap, dan tindakan sesuai kelima sila itu.

Ketua Eksekutif Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila (UP) Yudi Latif menyampaikan seruan itu dalam orasi ilmiah ”Karakter Pancasila sebagai Dasar Kemajuan Bangsa” pada Wisuda UP di Jakarta, Kamis (2/5). Hadir dalam acara itu, antara lain, Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan dan Pembina UP Siswono Yudo Husodo dan Rektor UP Edie Toet Hendratno.

Kemarin, 2 Mei, merupakan Hari Pendidikan Nasional, yang mengingatkan bahwa bangsa harus lebih baik, terutama dalam pembentukan karakter manusia yang membawa ke peradaban bangsa yang kuat dan maju.

Yudi Latif menjelaskan, setiap bangsa harus memiliki karakter atau cetakan dasar kepribadian yang tumbuh dari pengalaman bersama. Bagi bangsa Indonesia, karakter itu bertumpu pada Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara. Prinsip dasar kelima sila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, adalah pandangan dunia yang visioner dan tahan banting.

Namun, nilai-nilai itu sekarang terabaikan. Karena itu, kita harus kembali mencetak nilai-nilai ideal itu menjadi karakter kebangsaan dengan mendalami, meyakini, dan mengamalkannya dalam kehidupan nyata.

Secara terpisah, Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta, Mudji Sutrisno, mengungkapkan, nilai-nilai Pancasila memang semakin hilang akibat tidak ada penegakan hukum dan keteladanan dari para pemimpin.

Elite politik terseret arus materialisme dan pencitraan semu yang menggerus semangat gotong royong, integritas, dan perjuangan untuk rakyat. Mereka mengeluarkan dana besar untuk meraih jabatan sehingga kemudian berusaha mengembalikan modal saat berkuasa.

”Terjebak dalam ideologi pragmatis, elite politik mengambil Pancasila untuk kepentingan politik. Mereka berpidato tentang Pancasila, tetapi penghayatan nol besar. Lain mulut, lain hati, lain penghayatan. Ini memicu kemunafikan besar-besaran,” katanya.

Pengajar sosiologi Universitas Negeri Jakarta, Robertus Robet, menilai, Pancasila sekarang menjadi penanda yang mengambang. Berbagai kekuatan politik berusaha mendefinisikan kelima sila sesuai ideologi dan kepentingan masing-masing, seperti menekankan aspek keagamaan atau persatuan saja sambil melupakan aspek-aspek lain. Pancasila diterima secara legal-formal oleh semua lembaga, tetapi tidak ada politik kebudayaan berdasarkan sila-sila itu.

”Kondisi itu mengakibatkan demokrasi kita berkembang, tetapi tidak disokong politik kewargaan yang didasari rasa memiliki dan kebersamaan antarwarga. Politik identitas mencuat di mana-mana, tidak ada keadaban publik dan mayoritas menekan minoritas,” katanya.

Untuk memperbaiki keadaan, ujar Robertus, negara harus membangun politik kewargaan lewat penegakan hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga. Selain itu, kembangkan pula politik kewarganegaraan baru yang disokong oleh masyarakat dengan memahami Pancasila secara mandiri.

Mudji menegaskan, elite politik diharapkan kembali mendalami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila sebagai watak. Dengan demikian, mereka bisa menjadi teladan bagi masyarakat. Kembangkan juga kearifan lokal sesuai dengan dasar negara.

Maka, kata Yudi, diperlukan sosialisasi Pancasila secara lebih kreatif dan menyeluruh dalam pemikiran, penjiwaan, dan tindakan. Kelima sila itu harus diamalkan dengan dasar ketaatan pada hukum, kesusilaan, keagamaan, dan kodrat hidup bersama.

”Kuncinya, para penyelenggara negara dan warga harus serius menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban publik berdasarkan Pancasila. Kekayaan alam harus memberi kemakmuran, kekayaan budaya jadi sumber kemajuan, dan keberagaman memberi landasan hidup rukun,” katanya.

Pancasila jangan hanya menjadi retorika, tetapi juga dasar falsafah negara, wacana ilmiah, dasar produk perundangan, dan berkaitan dengan kenyataan. ”Jadikan Pancasila sebagai karya, kebanggaan, dan komitmen bersama,” kata Yudi, yang juga menjadi Direktur Reform Institute.

Siswono Yudo Husodo mengingatkan, menghidupkan Pancasila sebagai karakter bangsa sangat mendesak di tengah ancaman kemerosotan moral, etika, dan integritas di negeri ini. Penyimpangan meluas di eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Layanan terbengkalai

Sampai tahun 2010, Presiden telah mengeluarkan 176 izin pemeriksaan bupati, wali kota, dan gubernur karena terkait korupsi, 40 persen di antaranya telah dipidana. Ada menteri, pemimpin partai, dan lebih dari 100 anggota DPR dan DPRD yang tersangkut kasus korupsi. ”Sebagian elite politik tidak menggunakan kekuasaan untuk kesejahteraan umum, tetapi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ini membuat layanan publik terbengkalai,” katanya.

Mudji juga mengungkapkan, karakter bangsa merupakan watak khusus bangsa yang memiliki sikap kerja keras, mensyukuri hidup dalam religiositas, jujur dan tulus, serta bersikap toleran pada perbedaan dan kemajemukan karena setiap orang memiliki harkat dan martabat.

Karakter bangsa, lanjut Mudji, dapat ditumbuhkan melalui proses internalisasi dalam budaya di masyarakat. Misalnya, melalui keteladanan tokoh, cerita-cerita kearifan lokal, dan melalui media komunikasi, seperti film.

Mudji menambahkan, kearifan lokal sebenarnya mengajarkan banyak nilai karakter bangsa. Misalnya, peribahasa ”tak ada rotan, akar pun jadi”. Peribahasa itu memiliki makna atau mengajarkan sikap untuk selalu kreatif dan kerja keras. Persoalannya, ketika diajarkan di sekolah-sekolah, peribahasa seperti itu cenderung hanya menjadi hafalan dan kurang diinternalisasikan dan diterapkan.

Terkait keteladanan, lanjut Mudji, keteladanan tokoh, apalagi tokoh pejabat publik, sudah tidak memberikan inspirasi dalam pembangunan karakter bangsa. ”Lihat saja caleg-caleg, politisi, dan pejabat publik. Semua sudah sibuk mempertahankan kekuasaan,” katanya. Sayangnya, dalam mempertahankan dan mencari kekuasaan, kekuatan uang menjadi sangat dominan dan berpengaruh.

Karena itu, bangsa Indonesia membutuhkan tokoh-tokoh yang mampu memberikan keteladanan dalam menumbuhkan karakter bangsa. ”Contoh konkret atau keteladanan tokoh itu melebihi semua teori,” kata Mudji.

Menurut Mudji, Bung Karno berupaya membangun karakter bangsa. Misalnya, dengan menekankan kemandirian dalam ekonomi, berkepribadian dalam budaya, dan berdaulat dalam politik. Bung Karno juga menekankan pembangunan nasionalisme dan kebangsaan yang kuat. Namun, semangat kebangsaan serta penghargaan terhadap kemajemukan dan kebhinekaan semakin luntur. (Kompas cetak, 3 Mei 2013)

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 46 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: