UPAYA MENINGKATKAN KINERJA PNS

Oleh Pormadi Simbolon

 

Era reformasi dan dampak persaingan globalisasi mendorong percepatan perubahan perbaikan kinerja aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah dituntut bekerja lebih professional, bermoral, bersih dan beretika dalam mendukung reformasi birokrasi dan menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan.

 

Reformasi birokrasi sudah dan sedang berlangsung di semua lini departemen/ lembaga pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

 

Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara

 

Sejak menteri Pemberdayaan Aparatur Negara mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/28/M.PAN/10/2004 Tanggal 10 Oktober 2004 tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil (PNS), setiap instansi baik pusat maupun daerah wajib  melaksanakan  kegiatan berikut, pertama, melakukan penataan PNS di lingkungan unit kerja mengacu pada Keputusan Men.PAN Nomor: Kep/23.2/M.PAN/2004 Tanggal 16 Februari 2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai.

 

Kedua, setiap instansi wajib melaksanakan analisis jabatan yang mengacu pada Keputusan Men. PANNomor: KEP/61/M.PAN/6/2004 Tanggal 21 Juni 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan.

 

Ketiga, setiap instansi pemerintah harus melaksanakan analisis beban kerja berdasarkan/ mengacu pada Keputusan Men.PAN Nomor: KEP/75/M.PAN/7/2004 Tanggal 23 Juli 2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi PNS.

 

Tujuan dari penataan tersebut adalah memperbaiki komposisi dan distribusi pegawai, sehingga dapat didayakan secara optimal dalam rangka  meningkatkan kinerja pemerintah.

 

Sasaran yang dicapai antara lain, pertama, terjadinya kesesuaian antara jumlah dan komposisi pegawai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja yang telah ditata berdasarkan visi-misi sehingga pegawai  mempunyai kejelasan tugas dan tanggung jawab. Kedua, terciptanya kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan syarat jabatan. Ketiga, terdistribusinya pegawai secara proporsional di masing-masing unit kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing. Keempat, tersusunnya sistem penggajian yang adil, layak dan mendorong peningkatan kinerja. Dan kelima, terlaksananya sistem penilaian kerja yang obyektif.

 

Output (keluaran) dari penataan aparatur negara tersebut diharapkan berupa (1) profil jabatan bagi setiap jabatan baik jabatan struktural, jabatan fungsional yang berangka kredit maupun tidak berangka kredit; (2) perkiraan beban kerja untuk individu, jabatan dan unit kerja; dan (3) beban kerja dan profil jabatan bersama-sama digunakan untuk menyusun jumlah kebutuhan pegawai per jabatan dan unit kerja.

 

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

 

Total PNS berjumlah sekitar 3.780.365 (Badan Kepegawaian Negara Juni 2007). Jumlah tersebut belum dapat memberikan informasi bahwa jumlah PNS secara nasional sudah berkecukupan, berkekurangan atau berkelebihan.

 

Menurut salah seorang Deputi bidang SDM aparatur kementerian pendayagunaan aparatur negara pada rapat koordinasi di Medan, 31 Oktober s.d. 1 November 2007 lalu, distribusi PNS belum sesuai dengan distribusi tugas pemerintah pusat/ provinsi/ kabupaten/ kota. Di tingkat pusat PNS berjumlah 876.537 (23,18%). Di tingkat daerah provinsi 289.680 (7,6%) dan PNS di tingkat daerah kabupaten/ kota 2.614.148 (69,15 %). Daerah-daerah di luar pulau Jawa terjadi kekurangan pegawai (guru, dokter dan tenaga medis).

 

Dari data komposisi, PNS berpendidikan SLTA ke bawah ada sekitar 41,6%. PNS berpendidikan Diploma I s.d. Diploma III/ Sarjana Muda ada sekitar 25 %. Selanjutnya hanya 31,9 % PNS yang berpendidikan Diploma IV/ S1 s.d. S3.

 

Melihat kondisi SDM PNS tersebut, tidak jarang kita mendengar opini di tengah masyarakat bahwa kinerja pemerintah kerap kali dipandang belum profesional dan berlum berbasis kinerja (berorientasi output). Untuk itu, banyak kalangan pemerhati birokrasi mendorong pemerintah mengedepankan pengelolaan SDM aparatur pemerintah dengan manajemen kepegawaian berbasis kinerja.

 

Upaya Pemerintah Meningkatkan Kinerja Aparatur

 

a. Penetapan Indikator Kerja

 

Dalam usaha meningkatkan kinerja aparaturnya, pemerintah (c.q. Menpan) menetapkan program manajemen kepegawaian berbasis kinerja. Salah satu peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk tujuan tersebut  adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

 

Yang dimaksud dengan kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan rencana strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

 

Dalam pasal 3, peraturan Menpan tersebut, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (Key Performance Indicators). Indikator kinerja utama yang dimaksud adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisai. Penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah harus memenuhi karakteristik spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur (pasal 8). Sebagai contoh, tercapainya pengurangan angka pengangguran 1 juta per tahun dengan memberdayakan 50 investor baik investor dalam negeri maupun investor asing setiap tahunnya.

 

Dalam pasal 5 dikatakan, indikator kinerja utama instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisai. Indikator kinerja utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome).

 

Kinerja pegawai dijabarkan langsung dari misi organisai. Penilaian kinerja dilakukan secara transparan dan obyektif. Penilaian kinerja menjadi bahan diagnosis  dalam upaya peningkatan kinerja organisasi. Selanjutnya kinerja pegawai juga menjadi istrumen utama dalam pemberian reward and punishment termasuk untuk promosi dan rotasi pegawai.

 

Dengan demikian, peraturan pemerintah tersebut menunjang dan mendukung upaya pengembangan manajemen kepegawaian berbasis kinerja (berorientasi produk).

 

b. Upaya Lain: Diklat, Disiplin dan Remunerasi

 

Upaya lain yang diupayakan pemerintah dalam memperbaiki kinerja aparaturnya adalah pendidikan dan pelatihan (Diklat) pegawai), penegakan disiplin PNS dan sistem remunerasi di lingkungan kerja instansi pemerintah.

 

Dalam upaya peningkatan profesionalitas pegawainya, pemerintah menggalakkan  pendidikan dan pelatihan (diklat) pegawai. Diklat dapat berupa diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan antara lain diklat kepemimpinan, diklat fungsional dan diklat teknis.

 

Pemerintah yakin perbaikan kinerja pemerintah dapat terlaksana bila setiap instansi pemerintah menegakkan disiplin PNS. Disiplin tersebut tidak terjadi hanya untuk sementara alias hangat-hangat tahi ayam. Penerapan peraturan disiplin PNS harus tegas dan konsisten. Selain itu diharapkan PNS wajib menjaga dan mengembangkan etika profesinya.

 

Remunerasi adalah pemberian imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atau prestasi, pesangon dan/ atau pensiun. Dengan remunerasi diharapkan adanya sistem penggajian pegawai yang adil dan layak. Besaran gaji pokok didasarkan pada bobot jabatan. Penggajian PNS juga berdasar pada pola keseimbangan komposisi antara gaji pokok dengan tunjangan dan keseimbangan skala gaji terendah dan tertinggi. Dengan remunerasi pula, peningkatan kesejahteraan pegawai dikaitkan dengan kinerja individu dan kinerja organisasi.

 

Situasi Sekarang

 

Sejak digemakannya reformasi birokrasi di lingkungan departemen/ lembaga, pemerintah terus menerus ikut serta mereformasi diri demi menunjang program manajemen aparatur negara berbasis kinerja. Pemerintah menyadari penataan manajemen kepegawaian berbasis kinerja mendesak dilaksanakan mengingat hal itu juga merupakan tuntutan era globalisasi yang penuh tantangan dan persaingan.

 

Semangat reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja aparatur negara selalu dan tetap menaungi departemen/ lembaga pemerintah meskipun ada opini negatif yang mengatakan bahwa belum ada reformasi di lingkungan birokrasi. Upaya perbaikan itu terlihat dari output (keluaran) yang dipegang setiap pegawai berupa buku uraian jabatan dan pekerjaan, profil jabatan dan panorama pekerjaan. Sebagai contoh hal ini dapat dilihat di lingkungan seperti Departemen Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan departemen/ lembaga lainnya sedang berproses meningkatkan kinerja aparaturnya.

 

 

Harapan

 

Para pimpinan di lingkungan departemen/ lembaga pemerintah selalu mengingatkan dan mengajak  para pegawainya supaya membekali diri dengan berbagai kecakapan (kompetensi) antara conceptual skill (kemampuan konseptual), social skill (kemampuan bersosial) dan technical skill  (kemampuan teknis) terkait dengan tugas dan fungsi masing-masind departemen/ lembaga pemerintah. Bila tidak, siap-siaplah menjadi MPP (alias mati pelan-pelan) atau tidak mendapat promosi jabatan.

 

Harapan untuk tahun-tahun mendatang, perbaikan kinerja aparatur negara di lingkungan departemen/ lembaga semakin lebih baik. Dengan reformasi birokrasi yang berkesinambungan maka PNS yang profesional dan bermoral, sistem manajemen yang bersifat unified dan berorientasi pada kinerja akan terwujud sehingga tujuan pembangunan nasional dapat tercapai. Semoga. (disadur dari buletin Bimas Katolik April 2008)

About these ads

10 Tanggapan

  1. Negeri kita ini ahli teori dan alasan, selama PGPS (pintar goblok pangkat sama) iya tetap saja demotivasi pelan-pelan terjadi pagi PNS. Tengok lah kompetensi dan sertifikatnya mebuang duit saja itu. Memangnya dulu bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya?! Saat ini?! akan ada lembaga akreditasi dll dll. Setelah itu Fit and Proper Test, bisa proper tapi tidak fit, bisa fit tapi tidak proper. Salam kenal.

  2. artikel anda bagus dan menarik, artikel anda:
    agama terhangat
    “Artikel anda di infogue”

    anda bisa promosikan artikel anda di http://www.infogue.com yang akan berguna untuk semua pembaca. Telah tersedia plugin/ widget vote & kirim berita yang ter-integrasi dengan sekali instalasi mudah bagi pengguna. Salam!

  3. asalam… pak saya mau tanya apakah bapak punya teori tentang remunerasi dengan kinerja pegawai? saya sudah hampir menyerah karena teori penghubung keduanya susah sekali.. karena teori tersebut tidak boleh dari peraturan.. kalo memang bapak punya, saya mohon dengan sangat… sebelumnyya saya ucapkan terimakasih… wasalam…

    • salam kenal buat pembaca yang setia, saya sangat setuju makalah pak simbolon dan saya mau tanya apa berpedaan reformasi birokrasi dengan renumerasi karena menurut saya reformasi sudah mencakup kedisplinan dan ketaatan, kalau memang ada bukunya khusus perbedaan itu saya mohon diberikan biar jangan hanya teori saja langsung dipraktekkan terima kasih pa makalahnya saya sangat tertarik untuk meningkatkan kinerja yang baik.

  4. Thanks untuk artikelnya, 100% setuju untuk substansinya.. masalahnya, Pada UU Nomor 8 Tahun 1974 Jo. UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS…. disebutkan bahwa pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat Kabupaten/Kota adlah Bupati/Walikota (Jabatan Politis). Hal ini menegaskan bahwa pejabat administrasi tertinggi sekalipun di tingkat daerah tidak memiliki wewenang untuk profesionalisasi PNS. Saya Sependapat dengan Bapak Singal, BOHONG BESAR menjadikan seorang PNS dengan tingkat Professional sementara dilain sisi penempatan PNS dalam jabatan masih menganut kepada politisasi personal (anda tau maksudnya).. wass

  5. Kinerja PNS sejak dulu sampai saat ini masih tdk jauh berbeda. Kalaupun pemerintah sdh melakukan hal-untuk perbaikan kinerjanya, namun mental mereka masih sama saja. Untuk itu perbaikan yg mendasar bukan pd sisi fisiknya melainkan mentalnya. Salah satu yg selalu membuat mengapa PNS tersebut selalu tdk berubah kinerjanya adalah karena sistem seleksinya yg tdk sesuai dg kompetensi yg dibutuhkan. bagaimana mungkin seorang calon PNS dapat bekerja dg baik jk tdk pernah dilakukan uji keterampilan dan uji kompetensi…? Materi uji yg dilakukan hanya berbentuk soal tertulis yg semuanya berisikan teori. nah, di sinilah letak permasalahannya kenapa mental PNS itu selalu saja dari waktu ke waktu tdk berubah membaik. Klo ujinya seperti itu siapa yg tahu sifat, tabiat dan perangainya…? Pemabukkah dia, pencurikah dia..? Penjudikah dia atau beragamakah dia alias menjunjung tinggi ajaran agamakah dia..?

  6. Kita berharap saja, bahwa pada Tahun 2011 remunerasi gaji pegawai negeri Sipil (PNS), sudah bisa terlaksana dengan lancar dan sukses.
    Sistem remunerasi gaji, hanya akan membayarkan gaji kepada PNS yang bisa menunjukan hasil kinerjanya (Out Come), sehingga sudah tidak ada lagi seorang PNS yang hanya sekedar datang masuk kantor, dan tidak melaksanakan pekerjaan yang berarti, apalagi sampai membolos kerja atau meninggalkan meja kerja seenaknya saja tanpa ada surat perintah Dinas.

    Bukti-bukti hasil kinerjanya (out come) akan dinilai sampai ke Pemerintah Pusat. Salah satu permasalahan yang timbul dengan sistem Remunerasi gaji ini, adalah masihkah ada seorang PNS yang bersedia bekerja di daerah terpencil dikarenakan sistem berlaku semakin ketat dan berat ?

    Labels= dofollow

    Tips agar blog atau web milik anda menjadi Terkenal
    Cara meningkatkan peringkat page rank untuk blog anda
    Trik memunculkan Google AdSense di Web atau Blog berbahasa Indonesia
    Trik memperoleh Dollar dari Google AdSense
    Cara meningkatkan peringkat page rank untuk blog anda
    Tukar Link teks secara gratis, part – 2
    Tukar Link Banner secara gratis, part – 2
    Tips mengakses Situs yang diblokir

  7. seperti yang sudah diungkapkan oleh para pembaca di atas. saya sangat setuju dengan adanya upaya pemerintah dalam mempertegas status kegiatan dan pemekerjaan PNS. teori di atas sangat lah baik bila dapat dilaksanakan dengan maksimal.
    di sisi lain, saya sendiri juga merasa bahwa itu hanya menjadi “teori saja”. (yang tidaK akan terlaksana).
    sayang sekali, apabila pemerintah mengeluarkan biaya yang tak berfumgsi, bagi PNS yang tidak menjalankan tugasnya dengan bai. tentunya itu sangat merugikan negara dan masyarakat.
    Terlebih di mata masyarakat, tentu saja dengan elihat PNS yang berkeliaran di jalanan, akan merusak kepertcayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
    pada dasarnya sudah ada peraturan-peraturan yang seharusnya di taati dan dijalankan sepenuh hati, tapi nyatanya tidak terlaksana dengan baik.
    kiranya pemerintah tidak hanya mengeluarkan teori saja, namun juga bertindak tegas terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
    terima kasih

  8. harus nya kerja PNS tuh bisa lebih maksimal dari gajinya yg terus melambung tinggi. GK ada kata pegawai yang bekerja se enaknya atau semaunya sendiri. Dan kalau bisa bila melakukan kesalahan mendapat sangsi khusus agar mereka bisa lebih konsekuen.

  9. […] 3) http://pormadi.wordpress.com/2008/06/16/upaya-meningkatkan-kinerja-pns/ […]

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 48 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: