Pembangunan Rumah Ibadah HKBP Diprotes Forum Umat Islam

FUI Demo Pembangunan Tempat Ibadah

Sriwijaya Post – 7 Juni 2009

PALEMBANG, SRIPO — Ratusan massa Forum Umat Islam (FUI) Sumsel, Sabtu (6/6) menggelar aksi protes terhadap rencana pembangunan rumah ibadah yang dilakukan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Plaju di Jakabaring. Pembangunan yang seharusnya dimulai kemarin, dinilai tidak mematuhi ketentuan Menteri Agama (Menag) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Ratusan massa dari berbagai ormas Islam sebelumnya menggelar acara istighosah di Masjid Alfatul Akbar dengan tujuan agar kondisi sosial Politik di Sumsel, khususnya di Palembang tetap kondusif pada Pilpres mendatang. Begitu acara selesai, ratusan umat Islam langsung longmarch menuju lokasi pembangunan rumah ibadah yang disengketakan warga di RT 23-24.

Dengan membawa duplikat SK Walikota Palembang No 452.2/001290/ X tertanggal 28 Mei 2009 yang ditandatangani Wakil Walikota H Romi Herton yang berisikan penundaan pembangunan rumah ibadah karena persyaratan yang diajukan tidak lengkap.

Kendati begitu, Ketua FUI Sumsel Drs H Umar Said mengingatkan agar Pemkot Palembang tidak hanya melakukan penundaan tetapi harus lebih tegas lagi, yakni pembatalan. “Cara yang dilakukan sudah salah dan tidak benar,” kata Umar Said.

Sementara Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Palembang Syairozi SH, MHum mengatakan, penitia pembangunan rumah ibadah telah melakukan manipulasi data. Menurutnya, sesuai SK Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9/2006 Pasal 14 ayat 2a dengan jelas disebutkan pembangunan rumah ibadah disesuaikan dengan kebutuhan dengan membuktikan 90 orang pengguna lengkap dengan lampiran KTP dan warga sekitar lokasi. Kemudian ayat 2d juga disebutkan setidak-setidaknya didukung 60 warga yang disahkan aparat pemerintah setempat.

Dari hasil investigasi FKUB, ternyata didapatkan data 67 orang dari Plaju, Kecamatan SU II (76), SU I (14), Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin (24) dan dari Kecamatan Kerpati (1). Dari jumlah pengguna saja ternyata sudah melanggar Pasal 13 ayat 1 dari SK Menag dan Mendagri. “FKUB tidak pernah memberikan rekomendasi,” katanya.

Warga MendukungAksi penolakan itu juga didukung penuh warga Jakabaring dari RT 23-24, bahkan bersama massa FUI mereka mendesak Pol-PP yang hadir di lokasi rencana pembangunan rumah ibadah untuk membongkarnya. “Pol-PP jangan hanya bisa membongkar pedagang K5 tetapi juga harus membongkar rumah ibadah yang liar. Walikota sudah jelas mencegah,” kata Habib Mahdi, perwakilan dari Front Pembela Islam Sumsel.

Dengan desakan massa , akhirnya Pol-PP dibantu massa lainnya membongkar jembatan yang digunakan untuk akses ke lokasi pembangunan. “Sita barangnya sebagai alat bukti karena mereka sudah tidak mematuhi pemerintah,” kata Habib Mahdi.

Tinggal IMBSementara itu pendeta Japati Napitupulu dari HKBP Resort Plaju yang menaungi pembangunan gereja tersebut membantah jika dikatakan gereja itu liar. “Saat ini izin prinsip dari gubernur sudah keluar, tinggal lagi pengurusan IMB dari pemerintah kota yang belum selesai,” katanya.

Japati juga mengatakan, kemarin memang direncanakan sebagai peletakan batu pertama. Namun, hal tersebut bukanlah sebagai bagian atau langkah dimulainya pembangunan gereja. “Kita taat uturan, dan sesuai saran Bapak walikota pembanguan gereja baru akan dimulai setelah IMB keluar, untuk sekarang dan kedepan kita belum akan memulai pembangunan,” katanya.

Japati juga menambahkan rencana pembangunan gereja di sana sudah sesuai prosedur, dan aturan. “Rencana gereja di tempat itu adalah peralihan dari rencana pembangunan gereja di Jalan Pertahanan yang diprotes warga. Kita pilih tempat yang cukup baik dan kebetulan disetujui, sebelumnya kita juga sudah memberikan daftar nama jemaah sebagai syarat pembangunan gereja,” kata Japati lagi. Dia mengaku sangat menghormati kerukunan antar umat beragama. (sin/cr3)

Sumbr: Sriwijaya Post